Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil baik di dalam dan/atau diluar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang atau instansi pembina perancang untuk melakukan kegiatan pembentukan

peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. 2. Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang- undangan yang selanjutnya disebut Pengharmonisasian adalah proses penyelarasan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional. 3. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 4. Pemrakarsa adalah Kepala Daerah dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota termasuk Kepala Desa atau yang setingkat dan/atau Badan Permusyawaratan Desa atau yang setingkat yang mengajukan usul penyusunan rancangan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah. 5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan hak asasi manusia. 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 8. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(1) Perancang harus melakukan Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah.

(2) Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu tahapan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang- undangan yang dibentuk di daerah oleh Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi: a. rancangan Peraturan Daerah Provinsi; b. rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; c. rancangan Peraturan Gubernur; d. rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota; e. rancangan Peraturan Desa atau yang setingkat; dan f. rancangan Peraturan Kepala Desa atau rancangan peraturan yang setingkat.

Rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal sebagai pembina Perancang melalui Kepala Kantor Wilayah untuk dilakukan Pengharmonisasian.

(1) Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang- undangan yang dibentuk di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk: a. menyelaraskan dengan:

1. Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang setingkat atau yang lebih tinggi dan Putusan Pengadilan; dan

2. teknik penyusunan peraturan perundang- undangan; dan b. menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur. (2) Rapat Pengharmonisasian yang bertujuan untuk menyelaraskan dengan Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 mengikutsertakan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembinaan Pancasila. (3) Keikutsertaan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembinaan Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa keterangan tertulis mengenai materi muatan dalam rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah tidak bertentangan dengan Pancasila.

(1) Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang- undangan yang dibentuk di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan permohonan secara tertulis dari Pemrakarsa kepada Direktur Jenderal sebagai pembina Perancang melalui Kepala Kantor Wilayah. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan: a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik untuk rancangan peraturan daerah; dan b. rancangan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(1) Berdasarkan permohonan Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Kantor

Wilayah menugaskan Perancang untuk melakukan Pengharmonisasian. (2) Untuk menjaga obyektifitas pembahasan dalam rapat Pengharmonisasian, Perancang yang berasal dari instansi Pemrakarsa tidak dapat ditugaskan oleh Kepala Kantor Wilayah untuk memimpin rapat Pengharmonisasian. (3) Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang- undangan yang dibentuk di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengikutsertakan unsur: a. pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemerintah desa atau sebutan lain yang mengajukan permohonan Pengharmonisasian; dan b. lembaga pemerintah atau instansi vertikal yang terkait. (4) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemrakarsa dapat mengikutsertakan narasumber ahli dalam rapat harmonisasi atas biaya yang dibebankan pada anggaran Pemrakarsa.

(1) Rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang telah diharmonisasikan Perancang disampaikan kembali oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Pemrakarsa. (2) Kepala Kantor Wilayah menyampaikan surat keterangan telah dilakukan Pengharmonisasian kepada Pemrakarsa dengan melampirkan naskah rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (3) Naskah rancangan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses lebih lanjut oleh Pemrakarsa sesuai dengan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam hal Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3: a. membahas isu krusial; dan/atau b. dihadiri kepala daerah, pimpinan DPRD, Sekda, pimpinan tinggi pratama di daerah, Kepala Kantor Wilayah mengoordinasikan dan memimpin rapat Pengharmonisasian. (2) Dalam rangka mengoordinasikan dan memimpin rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Wilayah dapat menunjuk Pejabat pimpinan tinggi pratama dan/atau Pejabat administrator di bidang hukum.

(1) Direktur Jenderal selaku pembina Perancang dapat menugaskan pejabat pimpinan tinggi pratama dan/atau pejabat administrator bidang peraturan perundang- undangan di Kementerian untuk mengoordinasikan dan memimpin rapat Pengharmonisasian. (2) Penugasan pejabat pimpinan tinggi pratama dan/atau pejabat administrator bidang peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka fungsi pembinaan dan pengawasan. (3) Pejabat pimpinan tinggi pratama dan/atau pejabat administrator bidang peraturan perundang-undangan selain melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan masukan dan pertimbangan substansi dalam rapat Pengharmonisasian. (4) Pejabat pimpinan tinggi pratama dan/atau pejabat administrator bidang peraturan perundang-undangan menyampaikan hasil Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kepada Direktur Jenderal.

Penyelenggaraan rapat Pengharmonisasian rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dilaksanakan di instansi Pemrakarsa atau yang ditetapkan oleh instansi Pemrakarsa.

(1) Pengharmonisasian rancangan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan wilayah kerja Perancang. (2) Direktur Jenderal sebagai pembina Perancang MENETAPKAN wilayah kerja Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan usulan dari Kepala Kantor Wilayah.

(1) Jumlah wilayah kerja Perancang untuk melakukan Pengharmonisasian ditetapkan berdasarkan jenjang jabatan Perancang sebagai berikut: a. Perancang Pertama melakukan Pengharmonisasian di 3 (tiga) wilayah kabupaten/kota; b. Perancang Muda melakukan Pengharmonisasian di 4 (empat) wilayah kabupaten/kota; dan c. Perancang Madya melakukan Pengharmonisasian di wilayah provinsi dan di 5 (lima) wilayah kabupaten/kota. (2) Dalam hal pada Kantor Wilayah belum terdapat Perancang Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c maka Kepala Kantor Wilayah menunjuk koordinator Perancang dan Perancang Muda untuk melakukan Pengharmonisasian (3) Perancang Utama wilayah kerjanya meliputi pemerintah pusat dan di seluruh wilayah provinsi, kabupaten/kota.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. rancangan Peraturan Daerah Provinsi, kabupaten/kota yang belum masuk dalam proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, kabupaten/kota

untuk menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang- undangan dan Pembinaannya, dan Peraturan Menteri ini. b. rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi, kabupaten/kota yang sedang dalam proses penyusunan dan belum diundangkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya, dan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Penilaian Angka Kredit didasarkan pada pembagian Wilayah Kerja Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku pelaksanaan fungsi pengharmonisasian rancangan Peraturan Perundang- Undangan yang dibentuk di daerah dikoordinasikan oleh Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku paling lambat 60 (enam puluh) hari pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA