Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2020 tentang PENYELENGGARAAN INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR

1. Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah.
2. Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima Wajib Lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis.
3. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika dari ketergantungan Narkotika.
4. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pengaturan penyelenggaraan IPWL bertujuan untuk memberikan acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, IPWL, dan pecandu Narkotika yang datang secara sukarela, dalam proses penyidikan, penuntutan atau persidangan, maupun yang telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan, dalam penyelenggaraan pelayanan di IPWL.

(1) Menteri MENETAPKAN pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan lembaga rehabilitasi medis sebagai IPWL. (2) lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa klinik pratama, klinik utama, atau lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika.

(1) Untuk dapat ditetapkan sebagai IPWL, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, klinik pratama, dan klinik utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi syarat: a. memiliki izin operasional yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. ketenagaan; c. mampu memberikan pelayanan terapi Rehabilitasi Medis Narkotika; d. memiliki fasilitas pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap yang memenuhi standar pelayanan rehabilitasi Narkotika. (2) Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi dokter dan perawat yang terlatih di bidang gangguan penggunaan Narkotika. (3) Dalam hal IPWL menyelenggarakan Rehabilitasi Medis berupa terapi rumatan, wajib memiliki apoteker. (4) Dalam hal IPWL yang menyelenggarakan terapi rumatan belum dapat memenuhi tenaga apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (3), IPWL wajib bekerja sama dengan dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki apoteker.

(5) Pelayanan terapi Rehabilitasi Medis Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pelayanan gawat darurat, manajemen putus zat, rawat jalan rumatan, penapisan dan pengkajian, intervensi psikososial, rehabilitasi rawat inap, komorbiditas fisik, dual diagnosis/komorbid psikiatrik, dan/atau uji Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. (6) Standar fasilitas pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. memiliki ruang periksa dan intervensi psikososial; b. memiliki program rawat jalan berupa layanan simtomatik dan intervensi psikososial sederhana; dan c. memiliki standar prosedur operasional untuk layanan Rehabilitasi Medis Narkotika rawat jalan. (7) Standar fasilitas pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. terdapat tempat tidur untuk perawatan; b. memiliki program Rehabilitasi Medis Narkotika rawat inap; c. memiliki standar prosedur operasional untuk layanan Rehabilitasi Medis Narkotika rawat inap; dan d. memiliki standar keamanan minimal. (8) Standar keamanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d meliputi: a. pencatatan pengunjung yang masuk dan keluar; b. pemeriksaan fisik dan barang bawaan setiap masuk layanan agar tidak membawa Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan benda tajam ke dalam IPWL; c. standar prosedur operasional bagi petugas penjaga keamanan; dan d. sarana dan prasarana yang aman agar pasien terhindar dari kemungkinan melukai dirinya sendiri, melukai orang lain, dan melarikan diri.

(1) Untuk dapat ditetapkan sebagai IPWL, lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi syarat: a. mendapatkan persetujuan dari Menteri sebagai Lembaga Rehabilitasi Medis; b. ketenagaan; c. mampu memberikan pelayanan terapi Rehabilitasi Medis Narkotika; d. memiliki fasilitas pelayanan rawat jalan yang memenuhi standar pelayanan rehabilitasi Narkotika. (2) Persetujuan dari Menteri sebagai Lembaga Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi dokter dan perawat yang terlatih di bidang gangguan pengunaan Narkotika. (4) Dalam hal Lembaga Rehabilitasi Medis belum dapat memenuhi persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga Rehabilitasi Medis wajib bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditetapkan sebagai IPWL. (5) Pelayanan terapi Rehabilitasi Medis Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pelayanan gawat darurat, penapisan dan pengkajian, intervensi psikososial, uji Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, rujukan manajemen putus zat, dan rujukan rawat jalan rumatan. (6) Standar fasilitas pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. memiliki ruang periksa; b. memiliki program rawat jalan berupa intervensi psikososial sederhana; dan

c. memiliki standar prosedur operasional untuk layanan Rehabilitasi Medis Narkotika rawat jalan.

(1) Untuk dapat ditetapkan sebagai IPWL, pimpinan pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, klinik pratama, klinik utama, dan lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota. (2) Dalam hal pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, klinik pratama, klinik utama, atau lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika merupakan milik kementerian/lembaga, usulan sebagai IPWL diajukan secara tertulis oleh pejabat yang ditunjuk menteri/kepala lembaga tersebut kepada Menteri. (3) Usulan sebagai IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan dengan melampirkan: a. fotokopi izin operasional bagi pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, klinik pratama, dan klinik utama, atau persetujuan dari Menteri sebagai lembaga rehabilitasi medis bagi lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika; b. fotokopi sertifikat tenaga kesehatan yang terlatih di bidang gangguan penggunaan Narkotika; c. standar prosedur operasional pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap; dan d. profil pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, klinik pratama, klinik utama, atau lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika, yang meliputi struktur organisasi kepengurusan, tenaga kesehatan terlatih, sarana,

prasarana, peralatan, dan pelayanan rehabilitasi yang diberikan. (4) Kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota melakukan kompilasi usulan IPWL untuk selanjutnya diusulkan kepada kepala dinas kesehatan daerah provinsi. (5) Kepala dinas kesehatan daerah provinsi melakukan verifikasi dokumen persyaratan IPWL dan mengusulkan penetapan IPWL kepada Menteri melalui direktur jenderal pada kementerian kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan dengan tembusan kepada direktur jenderal pada kementerian kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. (6) Direktur jenderal pada kementerian kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan membentuk tim yang bersifat ad hoc yang terdiri dari unsur direktorat jenderal pada kementerian kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan dan direktorat jenderal pada kementerian kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertugas melakukan validasi dokumen persyaratan IPWL dan memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk penetapan IPWL.

(1) Penyelenggaraan pelayanan di IPWL meliputi: a. asesmen; b. rencana Rehabilitasi Medis; dan/atau c. Rehabilitasi Medis.

(2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi wawancara, observasi, dan pemeriksaan fisik. (3) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam formulir asesmen. (4) Rencana Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan mempertimbangkan hasil asesmen. (5) Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui rawat jalan dan/atau rawat inap sesuai dengan rencana Rehabilitasi Medis. (6) Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilakukan sesuai dengan standar layanan Rehabilitasi Medis.

(1) Penyelenggaraan pelayanan di IPWL dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pimpinan pusat kesehatan masyarat, rumah sakit, klinik pratama, klinik utama, atau lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur dokter dan perawat yang terlatih di bidang gangguan penggunaan Narkotika.

Penyelenggaraan pelayanan di IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan di IPWL bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika warga negara INDONESIA yang tidak mampu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan di IPWL yang dibebankan pada anggaran kementerian kesehatan hanya untuk IPWL berupa pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, klinik pratama, dan klinik utama milik kementerian kesehatan dan pemerintah daerah. (3) Dalam hal pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibayarkan oleh kementerian/lembaga lain atau pemerintah daerah, pembiayaan tidak dapat diajukan kembali pada kementerian kesehatan.

(1) Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan di IPWL bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika warga negara INDONESIA yang tidak mampu yang dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan didasarkan pada kiteria sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan di IPWL yang dibebankan pada Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk 2 (dua) kali periode perawatan.

IPWL yang telah menyelenggarakan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat mengajukan klaim kepada kementerian kesehatan melalui direktur jenderal pada

kementerian kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.

(1) Dalam rangka verifikasi pengajuan klaim dan pembayaran klaim kepada IPWL, Menteri MENETAPKAN tim pelaksana kegiatan verifikasi klaim. (2) Tim pelaksana kegiatan verifikasi klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelaksana kegiatan verifikasi klaim IPWL dan tim pelaksana kegiatan verifikasi klaim Kementerian Kesehatan. (3) Pelaksana kegiatan verifikasi klaim IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan usulan IPWL kepada Menteri melalui direktur jenderal pada kementerian kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit dan tembusan kepada direktur jenderal pada kementerian kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan.

Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan di IPWL dan tata cara pengajuan dan pembayaran klaim dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) IPWL wajib melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan di IPWL. (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi.

(3) Dalam hal situasi dan kondisi tidak dapat mengakses sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pencatatan dan pelaporan dilakukan secara manual.

(1) Menteri, kepala dinas kesehatan daerah provinsi, kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dan/atau kementerian/lembaga yang memiliki IPWL, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. bimbingan teknis; dan b. monitoring dan evaluasi. (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Menteri dapat memberikan sanksi administratif kepada IPWL yang tidak melakukan rehabiltasi medis sesuai dengan standar layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6). (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan/atau c. pencabutan penetapan sebagai IPWL.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan

Narkotika (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1146), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2020

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA