Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2013 tentang TATA LAKSANA PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP SERTA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

2. Kerangka Acuan yang selanjutnya disingkat KA adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.

3. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

4. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

5. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

7. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL. www.djpp.kemenkumham.go.id

8. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.

9. Komisi Penilai Amdal, yang selanjutnya disingkat KPA adalah komisi yang bertugas menilai dokumen Amdal.

10. Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota.

11. Instansi Lingkungan Hidup Provinsi adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup provinsi.

12. Instansi Lingkungan Hidup Pusat adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pusat.

13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Peraturan Menteri ini bertujuan memberikan pedoman mengenai: a. penyelenggaraan KPA; b. penatalaksanaan penilaian Amdal dan penerbitan Izin Lingkungan; c. penatalaksanaan pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan Izin Lingkungan; d. penatalaksanaan SPPL; e. pendanaan penilaian Amdal, pemeriksaan UKL-UPL, dan penerbitan Izin Lingkungan.

(1) Dokumen Amdal dinilai oleh KPA yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya. (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. KPA pusat yang dibentuk oleh Menteri; b. KPA provinsi yang dibentuk oleh gubernur; atau c. KPA kabupaten/kota yang dibentuk oleh bupati/walikota. (3) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (4) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan berdasarkan persyaratan dan tata cara lisensi yang diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas: a. ketua; b. sekretaris; dan c. anggota. (2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berasal dari: a. Instansi Lingkungan Hidup Pusat, untuk KPA pusat; b. Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, untuk KPA provinsi; dan c. Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, untuk KPA kabupaten/kota. (3) Ketua KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh: a. pejabat setingkat eselon I yang membidangi Amdal di Instansi Lingkungan Hidup Pusat, untuk KPA pusat; b. pejabat setingkat eselon II di Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, untuk KPA provinsi; atau c. pejabat setingkat eselon II di Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, untuk KPA kabupaten/kota. (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh: a. pejabat setingkat eselon II yang membidangi Amdal di Instansi Lingkungan Hidup Pusat, untuk KPA pusat; b. pejabat setingkat eselon III yang membidangi Amdal di Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, untuk KPA provinsi; atau c. pejabat setingkat eselon III yang membidangi Amdal di Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, untuk KPA kabupaten/kota. www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Susunan anggota KPA pusat, KPA provinsi, dan KPA kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada ketentuan dalam peraturan perundang undangan mengenai Izin Lingkungan. (6) Anggota KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang berasal dari instansi pusat, instansi provinsi, dan/atau kabupaten/kota, wajib memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang dibuktikan melalui penugasan resmi dari instansi yang diwakilinya dalam rapat KPA.

KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibantu oleh: a. tim teknis KPA yang selanjutnya disebut tim teknis; dan b. sekretariat KPA.

(1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dibentuk oleh: a. Menteri, untuk tim teknis pada KPA pusat. b. gubernur, untuk tim teknis pada KPA provinsi; atau c. bupati/walikota, untuk tim teknis pada KPA kabupaten/kota, (2) Pembentukan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh: a. pejabat yang ditunjuk oleh Menteri; b. kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi; atau c. kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. ketua merangkap anggota yang secara ex-officio dijabat oleh sekretaris KPA; dan b. anggota, yang terdiri atas:

1. ahli dari instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
2. ahli di bidang lingkungan hidup dari instansi lingkungan hidup; dan
3. ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan dan dampak lingkungan dari rencana usaha dan/atau kegiatan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Instansi Lingkungan Hidup Pusat menjadi anggota tim teknis pada KPA provinsi dan kabupaten/kota. (5) Dalam melakukan proses penilaian Amdal, ketua KPA menentukan dan menugaskan anggota tim teknis sesuai dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan untuk dilakukan penilaian dokuman Amdalnya. (6) Anggota tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat menjadi anggota KPA.

(1) Sekretariat KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berkedudukan di: a. unit kerja eselon II yang membidangi Amdal di Instansi Lingkungan Hidup Pusat, untuk sekretariat KPA pusat; b. unit kerja eselon III yang membidangi Amdal di Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, untuk sekretariat KPA provinsi; c. unit kerja eselon III yang membidangi Amdal di Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, untuk sekretariat KPA kabupaten/kota. (2) Sekretariat KPA terdiri atas: a. Kepala sekretariat KPA yang dijabat oleh pejabat setingkat eselon III ex-officio pada Instansi Lingkungan Hidup Pusat dan pejabat setingkat eselon IV ex-officio pada Instansi Lingkungan Hidup Provinsi dan Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota; dan b. anggota sekretariat KPA yang terdiri atas staf pada instansi lingkungan hidup. (3) Anggota sekretariat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat melibatkan staf pada unit kerja yang membidangi pelayanan publik. (4) Kepala sekretariat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertanggung jawab kepada ketua KPA.

Persyaratan dan kriteria keanggotan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 diatur dalam Peraturan Menteri mengenai persyaratan dan tata cara lisensi KPA.

(1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai www.djpp.kemenkumham.go.id

kewenangannya berdasarkan hasil penilaian terhadap kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL. (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA, Andal, dan RKL-RPL kepada KPA. (3) Sekretariat KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan proses kesekretariatan serta melakukan penilaian administrasi atas dokumen Amdal dan permohonan Izin Lingkungan. (4) Perincian tugas KPA, tim teknis, dan sekretariat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) KPA pusat menilai KA, Andal, dan RKL-RPL untuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang: a. bersifat strategis nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan/atau b. sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini apabila berlokasi di:

1. lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi;

2. wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang sedang dalam sengketa dengan negara lain;

3. wilayah laut lebih dari 12 (duabelas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas; dan/atau

4. lintas batas Negara Kesatuan Republik INDONESIA dengan negara lain. (2) KPA provinsi berwenang menilai KA, Andal, dan RKL-RPL bagi jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang: a. bersifat strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini; dan/atau b. sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Menteri ini apabila berlokasi di: www.djpp.kemenkumham.go.id

5. lebih dari satu wilayah kabupaten/kota;

6. lintas kabupaten/kota; dan/atau

7. wilayah laut paling jauh 12 (duabelas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. (3) KPA kabupaten/kota berwenang menilai KA, Andal, dan RKL-RPL bagi jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang: a. bersifat strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini; b. berlokasi di wilayah kabupaten/kota; c. di wilayah laut paling jauh 1/3 (satu per tiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi; dan/atau d. tidak bersifat strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini. (4) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang: a. wajib memiliki Amdal yang karena lokasinya berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung; dan b. di luar yang tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Peraturan Menteri ini, kewenangan penilaian Amdal dilakukan oleh KPA berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b.

(1) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang penyusunan Amdalnya menggunakan pendekatan terpadu atau kawasan serta kewenangan penilaiannya berada di: a. KPA pusat, KPA provinsi, dan KPA kabupaten/kota; b. KPA pusat dan KPA provinsi; atau c. KPA pusat dan KPA kabupaten/kota, Penilaian Amdalnya dilakukan oleh KPA pusat. (2) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang penyusunan Amdalnya: a. menggunakan pendekatan terpadu atau kawasan; dan b. kewenangan penilaiannya berada di KPA provinsi dan KPA kabupaten/kota, penilaian Amdalnya dilakukan KPA Provinsi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Dokumen Amdal dinilai oleh KPA: a. sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11; dan b. yang memiliki lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3). (2) Penilaian dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: a. penerimaan dan penilaian KA secara administratif; b. penilaian KA secara teknis; c. persetujuan KA; d. penerimaan dan penilaian permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL secara administratif; e. penilaian Andal dan RKL-RPL secara teknis; f. penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan Andal dan RKL-RPL; g. penyampaian rekomendasi hasil penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup. (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Jangka waktu penilaian KA sampai dengan diterbitkannya surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c, dilakukan paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak KA diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi. (2) Jangka waktu penilaian Andal dan RKL-RPL sampai dengan disampaikannya hasil rekomendasi penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf g, dilakukan paling lama 75 (tujuhpuluh lima) hari kerja terhitung sejak Andal dan RKL-RPL diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Berdasarkan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf g, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya menerbitkan: a. keputusan kelayakan lingkungan hidup dan Izin Lingkungan, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan layak lingkungan hidup; atau b. keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak layak lingkungan hidup. (2) Penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara bersamaan dengan penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup.

Keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan dengan kriteria, antara lain: a. rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang- undangan; c. kepentingan pertahanan keamanan; d. prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi usaha dan/atau kegiatan; e. hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif; f. kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulanggi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan; g. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (emic view); h. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan: www.djpp.kemenkumham.go.id

1. entitas dan/atau spesies kunci (key species);
2. memiliki nilai penting secara ekologis (ecological importance);
3. memiliki nilai penting secara ekonomi (economic importance); dan/atau
4. memiliki nilai penting secara ilmiah (scientific importance). i. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan; dan j. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.

(1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, paling sedikit memuat: a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan; b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul; c. rencana pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain; d. pernyataan penetapan kelayakan lingkungan; e. dasar pertimbangan kelayakan lingkungan; f. jumlah dan jenis Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan; dan g. tanggal penetapan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup. (2) Keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, paling sedikit memuat: a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan; b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul; c. rencana pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain; d. pernyataan penetapan ketidaklayakan lingkungan; e. dasar pertimbangan ketidaklayakan lingkungan; dan f. tanggal penetapan Surat Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. dasar diterbitkannya Izin Lingkungan, berupa surat keputusan kelayakan lingkungan; b. identitas pemegang Izin Lingkungan sesuai dengan akta notaris, meliputi:

1. nama usaha dan/atau kegiatan;

2. jenis usaha dan/atau kegiatan;

3. nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan jabatan;

4. alamat kantor; dan

5. lokasi kegiatan; c. deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan; d. persyaratan pemegang Izin Lingkungan, antara lain:

6. persyaratan sebagaimana tercantum dalam RKL-RPL;

7. memperoleh Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan; dan

8. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; e. kewajiban pemegang Izin Lingkungan, antara lain:

9. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan RKL-RPL dan peraturan perundang-undangan;

10. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali;

11. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya; dan

12. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; f. hal-hal lain, antara lain: www.djpp.kemenkumham.go.id

13. pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang Izin Lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

14. pernyataan yang menyatakan bahwa Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 ayat (2) UNDANG-UNDANG 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

15. pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang izin lingkungan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 UNDANG-UNDANG 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; g. masa berlaku Izin Lingkungan, yang menjelaskan bahwa Izin Lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud; dan h. penetapan mulai berlakunya Izin Lingkungan. (2) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya Izin Lingkungan. (3) Tata cara pengumuman Izin Lingkungan diatur dalam ketentuan peraturan perundangan.

(1) KPA provinsi yang tidak memiliki lisensi, penilaian dokumen Amdal yang menjadi kewenangannya dilakukan oleh KPA pusat. (2) Penilaian dokumen Amdal oleh KPA pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di wilayah provinsi yang bersangkutan. (3) KPA pusat dalam penyelenggaraan penilaian dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melibatkan wakil dari instansi lingkungan hidup dan instansi lain yang terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan dokumen Amdalnya dari pemerintah provinsi yang bersangkutan. (4) Berdasarkan hasil penilaian dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur menerbitkan: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. keputusan kelayakan lingkungan hidup dan Izin Lingkungan; atau b. keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup.

(1) KPA Kabupaten/kota yang tidak memiliki lisensi, penilaian dokumen Amdal yang menjadi kewenangannya dilakukan oleh KPA provinsi. (2) Penilaian dokumen Amdal oleh KPA provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. (3) KPA provinsi dalam penyelenggaraan penilaian dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melibatkan wakil dari instansi lingkungan hidup dan instansi lain yang terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan dokumen Amdalnya dari pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan. (4) Berdasarkan hasil penilaian dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/walikota menerbitkan: a. keputusan kelayakan lingkungan hidup dan Izin Lingkungan; atau b. keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup.

Tata cara pengajuan dan penilaian dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dilakukan sesuai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Provinsi hasil pemekaran yang belum memiliki KPA provinsi berlisensi, penilaian dokumen Amdal yang menjadi kewenangannya dilakukan oleh KPA provinsi induk. (2) Berdasarkan hasil penilaian dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur provinsi hasil pemekaran menerbitkan: a. keputusan kelayakan lingkungan hidup dan Izin Lingkungan; atau b. keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup.

(1) Kabupaten/kota hasil pemekaran yang belum memiliki KPA kabupaten/kota berlisensi, penilaian dokumen Amdal yang menjadi kewenangannya dilakukan oleh KPA kabupaten/kota induk. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Berdasarkan hasil penilaian dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/walikota kabupaten/kota hasil pemekaran menerbitkan: a. keputusan kelayakan lingkungan hidup dan Izin Lingkungan; atau b. keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup.

Formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh pemrakarsa diperiksa oleh: a. Menteri, untuk usaha dan/atau yang berlokasi:

1. lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi;
2. di wilayah Negara Republik INDONESIA yang sedang dalam sengketa dengan negara lain;
3. di wilayah laut lebih dari 12 (duabelas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas; dan/atau
4. di lintas batas Negara Kesatuan Republik INDONESIA dengan negara lain; b. gubernur, untuk usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi:
5. lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
6. di lintas kabupaten/kota; dan/atau
7. di wilayah laut paling jauh 12 (duabelas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; atau c. bupati/walikota, apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dan/atau di wilayah laut paling jauh 1/3 (satu per tiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi.

(1) Pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan dengan tahapan: a. penerimaan dan pemeriksaan administrasi permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL; b. pemeriksaan substansi UKL-UPL. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Tahapan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh unit kerja yang bertanggungjawab di bidang pelayanan publik. (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Jangka waktu pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan paling lama 14 (empatbelas) hari kerja sejak formulir UKL- UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya menerbitkan: a. rekomendasi persetujuan UKL-UPL dan Izin Lingkungan, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan disetujui; atau b. rekomendasi penolakan UKL-UPL, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak disetujui. (2) Penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara bersamaan dengan penerbitan rekomendasi persetujuan UKL-UPL. (3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangan pemeriksaan, penerbitan rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada: a. pejabat yang ditunjuk oleh Menteri; b. kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi; atau c. kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

(1) Pemeriksaan formulir UKL-UPL untuk menentukan persetujuan atau penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) paling sedikit wajib mempertimbangkan: a. rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; b. kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. kepentingan pertahanan keamanan; d. kemampuan pemrakarsa yang bertanggung jawab dalam menanggulanggi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan; e. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (emic view); f. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:

1. entitas dan/atau spesies kunci (key species);
2. memiliki nilai penting secara ekologis (ecological importance);
3. memiliki nilai penting secara ekonomi (economic importance); dan/atau
4. memiliki nilai penting secara ilmiah (scientific importance); g. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan; dan h. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud. (2) Pemeriksaan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi lingkungan hidup dengan melibatkan: a. instansi yang membidangi rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan; b. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang. (3) Rekomendasi persetujuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan; b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul; c. upaya pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain; d. pernyataan persetujuan UKL-UPL; e. dasar pertimbangan persetujuan persetujuan UKL-UPL; f. jumlah dan jenis izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan; dan g. tanggal penetapan rekomendasi UKL-UPL. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Rekomendasi penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat: a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan; b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul; c. upaya pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain; d. pernyataan penolakan UKL-UPL; e. dasar pertimbangan penolakan UKL-UPL; f. tanggal penetapan rekomendasi penolakan UKL-UPL.

(1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. dasar diterbitkannya Izin Lingkungan berupa rekomendasi persetujuan UKL-UPL; b. identitas pemegang Izin Lingkungan sesuai dengan akta notaris, meliputi:

1. nama usaha dan/atau kegiatan;

2. jenis usaha dan/atau kegiatan;

3. nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan jabatan;

4. alamat kantor; dan

5. lokasi kegiatan; c. deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan; d. persyaratan pemegang Izin Lingkungan, antara lain:

6. persyaratan sebagaimana tercantum dalam UKL-UPL;

7. memperoleh Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan; dan

8. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; e. kewajiban pemegang Izin Lingkungan antara lain:

9. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; www.djpp.kemenkumham.go.id

10. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali;

11. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap lingkup deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya; dan

12. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; f. hal-hal lain, antara lain:

13. pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang Izin Lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

14. pernyataan yang menyatakan bahwa Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) UNDANG-UNDANG 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

15. pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang izin lingkungan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 UNDANG-UNDANG 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; g. masa berlaku Izin Lingkungan, yang menjelaskan bahwa Izin Lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud; dan h. penetapan mulai berlakunya Izin Lingkungan. (2) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya Izin Lingkungan. (3) Tata cara pengumuman Izin Lingkungan diatur dalam ketentuan peraturan perundangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) SPPL disusun dan ditandatangani oleh pemrakarsa. (2) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada instansi lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan verifikasi. (3) berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), instansi lingkungan hidup: a. memberikan tanda bukti pendaftaran SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib membuat SPPL; atau b. menolak SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL. (4) Tanda bukti pendaftaran SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencantumkan nomor pendaftaran dan tanggal penerimaan SPPL.

(1) Dana kegiatan: a. penilaian Amdal yang dilakukan oleh KPA, tim teknis, dan sekretariat KPA; atau b. pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh Instansi Lingkungan Hidup Pusat, Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, atau Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dana kegiatan untuk penilaian Amdal dan UKL-UPL yang dialokasikan dari APBN atau APBD, antara lain mencakup: a. biaya administrasi persuratan antara lain:

1. penggandaan surat undangan;
2. pengiriman dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;
3. pengiriman surat undangan; dan
4. pengiriman surat keputusan; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. biaya pengecekan kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan dokumen Amdal oleh sekretariat dan tim teknis dan formulir UKL-UPL oleh instansi lingkungan hidup; c. biaya pengumuman permohonan Izin Lingkungan; d. biaya pengumuman penerbitan Izin Lingkungan; e. administrasi penerbitan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan, dan penerbitan Izin Lingkungannya; dan f. administrasi penerbitan rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan Izin Lingkungannya. (3) Dana kegiatan untuk penilaian Amdal dan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Jasa penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh KPA dan tim teknis dibebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan standar biaya umum (SBU) nasional atau daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dana jasa penilaian untuk dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), mencakup komponen biaya untuk penilaian Amdal dan penerbitan Izin Lingkungan yang meliputi: a. honorarium:

1. KPA, yang meliputi ketua, sekretaris, dan anggota;
2. tim teknis; dan
3. anggota sekretariat; b. penggandaan dokumen Amdal dalam kegiatan persiapan rapat tim teknis dan rapat KPA; c. Pelaksanaan rapat tim teknis dan Rapat KPA, yang meliputi:
4. biaya penyelenggaraan rapat;
5. biaya transportasi lokal peserta rapat tim teknis dan rapat KPA serta anggota sekretariat;
6. biaya transportasi peserta rapat tim teknis dan rapat KPA serta anggota sekretariat KPA dari luar kota ke lokasi dilaksanakannya rapat;
7. biaya akomodasi peserta rapat tim teknis dan rapat KPA serta sekretariat KPA dari luar kota ke lokasi dilaksanakannya rapat; dan
8. uang harian peserta rapat tim teknis dan rapat KPA; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. penggandaan dokumen Amdal final pada tahap pasca rapat tim teknis dan rapat KPA. (2) Dana jasa pemeriksaan formulir UKL-UPL dan penerbitan Izin Lingkungan, mencakup komponen biaya untuk pemeriksaan formulir UKL-UPL dan penerbitan Izin Lingkungan yang meliputi: a. Honorarium pemeriksa UKL-UPL; b. penggandaan formulir UKL-UPL pada tahap persiapan rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL: c. pelaksanaan rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL, jika diperlukan koordinasi antara lain:

1. biaya penyelenggaraan rapat;
2. biaya transportasi lokal peserta rapat;
3. biaya transportasi perserta rapat dari luar kota lokasi dilaksanakannya rapat;
4. biaya akomodasi peserta rapat dari luar kota lokasi dilaksanakannya rapat; dan
5. uang harian peserta rapat; d. penggandaan formulir UKL-UPL yang telah disetujui pada tahap pasca pemeriksaan formulir UKL-UPL.

Proses penilaian dokumen Amdal dan pemeriksan UKL-UPL yang sedang berlangsung sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap dilakukan sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku sebelumnya sampai diterbitkannya: a. Keputusan Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungannya; atau b. Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL dan Izin Lingkungannya.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan kelayakan lingkungan hidup dan Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh gubernur atau bupati/walikota berdasarkan hasil penilaian dokumen Amdal yang diselenggarakan oleh KPA provinsi bagi KPA kabupaten/kota yang belum memiliki lisensi atau lisensinya dicabut sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan sah dan tetap berlaku. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Amdal; b. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Amdal; dan c. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Penyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2013 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

BALTHASAR KAMBUAYA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id