Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2014 tentang TATA CARA PENGELOLAAN ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PELAYANAN JASA HUKUM DI BIDANG NOTARIAT, FIDUSIA, DAN KEWARGANEGARAAN PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

2. Pelayanan Jasa Hukum adalah pelayanan jasa hukum di bidang notariat, fidusia, dan kewarganegaraan.

3. Bank Persepsi dan Pos Persepsi yang selanjutnya disebut Bank/Pos Persepsi adalah penyedia layanan penerimaan setoran penerimaan negara sebagai collecting agent dalam sistem penerimaan negaramenggunakan surat setoran elektronik.

4. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di provinsi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

(1) Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kepala Kantor Wilayah wajib menyusun target PNBP Pelayanan Jasa Hukum. (2) Penyusunan target PNBP Pelayanan Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan realisasi PNBP Pelayanan Jasa Hukum pada tahun berjalan. (3) Penyusunan target PNBP Pelayanan Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil penyusunan target PNBP Pelayanan Jasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai dasar dalam penyusunan rencana penerimaanPNBP Pelayanan Jasa Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun anggaran berikutnya.

(1) Pelayanan Jasa Hukum dilakukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kantor Wilayah. (2) Setiap permohonan atas Pelayanan Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya Pelayanan Jasa Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata cara permohonan dan pembayaran Pelayanan Jasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penerimaan danaPNBP Pelayanan Jasa Hukum disetorkan ke kas

negara melalui rekening Bendahara Penerima Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. (2) Terhadap penerimaan danaPNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan rekonsiliasi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (3) Penerimaan danaPNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibukukan sebagai penerimaan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Penerimaan dana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dicatat dalam aplikasi pelaporan PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan disampaikan kepada seluruh Kantor Wilayah.

(1) Bendahara Penerima pada Kantor Wilayah wajib melaporkan seluruh penerimaan yang berasal dari Pelayanan Jasa Hukum kepada setiap kuasa pengguna anggaran pada setiap bulan. (2) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa hasil cetak pada aplikasi pelaporanPNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

(1) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kantor Wilayah dapat menggunakan sebagian dari dana PNBP yang bersumber dari Pelayanan Jasa Hukum yang telah disetor ke kas Negara. (2) Penggunaan sebagian dana PNBP yang bersumber dari Pelayanan Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan izin penggunaan sebagian dana PNBP pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(1) Besaran dan peruntukan penggunaan sebagian dana PNBP yang bersumber dari Pelayanan Jasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 dilakukan berdasarkan izin penggunaan sebagian dana yang bersumber dari PNBP yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (2) Penggunaan sebagian dana dari PNBP Pelayanan Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk kegiatan yang menunjang Pelayanan Jasa Hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kantor Wilayah dengan pembagian sebagai berikut: a. 40% (empat puluh persen) digunakan kembali oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan b. 60% (enam puluh persen) digunakan kembali oleh Kantor Wilayah. (3) Sebagian dana dari PNBP Pelayanan Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan daftar isian pelaksanaan anggaran Kantor Wilayah.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum MENETAPKAN besaran pagu anggaran yang dapat digunakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kantor Wilayah berdasarkan izin penggunaan sebagian dana PNBP.

(1) Kepala Kantor Wilayah wajib menyusun usulan rencana anggaran sebagai dasar pengalokasian anggaran penggunaan sebagian dana PNBP berdasarkan penetapan besaran pagu anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (2) Penyusunan usulan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia berkoordinasi dengan Kepala Divisi Administrasi. (3) Usulan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. kerangka acuan kerja; b. rincian anggaran biaya; c. arsip data komputer aplikasirencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga; dan d. data dukung yang diperlukan.

Kepala Kantor Wilayah menyampaikan usulan rencana anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk mendapatkan penetapan pengalokasian sebagian dana PNBP yang bersumber dari Pelayanan Jasa Hukum.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum MENETAPKAN pengalokasian sebagian dana PNBP untuk kegiatan yang menunjang Program Administrasi Hukum Umum.

(1) Dalam hal terdapat revisi anggaran penggunaan sebagian dana PNBP yang bersumber dari Pelayanan Jasa Hukum pada Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan rencana revisi anggaran kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Administrasi. (2) Kepala Kantor Wilayah menyampaikan rencana revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk mendapatkan persetujuan. (3) Dalam hal terdapat revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan persetujuan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, revisi anggaran cukup diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan. (4) Hasil revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. (5) Tata cara revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal16 Dalam hal terdapat revisi anggaran yang memerlukan persetujuan Direktur Jenderal Anggaran pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat, revisi anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kuasa pengguna anggaran pada setiap Kantor Wilayah bertanggung jawab atas penggunaan dana PNBP yang bersumber dari Pelayanan Jasa Hukum.

(1) Besaran pencairan anggaran yang berasal dari sebagian danaPNBP yang dapat digunakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan besaran pencairan yang telah disetujui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan. (2) Besaran pencairan anggaran yang dapat digunakan oleh Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan besaran rencana pencairan anggaran yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib menyusun perencanaan pencairan anggaran penggunaan dana PNBP yang bersumber dari Pelayanan Jasa Hukum.

(1) Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib menyusun laporan penggunaan dana yang bersumber dari PNBP Pelayanan Jasa Hukum setiap bulannya. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. laporan kegiatan; b. laporan realisasi anggaran belanja; dan c. laporan barang milik negara. (3) Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusiamenyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah untuk mendapat persetujuan. (4) Kepala Kantor Wilayah melaporkan realisasi penggunaan dana yang bersumber dari PNBP Pelayanan Jasa Hukum kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum secara elektronik.

(1) Kuasa pengguna anggaran Kantor Wilayah melaporkan realisasi anggaran belanja sesuai dengan petikan daftar isian pelaksanaan anggaran masing-masing kepada kuasa pengguna anggaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum setiap bulan melalui aplikasi pelaporan keuangan dan barang milik negara. (2) Realisasi anggaran belanja yang sesuai dengan petikan daftar isian pelaksanaan anggaran Kantor Wilayah dicatat pada laporan keuangan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun sebagai laporan keuangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan dilaporkan kepada Sekretariat Jenderal sebagai laporan keuangan eselon I Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

(1) Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum berwenang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan danpenggunaan dana PNBP yang bersumber dari Pelayanan Jasa Hukum. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan pengelolaan PNBP pada Kantor Wilayah.

Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dapat melibatkan Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal.

(1) Dalam keadaan darurat tata cara pengelolaan dana PNBP dapat dilakukan secara manual. (2) Tata cara pengelolaan dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada bulan berjalan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.KU.02.02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan Berbasis Teknologi Informasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 01.KU.02.02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan Berbasis Teknologi Informasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara

Tahun 2013 Nomor 1661), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hariterhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY