Peraturan Menteri Nomor pm70 Tahun 2013 tentang PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, SERTIFIKASI SERTA DINAS JAGA PELAUT

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepelautan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengawakan, pendidikan, pensertifikatan, kewenangan serta hak dan kewajiban pelaut. www.djpp.kemenkumham.go.id

2. Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan selanjutnya disingkat Diklat Kepelautan adalah diklat kepelautan untuk mencapai tingkat keahlian dan keterampilan tertentu sesuai dengan jenjang dan jenis kompetensi untuk pengawakan kapal niaga.

3. Program Pendidikan dan Pelatihan Keahlian Pelaut adalah program diklat dalam berbagai jalur, jenjang, dan jenis untuk meningkatkan keahlian guna mendapatkan sertifikat keahlian pelaut.

4. Program Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Pelaut adalah program diklat untuk mendapatkan kecakapan dan keterampilan untuk melakukan tugas dan/atau fungsi tertentu di kapal.

5. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan adalah lembaga diklat yang dikelola oleh Pemerintah atau masyarakat dalam menyelenggarakan program diklat keahlian dan/atau keterampilan pelaut yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya.

7. Sertifikat Keahlian Pelaut adalah sertifikat yang diterbitkan dan dikukuhkan untuk Nakhoda, Perwira, Operator Radio GMDSS, sesuai dengan ketentuan pada Chapter II, III atau IV Konvensi STCW 1978 beserta amandemennya dan pemilik sah sertifikat untuk melaksanakan tugas sesuai kapasitasnya dan melaksanakan fungsi sesuai dengan tingkat tanggung jawab yang tertera pada sertifikat.

8. Sertifikat Pengukuhan adalah sertifikat yang menyatakan kewenangan jabatan kepada pemilik sertifikat keahlian pelaut untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya.

9. Sertifikat Keterampilan adalah sertifikat selain dari sertifikat keahlian dan pengukuhan yang diterbitkan untuk Pelaut yang menyatakan telah memenuhi persyaratan pelatihan, kompetensi, dan masa layar.

10. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

11. Pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal.

12. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil.

13. Pengesahan (Approved) adalah pengakuan program diklat, simulator, laboratorium, bengkel kerja, pengalaman di kapal latih, masa layar, www.djpp.kemenkumham.go.id

buku catatan pelatihan (training record book), dan rumah sakit serta bentuk pengakuan lainnya terkait peraturan ini yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal. 14. Koda Pelatihan, Sertifikasi dan Dinas Jaga Untuk Pelaut (STCW Code) adalah suatu Koda tentang Pelatihan, Sertifikasi, dan Tugas Jaga Pelaut sebagaimana yang diadopsi pada Konferensi Internasional tentang STCW 1978 dan amandemennya. 15. Perusahaan (Company) adalah pemilik kapal atau organisasi lainnya atau orang seperti manager atau bareboat charterer, yang telah diserahi tanggung jawab untuk pengoperasian kapal dari pemilik kapal dan Badan Hukum yang bertanggung jawab atas pengoperasian kapal. 16. Nakhoda (Master) adalah salah seorang awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 17. Perwira (Officer) adalah awak kapal selain nakhoda yang ditetapkan di dalam peraturan atau regulasi nasional sebagai perwira. 18. Perwira Dek (Deck Officer) adalah perwira kapal bagian dek. 19. Mualim I (Chief Mate) adalah perwira kapal bagian dek yang jabatannya setingkat lebih rendah dari nakhoda dan yang dapat menggantikan tugas bilamana nakhoda tidak dapat melaksanakan tugasnya. 20. Perwira yang Melaksanakan Tugas Jaga di Anjungan (Watchkeeping Officer) adalah perwira kapal bagian dek dengan jabatan sebagai Mualim II atau Mualim III atau Mualim IV. 21. Kadet adalah peserta didik yang melaksanakan praktek laut. 22. Masinis (Engineer Officer) adalah perwira kapal bagian mesin. 23. Kepala Kamar Mesin (Chief Engineer) adalah perwira senior kapal bagian mesin yang bertanggung jawab atas penggerak mekanis kapal serta operasi dan perawatan instalasi mekanis dan listrik kapal. 24. Masinis II (Second Engineer Officer) adalah perwira kapal bagian mesin yang jabatannya setingkat lebih rendah dari Kepala Kamar Mesin dan yang dapat menggantikan tugas bilamana Kepala Kamar Mesin tidak dapat melaksanakan tugasnya. 25. Masinis yang Melaksanakan Tugas Jaga di Kamar Mesin adalah Masinis dengan jabatan sebagai Masinis III atau Masinis IV atau Masinis V. 26. Operator Radio (Radio Operator) adalah seseorang yang memiliki sertifikat tertentu yang diterbitkan oleh administrator dan diakui sesuai ketentuan peraturan radio. www.djpp.kemenkumham.go.id

27. Operator Radio GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System/Sistem Keselamatan Dalam Marabahaya Maritim) adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam dinas jaga radio untuk mengoperasikan peralatan GMDSS serta memiliki kompetensi sebagaimana yang distandarkan dan memilki sertifikat sesuai Chapter IV Konvensi Internasional STCW 1978 dan Amandemennya.
28. Tugas Jaga Radio (Radio Duties) meliputi tugas jaga, perawatan, dan perbaikan teknis yang dilaksanakan berdasarkan peraturan radio (radio regulation) dan Konvensi SOLAS 1974 dan Amandemennya.
29. Electro-Technical Officer adalah perwira yang memiliki kualifikasi sesuai dengan ketentuan Konvensi STCW 1978 dan amandemennya Aturan III/6.
30. Rating adalah awak kapal selain nakhoda dan perwira.
31. Rating yang Melaksanakan Tugas Jaga Navigasi dan Kemudi (Jurumudi) adalah rating yang memiliki kualifikasi sesuai dengan ketentuan Konvensi STCW 1978 dan amandemennya Aturan II/4.
32. Pelaut Terampil Bagian Dek (Able Seafarer Deck) adalah rating yang memiliki kualifikasi sesuai dengan ketentuan Konvensi STCW 1978 dan amandemennya Aturan II/5.
33. Rating yang Melaksanakan Tugas Jaga Mesin (Juru Minyak) adalah rating yang memiliki kualifikasi sesuai dengan ketentuan Konvensi STCW 1978 dan amandemennya Aturan III/4.
34. Pelaut Terampil Bagian Mesin (Able Seafarer Engine) adalah rating yang memiliki kualifikasi sesuai dengan ketentuan Konvensi STCW 1978 dan amandemennya Aturan III/5.
35. Rating Teknik Elektro (Electro-Technical Rating) adalah rating yang memiliki kualifikasi sesuai dengan ketentuan Konvensi STCW 1978 dan amandemennya Aturan III/7.
36. Daerah Pelayaran Semua Lautan (Unrestricted Voyage) adalah daerah pelayaran untuk semua laut di dunia.
37. Daerah Pelayaran Kawasan INDONESIA (Near Coastal Voyages) adalah daerah pelayaran yang meliputi daerah yang dibatasi oleh garis-garis yang ditarik dari titik lintang 10° Utara di Pantai Barat Malaysia, sepanjang Pantai Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja dan Vietnam Selatan di Tanjung Tiwan dan garis-garis yang ditarik antara Tanjung Tiwan dengan Tanjung Baturampon di Philipina, sepanjang Pantai Selatan Philipina sampai Tanjung San Augustin ke titik lintang 0° dan bujur 140° Timur, titik lintang 0° dan bujur 153° Timur, titik lintang 12° Selatan, dan bujur 153° Timur melalui sebagian Pantai Utara Australia.

www.djpp.kemenkumham.go.id

38. Daerah Pelayaran Lokal adalah daerah pelayaran yang meliputi jarak dengan radius 500 (lima ratus) mil laut dari suatu pelabuhan tertunjuk dan tidak memasuki perairan negara lain.

39. Daerah Pelayaran Terbatas adalah daerah pelayaran yang meliputi jarak dengan radius 100 (seratus) mil laut dari suatu pelabuhan tertunjuk dan tidak memasuki perairan negara lain.

40. Tenaga Penggerak (Propulsion Power) adalah jumlah tenaga maksimum yang dihasilkan dalam kiloWatt (kW) dari seluruh mesin penggerak utama kapal, sebagaimana tertera dalam sertifikat pendaftaran atau kebangsaan kapal, atau dokumen resmi lainnya.

41. Kapal Tangki Minyak (Oil Tanker) adalah kapal yang dibangun dan dipergunakan untuk mengangkut minyak bumi dan produk dari minyak bumi secara curah.

42. Kapal Tangki Bahan Kimia (Chemical Tanker) adalah kapal yang dibangun atau disesuaikan dan digunakan untuk mengangkut secara curah produk cair yang tercantum dalam Bab 17 Koda Internasional Bahan Kimia Curah (International Bulk Chemical/IBC Code).

43. Kapal Tangki Gas Cair (Liquefied Gas Tanker) adalah kapal yang dibangun atau disesuaikan dan digunakan untuk mengangkut gas cair atau produk lainnya yang tercantum dalam Bab 19 Koda Internasional Pengangkutan Gas Cair.

44. Kapal Penumpang (Passenger Ship) adalah kapal yang mengangkut penumpang lebih dari 12 (dua belas) orang.

45. Kapal Ro-ro Penumpang (Ro-ro Passenger Ship) adalah kapal dengan ruang muatan Ro-ro atau ruang muatan khusus.

46. Bulan adalah bulan dalam kalender atau terjumlah 30 (tiga puluh) hari dari periode-periode yang kurang dari 1 (satu) bulan.

47. Praktek Laut (On Board Training) adalah bagian dari kegiatan pembelajaran pada diklat kepelautan berupa praktek berlayar untuk peserta diklat kepelautan di kapal niaga dengan ukuran kapal, tenaga penggerak utama, dan daerah pelayaran yang ditetapkan sesuai dengan sertifikat yang akan diperolehnya.

48. Masa Layar (Sea Going Service) adalah pengalaman bekerja di atas kapal yang berkaitan dengan penerbitan atau revalidasi sertifikat atau kualifikasi lainnya.

49. Perwira Keamanan Kapal (Ship Security Officer) adalah seseorang yang bekerja di atas kapal bertanggung jawab kepada nakhoda, ditunjuk oleh perusahaan sebagai penanggung jawab keamanan di atas kapal termasuk pelaksanaan dan pemeliharaan rencana keamanan kapal yang mengkoordinasikan dengan Perwira Keamanan Perusahaan (Company Security Officer) serta Perwira Keamanan Fasilitas Pelabuhan (Port Facility Security Officer). www.djpp.kemenkumham.go.id

50. Tugas-tugas Keamanan (Security Duties) adalah seluruh latihan dan tugas keamanan di atas kapal yang tercantum dalam Konvensi SOLAS 1974 dan amandemennya Bab XI-2 dan Koda ISPS.

51. Bukti Dokumen (Documentary Evidence) adalah dokumentasi selain sertifikat keahlian dan keterampilan yang dipergunakan untuk memenuhi persyaratan konvensi yang terkait.

52. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

53. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

54. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

55. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

(1) Sertifikat keahlian, sertifikat pengukuhan, dan sertifikat keterampilan diterbitkan oleh Direktur Jenderal. (2) Blanko sertifikat kepelautan disediakan oleh Direktorat Jenderal. (3) Penerbitan sertifikat keterampilan kapal tangki untuk nakhoda dan perwira tidak dapat dilimpahkan kepada penyelenggara pendidikan dan pelatihan. (4) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang mendapatkan pelimpahan dapat menerbitkan sertifikat keterampilan lainnya selain sertifikat keterampilan kapal tangki untuk nakhoda dan perwira. (5) Sertifikat yang diterbitkan menggunakan bahasa INDONESIA dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris.

(1) Sertifikat keahlian operator radio GMDSS diterbitkan yang menunjukkan bahwa pemiliknya memiliki pengetahuan tambahan yang diharuskan dalam persyaratan peraturan radio. (2) Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat pengukuhan yang merupakan sertifikat terpisah untuk setiap sertifikat keahlian sebagai penetapan kewenangan jabatan pemilik sertifikat. (3) Direktur Jenderal menerbitkan pengakuan pengukuhan sertifikat negara lain (Certificate of Recognition) terhadap sertifikat kompetensi dan sertifikat untuk kapal tanker yang diterbitkan menurut www.djpp.kemenkumham.go.id

Regulation V/1-1 dan V/1-2 Konvensi STCW 1978 dan amandemennya yang akan bekerja di kapal berbendera INDONESIA berdasarkan MoU (Memorandum of Undertaking) dengan negara lain. (4) Sertifikat asli yang dipersyaratkan harus berada di atas kapal selama yang bersangkutan berdinas di atas kapal. (5) Direktur Jenderal memastikan sertifikat yang diterbitkan bagi calon pemilik sertifikat memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan. (6) Direktur Jenderal meregistrasi semua sertifikat dan khusus sertifikat pengukuhan yang diterbitkan mencakup masa berlaku, revalidasi, pembatalan, dan hilang atau rusak. (7) Direktur Jenderal menyediakan informasi status semua sertifikat pelaut yang dapat digunakan untuk keperluan negara lain dan perusahaan dalam memverifikasi keabsahan dan masa berlaku. (8) Sertifikat keterampilan khusus bagi nakhoda dan perwira kapal yang melakukan penundaan (towing) dengan panjang tundaan lebih dari 100 (seratus) meter diukur dari buritan kapal yang menunda sampai ujung belakang kapal/benda yang ditunda diatur khusus oleh Direktur Jenderal setelah menyelesaikan diklat yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. (9) Sertifikat keterampilan khusus bagi nakhoda dan perwira kapal kecepatan tinggi (Hight Speed Craft/HSC) diatur khusus oleh Direktur Jenderal setelah menyelesaikan diklat yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. (10) Terhitung tanggal 1 Januari 2017 informasi status sertifikat dibuat dalam bahasa Inggris melalui media elektronik.

(1) Direktur Jenderal mengatur batas daerah pelayaran, untuk keperluan sertifikasi bagi pelaut yang bekerja di atas kapal berbendera INDONESIA. (2) Pengaturan sertifikat untuk salah satu daerah pelayaran, yang dapat dipergunakan untuk berlayar di daerah pelayaran dekat pantai negara lain setelah memenuhi ketentuan dalam perjanjian kesepakatan antara INDONESIA dan negara tersebut. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi bagi pelaut sesuai daerah pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Dalam rangka menjamin terpenuhinya kelaiklautan kapal, awak kapal wajib memiliki sertifikat sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan yang dilakukan pengawasan oleh petugas. (2) Pengawasan yang dilakukan oleh petugas sebagaimana dimaksud ada ayat (1) meliputi: a. verifikasi setiap pelaut yang bekerja di atas kapal agar memiliki sertifikat yang sah dan valid; b. verifikasi semua sertifikat setiap pelaut yang bekerja di atas kapal harus memenuhi persyaratan minimum pengawakan; dan c. jika terdapat bukti dan informasi yang nyata dan dapat diyakini bahwa standar kompetensi dan kemampuan awak kapal dalam melaksanakan tugas jaga dengan baik tidak terlaksana sehingga mengakibatkan kapal tubrukan, kandas atau melakukan tindakan yang tidak wajar, maka kepada pemilik sertifikat dapat dilakukan pengujian/penilaian (assessment) kembali untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar perintah melakukan pergantian awak kapal oleh petugas yang berkompeten. (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud padaayat (1), dapat ditemukan ketidaksesuaian yang mengakibatkan bahaya untuk orang, benda (property) atau lingkungan antara lain: a. awak kapal tidak memiliki sertifikat dan/atau dokumen yang dipersyaratkan; b. pengawakan kapal yang tidak memenuhi persyaratan pengawakan minimum; c. penataan jaga anjungan dan kamar mesin yang tidak sesuai dengan penataan jaga di kapal sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Direktur Jenderal; d. tidak tersedia petugas jaga yang cakap untuk mengoperasikan alat-alat penting untuk keselamatan bernavigasi, radio komunikasi, dan pencegahan polusi di laut; dan e. tidak tersedia petugas jaga yang telah cukup beristirahat dan siap melaksanakan tugas pertama dan jaga selanjutnya dalam suatu pelayaran. (4) Dalam hal ketidaksesusaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan perbaikan, ketidaksesuaian tersebut dapat dijadikan alasan untuk menunda keberangkatan kapal. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Direktur Jenderal MENETAPKAN proses dan prosedur untuk penyelidikan secara independen atas laporan ketidakmampuan, tindakan kelalaian, yang dapat membahayakan keamanan yang berakibat secara langsung mengancam keselamatan jiwa, harta benda, dan pencemaran di laut serta tindakan-tindakan yang antara lain meninggalkan kapal secara sepihak oleh pemilik sertifikat. (2) Direktur Jenderal MENETAPKAN proses dan prosedur untuk melakukan penarikan, penundaan, pembatalanatau penghapusan sertifikat dari database sertifikat berdasarkan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pengaturan untuk mencegah pemalsuan dan penyimpangan dalam penerbitan sertifikat. (3) Sanksi atas ketidakmampuan, tindakan kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemalsuan serta penyimpangan penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. (4) Direktur Jenderal MENETAPKAN sanksi kepada perusahaan atau perusahaan keagenan awak kapal yang memperkerjakan pelaut yang memiliki sertifikat tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

(1) Untuk mendapatkan sertifikat keahlian pelaut, peserta program pendidikan dapat mengikuti ujian keahlian pelaut jika program studinya telah memiliki/mendapatkan pengesahan (approval) dari Direktur Jenderal. (2) Direktur Jenderal MENETAPKAN penataan sertifikat kompetensi untuk kapal motor ukuran kurang dari GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage) dan kapal/perahu layar motor (KLM) yang berlayar pada perairan lokal.

(1) Penyelenggaraan diklat kepelautan beserta pedoman penyelenggaraannya ditetapkan oleh Kepala Badan berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan dan ketentuan yang diatur dalam Seksi A-I/6 Koda STCW. (2) Setiap program diklat kepelautan yang diselenggarakan oleh lembaga www.djpp.kemenkumham.go.id

diklat wajib mendapatkan pengesahan (approval) dari Direktur Jenderal berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Tim. (3) Approval sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diterbitkan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. standar sarana dan prasarana; b. standar pendidikan dan tenaga kependidikan; c. standar pengelolaan; d. standar pembiayaan; e. standar kompetensi kelulusan; f. standar isi; g. standar proses; dan h. standar penilaian pendidikan. (4) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, hurufb,huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h ditetapkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. (5) Tim audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan anggota terdiri dari pejabat dan staf Direktorat Jenderal dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. (6) Penyelenggaraan diklat kepelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. diklat keahlian pelaut diselenggarakan melalui jalur formal dan non formal; dan b. diklat keterampilan khusus diselenggarakan melalui jalur non formal. (7) Diklat kepelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau masyarakat sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. (8) Diklat keahlian pelaut yang kurikulumnya mengacu kepada Konvensi Internasional STCW 1978 dan amandemennya melalui jalur non formal dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. (9) Diklat keahlian pelaut yang kurikulumnya tidak mengacu kepada Konvensi Internasional STCW 1978 dan amandemennya melalui jalur non formal untuk ukuran kapal GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage) atau lebih dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber www.djpp.kemenkumham.go.id

Daya Manusia Kementerian Perhubungan dan Badan Usaha Milik Negara dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. (10) Penyelenggaraan diklat kepelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memenuhi Sistem Standar Mutu Kepelautan INDONESIA yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan dan Konvensi Internasional STCW 1978 beserta amandemennya. (11) Untuk memenuhi Standar Mutu Kepelautan INDONESIA dilakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (12) Kurikulum dan silabus diklat kepelautan ditetapkan oleh Kepala Badan dengan mengacu pada persyaratan nasional dan Konvensi Internasional STCW 1978 beserta amandemennya.

(1) Pembatalan approval program diklat kepada setiap lembaga diklat kepelautan yang melaksanakan diklat tidak sesuai dengan Sistem Standar Mutu Kepelautan INDONESIA setelah dilakukan audit khusus. (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses: a. peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; b. pembatalan dilaksanakan setelah peringatan ketiga dan hasil audit membuktikan penyelenggara tidak melakukan perbaikan secara signifikan; c. program diklat yang approvalnya telah dibatalkan peserta didiknya untuk menyelesaikan pendidikannya dapat dipindahkan ke lembaga diklat kepelautan yang telah mendapatkan pengesahan atas seizin Direktur Jenderal; dan d. program diklat yang approvalnya telah dibatalkan lembaga diklat tidak diperkenankan menerima peserta didik baru.

(1) Untuk kepentingan pengawasan mutu kepelautan INDONESIA dapat dibentuk Komite Nasional Pengawas Mutu Kepelautan INDONESIA. (2) Komite Nasional Pengawas Mutu Kepelautan INDONESIA ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. (3) Komite Nasional Pengawas Mutu Kepelautan INDONESIA melaporkan hasil pengawasan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (4) Komite Nasional Pengawas Mutu Kepelautan INDONESIA wajib menindaklanjuti setiap laporan masyarakat terkait dengan mutu pelaut INDONESIA. www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Penyelenggaraan dan pengawasan ujian keahlian pelaut dilaksanakan oleh Direktur Jenderal. (6) Sistem dan prosedur ujian keahlian pelaut ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (7) Direktur Jenderal membentuk Dewan Penguji Keahlian Pelaut (DPKP) yang diketuai oleh Direktur yang membidangi kepelautan. (8) Monitoring penyelenggaraan diklat dilaksanakan secara bersama oleh Direktur Jenderal dan Kepala Badan. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode pembelajaran jarak jauh dengan fasilitas Informasi Teknologi (IT) ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan/atau Kepala Badan. (10) Ketua Dewan Penguji Keahlian Pelaut wajib memiliki sertifikat Keahlian Pelaut sekurang-kurangnya ANT/ATT I.

Direktur Jenderal menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal International Maritime Organization (IMO) yang berisikan kebijakan dan langkah-langkah yang ditetapkan untuk melaksanakan Konvensi STCW 1978 dan amandemennya secara penuh dan lengkap.

(1) Menteri/Direktur Jenderal MENETAPKAN sistem standar mutu kepelautan INDONESIA. (2) Setiap unit kerja/lembaga yang memiliki aktivitas dalam bidang diklat keahlian dan/atau keterampilan pelaut, pengujian keahlian pelaut, penerbitan sertifikat kepelautan, dan sertifikat kesehatan pelaut wajib memiliki sistem standar mutu dengan berpedoman pada sistem standar mutu kepelautan yang ditetapkan oleh Menteri/Direktur Jenderal. (3) Direktur Jenderal memastikan semua pelaksanaan diklat, pengujian kompetensi, penerbitan sertifikat, pengukuhan, revalidasi, dan sertifikat kesehatan termonitor secara terus menerus sesuai sistem standar mutu termasuk kualifikasi dan pengalaman instruktur serta penguji. (4) Dalam rangka menjamin mutu pelaut INDONESIA, lembaga pendidikan kepelautan yang menyelenggarakan diklat kepelautan dibina oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Direktur Jenderal MENETAPKAN standar kesehatan pelaut dan prosedur penerbitan sertifikat kesehatan pelaut sesuai Seksi A – I/9 Koda STCW. (2) Rumah sakit/institusi kesehatan yang dapat diberikan pengesahan (approval) oleh Direktur Jenderal untuk melakukan pengujian kesehatan pelaut apabila memiliki dokter-dokter yang telah diakui (recognized) oleh Direktur Jenderal. (3) Rumah sakit/institusi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memiliki dokter ahli mata, dokter ahli Telinga Hidung Tenggorokan (THT), dokter ahli penyakit dalam, dokter ahli patologi klinik, dokter ahli radiologi, dokter gigi, dokter ahli jiwa, dan dokter ahli kelautan. (4) Pelaut yang dapat dipekerjakan di atas kapal adalah pelaut yang memiliki sertifikat kepelautan dan sertifikat kesehatan pelaut yang masih berlaku. (5) Persyaratan calon pemilik sertifikat kesehatan pelaut meliputi: a. usia sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun; b. dilengkapi identitas diri; dan c. memenuhi standar kesehatan pelaut. (6) Sertifikat kesehatan pelaut memiliki masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun, kecuali pelaut di bawah umur 18 (delapan belas) tahun memiliki masa berlaku maksimum 1 (satu) tahun. (7) Apabila masa berlaku sertifikat kesehatan pelaut telah berakhir di dalam pelayaran maka dalam periode waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan, sertifikat kesehatan pelaut wajib diperpanjang di pelabuhan berikutnya pada rumah sakit yang mendapat pengesahan (approval).

Direktur Jenderal menerbitkan pengakuan pengukuhan sertifikat negara lain sesuai dengan Pasal 3 ayat (6) untuk nakhoda, perwira ataupun operator radio apabila: a. telah melaksanakan evaluasi terhadap sistem pendidikan dan ujian pelaut negara lain jika diperlukan termasuk inspeksi fasilitas dan prosedur yang mencakup standar kompetensi, diklat, dan sertifikasi serta sistem standar mutu yang berlaku secara penuh; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

b. perubahan yang signifikan dalam hal pengaturan diklat dan sertifikasi oleh negara lain yang sertifikatnya diakui harus diberitahukan dengan segera kepada Direktur Jenderal.

(1) Setiap nakhoda, perwira, operator radio/operator radio GMDSS yang sertifikatnya diterbitkan berdasarkan ketentuan Konvensi STCW 1978 beserta perubahannya selain yang diatur dalam Chapter VI, untuk bekerja di atas kapal atau berkeinginan kembali bekerja di atas kapal setelah tidak bekerja di kapal/berlayar dalam periode waktu lebih dari 5 (lima) tahun maka untuk mempertahankan kualifikasinya sebagai nakhoda, perwira, dan operator radio/operator radio GMDSS harus: a. memenuhi standar kesehatan pelaut; dan b. menyelesaikan diklat khusus sesuai sertifikat kompetensi yang diajukannya. (2) Setiap nakhoda, perwira, dan operator radio/operator radio GMDSS agar tetap dapat bekerja di kapal wajib menyelesaikan diklat yang diselenggarakan oleh lembaga diklat yang telah mendapat pengesahan (approval) untuk mendapatkan sertifikat yang dipersyaratkan dan telah diakui secara internasional. (3) Nakhoda dan perwira untuk tetap dapat bekerja di atas kapal tangki setelah lebih dari 5 (lima) tahun tidak bekerja di atas kapal tangki wajib menyelesaikan diklat terkait kapal tangki sebagaimana pada Bab V Koda STCW yang relevan dengan jenis muatan kapal tangki. (4) Direktur Jenderal mengevaluasi standar kompetensi yang dipersyaratkan untuk sertifikasi yang diterbitkan sebelum 1 Januari 2017, untuk penyesuaian dengan sertifikat sebagaimana yang dimaksud dalam Koda STCW dan MENETAPKAN kompetensi tambahan serta mempersyaratkan untuk mengikuti diklat penyegaran dan pemutakhiran dan/atau pengujiannya. (5) Untuk tujuan pemutakhiran pengetahuan nakhoda, perwira, dan operator radio/operator radio GMDSS, atas perubahan terbaru pada aturan nasional dan internasional terkait keselamatan jiwa di laut, keamanan, dan perlindungan terhadap lingkungan laut harus diselenggarakan di lembaga diklat kepelautan yang telah mendapatkan pengesahan (approval). (6) Ketentuan mengenai perumusan dari struktur/tingkatan diklat penyegaran dan pemutakhiran diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pelaksanaan diklat kepelautan yang metode pencapaian kompetensinya dengan menggunakan simulator dan/atau laboratorium wajib menggunakan simulator dan/atau laboratorium yang telah mendapat pengesahan (approval). (2) Standar kinerja/daya guna dan capaian, pengesahan (approval) simulator dan/atau laboratorium diterbitkan oleh Direktur Jenderal. (3) Penggunaan simulator dan/atau laboratorium untuk pelaksanaan diklat kepelautan ditetapkan oleh Kepala Badan. (4) Penilaian (assessment) menggunakan simulator dan/atau laboratorium serta pengujian dengan menggunakan Computer Base Training (CBT) untuk mendapatkan sertifikat kepelautan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Direktur Jenderal mempunyai kewenangan pelaksanaan uji coba pada kapal berbendera INDONESIA dan memastikan kegiatan uji coba tersebut dilaksanakan sedemikian rupa dengan tetap menjamin keselamatan, keamanan, dan pencegahan pencemaran. (2) Kegiatan uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebuah percobaan atau serangkaian percobaan yang pelaksanaannya dengan waktu terbatas terkait dalam penggunaan sistem otomatis atau terintegrasi dalam rangka mengevaluasi metode alternatif untuk tugas pengaturan khusus atau pencapaian pada pengaturan tertentu dengan tetap menjamin keselamatan, keamanan, dan pencegahan pencemaran. (3) Pelaksanaan uji coba pada kapal berbendera INDONESIA mengikuti petunjuk dari International Maritime Organization (IMO). (4) Direktur Jenderal memberikan laporan berisi penjelasan pelaksanaan uji coba kepada International Maritime Organization (IMO) dengan waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal pelaksanaan uji coba.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Perusahan bertanggung jawab atas pelaut yang dipekerjakan di atas kapalnya. (2) Perusahaan harus dapat menjamin: a. setiap pelaut yang bekerja di atas kapal memiliki sertifikat kepelautan sesuai dengan ukuran dan jenis kapal serta daerah pelayarannya; b. setiap kapal yang diawaki memenuhi standar keselamatan pengawakan minimal yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal; c. pelaut yang dipekerjakan di atas kapalnya wajib diberikan familiarisasi berkenaan tugasnya masing-masing, penataan kapal, instalasi peralatan, prosedur, karakteristik kapal yang terkait dengan tugas rutin atau keadaan darurat dan memberikan kesempatan mengikuti pelatihan yang menjadi persyaratan; d. tersedianya keperluan kapal dalam mengkoordinir kegiatan pelaut secara efektif pada situasi keadaan darurat dan melaksanakan tugas utama berkenaan dengan keselamatan, keamanan, pencegahan, dan penanggulangan pencemaran; e. setiap saat kapal dapat melakukan komunikasi yang efektif dalam bernavigasi; dan f. tersedianya akomodasi untuk melaksanakan praktek laut di atas kapal yang lebih besar dari GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage).

Kewenangan jabatan di tingkat manajemen pada sertifikat Ahli Nautika Tingkat/Ahli Teknika Tingkat V atau Ahli Nautika Tingkat/Ahli Teknika Tingkat IV atau Ahli Nautika Tingkat/Ahli Teknika Tingkat III yang memperoleh sertifikat keahlian 1 (satu) tingkat di atasnya menjadi tingkat operasional, maka kewenangan jabatan di tingkat manajemen yang dimiliki sebelumnya tidak dapat dicantumkan pada kewenangan jabatan baru di tingkat operasional pada sertifikat pengukuhannya.

(1) Sertifikat keahlian pelaut Ahli Nautika Tingkat I (ANT I) diterbitkan setelah minimum memenuhi persyaratan sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. memiliki sertifikat keahlian Ahli Nautika Tingkat II (ANT II); b. memiliki masa layar yang diakui setelah memilki sertifikat keahlian ANT II sebagai perwira yang melaksanakan tugas jaga di anjungan (watchkeeping officer) sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan pada kapal GT 500 (lima ratus Gross Tonnage) atau lebih atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan yang di antaranya 12 (dua belas) bulan sebagai Mualim I di atas kapal GT 3000 (tiga ribu Gross Tonnage) atau lebih di daerah pelayaran semua lautan (unrestricted voyages); dan c. menyelesaikan diklat ANT I yang merupakan pendalaman sebagian kompetensi berdasarkan Seksi A-II/2 Koda STCW dan kompetensi tambahan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal serta lulus ujian keahlian pelaut ANT I. (2) Kewenangan jabatan dinyatakan dalam sertifikat pengukuhan sebagai nakhoda di kapal semua ukuran pada daerah pelayaran semua lautan.

(1) Sertifikat keahlian Ahli Nautika Tingkat II (ANT II) diterbitkan setelah minimum memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki sertifikat keahlian ANT III; b. memiliki masa layar yang diakui setelah memiliki sertifikat keahlian ANT III sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sebagai perwira yang melaksanakan tugas jaga di anjungan (watchkeeping officer) pada kapal GT 500 (lima ratus Gross Tonnage) atau lebih atau 24 (dua puluh empat) bulan sebagai Mualim Jaga pada kapal dengan ukuran GT 500 (lima ratus Gross Tonnage) atau lebih pada pelayaran semua lautan dengan ketentuan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan pada tingkat manajemen; dan c. menyelesaikan diklat sesuai Seksi A-II/2 Koda STCW atau memiliki ijazah Diploma IV Nautika dan telah lulus ujian keahlian pelaut untuk ANT II. (2) Kewenangan jabatan dinyatakan dalam sertifikat pengukuhan:

1. sebagai Mualim I pada kapal semua ukuran di daerah pelayaran semua lautan;

www.djpp.kemenkumham.go.id

2. sebagai nakhoda di kapal semua ukuran di daerah pelayaran Near Coastal Voyages (NCV) setelah memiliki masa layar lebih dari 12 (dua belas) bulan sebagai Mualim I di kapal dengan ukuran GT 3000 (tiga ribu Gross Tonnage) atau lebih di daerah pelayaran semua lautan; dan
3. sebagai Nakhoda di kapal dengan ukuran kurang dari GT 3000 (tiga ribu Gross Tonnage) pada daerah pelayaran semua lautan setelah memiliki pengalaman sebagai Mualim I di kapal dengan ukuran GT 3000 (tiga ribu Gross Tonnage) atau lebih di daerah pelayaran semua lautan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

(1) Sertifikat keahlian Ahli Nautika Tingkat III (ANT III) diterbitkan setelah minimum memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. usia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun; b. memiliki masa layar yang diakui sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagai bagian program diklat yang memenuhi persyaratan Koda STCW A-II/1 sebagai kadet dan didokumentasikan di dalam buku catatan pelatihan yang diakui (approved training record book) dan bagian dari masa layarnya tersebut telah melaksanakan tugas dinas jaga di anjungan, di bawah supervisi nakhoda atau perwira yang berkompeten dengan periode sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan; c. bagi pemilik sertifikat keahlian ANT IV yang telah memiliki masa layar sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) bulan atau ANT IV manajemen yang memiliki masa layar sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau ANKAPIN I yang memiliki masa layar sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan setelah menyelesaikan diklat ANT III dan wajib kembali menyelesaikan masa layar sebagai Kadet; d. menyelesaikan pelatihan operator radio GMDSS sesuai regulasi Bab IV Konvensi STCW 1978 beserta amandemennya; e. telah menyelesaikan diklat yang diakui dan lulus serta memenuhi standar kompetensi sebagai persyaratan minimum pada seksi A- II/1 Koda STCW program studi D III Nautika atau D IV Nautika atau diklat ANT III; dan

www.djpp.kemenkumham.go.id

f. menyelesaikan diklat dasar keselamatan (basic safety training), rakit penyelamat (survival craft) dan sekoci penolong (rescue boat) selain sekoci penolong cepat (fast rescue boat), pelatihan pemadam kebakaran tingkat lanjut (advanced fire fighting), pertolongan pertama medis di atas kapal (medical first aid), dan security awareness. (2) Kewenangan jabatan dinyatakan dalam sertifikat pengukuhan sebagai Mualim Jaga di kapal semua ukuran pada daerah pelayaran semua lautan.

(1) Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III (ANT III) manajemen diterbitkan setelah minimum memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. memiliki sertifikat Ahli Nautika Tingkat III (ANT III);
2. telah menyelesaikan diklat ANT III manajemen yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang mengacu pada sebagian kompetensi Seksi A II/2 dan lulus ujian keahlian pelaut ANT III manajemen; dan
3. memiliki masa layar yang diakui setelah memiliki sertifikat keahlian ANT III sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan pada kapal dengan ukuran GT 500 (lima ratus Gross Tonnage) atau lebih pada daerah pelayaran semua lautan. (2) Kewenangan jabatan dinyatakan dalam sertifikat pengukuhan: a. sebagai Mualim I di kapal dengan ukuran kurang dari GT 3000 (tiga ribu Gross Tonnage) pada daerah pelayaran semua lautan atau di kapal dengan ukuran GT 3000 (tiga ribu Gross Tonnage) atau lebih pada daerah pelayaran Near Coastal Voyage (NCV) setelah memiliki pengalaman sebagai Mualim Jaga pada kapal dengan ukuran GT 500 (lima ratus Gross Tonnage) atau lebih pada daerah pelayaran semua lautan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; b. sebagai nakhoda di kapal dengan ukuran kurang dari GT 500 (lima ratus Gross Tonnage) pada daerah pelayaran semua lautan setelah memiliki pengalaman sebagai Mualim I di kapal dengan ukuran kurang dari GT 3000 (tiga ribu Gross Tonnage) pada daerah pelayaran semua lautan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; dan c. sebagai nakhoda pada daerah pelayaran terbatas dengan ukuran GT 3000 (tiga ribu Gross Tonnage) atau lebih setelah memiliki masa layar sebagai Mualim I pada kapal dengan ukuran GT 3000 (tiga ribu Gross Tonnage) atau lebih pada daerah pelayaran www.djpp.kemenkumham.go.id

terbatas sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

(1) Sertifikat keahlian Ahli Nautika Tingkat IV (ANT IV) diterbitkan setelah minimum memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. usia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun; b. memiliki masa layar yang diakui sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagai bagian program diklat yang memenuhi persyaratan Koda STCW A-II/3 sebagai kadet dan didokumentasikan di dalam buku catatan pelatihan yang diakui (approved training record book) dan bagian dari masa layarnya telah melaksanakan tugas dinas jaga di anjungan, di bawah supervisi nakhoda atau perwira yang berkompeten dengan periode sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan; c. bagi pemilik sertifikat keahlian ANT V yang telah memiliki masa layar sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) bulan atau ANT V Manajemen memiliki masa layar sekurang- kurangnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau ANKAPIN-II memiliki masa layar sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan setelah menyelesaikan Diklat ANT IV wajib kembali menyelesaikan masa layar sebagaimana dimaksud dalam huruf b; d. menyelesaikan pelatihan operator radio GMDSS sesuai regulasi Bab IV Konvensi STCW 1978 beserta amandemennya; e. telah menyelesaikan diklat yang diakui dan memenuhi standar kompetensi sebagai persyaratan minimum yang mengacu pada sebagian Seksi A-II/1 untuk pengetahuan dan keterampilan tertentu serta Seksi A-II/3 Koda STCW program studi diklat ANT IV atau SMK Pelayaran jurusan nautika atau D III pelayaran jurusan nautika dan lulus ujian keahlian pelaut ANT IV; dan f. menyelesaikan diklat dasar keselamatan (basic safety training), rakit penyelamat (survival craft) dan sekoci penolong (rescue boat) selain sekoci penolong cepat (fast rescue boat), pelatihan pemadam kebakaran tingkat lanjut (advanced fire fighting), pertolongan pertama medis di atas kapal (medical first aid), dan security awareness.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Kewenangan jabatan dinyatakan dalam sertifikat pengukuhan: a. sebagai Mualim Jaga di kapal dengan ukuran kurang dari GT 500 (lima ratus Gross Tonnage) pada daerah pelayaran Near Coastal Voyage (NCV); b. sebagai Mualim Jaga di kapal dengan ukuran kurang dari GT 3000 (tiga ribu Gross Tonnage) pada pelayaran Near Coastal Voyage (NCV) setelah memiliki masa layar sebagai Mualim Jaga di kapal dengan ukuran kurang dari GT 500 (lima ratus Gross Tonnage) pada daerah pelayaran Near Coastal Voyage (NCV) sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; dan c. sebagai Mualim Jaga pada daerah pelayaran terbatas dengan ukuran GT 3000 (tiga ribu Gross Tonnage) atau lebih setelah memiliki pengalaman sebagai Mualim Jaga di kapal dengan ukuran kurang dari GT 500 (lima ratus Gross Tonnage) pada daerah pelayaran Near Coastal Voyage (NCV) sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

(1) Sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV (ANT IV) manajemen diterbitkan setelah minimum memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV (ANT IV); b. telah menyelesaikan Diklat ANT IV manajemen yang mengacu kepada Seksi A-II/3.7 dan Seksi A-II/2.8 yang kompetensinya ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan lulus ujian keahlian pelaut ANT IV manajemen; dan c. telah memiliki masa layar sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah ANT IV. (2) Kewenangan jabatan dinyatakan dalam sertifikat pengukuhan: a. sebagai nakhoda di kapal dengan ukuran kurang dari GT 500 (lima ratus Gross Tonnage) pada daerah pelayaran Near Coastal Voyage (NCV) setelah memiliki masa layar 12 (dua belas) bulan sebagai Mualim I di kapal dengan ukuran kurang dari GT 3000 (tiga ribu Gross Tonnage) pada daerah pelayaran Near Coastal Voyage (NCV) atau pada daerah pelayaran terbatas dengan ukuran GT 3000 (tiga ribu Gross Tonnage) atau lebih; b. sebagai Mualim I di kapal dengan ukuran kurang dari GT 3000 (tiga ribu Gross Tonnage) pada daerah pelayaran Near Coastal Voyage (NCV) setelah memiliki masa layar 12 (dua belas) bulan sebagai Mualim Jaga di kapal dengan ukuran kurang dari GT 3000 (tiga ribu Gross Tonnage) di daerah pelayaran Near Coastal Voyage (NCV); dan www.djpp.kemenkumham.go.id

c. sebagai Mualim I pada daerah pelayaran terbatas dengan ukuran GT 3000 (tiga ribu Gross Tonnage) atau lebih setelah menjadi Mualim Jaga pada kapal dengan ukuran GT 3000 (tiga ribu Gross Tonnage) atau lebih pada daerah pelayaran terbatas paling sedikit 12 (dua belas) bulan.

(1) Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V (ANT V) diterbitkan setelah minimum memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. umur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun; b. memiliki ijazah Sekolah Menengah Pertama atau setara; c. memiliki sertifikat rating AB dek (able seafarer deck); d. memiliki masa layar yang diakui paling sedikit 24 (dua puluh empat) bulan sebagai AB dek (able seafarer deck) di kapal dengan ukuran GT 500 (lima ratus Gross Tonnage) atau lebih atau 12 (dua belas) bulan sebagai Kadet; e. telah menyelesaikan Diklat ANT V yang diakui untuk mendapatkan kompetensi yang ditetapkan Direktur Jenderal atau program studi SMK Pelayaran jurusan nautika dan lulus ujian keahlian pelaut ANT V; dan f. menyelesaikan diklat dasar keselamatan (basic safety training), rakit penyelamat (survival craft) dan sekoci penolong (rescue boat) selain sekoci penolong cepat (fast rescue boat), pelatihan pemadam kebakaran tingkat lanjut (advanced fire fighting), pertolongan pertama medis di atas kapal (medical first aid), dan security awareness. (2) Sertifikat AB dek (able seafarer deck) tidak diwajibkan bagi siswa SMK Pelayaran atau program pembentukan. (3) Kewenangan jabatan dinyatakan dalam sertifikat pengukuhan: a. sebagai Mualim Jaga di kapal dengan ukuran kurang dari GT 500 (lima ratus Gross Tonnage) di daerah pelayaran lokal; dan b. sebagai Mualim Jaga di kapal dengan ukuran kurang dari GT 3000 (tiga ribu Gross Tonnage) di daerah pelayaran lokal setelah memiliki masa layar sebagai Mualim Jaga di kapal dengan ukuran kurang dari GT 500 (lima ratus Gross Tonnage) di perairan lokal sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

(1) Direktur Jenderal dapat memberikan dispensasi persyaratan kompetensi minimal bagi sertifikat perwira jaga dan nakhoda pada kapal dengan ukuran kurang dari GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage) dan berlayar pada daerah pelayaran lokal dengan jabatan nakhoda, Mualim I, dan perwira jaga dengan mempertimbangkan aspek keselamatan terhadap kapal-kapal yang beroperasi pada perairan tersebut dan pencegahan pencemaran dari kapal. (2) Dispensasi persyaratan kompetensi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kurikulum dan silabus yang tidak mengacu pada STCW.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Persyaratan dan prosedur pelaksanaan ujian untuk memperoleh sertifikasi keahlian pelaut untuk memenuhi ketentuan Konvensi STCW 1978 beserta amandemennya ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Setiap rating yang melaksanakan dinas jaga navigasi dan kemudi pada kapal dengan ukuran GT 500 (lima ratus Gross Tonnage) atau lebih harus disertifikasi dengan sertifikat juru mudi. (2) Rating yang melaksanakan pelatihan atau praktek dinas jaga tidak disertifikasi. (3) Sertifikat juru mudi dapat diterbitkan setelah minimum memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. usia sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun; dan b. telah mengikuti pelatihan khusus di darat dengan praktek tugas jaga navigasi sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan yang didokumentasikan pada buku catatan rating dan memiliki kompetensi sesuai Seksi A-II/4 Koda STCW atau pemilik/pemegang sertifikat ANT D yang telah terdaftar dalam database sertifikat pelaut pada Direktorat Jenderal dan memiliki masa layar lebih dari 3 (tiga) bulan. (4) Praktek dinas jaga navigasi dan kemudi di bawah pengawasan Mualim Jaga dan supervisi nakhoda dicatat dalam buku catatan rating dan ditandatangani oleh nakhoda serta berisikan catatan perwira.

(1) Setiap pelaut terampil bagian dek yang bekerja pada kapal GT 500 (lima ratus Gross Tonnage) atau lebih harus disertifikasi. (2) Sertifikat pelaut terampil bagian dek dapat diterbitkan setelah minimum memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. usia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun; b. memiliki sertifikat juru mudi atau ANT D yang memiliki masa layar yang diakui pada bagian dek sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

c. menyelesaikan diklat pelaut terampil bagian dek untuk mendapatkan kompetensi sesuai A-II/5 Koda STCW. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kompetensi personil bagian dek diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Sertifikat keahlian pelaut Ahli Teknika Tingkat I (ATT I) diterbitkan setelah minimum memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki sertifikat keahlian Ahli Teknika Tingkat II (ATT II); b. memiliki masa layar yang diakui setelah mendapatkan sertifikat keahlian ATT II sebagai masinis yang melaksanakan tugas jaga pada kamar mesin berawak atau tidak berawak secara periodik, sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan pada kapal dengan mesin penggerak utama 750 kW (tujuh ratus lima puluh kilowatt) atau lebih atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan yang di antaranya 12 (dua belas) bulan sebagai Masinis II di atas kapal 3000 kW (tiga ribu kilowatt) atau lebih di daerah pelayaran semua lautan (unrestricted voyages); dan c. menyelesaikan Diklat ATT I yang merupakan pendalaman dan pengulangan sebagian kompetensi berdasarkan Seksi A-III/2 Koda STCW dan kompetensi tambahan yang akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan lulus ujian keahlian pelaut ATT I. (2) Kewenangan jabatan dinyatakan dalam sertifikat pengukuhan sebagai kepala kamar mesin (chief engineer) pada kapal dengan mesin penggerak utama untuk semua ukuran pada seluruh daerah pelayaran.

(1) Sertifikat keahlian Ahli Teknika Tingkat II (ATT II) diterbitkan setelah minimum memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki sertifikat keahlian ATT III; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. memiliki masa layar yang diakui setelah mendapatkan sertifikat keahlian ATT III sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sebagai Masinis Jaga di kamar mesin berawak atau tidak berawak secara periodik, dengan mesin penggerak utama 750 kW (tujuh ratus lima puluh kilowatt) atau lebih atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dengan ketentuan sebagai Masinis II selama 12 (dua belas) bulan pada kapal dengan mesin penggerak utama 750 kW (tujuh ratus lima puluh kilowatt) atau lebih pada daerah pelayaran semua lautan (unrestricted voyages); dan c. menyelesaikan Diklat ATT II sesuai Seksi A-III/2 Koda STCW atau memiliki ijazah Diploma IV Teknika dan telah lulus ujian keahlian pelaut untuk ATT-II. (2) Kewenangan jabatan dinyatakan dalam sertifikat pengukuhan: a. sebagai Masinis II pada kapal dengan mesin penggerak utama semua ukuran di daerah pelayaran semua lautan; b. sebagai Kepala Kamar Mesin dengan mesin penggerak utama kurang dari 3000 kW (tiga ribu kilowatt) pada daerah pelayaran semua lautan setelah memiliki masa layar sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagai Masinis II di kapal dengan mesin penggerak utama 3000 kW (tiga ribu kilowatt) atau lebih di daerah pelayaran semua lautan; dan c. sebagai Kepala Kamar Mesin dengan mesin penggerak utama 3000 kW (tiga ribu kilowatt) atau lebih di daerah pelayaran Near Coastal Voyages (NCV) setelah memiliki masa layar sekurang- kurangnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagai Masinis II di kapal dengan mesin penggerak utama 3000 kW (tiga ribu kilowatt) atau lebih di daerah pelayaran semua lautan.

(1) Sertifikat keahlian Teknik Tingkat III (ATT III) diterbitkan setelah minimum memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. usia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun; b. memiliki masa layar yang diakui sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagai bagian program diklat yang memenuhi persyaratan Koda STCW A-III/1 sebagai kadet dan didokumentasikan di dalam buku catatan pelatihan yang diakui (approved training record book) dan bagian dari masa www.djpp.kemenkumham.go.id

layarnya telah melaksanakan tugas dinas jaga kamar mesin, di bawah supervisi Kepala Kamar Mesin atau Masinis yang berkompeten dengan periode sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan; c. bagi pemilik sertifikat kompetensi ATT IV yang telah memiliki masa layar sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) bulan atau ATT IV Manajemen yang memiliki masa layar sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau ATKAPIN-I yang memiliki masa layar sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan atau electro technical officer (ETO) yang telah memiliki masa layar sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) setelah menyelesaikan diklat ATT III wajib kembali menyelesaikan masa layar sebagai kadet; d. telah menyelesaikan diklat yang diakui dan memenuhi standar kompetensi sebagai persyaratan minimum pada Seksi A-III/1 Koda STCW Program Studi D III Teknika atau D IV Teknika atau diklat ATT III; dan e. menyelesaikan diklat dasar keselamatan (basic safety training), rakit penyelamat (survival craft) dan sekoci penolong (rescue boat) selain sekoci penolong cepat (fast rescue boat), pelatihan pemadam kebakaran tingkat lanjut (advanced fire fighting), pertolongan pertama medis di atas kapal (medical first aid), dan security awareness. (2) Kewenangan jabatan dinyatakan dalam sertifikat pengukuhan sebagai Masinis Jaga di kapal dengan mesin penggerak utama 750 kW (tujuh ratus lima puluh kilowatt) atau lebih di daerah pelayaran semua lautan.

(1) Sertifikat keahlian Teknik Tingkat III (ATT III) manajemen diterbitkan setelah minimum memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki sertifikat Ahli Teknika Tingkat III (ATT III); b. telah menyelesaikan diklat manajemen bagi ATT III Manajemen yang kompetensinya ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan lulus ujian keahlian pelaut ATT III Manajemen; dan c. memiliki masa layar yang diakui setelah memiliki sertifikat keahlian ATT III sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagai Masinis Jaga pada kapal dengan mesin penggerak utama 750 kW (tujuh ratus lima puluh kilowatt) atau lebih. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Kewenangan jabatan dinyatakan dalam sertifikat pengukuhan: a. sebagai Masinis II di kapal dengan mesin penggerak utama kurang dari 3000 kW (tiga ribu kilowatt) pada daerah pelayaran semua lautan atau di kapal dengan mesin penggerak utama 3000 kW (tiga ribu kilowatt) atau lebih pada daerah pelayaran Near Coastal Voyage (NCV) setelah memiliki masa layar sekurang- kurangnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagai Masinis Jaga di kapal dengan mesin penggerak utama 750 kW (tujuh ratus lima puluh kilowatt) atau lebih di daerah pelayaran semua lautan; b. sebagai Kepala Kamar Mesin di kapal dengan mesin penggerak utama kurang dari 3000 kW (tiga ribu kilowatt) pada daerah pelayaran Near Coastal Voyage (NCV) setelah memiliki masa layar sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagai Masinis II di kapal dengan mesin penggerak utama kurang dari 3000 kW (tiga ribu kilowatt) di daerah pelayaran semua lautan; dan c. sebagai Kepala Kamar Mesin di kapal dengan mesin penggerak utama 3000 kW (tiga ribu kilowatt) atau lebih pada daerah pelayaran terbatas setelah memiliki masa layar sekurang- kurangnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagai Masinis II di kapal dengan mesin penggerak utama 3000 kW (tiga ribu kilowatt) atau lebih di daerah pelayaran Near Coastal Voyage (NCV).

(1) Sertifikat keahlian Teknik Tingkat IV (ATT IV) diterbitkan setelah minimum memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. usia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun; b. memiliki masa layar yang diakui sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagai bagian program diklat yang memenuhi persyaratan Koda STCW A-III/3 sebagai kadet dan didokumentasikan di dalam buku catatan pelatihan yang diakui (approved training record book) dan bagian dari masa layarnya telah melaksanakan tugas dinas jaga kamar mesin, di bawah supervisi Kepala Kamar Mesin atau Masinis yang berkompeten dengan periode sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;

www.djpp.kemenkumham.go.id

c. bagi pemilik sertifikat keahlian ATT V yang telah memiliki masa layar sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) bulan atau ATT V Manajemen memiliki masa layar sekurang- kurangnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau ATKAPIN II memiliki masa layar sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, setelah menyelesaikan diklat ATT IV wajib kembali menyelesaikan masa layar sebagai kadet; d. telah menyelesaikan diklat yang diakui dan memenuhi standar kompetensi sebagai persyaratan minimum pada Seksi A-III/1 dan Seksi A-III/3 Koda STCW, program studi diklat ATT IV atau SMK Pelayaran jurusan teknika atau D III pelayaran jurusan teknika dan lulus ujian keahlian pelaut ATT IV; dan e. menyelesaikan diklat dasar keselamatan (basic safety training), rakit penyelamat (survival craft) dan sekoci penolong (rescue boat) selain sekoci penolong cepat (fast rescue boat), pelatihan pemadam kebakaran tingkat lanjut (advanced fire fighting), pertolongan pertama medis di atas kapal (medical first aid), dan security awareness. (2) Kewenangan jabatan dinyatakan dalam sertifikat pengukuhan: a. sebagai masinis jaga di kapal dengan mesin penggerak utama kurang dari 3000 kW (tiga ribu kilowatt) di daerah pelayaran Near Coastal Voyage (NCV); dan b. sebagai Masinis Jaga di kapal dengan mesin penggerak utama 3000 kW (tiga ribu kilowatt) atau lebih pada daerah pelayaran terbatas setelah memiliki masa layar sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagai Masinis Jaga di kapal dengan mesin penggerak utama antara 750 kW (tujuh ratus lima puluh kilowatt) sampai dengan 3000 kW (tiga ribu kilowatt) di daerah pelayaran Near Coastal Voyage (NCV).

(1) Sertifikat keahlian Teknik Tingkat IV (ATT IV) manajemen diterbitkan setelah minimum memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki sertifikat Ahli Teknika Tingkat IV (ATT IV); b. telah menyelesaikan diklat manajemen bagi ATT IV yang kompetensinya ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan lulus ujian keahlian pelaut ATT IV manajemen; dan c. memiliki masa layar yang diakui setelah memiliki sertifikat keahlian ATT IV sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagai Masinis Jaga pada kapal dengan mesin www.djpp.kemenkumham.go.id

penggerak utama 750 kW (tujuh ratus lima puluh kilowatt) atau lebih. (2) Kewenangan jabatan dinyatakan dalam sertifikat pengukuhan: a. sebagai Kepala Kamar Mesin di kapal dengan mesin penggerak utama kurang dari 750 kW (tujuh ratus lima puluh kilowatt) pada daerah pelayaran Near Coastal Voyage (NCV) setelah memiliki masa layar sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagai Masinis II di kapal dengan mesin penggerak utama kurang dari 3000 kW (tiga ribu kilowatt) di daerah pelayaran Near Coastal Voyage (NCV) atau di kapal dengan mesin penggerak utama 3000 kW (tiga ribu kilowatt) atau lebih pada daerah pelayaran terbatas; b. sebagai Masinis II (second engineer) di kapal dengan mesin penggerak utama kurang dari 3000 kW (tiga ribu kilowatt) pada daerah pelayaran Near Coastal Voyage (NCV) setelah memiliki masa layar sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagai Masinis Jaga di kapal dengan mesin penggerak utama kurang dari 3000 kW (tiga ribu kilowatt) di daerah pelayaran Near Coastal Voyage (NCV); dan c. sebagai Masinis II (second engineer) di kapal dengan mesin penggerak utama 3000 kW (tiga ribu kilowatt) atau lebih pada daerah pelayaran terbatas setelah memiliki masa layar sekurang- kurangnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagai Masinis Jaga di kapal dengan mesin penggerak utama 3000 kW (tiga ribu kilowatt) atau lebih di daerah pelayaran terbatas.

(1) Sertifikat keahlian Teknik Tingkat V (ATT V) diterbitkan setelah minimum memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. umur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun; b. memiliki ijazah Sekolah Menengah Pertama atau setara; c. memiliki sertifikat rating AB mesin (able seafarer engine); d. memiliki masa layar yang diakui sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sebagai AB mesin (able seafarer engine) di kapal dengan tenaga penggerak utama 750 kW (tujuh ratus lima puluh kilowatt) atau lebih atau 12 (dua belas) bulan sebagai kadet;

www.djpp.kemenkumham.go.id

e. telah menyelesaikan diklat ATT V yang diakui untuk mendapatkan kompetensi yang ditetapkan Direktur Jenderal atau program studi Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran jurusan teknika dan lulus ujian keahlian pelaut ATT V; dan f. memiliki sertifikat diklat dasar keselamatan (basic safety training), rakit penyelamat (survival craft) dan sekoci penolong (rescue boat) selain sekoci penolong cepat (fast rescue boat), pelatihan pemadam kebakaran tingkat lanjut (advanced fire fighting), pertolongan pertama medis di atas kapal (medical first aid), dan security awereness. (2) Sertifikat AB mesin (able seafarer engine) tidak diwajibkan bagi siswa SMK Pelayaran atau program pembentukan. (3) Kewenangan jabatan dinyatakan dalam sertifikat pengukuhan: a. sebagai Masinis Jaga di kapal dengan mesin penggerak utama kurang dari 750 kW (tujuh ratus lima puluh kilowatt) di daerah pelayaran lokal; dan b. sebagai Masinis Jaga di kapal dengan mesin penggerak utama ukuran kurang dari 3000 kW (tiga ribu kilowatt) di daerah pelayaran lokal setelah memiliki masa layar sebagai Masinis Jaga di kapal dengan mesin penggerak utama kurang dari 750 kW (tujuh ratus lima puluh kilowatt) di daerah pelayaran lokal sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.

(1) Sertifikat Ahli Teknika Tingkat V (ATT V) manajemen diterbitkan setelah minimum memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki sertifikat Ahli Teknika Tingkat V (ATT V); dan b. telah menyelesaikan Diklat ATT V manajemen yang kompetensinya ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan lulus ujian keahlian pelaut ATT V Manajemen. (2) Kewenangan jabatan dinyatakan dalam sertifikat pengukuhan: a. sebagai Masinis II (second engineer) di kapal dengan mesin pengerak utama kurang dari 750 kW (tujuh ratus lima puluh kilowatt) pada daerah pelayaran Near Coastal Voyage (NCV) setelah memiliki masa layar sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagai Masinis Jaga pada kapal dengan mesin penggerak utama kurang dari 750 kW (tujuh ratus lima puluh kilowatt) pada daerah pelayaran lokal; dan b. sebagai Masinis II pada daerah pelayaran lokal pada kapal dengan mesin penggerak utama kurang dari 3000 kW (tiga ribu kilowatt) setelah memiliki masa layar sebagai Masinis Jaga di kapal dan www.djpp.kemenkumham.go.id

pada daerah pelayaran yang sama sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

(1) Kewenangan jabatan pada kapal yang berlayar pada pelayaran penyeberangan dalam daerah pelayaran terbatas yang jarak pelabuhan keberangkatan dan pelabuhan tujuan dapat ditempuh kurang dari 24 (dua puluh empat) jam, mendapatkan sertifikasi pengukuhan khusus. (2) Sertifikasi pengukuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk kapal yang memiliki lebih dari 1 (satu) unit mesin penggerak utama termasuk kapal tunda (tug boat), penentuan mesin penggerak utama berdasarkan kekuatan per-unit mesin penggerak utamanya.

(1) Setiap rating yang melaksanakan tugas jaga mesin pada kapal dengan mesin penggerak utama 750 kW (tujuh ratus lima puluh kilowatt) atau lebih harus memiliki sertifikat juru minyak (rating dinas jaga mesin) untuk melaksanakan tugas tersebut, kecuali rating yang melaksanakan pelatihan atau praktek tugas jaga. (2) Sertifikat juru minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan setelah minimum memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. usia sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun; dan b. telah mengikuti pelatihan khusus di darat dengan praktek dinas jaga mesin sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan yang didokumentasikan pada buku catatan rating (rating record book) dan memiliki kompetensi sesuai Seksi A-III/4 Koda STCW atau bagi pemilik/pemegang sertifikat ATT D yang telah terdaftar pada database sertifikat pelaut pada Direktorat Jenderal dan memiliki masa layar lebih dari 3 (tiga) bulan.

(1) Setiap pelaut terampil bagian mesin yang bekerja pada kapal dengan mesin penggerak utama 750 kW (tujuh ratus lima puluh kilowatt) atau www.djpp.kemenkumham.go.id

lebih harus memiliki sertifikat pelaut terampil bagian mesin. (2) Sertifikat pelaut terampil bagian mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan setelah minimum memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. usia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun; b. memiliki sertifikat juru minyak (rating dinas jaga mesin) atau ATT D memiliki masa layar yang diakui pada bagian mesin sekurang- kurangnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau sertifikat electro technical rating dengan masa layar yang diakui pada bagian mesin sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan; dan c. menyelesaikan diklat pelaut terampil bagian mesin untuk mendapatkan kompetensi sesuai Seksi A II/5 Koda STCW.

(1) Setiap electro-technical officer yang bekerja pada kapal dengan mesin pengerak utama 750 kW (tujuh ratus kilowatt) atau lebih harus memiliki sertifikat electro-technical officer. (2) Sertifikat electro-technical officer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan minimum setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. usia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun;
2. menyelesaikan dan lulus program diklat yang diakui (approved) yang memenuhi persyaratan sesuai Seksi A III/6 Koda STCW dan menyelesaikan buku catatan pelatihan (training record book) yang diakui dengan masa layar sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan praktek berlayar pada bagian mesin dan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan praktek bengkel di darat; dan
3. memiliki sertifikat pelatihan dasar keselamatan (basic safety training), rakit penyelamat (survival craft) dan sekoci penolong (rescue boat) selain sekoci penolong cepat (fast rescue boat), persyaratan minimal pelatihan pemadam kebakaran tingkat lanjut (advanced fire fighting), persyaratan minimal pelaut yang ditunjuk untuk memberikan pertolongan pertama medis (medical first aid) di atas kapal dan security awareness. (3) Direktorat Jenderal dapat melakukan pengujian dan assessment kepada electrician kapal dengan mesin penggerak utama 750 kW (tujuh ratus lima puluh kilowatt) atau lebih yang memiliki masa layar sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan www.djpp.kemenkumham.go.id

pada 5 (lima) tahun terakhir sebelum 1 Januari 2012, pengujian dan assessment mengacu pada kompetensi sesuai Seksi A III/6 sebagai dasar penerbitan sertifikat electro-technical officer.

(1) Setiap rating teknik elektro yang bekerja pada kapal dengan mesin pengerak utama 750 kW (tujuh ratus lima puluh kilowatt) atau lebih harus memiliki sertifikat keterampilan rating teknik elektro. (2) Sertifikat keterampilan rating teknik elektro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah minimum memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. usia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun;
2. menyelesaikan pelatihan rating teknik elektro yang diakui yang mengacu pada Seksi A III/7 Koda STCW termasuk masa layar yang diakui sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan; dan
3. memenuhi standar keterampilan sebagai rating teknik elektro sesuai yang dipersyaratkan pada Seksi A III/7 Koda STCW. (3) Direktorat Jenderal dapat melakukan pengujian/assessment kepada pelaut yang memenuhi persyaratan, apabila memiliki masa layar yang diakui sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan pada kapal dengan mesin penggerak utama 750 kW (tujuh ratus lima puluh kilowatt) atau lebih dalam kurun waktu 60 (enam puluh) bulan terakhir sebelum 1 Januari 2012 terhadap keterampilan sebagaimana tertera pada Seksi A III/7 Koda STCW.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kompetensi personil bagian mesin diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Ketentuan mengenai wajib dinas jaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Radio dan Konvensi SOLAS (Safety On Life At Sea) 1974 beserta amandemennya. (2) Ketentuan mengenai perawatan radio mengacu kepada SOLAS 1974 beserta amandemennya dan petunjuk pelaksanaannya.

(1) Operator radio pada kapal yang mengoperasikan sistem global keselamatan dan marabahaya maritim (Global Maritime Distress and Safety System/GMDSS) yang diatur dalam Konvensi SOLAS 1974 dan amandemennya, radio operatornya wajib memiliki sertifikat operator radio GMDSS. (2) Operator radio pada kapal yang tidak dipersyaratkan untuk memenuhi sistem global keselamatan dan marabahaya maritim (Global Maritime Distress and Safety System/GMDSS) yang diatur dalam Konvensi SOLAS 1974, tidak diwajibkan memiliki sertifikat operator radio GMDSS.

(1) Setiap orang yang melaksanakan tugas jaga radio pada kapal yang dipersyaratkan dilengkapi radio GMDSS, harus memiliki sertifikat yang berkaitan dengan GMDSS yang diakui oleh Pemerintah sesuai peraturan radio atau memiliki sertifikat keahlian operator radio GMDSS yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal. (2) Sertikat keahlian operator radio GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah minimum memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. usia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun; dan

www.djpp.kemenkumham.go.id

b. menyelesaikan dan lulus diklat yang diakui Direktur Jenderal dan memiliki kompetensi sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Seksi AIV/2 STCW Code.

Ketentuan lebih lanjut mengenai komunikasi dan operator radio akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Perwira dan rating yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu dan bertanggung jawab yang berhubungan dengan muatan atau peralatan muatan pada kapal tangki minyak atau tangki bahan kimia harus memiliki sertifikat pelatihan tingkat dasar pengoperasian muatan untuk kapal tangki minyak dan kimia (basic training for oil and chemical tanker cargo operation). (2) Sertifikat pelatihan tingkat dasar pengoperasian muatan untuk kapal tangki minyak dan kimia (basic training for oil and chemical tanker cargo operation) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah menyelesaikan pelatihan dasar keselamatan (basic safety training) sesuai yang diatur pada Seksi A VI/1 STCW Code dan menyelesaikan diklat dasar pengoperasian kapal tangki minyak dan kimia serta memenuhi standar kompetensi sesuai Seksi A-V/1-1 Paragraf 1 Koda STCW. (3) Nakhoda, Kepala Kamar Mesin, Mualim I, Masinis II, dan orang yang bertanggung jawab untuk pemuatan, pembongkaran, pemindahan muatan, penanganan muatan, pembersihan tangki atau kegiatan operasional lainnya pada kapal tanker minyak harus memiliki sertifikat pelatihan tingkat lanjut untuk pengoperasian muatan kapal tangki minyak (advanced training for oil tanker cargo operation). (4) Sertifikat pelatihan tingkat lanjut untuk pengoperasian muatan kapal tangki minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah minimum memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki sertifikat pelatihan tingkat dasar pengoperasian muatan untuk kapal tangki minyak dan kimia;

www.djpp.kemenkumham.go.id

b. memiliki masa layar pada pelatihan di kapal tangki minyak yang diakui sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah memiliki sertifikat pelatihan tingkat dasar pengoperasian muatan untuk kapal tangki minyak dan kimia; dan c. menyelesaikan pelatihan tingkat lanjut yang diakui untuk pengoperasian muatan pada kapal tangki minyak dan memenuhi standar kompetensi sesuai Seksi A-V/1-1 Paragraf 2 Koda STCW. (5) Nakhoda, Kepala Kamar Mesin, Mualim I, Masinis II, dan orang yang bertanggung jawab untuk pemuatan, pembongkaran, pemindahan muatan, penanganan muatan, pembersihan tangki atau kegiatan operasional lainnya pada kapal tangki bahan kimia harus memiliki sertifikat pelatihan tingkat lanjut untuk pengoperasian kapal tangki bahan kimia (advanced training for chemical tanker cargo operation). (6) Sertifikat pelatihan tingkat lanjut untuk pengoperasian muatan kapal tangki bahan kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan setelah minimum memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki sertifikat pelatihan tingkat dasar pengoperasian kapal tangki minyak dan kapal tangki bahan kimia; b. memiliki masa layar di kapal tangki bahan kimia yang diakui sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah memiliki sertifikat dasar pengoperasian muatan kapal tangki minyak dan kimia; dan c. menyelesaikan pelatihan tingkat lanjut yang diakui untuk pengoperasian muatan pada kapal tangki bahan kimia dan memenuhi standar kompetensi sesuai Seksi A-V/1-1 Paragraf 3 Koda STCW. (7) Direktorat Jenderal harus memastikan bahwa sertifikat keterampilan yang diterbitkan untuk pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (6) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Perwira dan rating yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu dan bertanggung jawab yang berhubungan dengan muatan atau peralatan muatan pada kapal tangki gas cair harus memiliki sertifikat pelatihan dasar pengoperasian muatan untuk kapal tangki gas cair (basic training for liquefied gas tanker cargo operation). www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Sertifikat pelatihan tingkat dasar pengoperasian muatan untuk kapal tangki gas cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah menyelesaikan pelatihan dasar keselamatan (basic safety training) sesuai yang diatur pada Seksi A VI/1 Koda STCW. (3) Nakhoda, Kepala Kamar Mesin, Mualim I, Masinis II, dan orang yang bertanggung jawab untuk pemuatan, pembongkaran, pemindahan muatan, penanganan muatan, pembersihan tangki atau kegiatan operasional lainnya pada kapal tangki gas cair harus memiliki sertifikat pelatihan tingkat lanjut untuk pengoperasian kapal tangki gas cair (advanced training for liquefied gas tanker cargo operation). (4) Sertifikat pelatihan tingkat lanjut untuk pengoperasian muatan kapal tangki gas cair sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki sertifikat pelatihan dasar keselamatan untuk pengoperasian kapal tangki gas cair; b. memiliki masa layar di kapal tangki gas cair yang diakui sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah memiliki sertifikat dasar pengoperasian muatan untuk kapal tangki gas cair; dan c. menyelesaikan pelatihan tingkat lanjut yang diakui untuk pengoperasian muatan kapal gas cair dan memenuhi standar kompetensi untuk sertifikat pelatihan tingkat lanjut untuk pengoperasian muatan kapal tangki gas cair. (5) Direktorat Jenderal wajib memastikan bahwa sertifikat keterampilan yang diterbitkan untuk pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Ketentuan mengenai persyaratan minimal untuk pelatihan dan kualifikasi nakhoda, perwira, dan rating serta personil lainnya pada kapal penumpang berlaku untuk nakhoda, perwira, rating, dan personil lainnya yang bekerja pada kapal penumpang pelayaran internasional.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Ketentuan mengenai persyaratan minimal untuk pelatihan dan kualifikasi nakhoda, perwira, dan rating serta personil lainnya yang bekerja pada kapal penumpang di daerah pelayaran kawasan INDONESIA (near coastal voyage) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. (3) Pelaut yang akan bertugas di atas kapal penumpang, harus menyelesaikan pelatihan crowd management sesuai jabatan yang terdiri atas: a. pelatihan penanganan situasi tidak terkendali (crowd management training); b. pelatihan keselamatan (safety training); c. penanganan situasi krisis dan perilaku manusia (crisis management and human behavior); dan d. keselamatan penumpang, keselamatan muatan, dan kekedapan lambung kapal (passenger safety, cargo safety and hull integrity).

(1) Nakhoda, perwira, dan personil lainnya yang ditunjuk pada daftar sijil untuk membantu penumpang dalam situasi darurat di atas kapal penumpang harus menyelesaikan pelatihan penanganan situasi tidak terkendali (crowd management training) sesuai Seksi A-V/2 Paragraf 1 Koda STCW. (2) Personil yang memberikan pelayanan langsung bagi penumpang pada ruang penumpang di kapal penumpang harus menyelesaikan pelatihan keselamatan untuk personil sesuai Seksi A-V/2 Paragraf 2 Koda STCW. (3) Nakhoda, Kepala Kamar Mesin, Mualim I, Masinis II, dan orang yang ditunjuk pada daftar sijil yang mempunyai tanggung jawab pada situasi krisis pada kapal penumpang harus menyelesaikan pelatihan yang diakui untuk penanganan situasi krisis dan perilaku manusia (crisis management and human behaviour) sesuai Seksi A-V/2 Paragraf 3 Koda STCW. (4) Nakhoda, Kepala Kamar Mesin, Mualim I, Masinis II, dan orang yang ditunjuk bertanggung jawab untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, pemuatan, pembongkaran, pengamanan muatan atau menutup bukaan lambung pada kapal ro-ro penumpang wajib menyelesaikan pelatihan yang diakui untuk keselamatan penumpang, keselamatan muatan, dan kekedapan lambung kapal (passenger safety, cargo safety and hull integrity) sesuai Seksi A-V/2 Paragraf 4 Koda STCW.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Pelaut yang diwajibkan untuk mengikuti pelatihan, dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun harus mengikuti pelatihan penyegaran (refresher course) sesuai sertifikatnya. (6) Direktorat Jenderal harus memastikan bahwa sertifikat yang diterbitkan kepada peserta pelatihan sebagai bukti telah menyelesaikan pelatihan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pelatihan khusus untuk keahlian dan/atau keterampilan yang diperlukan bagi nakhoda, perwira, dan rating serta personil lainnya pada kapal-kapal tugas/operasi tertentu dapat diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan berdasarkan kebutuhan kompetensi yang dipersyaratkan oleh Direktur Jenderal. (2) Pelatihan khusus untuk keahlian dan/atau keterampilan yang diperlukan bagi nakhoda, perwira, dan rating serta personil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. pelatihan khusus untuk kapal negara; b. pelatihan khusus untuk petugas pandu; dan c. pelatihan khusus untuk kapal penunjang operasi lepas pantai (offshore supply vessel). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Pelaut harus mendapatkan familiarisasi keselamatan dan pelatihan dasar keselamatan (basic safety training) sesuai Seksi A-VI/1 Koda STCW dan memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Sertifikat keterampilan pelatihan dasar keselamatan (basic safety training) diterbitkan setelah pelaut menyelesaikan pelatihan dasar keselamatan (basic safety training).

(1) Sertifikat keterampilan rakit penyelamat dan sekoci penolong (survival craft and rescue boats/SCRB) selain sekoci penolong cepat (fast rescue boat/FRB) diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. usia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun; b. mengikuti pelatihan SCRB yang diakui dan memiliki masa layar yang diakui sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan; dan c. memenuhi standar kompetensi untuk sertifikat keterampilan rakit penyelamat dan sekoci penolong sesuai Seksi A-VI/2 Paragraf 1-4 Koda STCW. (2) Sertifikat keterampilan sekoci penolong cepat diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki sertifikat keterampilan rakit penyelamat dan sekoci penolong; b. mengikuti pelatihan FRB yang diakui; dan c. memenuhi standar kompetensi untuk sertifikat sekoci penolong cepat sesuai dengan ketentuan pada Seksi A-VI/2 Paragraf 7-10 Koda STCW.

(1) Pelaut yang ditunjuk untuk mengatur operasi pemadaman kebakaran harus menyelesaikan pelatihan tingkat lanjut dalam teknik-teknik pemadam kebakaran, terutama untuk pengorganisasian, strategi, dan pemberian perintah, serta pelatihan pemadam kebakaran tingkat lanjut sesuai dengan ketentuan pada Seksi A-VI/3 Paragraf 1-4 Koda STCW. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Sertifikat keterampilan pemadam kebakaran tingkat lanjut (advanced fire fighting) diberikan kepada pelaut yang telah menyelesaikan pelatihan tingkat lanjut dalam teknik-teknik pemadam kebakaran.

(1) Pelaut yang ditunjuk untuk memberikan pertolongan pertama medis di kapal harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan ketentuan persyaratan minimal pertolongan pertama medis pada Seksi A-VI/4 Paragraf 1-3 Koda STCW. (2) Pelaut yang ditunjuk untuk memberikan perawatan medis di kapal harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan ketentuan persyaratan minimal perawatan medis pada Seksi A-VI/4 Paragraf 4-6 Koda STCW. (3) Sertifikat keterampilan pertolongan pertama medis di kapal dan sertifikat keterampilan perawatan medis di kapal diberikan kepada pelaut yang telah menyelesaikan pelatihan pertolongan pertama (medical first aid) dan perawatan medis (medical care).

(1) Sertifikat keterampilan sebagai perwira keamanan kapal diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. memiliki masa layar yang diakui sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan pengetahuan dalam pengoperasian kapal; dan
2. memenuhi standar kompetensi untuk sertifikat keterampilan sebagai perwira keamanan kapal sesuai Seksi A-VI/5 Paragraf 1-4 Koda STCW. (2) Direktorat Jenderal wajib memastikan bahwa penerbitan sertifikat keterampilan diperuntukan bagi setiap orang yang memiliki kualifikasi sebagaimana dimaksud pada peraturan ini.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pelaut harus mendapatkan familiarisasi berkaitan dengan keamanan dan instruksi serta pelatihan kewaspadaan keamanan (security awareness training) yang kompetensinya sesuai ketentuan Seksi A- VI/6 Paragraf 1-6 Koda STCW. (2) Kewaspadaan keamanan tidak termasuk pada kualifikasi sertifikat keahlian yang diterbitkan maka sertifikat keterampilan diterbitkan untuk menunjukkan bahwa pemilik sertifikat telah mengikuti kursus pelatihan kewaspadaan keamanan.

(1) Pelaut yang ditunjuk untuk tugas keamanan harus memenuhi standar keterampilan sesuai dengan ketentuan pada Seksi A-VI/6 Paragraf 6-8 Koda STCW. (2) Sertifikat keterampilan tugas keamanan (security duties) diterbitkan untuk menunjukkan bahwa pemilik sertifikat telah mengikuti pelatihan sebagai petugas keamanan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai keadaan darurat, keselamatan kerja, keamanan, tindakan medis serta fungsi penyelamatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Pemerintah tidak menerbitkan sertifikat alternatif sebagaimana yang diatur dalam Bab VII Konvensi STCW 1978 beserta amandemennya.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pelaut yang melaksanakan tugas jaga harus dalam kondisi bugar. (2) Kondisi bugar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pencegahan kelelahan (fatique); dan b. penyalahgunaan alkohol dan obat terlarang. (3) Dalam rangka pencegahan kelelahan (fatique) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Direktur Jenderal mempunyai kewenangan: a. MENETAPKAN dan memberlakukan periode istirahat untuk personil dinas jaga termasuk yang ditugaskan untuk keselamatan, keamanan, dan pencegahan pencemaran sesuai yang diatur pada Seksi A-VIII/1 Koda STCW; dan b. menentukan sistem jaga yang diatur sehingga efisiensi semua personil jaga tidak mengalami kelelahan (fatique) dan menata sedemikian rupa sehingga tugas jaga pertama pada permulaan pelayaran dan pengganti jaga berikutnya telah cukup istirahat dan bugar untuk tugas jaga. (4) Untuk menentukan bahwa pelaut tidak menyalahgunakan alkohol, maka batas kandungan alkohol pada darah tidak lebih dari 0,05% atau 0,25 mg/liter alkohol dalam pernapasan untuk nakhoda, perwira, dan pelaut lain yang sedang melaksanakan tugas jaga. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan penyalahgunaan alkohol dan obat terlarang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan terhadap perusahaan pelayaran, nakhoda, Kepala Kamar Mesin, dan semua personil dinas jaga untuk memenuhi persyaratan, prinsip serta petunjuk sesuai Koda STCW. (2) Nakhoda pada setiap kapal harus memastikan pengaturan dinas jaga sehingga dapat melaksanakan tugas jaga sesuai dengan situasi dan kondisi: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. perwira dinas jaga bertanggung jawab untuk melayarkan kapal dengan selamat selama periode jaganya, ketika berada di anjungan atau berada pada lokasi seperti kamar peta, ruang radio atau ruang kontrol anjungan pada setiap saat; b. radio operator bertanggung jawab mempertahankan secara terus menerus jaga radio pada frekuensi tertentu; c. Masinis Jaga mesin di bawah pengawasan Kepala Kamar Mesin, harus berada di kamar mesin atau pada saat diperlukan selama di bawah tanggung jawab jam jaganya; d. jam jaga yang sesuai dan efektif dipertahankan untuk tujuan keselamatan setiap saat ketika kapal berlabuh jangkar atau sandar dan jika kapal membawa muatan berbahaya, penataan jaga tersebut harus memperhitungkan sifat alami, kuantitas, pengepakan, dan pemuatan dari pada muatan berbahaya sesuai kondisi kapal berada; dan e. penjagaan yang efektif dan sesuai harus terlaksana dengan baik terkait dengan pengamanan kapal.

Pelaut yang telah memiliki sertifikat keahlian sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri ini, wajib menyesuaikan dengan mengikuti Diklat Penyegaran, Pemutakhiran, serta mengikuti ujian kompetensi paling lama tanggal 31 Desember 2016 berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pelatihan yang berkaitan dengan keamanan yang dipersyaratkan kepada pelaut yang sertifikatnya diterbitkan sesuai dengan ketentuan persyaratan ISPS Code sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan harus diperbaharui sejak 1 Januari 2014.

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan peraturan ini.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2008 tentang Pendidikan dan www.djpp.kemenkumham.go.id

Pelatihan, Ujian Keahlian, serta Sertifikasi Kepelautan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2013 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 September 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id