Peraturan Menteri Nomor 31-pmk-08-2018 Tahun 2018 tentang Penjualan Surat Utang Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik INDONESIA, sesuai dengan masa berlakunya.

2. Obligasi Negara adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.

3. Surat Perbendaharaan Negara adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.

4. SUN Ritel adalah SUN yang dijual oleh Pemerintah kepada investor ritel di pasar perdana domestik.

5. Pasar Perdana Domestik adalah kegiatan penawaran dan/atau penjualan SUN Ritel yang dilakukan untuk pertama kali di wilayah INDONESIA.

6. SUN Ritel yang Dapat Diperdagangkan adalah SUN Ritel yang dapat diperjualbelikan di pasar sekunder.

7. SUN Ritel yang Tidak Dapat Diperdagangkan adalah SUN Ritel yang tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder.

8. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

9. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan unit eselon satu di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi urusan pengelolaan pembiayaan dan risiko.

10. Investor Ritel adalah individu atau orang perseorangan Warga Negara INDONESIA.

11. Mitra Distribusi adalah bank, perusahaan efek dan/atau perusahaan financial technology yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk melaksanakan penawaran dan/atau penjualan SUN Ritel kepada Investor Ritel.

12. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perbankan.

13. Perusahaan Efek adalah perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai pasar modal yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek termasuk yang khusus memasarkan efek reksadana, dan/atau manajer investasi.

14. Perusahaan Financial Technology yang selanjutnya disebut Perusahaan Fintech adalah badan hukum INDONESIA yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan jasa keuangan berbasis teknologi informasi.

15. Nomor Tunggal Identitas Pemodal (Single Investor Identification) yang selanjutnya disingkat SID adalah kode tunggal dan khusus yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek INDONESIA selaku lembaga penyimpanan dan penyelesaian.

16. Pemesanan Pembelian adalah pengajuan pemesanan pembelian SUN Ritel oleh Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik.

17. Memorandum Informasi adalah informasi tertulis kepada publik mengenai penawaran SUN Ritel yang ditujukan untuk Investor Ritel.

18. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik yang disediakan oleh Kementerian Keuangan dan Mitra Distribusi.

19. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia, tidak dapat dihindarkan, termasuk tapi tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, wabah/epidemik, dan diketahui secara luas yang mengakibatkan gangguan atau kerusakan pada perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, maupun sarana pendukung teknologi informasi termasuk sumber daya yang mengoperasikan teknologi informasi.

20. Setelmen adalah penyelesaian transaksi dalam rangka penjualan SUN Ritel, yang terdiri dari setelmen dana dan setelmen kepemilikan SUN.

21. Hari Kerja adalah hari dimana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank INDONESIA.

(1) Pemerintah dapat menerbitkan SUN Ritel di Pasar Perdana Domestik. (2) SUN Ritel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan dalam bentuk:

a. SUN Ritel yang Dapat Diperdagangkan; atau b. SUN Ritel yang Tidak Dapat Diperdagangkan. (3) Dalam rangka penjualan SUN Ritel, Pemerintah dapat MENETAPKAN Mitra Distribusi yang membantu dalam melakukan pemasaran, penawaran dan/atau penjualan SUN Ritel.

(1) Pemesanan Pembelian SUN Ritel oleh Investor Ritel dapat dilakukan: a. secara langsung kepada Pemerintah melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi; atau b. secara tidak langsung kepada Pemerintah melalui Mitra Distribusi. (2) Pemerintah berwenang untuk menentukan cara Pemesanan Pembelian SUN Ritel sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pemesanan Pembelian SUN Ritel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Investor Ritel melalui Sistem Elektronik dengan menggunakan komputer dan/atau media elektronik lainnya yang terhubung dengan jaringan internet.

(1) Penjualan SUN Ritel diselenggarakan oleh Pemerintah melalui Menteri c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. (2) Unit teknis pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang melaksanakan penjualan SUN Ritel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Direktorat Surat Utang Negara.

(1) Mitra Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari Bank, Perusahaan Efek, dan/atau Perusahaan Fintech yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. (2) Mitra Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kemampuan untuk melayani Pemesanan Pembelian SUN Ritel sebagai berikut: a. Pemesanan Pembelian secara langsung kepada Pemerintah melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi; dan/atau b. Pemesanan Pembelian secara tidak langsung kepada Pemerintah melalui Mitra Distribusi. (3) Pemerintah berwenang menentukan kemampuan layanan Mitra Distribusi yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Untuk dapat ditetapkan menjadi Mitra Distribusi, calon Mitra Distribusi harus: a. menyampaikan permohonan menjadi Mitra Distribusi sesuai dengan kemampuan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan surat pernyataan mengenai:

1. kesanggupan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Republik INDONESIA;
2. kesediaan untuk dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
3. tidak sedang dalam pengawasan khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan atau mendapatkan sanksi administratif berupa pembatasan

dan/atau pembekuan kegiatan usaha dari otoritas terkait; dan 4) kesediaan menandatangani perjanjian kerja. b. memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan; dan/atau c. menyediakan Sistem Elektronik yang memenuhi standar yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dalam hal calon Mitra Distribusi mengajukan permohonan sebagai Mitra Distribusi dengan kemampuan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. (5) Kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling sedikit sebagai berikut: a. didirikan dan/atau beroperasi di wilayah INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memiliki izin usaha yang masih berlaku dari otoritas terkait; c. memiliki pengalaman sebagai perantara, penjual, dan/atau distributor produk keuangan ritel; d. memiliki layanan yang dapat diakses secara elektronik; e. memiliki kemampuan untuk menjangkau Investor Ritel; dan f. memiliki rencana kerja, strategi, dan metodologi penjualan SUN Ritel. (6) Surat Permohonan dan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditandatangani oleh Direktur Utama calon Mitra Distribusi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan. (7) Periode pendaftaran penyampaian permohonan untuk menjadi Mitra Distribusi dalam rangka penjualan SUN Ritel ditentukan oleh Pemerintah dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah.

(8) Pelaksanaan pengujian Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat melibatkan unit terkait di lingkungan Kementerian Keuangan dan/atau Kementerian/Lembaga terkait lainnya. (9) Format Surat Permohonan dan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (10) Standar Sistem Elektronik calon Mitra Distribusi ditentukan oleh Direktur Jenderal.

(1) Penetapan Mitra Distribusi dengan kemampuan melayani Pemesanan Pembelian secara langsung kepada Pemerintah melalui Sistem Elektronik dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. pengumuman pendaftaran calon Mitra Distribusi; b. penyampaian permohonan dari calon Mitra Distribusi kepada Direktur Jenderal yang ditembuskan kepada Direktur Surat Utang Negara disertai dengan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5); c. pelaksanaan evaluasi kelengkapan dokumen; d. pemberian persetujuan pendahuluan kepada calon Mitra Distribusi untuk pembangunan Sistem Elektronik sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Direktur Jenderal; e. pembangunan Sistem Elektronik oleh calon Mitra Distribusi; f. pengujian Sistem Elektronik; g. penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam huruf f; h. penetapan Mitra Distribusi; dan

i. penandatanganan perjanjian kerja. (2) Penetapan Mitra Distribusi dengan kemampuan melayani Pemesanan Pembelian secara tidak langsung kepada Pemerintah melalui Mitra Distribusi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. pengumuman pendaftaran calon Mitra Distribusi; b. penyampaian permohonan dari calon Mitra Distribusi kepada Direktur Jenderal yang ditembuskan kepada Direktur Surat Utang Negara disertai dengan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5); c. pelaksanaan evaluasi kelengkapan dokumen; d. penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c; e. penetapan Mitra Distribusi; dan f. penandatanganan perjanjian kerja.

(1) Direktur Jenderal berwenang untuk menyetujui atau menolak permohonan calon Mitra Distribusi. (2) Dalam hal dilakukan penolakan atas permohonan calon Mitra Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menyampaikan penolakan dimaksud secara tertulis kepada calon Mitra Distribusi. (3) Penolakan atas permohonan calon Mitra Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan mempertimbangkan: a. tidak terpenuhinya kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) serta ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5); b. kebutuhan jumlah Mitra Distribusi Pemerintah; c. efektivitas pemenuhan target penerbitan SUN Ritel; dan/atau d. rekam jejak Bank, Perusahaan Efek, dan/atau Perusahaan Fintech yang mengajukan permohonan

sebagai calon Mitra Distribusi termasuk pengalaman bekerja sama dengan Kementerian Keuangan.

(1) Penetapan Bank, Perusahaan Efek, dan/atau Perusahaan Fintech sebagai Mitra Distribusi dilakukan oleh Direktur Jenderal. (2) Penetapan Mitra Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan lingkup kemampuan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). (3) Penetapan Mitra Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kerja antara Direktur Jenderal dengan Direktur Utama Mitra Distribusi atau pejabat yang berwenang menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan. (4) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. hak dan kewajiban; b. jangka waktu perjanjian; c. besaran imbalan jasa/fee; d. keadaan kahar; dan e. sanksi.

(1) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) memiliki jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Desember setiap tahun anggaran dan dapat dilakukan perpanjangan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah. (2) Perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Mitra Distribusi direkomendasikan untuk dilakukan perpanjangan perjanjian kerja berdasarkan hasil evaluasi kelayakan Mitra Distribusi. (3) Perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada akhir triwulan pertama tahun anggaran berikutnya.

(1) Mitra Distribusi memiliki hak sebagai berikut: a. memasarkan, menawarkan dan/atau menjual SUN Ritel sesuai dengan kewenangan yang tercantum dalam surat penetapan; b. memperoleh imbalan jasa/fee; (2) Besaran imbalan jasa/fee sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri.

Mitra Distribusi memiliki kewajiban sebagai berikut: a. membantu Investor Ritel dalam pembuatan SID dan/atau rekening surat berharga, dalam hal Investor Ritel belum memiliki SID dan/atau rekening surat berharga; b. membantu Pemerintah dalam menyusun Memorandum Informasi; c. melakukan pemasaran SUN Ritel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Memorandum Informasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah; d. melakukan penawaran dan/atau penjualan SUN Ritel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan Memorandum Informasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah; e. memastikan kebenaran data, informasi, dan/atau dokumen yang disampaikan oleh Investor Ritel; f. melayani pembelian SUN Ritel; g. memenuhi target penjualan dan jumlah investor yang ditentukan oleh Pemerintah, untuk penjualan SUN Ritel dengan Pemesanan Pembelian secara tidak langsung kepada Pemerintah melalui Mitra Distribusi; h. melaporkan hasil penjualan SUN Ritel kepada Pemerintah;

i. membantu Investor Ritel dalam hal terdapat early redemption, untuk SUN Ritel yang Tidak Dapat Diperdagangkan; j. membantu Investor Ritel dalam melakukan penjualan SUN Ritel yang Dapat Diperdagangkan sampai dengan masa jatuh temponya; k. menjaga hubungan kemitraan dengan Kementerian Keuangan yang mengedepankan prinsip kerja sama yang produktif, profesional, terpercaya, dan menghindari benturan kepentingan; dan l. kewajiban lainnya yang diatur dalam perjanjian kerja.

(1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melaksanakan evaluasi terhadap Mitra Distribusi yang mencakup evaluasi atas: a. kinerja pemenuhan kewajiban Mitra Distribusi dalam rangka pelaksanaan penjualan SUN Ritel; dan b. kelayakan sebagai Mitra Distribusi. (2) Evaluasi atas kinerja Mitra Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada pemenuhan kewajiban Mitra Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang pelaksanaannya dilakukan pada setiap penjualan SUN Ritel. (3) Evaluasi atas kelayakan sebagai Mitra Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada pemenuhan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5), dan hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Pelaksanaan evaluasi kinerja Mitra Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan setelah penerbitan SUN Ritel dilaksanakan.

(2) Pelaksanaan evaluasi kelayakan sebagai Mitra Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilakukan setelah tahun anggaran berakhir.

(1) Direktur Jenderal berwenang untuk memberikan sanksi kepada Mitra Distribusi berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan evaluasi kelayakan Mitra Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1). (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. surat peringatan; dan/atau b. pencabutan sebagai Mitra Distribusi. (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaporkan kepada otoritas terkait dan/atau diumumkan kepada publik.

(1) Sanksi berupa surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan hasil evaluasi kinerja Mitra Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2). (2) Sanksi berupa pencabutan penetapan Mitra Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan dalam hal: a. Mitra Distribusi menerima surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dalam (satu) tahun anggaran berdasarkan hasil evaluasi kinerja Mitra Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a; b. Mitra Distribusi direkomendasikan untuk dicabut berdasarkan hasil evaluasi kelayakan Mitra Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b;

c. Mitra Distribusi menempati peringkat terbawah untuk evaluasi periode 1 (satu) tahun anggaran dengan ketentuan:

1. 5 (lima) periode berturut-turut berdasarkan realisasi penjualan SUN Ritel melalui Sistem Elektronik Mitra Distribusi, untuk Mitra Distribusi dengan kemampuan melayani Pemesanan Pembelian secara langsung kepada Pemerintah melalui Sistem Elektronik;
2. 2 (dua) periode berturut-turut berdasarkan kewajiban pemenuhan minimal target dan jumlah investor, untuk Mitra Distribusi dengan kemampuan melayani Pemesanan Pembelian secara tidak langsung kepada Pemerintah melalui Mitra Distribusi; d. Mitra Distribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf k; e. Mitra Distribusi melakukan tindakan yang berpotensi mengganggu stabilitas pasar SUN; f. Mitra Distribusi dinyatakan pailit oleh pengadilan atau institusi yang berwenang; dan/atau g. Mitra Distribusi melakukan tindakan/aktivitas yang menyebabkan Mitra Distribusi mendapatkan sanksi administratif berupa pembatasan dan/atau pembekuan kegiatan usaha dari otoritas terkait. (3) Pencabutan penetapan Mitra Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan pengakhiran perjanjian kerja sebelum jangka waktu berakhirnya perjanjian. (4) Mitra Distribusi yang telah dicabut penetapannya dapat mengajukan permohonan untuk menjadi Mitra Distribusi pada saat periode pendaftaran setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pencabutan Mitra Distribusi.

Dokumen penjualan SUN Ritel meliputi: a. Memorandum Informasi; dan b. ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) SUN Ritel.

(1) Memorandum Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, paling sedikit memuat informasi mengenai: a. struktur produk SUN Ritel; dan b. tata cara pelaksanaan Pemesanan Pembelian. (2) Ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) SUN Ritel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, paling sedikit memuat: a. seri dan nominal SUN Ritel yang diterbitkan; dan b. struktur produk SUN Ritel.

(1) Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri berhak menerima seluruh atau sebagian, atau menolak seluruh Pemesanan Pembelian SUN Ritel. (2) Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri MENETAPKAN: a. jenis dan tingkat kupon, tingkat diskonto, dan/atau tingkat imbal hasil (yield) SUN Ritel; b. jumlah nominal SUN Ritel yang akan diterbitkan kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik; dan c. hasil penjualan SUN Ritel.

(3) Direktur Jenderal menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penjualan SUN Ritel kepada Menteri yang mencakup: a. penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b; dan b. hasil penjualan SUN Ritel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

(1) Penetapan tingkat kupon, tingkat diskonto, dan/atau tingkat imbal hasil (yield) SUN Ritel yang akan diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan sebelum atau paling lambat pada hari terakhir masa penawaran, dan disampaikan kepada publik. (2) Penetapan hasil penjualan SUN Ritel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah akhir masa penawaran.

(1) Setelmen penjualan SUN Ritel dilakukan pada 2 (dua) Hari Kerja setelah penetapan hasil penjualan SUN Ritel (T+2). (2) Teknis pelaksanaan Setelmen mengikuti aturan/ketentuan yang berlaku di Bank INDONESIA.

Dalam hal terjadi Keadaan Kahar dalam pelaksanaan penjualan SUN Ritel, Direktur Jenderal dapat mengambil langkah yang diperlukan untuk tindak lanjut atas penyelesaian Keadaan Kahar.

(1) Seluruh hasil penjualan SUN Ritel dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (2) Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan penjualan SUN Ritel dibebankan pada APBN.

(1) Hasil penjualan SUN Ritel diumumkan kepada publik setelah penetapan hasil penjualan. (2) Pengumuman hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. bentuk SUN Ritel (dapat diperdagangkan atau tidak dapat diperdagangkan); b. seri dan nilai nominal SUN Ritel; c. tingkat kupon, tingkat diskonto, dan/atau tingkat imbal hasil (yield) SUN Ritel; dan d. tanggal jatuh tempo.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kewajiban Agen Penjual yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.08/2014 tentang Penjualan Obligasi Negara kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik, sebagaimana dituangkan dalam perjanjian kerja antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan wakil dari Agen Penjual dinyatakan tetap berlaku sampai dengan Obligasi Negara jatuh tempo.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.08/2014 tentang Penjualan Obligasi Negara kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 263), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 April 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

A. CONTOH SURAT PERMOHONAN MENJADI MITRA DISTRIBUSI

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Jakarta, [tanggal, bulan, tahun] Yth. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko di Jakarta

Hal: Permohonan Menjadi Mitra Distribusi

Bersama surat ini, kami (nama perusahaan) mengajukan permohonan menjadi Mitra Distribusi dalam rangka Penjualan SUN Ritel dengan kemampuan untuk melayani Pemesanan Pembelian SUN Ritel sebagai berikut*): a. Pemesanan Pembelian secara langsung kepada Pemerintah melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi; dan/atau b. Pemesanan Pembelian secara tidak langsung kepada Pemerintah melalui Mitra Distribusi. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini terlampir kami sampaikan dokumen pendukung antara lain sebagai berikut: a. surat pernyataan sebagaimana terlampir; dan b. pemenuhan kriteria dan persyaratan yang tertuang dalam proposal sebagaimana terlampir. Demikian permohonan ini disampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Nama Perusahaan

ttd.

Pejabat yang berwenang Keterangan: *) Pilih cakupan layanan yang diminati oleh Bank, Perusahaan Efek dan/atau Perusahaan Fintech. Penunjukan Mitra Distribusi sesuai dengan permintaan cakupan layanan yang diajukan oleh calon Mitra Distribusi dan sesuai dengan keperluan Pemerintah.

Surat permohonan ini ditandatangani di atas meterai cukup oleh Pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama perusahaan, disertai stempel perusahaan (apabila ada) LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 /PMK.08/2018 TENTANG PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA RITEL DI PASAR PERDANA DOMESTIK

B. CONTOH SURAT PERNYATAAN

(KOP SURAT PERUSAHAAN) SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini, ... tanggal ... di Jakarta, (Nama) bertindak selaku (Jabatan) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama (Perusahaan), berkedudukan di (alamat) Jakarta, dengan ini kami menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. sanggup dan bersedia untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan Republik INDONESIA;
2. bersedia untuk dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
3. tidak sedang dalam pengawasan khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan atau tidak sedang mendapatkan sanksi administratif berupa pembatasan dan/atau pembekuan kegiatan usaha dari otoritas terkait;
4. bersedia untuk menandatangani surat perjanjian kerja; dan
5. bersedia untuk menyediakan Sistem Elektronik yang memenuhi standar yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.*)

Nama Perusahaan

ttd.

Pejabat yang berwenang

*) Untuk calon Mitra Distribusi yang mengajukan permohonan sebagai Mitra Distribusi dengan kemampuan layanan Pemesanan Pembelian secara langsung kepada Pemerintah melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI Surat pernyataan ini ditandatangani di atas meterai cukup oleh Pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama perusahaan, disertai stempel perusahaan (apabila ada)