Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2013 tentang STANDARDISASI PEMISAHAN DAN PENYALURAN BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Standardisasi adalah sarana manajemen dalam usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk membakukan dan menyeragamkan pemisahan dan penyaluran yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

2. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI adalah alat negara yang bertugas di bidang pertahanan.

3. Prajurit adalah anggota Tentara Nasional INDONESIA.

4. Menteri Pertahanan Republik INDONESIA selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelengarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan.

5. Panglima Tentara Nasional INDONESIA selanjutnya disebut Panglima adalah pejabat yang memimpin Tentara Nasional INDONESIA.

6. Dinas Keprajuritan adalah pengabdian seseorang warga negara sebagai Prajurit baik sebagai Prajurit Sukarela maupun sebagai Prajurit Wajib.

7. Ikatan Dinas adalah hubungan hukum antara seseorang warga negara dengan negara guna menjalani dinas keprajuritan. www.djpp.kemenkumham.go.id

8. Ikatan Dinas Pertama adalah ikatan dinas yang dibuat guna menjalani dinas keprajuritan untuk pertama kalinya selama jangka waktu tertentu sebagai Prajurit Karier.

9. Ikatan Dinas Lanjutan selanjutnya disingkat IDL adalah ikatan dinas Prajurit Karier sebagai kelanjutan dari Ikatan Dinas Pertama dengan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali (IDL I, IDL II dan IDL III)sampai mencapai usia yang setinggi-tingginya dalam Dinas Keprajuritan.

10. Masa Persiapan Pensiun selanjutnya disingkat MPP adalah waktu kesempatan yang diberikan kepada seorang Prajurit Sukarela yang akan berakhir masa dinas Keprajuritannya untuk tidak terlibat dalam dinas Keprajuritan.

11. Mengakhiri Ikatan Dinas adalah pengakhiran dinas keprajuritan seorang Prajurit sebelum mencapai usia pensiun maksimum yang disebabkan atas permohonan yang bersangkutan dan disetujui oleh pejabat yang berwenang.

12. Diakhiri Ikatan Dinas adalah pengakhiran dinas keprajuritan seorang Prajurit sebelum mencapai usia pensiun maksimum yang disebabkan atas pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas oleh pejabat yang berwenang.

13. Pengakhiran Dinas Keprajuritan adalah pemisahan Prajurit yang meliputi pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat, yang menimbulkan ada/tidaknya hak rawatan purna dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

14. Pemisahan adalah pemberhentian Prajurit baik dengan hormat maupun pemberhentian tidak dengan hormat atau karena sebab- sebab lainnya.

15. Penyaluran adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka mengembalikan Prajurit TNI yang akan / telah dipisahkan dari kekuatan organik TNI ke lingkungan masyarakat dan BUMN/BUMD dan swasta

16. Pensiun adalah jaminan sosial pemerintah yang diberikan sebagai penghargaan kepada Prajurit untuk selama hidupnya, setelah diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan dan memenuhi persyaratan.

17. Tunjangan bersifat pensiun adalah jaminan sosial pemerintah yang diberikan sebagai penghargaan kepada Prajurit untuk selama hidupnya, setelah diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan dan belum memenuhi persyaratan untuk menerima pensiun. www.djpp.kemenkumham.go.id

18. Tunjangan adalah jaminan sosial pemerintah yang diberikan sebagai penghargaan kepada Prajurit, yang berlaku untuk selama jumlah masa dinas keprajuritan yang telah dijalani.

19. Pesangon adalah jaminan sosial pemerintah yang diberikan sekaligus sebagai penghargaan kepada Prajurit/Prajurit Siswa, setelah diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan dan belum memenuhi persyaratan untuk menerima tunjangan.

20. Santunan cacat adalah jaminan sosial pemerintah yang diberikan sekaligus berupa uang sebagai penghargaan kepada Prajurit penyandang cacat, setelah diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan.

21. Cacat Berat atau Cacat Tingkat III adalah cacat jasmani dan atau rohani yang mengakibatkan Prajurit penyandang cacat tidak mampu sama sekali untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan apapun, sehingga menjadi beban orang lain.

22. Cacat Sedang/Cacat Tingkat II adalah cacat jasmani dan/rohani yang mengakibatkan Prajurit penyandang cacat tidak mampu lagi menjalani dinas keprajuritan dengan baik, namun masih mampu berkarya di luar lingkungan TNI.

23. Prajurit Siswa adalah Warga Negara yang sedang menjalani pendidikan pertama untuk menjadi Prajurit.

24. Asisten Personel selanjutnya disingkat Aspers adalah pejabat yang bertugas di bidang personel TNI.

25. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik INDONESIA.

26. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah mencakup semua badan usaha pemerintah daerah yang pengelolaan dan pembinaannya dibawah pemerintah daerah.

27. Masa Dinas Keprajuritan yang selanjutnya disingkat MDK adalah pengabdian seorang warga negara sebagai prajurit TNI dimulai saat yang bersangkutan diangkat sebagai prajurit sampai dengan saat diberhentikan dari dinas keprajuritan.

28. Gaji Pokok Terakhir yang selanjutnya disingkat GPT adalah penghasilan terakhir yang diterima Prajurit TNI/ahli warisnya sebelum menerima pensiun pertama tidak termasuk tunjangan yang diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Prajurit yang akan menjalani masa pensiun berhak memperoleh MPP. (2) MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Prajurit yang akan mencapai batas usia pensiun yaitu:

1. paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi Perwira; dan
2. paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun bagi Bintara dan Tamtama. b. Prajurit yang telah mencapai masa dinas keprajuritan paling rendah 20 (dua puluh) tahun sampai dengan batas usia kurang dari 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi Perwira dan kurang dari 52 (lima puluh dua) tahun bagi Bintara dan Tamtama; c. Prajurit yang telah mencapai masa dinas keprajuritan paling rendah15 (lima belas) tahun sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun; dan d. Prajurit yang telah mencapai masa dinas keprajuritan minimal 5 (lima) sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun.

(1) Prajurit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan MPP 1 (satu) tahun. (2) Prajurit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dapat diberikan MPP paling lama 1 (satu) tahun. (3) Prajurit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dapat diberikan MPP paling lama 6 (enam) bulan. (4) Prajurit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dapat diberikan MPP paling lama 3 (tiga) bulan.

(1) Usul MPP Perwira diajukan kepada Panglima dengan ketentuan sebagai berikut: a. paling lambat 6 (enam) bulan bagi pangkat Perwira Tinggi; b. paling lambat 8 (delapan) bulan bagi pangkat Kolonel; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. paling lambat 9 (sembilan) bulan bagi pangkat Mayor dan Letnan Kolonel; dan d. paling lambat 10 (sepuluh) bulan bagi pangkat Perwira Pertama. (2) Usul MPP Bintara dan Tamtama diajukan kepada Kepala Staf Angkatan paling lambat 10 (sepuluh) bulan.

(1) Prajurit diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan karena: a. menjalani masa pensiun; b. atas permintaan sendiri dan disetujui; c. telah berakhir masa ikatan dinas; d. tidak memenuhi persyaratan jasmani atau rohani; e. beralih status menjadi pegawai negeri sipil; f. menduduki jabatan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat diduduki oleh seorang Prajurit; g. gugur, tewas, atau meninggal dunia; h. tidak ada kepastian atas dirinya, setelah 1 (satu) tahun sejak dinyatakan hilang dalam tugas; atau i. berdasarkan pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas. (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara mengakhiri dinas Keprajuritan atau diakhiri dinas Keprajuritan.

(1) Prajurit diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan apabila telah berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira, dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama, yang merupakan batas usia pensiun maksimum. (2) Prajurit sebelum batas usia pensiun maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberhentikan dengan hormat secara dini dengan ketentuan, sebagai berikut: a. telah menjalani dinas keprajuritan paling rendah selama 20 (dua puluh) tahun atau telah berusia paling rendah 48 (empat puluh www.djpp.kemenkumham.go.id

delapan) tahun dan paling tinggi kurang dari 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Perwira; b. telah menjalani dinas keprajuritan paling rendah selama 20 (dua puluh) tahun atau telah berusia paling rendah 42 (empat puluh dua) tahun dan paling tinggi kurang dari 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara; c. telah menjalani dinas keprajuritan paling rendah selama 15 (lima belas) tahun dan kurang dari 20 (dua puluh) tahun atau telah berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun bagi perwira; d. telah menjalani dinas keprajuritan paling rendah selama 15 (lima belas) tahun dan kurang dari 20 (dua puluh) tahun atau telah berusia paling rendah 38 (tiga puluh delapan) tahun dan paling tinggi 41 (empat puluh satu) tahun bagi Bintara dan Tamtama; e. telah menjalani dinas keprajuritan paling rendah 5 (lima) tahun dan kurang dari 15 (lima belas) tahun bagi Perwira, Bintara dan Tamtama; atau f. telah menjalani dinas keprajuritan kurang dari 5 (lima tahun) bagi Prajurit Perwira, Bintara dan Tamtama.

Mengakhiri Dinas Keprajuritan seorang Prajurit sebelum mencapai usia pensiun maksimum dikarenakan hal sebagai berikut: a. atas permintaan sendiri dan disetujui apabila belum mencapai batas usia pensiun maksimum; b. telah berakhirnya masa ikatan dinas; dan c. alih status menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Persyaratan mengakhiri Dinas Keprajuritan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagai berikut: a. usia Prajurit belum mencapai batas usia pensiun maksimum; b. Prajurit yang akan diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri, harus menyertakan surat permohonan mengakhiri dinas yang ditandatangani oleh Prajurit yang bersangkutan diatas kertas bermaterai dan disetujui oleh pejabat yang berwenang; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. Prajurit yang akan mengakhiri dinas keprajuritannya harus melampirkan persyaratan administrasi sesuai ketentuan perundang- undangan; dan d. Alih Status dari Prajurit menjadi Pegawai Negeri Sipil hanya diberikan kepada perwira dengan pangkat Letnan Kolonel ke atas yang memenuhi persyaratan jabatan dan persyaratan kompetensi yang dibutuhkan.

Prajurit dapat Diakhiri Dinas Keprajuritan disebabkan: a. telah mencapai batas usia pensiun maksimun b. tidak memenuhi persyaratan jasmani atau rohani; c. menduduki jabatan yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diduduki oleh Prajurit aktif; d. gugur, tewas, atau meninggal dunia; e. tidak ada kepastian atas dirinya, setelah 1 (satu) tahun sejak dinyatakan hilang dalam tugas; f. berdasarkan pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas oleh pejabat yang berwenang; g. Prajurit penyandang cacat tingkat II dan cacat tingkat III; atau h. Prajurit Siswa yang dikeluarkan dari Pendidikan Pertama karena alasan akademis dan alasan kesehatan.

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai berikut: a. Prajurit yang menyandang cacat berat/cacat tingkat III, cacat sedang/cacat tingkat II tidak di dalam/karena dinas; b. Surat Keputusan Panglima bagi yang dinyatakan hilang paling lama 1 (satu) tahun belum/tidak ada kepastian atas dirinya; c. penetapan Pemberhentian Dengan Hormat dari Panglima bagi yang gugur/tewas; d. Surat Keterangan Kematian dari Dokter Tentara bagi yang Gugur/tewas; e. Surat kematian dari pejabat yang berwenang bagi yang meninggal; www.djpp.kemenkumham.go.id

f. Surat Keputusan Panglima bagi Prajurit Siswa yang dikeluarkan; dan/atau g. Prajurit yang telah memiliki masa dinas keprajuritan paling sedikit 20 (dua puluh) tahun, berdasarkan pertimbangan khusus karena kepentingan dinas dapat dipensiun dini.

Prajurit diberhentikan dengan hormat berlaku sejak: a. terhitung mulai akhir bulan dari bulan lahir Prajurit yaitu:

1. usia 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Perwira; dan
2. usia 53 (lima puluh tiga) tahun bagi Bintara/Tamtama. b. saat berakhir masa dinas keprajuritannya, bagi Prajurit yang selesai menjalani Ikatan Dinas Pendek/Ikatan Dinas Lanjutan; c. tiga bulan terhitung saat penerbitan keputusan pemberian rawatan purna dinas bagi Prajurit yang;
3. mengajukan permohonan mengakhiri dinas keprajuritan dan

diijinkan; atau 2. diakhiri dinas keprajuritannya. d. saat selesainya proses rehabilitasi bagi Prajurit penderita cacat yang berhak mendapat pensiun atau tunjangan bersifat pensiun; e. saat penetapan oleh pejabat yang berwenang bagi Prajurit Siswa yang:

1. tidak memenuhi persyaratan jasmani dan atau rohani, kecuali yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pensiun;
2. termasuk kategori pemberhentian dengan hormat karena pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas atau menyangkut keamanan dan keselamatan Negara dan Bangsa; atau
3. dikeluarkan dari pendidikan pertama karena alasan akademis. f. terhitung mulai tanggal setelah satu tahun dinyatakan hilang dalam tugas; g. terhitung mulai tanggal dinyatakan gugur, tewas atau meninggal dunia; atau h. terhitung mulai tanggal dinyatakan kehilangan kewarganegaraannya bukan karena tindak pidana. www.djpp.kemenkumham.go.id

Waktu pengajuan usul Pemberhentian Dengan Hormat bagi Prajurit diajukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pangkat Perwira Tinggi paling lambat 6 (enam) bulan sebelum terhitung mulai tanggal pemberhentian; b. pangkat Kolonel paling lambat 8 (delapan) bulan sebelum terhitung mulai tanggalpemberhentian; c. pangkat Mayor dan Letnan Kolonel paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum terhitung mulai tanggal pemberhentian; d. pangkat Perwira Pertama paling lambat 10 (sepuluh) bulan sebelum terhitung mulai tanggal pemberhentian; e. pangkat Bintara dan Tamtama paling lambat 12 (dua belas) bulan sebelum terhitung mulai tanggal pemberhentian; dan f. Prajurit Siswa paling lambat 1 (satu) bulan sebelum terhitung mulai tanggal pemberhentian sejak ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

(1) Prosedur Pemberhentian Dengan Hormat bagi Prajurit sebagai berikut: a. bagi pangkat Perwira Tinggi dan Kolonel:

1. Mabes Angkatan mengajukan usul pemberhentian yang ditandatangani oleh Kepala Staf Angkatan kepada Panglima sesuai dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan huruf b dengan dilampiri persyaratan administrasi dan alasan pemberhentian serta jenis rawatan purnadinas;
2. Mabes TNI dalam hal ini Asisten Personel Panglima menghimpun dan menyusun data sesuai dengan usul Kepala Staf Angkatan, selanjutnya mengusulkan pemberhentian kepada PRESIDEN Republik INDONESIA;
3. surat usul pemberhentian dan keputusan pemberhentian sementara ditandatangani oleh Panglima; dan
4. Kepala Sekretariat Umum TNI menerbitkan Salinan dan Petikan Keputusan Panglima serta mengirimkan Petikan www.djpp.kemenkumham.go.id

kepada Kepala Staf Angkatan untuk diteruskan kepada yang bersangkutan. b. bagi pangkat Letnan Dua sampai dengan Letnan Kolonel:

1. Markas Besar Angkatan mengajukan usul pemberhentian yang ditandatangani oleh Asisten Personel Kepala Staf Angkatan kepada Panglima dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dan huruf d dengan dilengkapi persyaratan administrasi dan alasan pemberhentian serta jenis rawatan purnadinas;
2. Markas Besar TNI dalam hal ini Asisten Personel Panglima menghimpun dan menyusun data sesuai usul Kepala Staf Angkatan;
3. keputusan pemberhentian ditandatangani oleh Panglima; dan
4. Kepala Sekretariat Umum TNI menerbitkan Salinan dan Petikan keputusan Panglima dan mengirimkan Petikan kepada Kepala Staf Angkatan untuk diteruskan kepada yang bersangkutan. c. bagi Pangkat Bintara dan Tamtama:
5. pejabat personalia Satuan Kerja/Satuan Administrasi Pangkalan pada tingkat satuan mengajukan usul pemberhentian kepada Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat;
6. Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat menghimpun usulan tingkat satuan selanjutnya mengajukan usul pemberhentian yang ditandatangani oleh Asisten Personel Komando Utama/pejabat personalia kepada Kepala Staf Angkatan dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dengan dilengkapi persyaratan administrasi dan alasan pemberhentian serta jenis rawatan purnadinas;
7. keputusan pemberhentian ditandatangani oleh Kepala Staf Angkatan atau pejabat yang diberi delegasi kewenangan; dan
8. Salinan Keputusan Pemberhentian definitif disampaikan kepada Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat kemudian petikan dikirimkan kepada Satuan Kerja/Satuan Administrasi Pangkalan tingkat satuan untuk diteruskan kepada yang bersangkutan. (2) Prosedur Pemberhentian Dengan Hormat bagi Prajurit Siswa/Calon Perwira sebagai berikut: a. Gubernur Akademi Angkatan/Kepala Lembaga Pendidikan menerbitkan keputusan sementara pemberhentian dari www.djpp.kemenkumham.go.id

Pendidikan Pertama bagi Prajurit Siswa yang sedang menjalani Pendidikan Pertama Perwira; b. bagi Taruna/Taruni Akademi TNI dan Prajurit Siswa non Akademi TNI sebagai berikut:

1. usul pemberhentian untuk Sersan Taruna sampai dengan Sersan Mayor Satu Taruna dan Prajurit Siswa Non Akademi TNI diajukan kepada Panglima disertai jenis rawatan purna dinas dan alasan pemberhentian; dan
2. usul pemberhentian untuk calon Prajurit Taruna sampai dengan Kopral Taruna diajukan kepada Komandan Jenderal Akademi TNI disertai jenis rawatan purna dinas dan alasan pemberhentian. c. usul pemberhentian ditandatangani oleh Gubernur Akademi Angkatan/Kepala Lembaga Pendidikan penyelenggara dengan tembusan kepada Asisten Personel Kepala Staf Angkatan; d. Panglima/Komandan Jenderal Akademi TNI dalam hal ini Asisten Personel Panglima atas nama Panglima menerbitkan Keputusan definitif tentang pemberhentian Pendidikan Pertama; dan e. Kepala Sekretariat Umum TNI Angkatan menerbitkan Salinan dan Petikan Keputusan Panglima, serta mengirimkan Petikan kepada Gubernur Akademi Angkatan/Kepala Lembaga Pendidikan penyelenggara untuk diteruskan kepada yang bersangkutan. (3) Prosedur Pemberhentian Dengan Hormat bagi Prajurit Siswa yang sedang menjalani Pendidikan Pertama Bintara dan Tamtama: a. Kepala Lembaga Pendidikan menerbitkan keputusan sementara pemberhentian dari Pendidikan Pertama mengajukan usul pemberhentian bagi calon Bintara dan calon Tamtama; b. usul pemberhentian disertai jenis rawatan purna dinas dan alasan pemberhentian ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pendidikan penyelenggara kepada Panglima Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat; c. Asisten Personel Komando Utama/pejabat personalia Badan Pelaksana Pusat mengajukan usul pemberhentian kepada Kepala Staf Angkatan; d. Kepala Staf Angkatan menerbitkan Keputusan definitif tentang pemberhentian yang bersangkutan dari Pendidikan Pertama; dan e. Kepala Sekretariat Umum Angkatan menerbitkan Salinan dan Petikan Keputusan Kepala Staf Angkatan, serta mengirimkan www.djpp.kemenkumham.go.id

Petikan kepada Asisten Personalia Komando Utama/Pejabat Personalia Badan Pelaksana Pusat diteruskan kepada Kepala Lembaga Pendidikan dan untuk selanjutnya diteruskan kepada yang bersangkutan.

Prajurit diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan karena: a. dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau b. mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.

Pelaksanaan pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan segera setelah menerima petikan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(1) Tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, terdiri atas: a. menganut ideologi, pandangan, atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila; b. melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan bangsa dan negara; c. dijatuhi pidana lebih dari 2 (dua) kali berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi tidak disertai dengan pidana tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang, yang bersangkutan tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Keprajuritan; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. melakukan percobaan bunuh diri atau bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan, tuntutan hukum, atau menghindari tugas yang dibebankan kepadanya; e. meninggal dunia dalam melakukan kejahatan atau sebagai akibat dari kejahatan yang dapat disamakan atau sama seperti huruf b; f. melakukan ketidakhadiran tanpa izin (desersi) di kesatuannya lebih lama dari 3 (tiga) bulan dan tidak diketemukan lagi; g. dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali pada pangkat yang sama dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang, yang bersangkutan tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Keprajuritan; atau h. perbuatan lain yang tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit dan bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan Prajurit yang menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Keprajuritan, diantaranya:

1. hidup bersama dengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah dan sesudah ditegur atau diperingatkan oleh atasan atau pejabat agama tetapi tetap mempertahankan status hidup bersama tanpa dasar perkawinan yang sah;
2. melakukan pelanggaran susila dengan jenis kelamin yang sama (homo seksual/lesbian); atau
3. melakukan pelanggaran susila yang melibatkan bersama Prajurit, istri/suami/anak Prajurit atau melibatkan Pegawai Negeri Sipil, istri/suami/anak Pegawai Negeri Sipil di lingkungan TNI. (2) Pelaksanaan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan dari pejabat yang berwenang dan/atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sebab-sebab Prajurit Siswa Diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Pendidikan Pertama karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan/TNI, terdiri atas: a. menganut ideologi, pandangan, atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila; b. melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan bangsa dan negara; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. melakukan tindak pidana dan/atau dipidana dengan pidana tambahan dicabut haknya untuk menjadi Prajurit siswa berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; d. diketahui bahwa untuk menjadi Prajurit Siswa telah dengan sengaja memberi keterangan palsu saat akan menjadi Prajurit Siswa; e. melakukan percobaan bunuh diri atau bunuh diri;

f. meninggal dunia dalam melakukan tindak pidana atau sebagai akibat dari tindak pidana; g. melakukan ketidakhadiran tanpa izin di Lembaga Pendidikan atau desersi; dan/atau h. perbuatan lain yang tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit Siswa dan bertentangan dengan perintah/peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan Prajurit Siswa.

Ketentuan dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai berikut: a. Pemberlakuannya sebagai berikut:

1. terhitung mulai tanggal saat ditetapkan Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
2. terhitung mulai tanggal akhir bulan saat ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; atau
3. terhitung mulai tanggal meninggal dunia dalam melakukan/akibat kejahatan atau terhitung mulai tanggal bunuh diri karena menghindari penyidikan b. bagi Prajurit yang tidak melalui proses pengadilan dipertimbangkan secara objektif yaitu: 1 bagi Perwira harus memperhatikan pertimbangan dan pendapat Dewan Kehormatan Perwira; dan
4. bagi Bintara dan Tamtama harus memperhatikan pertimbangan saran staf/tim peneliti yang dibentuk berdasarkan surat perintah; c. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai upaya penegakan hukum dilaksanakan secara objektif dan dimaksudkan agar dapat memberikan dampak positif terhadap Prajurit lainnya; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

d. penyelesaian administrasinya dilaksanakan secara cepat dan apabila sudah diterbitkan putusan pengadilan militer yang berkekuatan hukum tetap segera diterbitkan keputusannya.

Syarat pengajuan usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai berikut: a. bagi Prajurit yang tidak melalui proses pengadilan sebagai berikut:

1. Perwira dilaksanakan sesudah mempertimbangkan pendapat Dewan Kehormatan Perwira; dan
2. Bintara dan Tamtama dilaksanakan sesudah mempertimbangkan saran staf secara berjenjang. b. bagi Prajurit yang mendapat putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer tidak memerlukan pertimbangan/pendapat Dewan Kehormatan Perwira bagi Perwira dan tidak memerlukan saran staf secara berjenjang bagi Bintara dan Tamtama.

(1) Prosedur Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai berikut: a. bagi pangkat Perwira Tinggi dan Kolonel:

1. Markas Besar Angkatan melaporkan dan mengusulkan pemberhentian ditandatangani oleh Kepala Staf Angkatan kepada Panglima dengan disertai bukti-bukti dan saran/pertimbangan Dewan Kehormatan Perwira, segera setelah diketahui bahwa Perwira Tinggi/Kolonel yang bersangkutan melakukan pelanggaran salah satu sebab- sebab Pemberhentian;

2. Asisten Personel Panglima menyiapkan bahan untuk mendapatkan petunjuk/Keputusan Panglima sesuai dengan laporan Kepala Staf Angkatan, dilampiri dengan hasil sidang Dewan Kehormatan Perwira; www.djpp.kemenkumham.go.id

3. apabila Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, maka Panglima menandatangani surat usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ditujukan kepada PRESIDEN RI;

4. keputusan pemberhentian definitif ditandatangani oleh PRESIDEN; dan

5. Sekretaris Militer menerbitkan

dan Petikan Keputusan PRESIDEN serta mengirimkan Petikan kepada Panglima untuk diteruskan kepada yang bersangkutan. b. bagi Pangkat Letnan Dua sampai dengan Letnan Kolonel:

1. Markas Besar Angkatan membuat laporan dan usulan yang ditandatangani oleh Kepala Staf Angkatan kepada Panglima dengan disertai bukti-bukti dan saran/pertimbangan hasil sidang Dewan Kehormatan Perwira, segera setelah diketahui yang bersangkutan melakukan pelanggaran salah satu sebab-sebab Pemberhentian Tidak Dengan Hormat;
2. Keputusan Pemberhentian definitif ditandatangani oleh Panglima setelah mempertimbangkan bukti-bukti dan saran Dewan Kehormatan Perwira sesuai usul dari Kepala Staf Angkatan; dan
3. Kepala Sekretariat Umum menerbitkan Salinan dan Petikan keputusan Panglima serta mengirimkan Petikan kepada Kepala Staf Angkatan untuk selanjutnya diteruskan kepada yang bersangkutan. c. bagi Pangkat Bintara/Tamtama:
4. Pejabat personalia Satuan Kerja/Satuan Administrasi Pangkalan (Satminkal) mengajukan usul pemberhentian kepada Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat;
5. Asisten Personel Komando Utama/pejabat personalia Badan Pelaksana Pusat menghimpun usulan tingkat satuan selanjutnya mengajukan usul pemberhentian kepada Kepala Staf Angkatan dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dengan dilengkapi bahan administrasi dan alasan pemberhentian serta jenis rawatan purnadinas;
6. keputusan pemberhentian ditandatangani oleh Kepala Staf Angkatan; dan
7. Kepala Sekretariat Umum menerbitkan Salinan dan Petikan Keputusan Pemberhentian definitif serta mengirimkan kepada Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat yang akan mengirimkan Petikan kepada Satuan Kerja/Satuan www.djpp.kemenkumham.go.id

Administrasi Pangkalan untuk diteruskan kepada yang bersangkutan. (2) Prosedur Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi Prajurit Siswa sebagai berikut: a. Prajurit Siswa yang sedang menjalani Pendidikan Pertama Perwira:

1. Gubernur Akademi TNI/Kepala Lembaga Pendidikan penyelenggara: a) mengusulkan pemberhentian:

1. untuk Sersan Taruna sampai dengan Sersan Mayor Satu Taruna dan Prajurit Siswa Non Akademi TNI kepada Panglima; dan 2) untuk Calon Prajurit Taruna sampai dengan Kopral Taruna kepada Danjen Akademi TNI. b) menerbitkan Keputusan sementara tentang Pemberhentian dari Pendidikan Pertama, dengan ketentuan:
2. Calon Prajurit Taruna sampai dengan sersan Mayor Satu Taruna oleh Gubernur Akademi Angkatan; dan 2) Prajurit Siswa Perwira Non Akademi TNI oleh Kepala Lembaga Pendidikan penyelenggara.

2. Keputusan definitif Pemberhentian: a. untuk Sersan Taruna sampai dengan Sersan Mayor Satu Taruna dan Prajurit Siswa Non Akademi ditandatangani oleh Panglima; dan b. untuk Calon Prajurit Taruna sampai dengan Kopral Taruna ditandatangani oleh Komandan Jenderal Akademi TNI.
3. Kepala Sekretariat Umum TNI/Akademi TNI menerbitkan Salinan dan Petikan Keputusan Pemberhentian definitif dan disampaikan kepada Gubernur Akademi Angkatan/Kepala Lembaga Pendidikan yang akan mengirimkan Petikan kepada Resimen Taruna/Satuan Pendidikan untuk diteruskan kepada yang bersangkutan. (3) Prosedur Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Prajurit Siswa yang sedang menjalani Pendidikan pertama Bintara dan Tamtama sebagai berikut: a. Kepala Lembaga Pendidikan menerbitkan Keputusan sementara pemberhentian dari Pendidikan Pertama dan mengajukan usul www.djpp.kemenkumham.go.id

pemberhentian disertai jenis alasan pemberhentian kepada Panglima Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat; b. Asisten Personel Komando Utama/Pejabat personalia Badan Pelaksana Pusat mengajukan usul pemberhentian kepada Kepala Staf Angkatan; c. Kepala Staf Angkatan menerbitkan keputusan definitif tentang pemberhentian yang bersangkutan dari Pendidikan Pertama; dan d. Kepala Sekretariat Umum Angkatan menerbitkan Salinan dan Petikan Keputusan Kepala Staf Angkatan dan mengirimkan Petikan kepada Asisten Personel Komando Utama/Pejabat Personalia Badan Pelaksana Pusat yang akan mengirimkan kepada Kepala Lembaga Pendidikan untuk diteruskan kepada yang bersangkutan.

Prajurit yang Diberhentikan Dengan Hormat dan diberikan hak pensiun dengan ketentuan sebagai berikut: a. setelah menjalani Dinas Keprajuritan paling sedikit 20 (dua puluh) tahun diberikan hak pensiun sebesar 2,5% (dua koma lima persen) kali MDK kali GPT atau paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok selama hidupnya; b. menyandang cacat berat akibat tindakan langsung lawan atau cacat berat bukan akibat tindakan langsung lawan atau cacat sedang akibat tindakan langsung lawan menerima pensiun sebesar 100% (seratus persen) kali gaji pokok terakhir ditambah tunjangan-tunjangan menurut ketentuan yang berlaku dan santunan cacat; c. menyandang cacat sedang bukan akibat tindakan langsung lawan menerima pensiun sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) kali gaji pokok terakhir ditambah tunjangan-tunjangan menurut ketentuan yang berlaku dan santunan cacat; d. menyandang cacat sedang bukan akibat tindakan langsung lawan diberikan pensiun sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji pokok permulaan untuk satu pangkat terakhir yang akan ditetapkan saat kelulusan pendidikan pertama ditambah tunjangan cacat dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; www.djpp.kemenkumham.go.id

e. apabila meninggal dunia sebagai berikut:

1. berstatus sudah berkeluarga, maka istri/suami/anak berhak menerima pensiun terusan; dan/atau
2. berstatus belum berkeluarga, maka ahli waris menerima uang duka sebesar 4 (empat) kali gaji pokok terakhir yang diberikan sekaligus; f. diberikan Santunan Asuransi dari PT. ASABRI menurut ketentuan yang berlaku; g. diberikan pelayanan kesehatan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. diberikan bantuan hukum menurut ketentuan yang berlaku.

Prajurit yang Diberhentikan Dengan Hormat diberikan hak tunjangan bersifat pensiun, dengan ketentuan sebagai berikut: a. setelah menjalani Dinas Keprajuritan paling sedikit 15 (lima belas) tahun, hingga kurang dari 20 (dua puluh) tahun, diberikan hak tunjangan bersifat pensiun 2,5% (dua koma lima persen) kali MDK kali GPT selama hidupnya; b. menyandang cacat berat tidak di dalam dan/atau tidak karena dinas telah menjalani dinas keprajuritan paling sedikit 4 (empat) tahun hingga kurang dari 20 (dua puluh) tahun belum mencapai usia pensiun diberikan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) kali MDK kali GPT paling sedikit 40% (empat puluh persen) kali gaji pokok terakhir, ditambah tunjangan-tunjangan menurut ketentuan yang berlaku; c. yang menyandang cacat sedang tidak di dalam dan/atau tidak karena dinas telah menjalani dinas keprajuritan paling sedikit 10 (sepuluh) tahun hingga kurang dari 20 (dua puluh) tahun belum mencapai usia pensiun minimum, diberikan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) kali MDK kali GPT sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) kali gaji pokok terakhir, ditambah tunjangan-tunjangan menurut ketentuan yang berlaku; d. apabila meninggal dunia, maka isteri/suami dan anaknya berhak menerima pensiun warakawuri/duda dan pensiun anak yatim/piatu atau yatim-piatu; e. diberikan Santunan Asuransi dari PT. ASABRI menurut ketentuan yang berlaku; f. diberikan pelayanan kesehatan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; dan g. diberikan bantuan hukum menurut ketentuan yang berlaku. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Prajurit yang Diberhentikan Dengan Hormat dan memperoleh hak tunjangan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. setelah menjalani Dinas Keprajuritan paling sedikit 5 (lima) tahun, hingga kurang dari 15 (lima belas) tahun diberikan tunjangan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) kali MDK kali GPT; b. menyandang cacat berat tidak di dalam dan/atau tidak karena dinas telah menjalani dinas keprajuritan kurang dari 4 (empat) tahun, diberikan tunjangan sekurang-kurangnya sebesar 20% (dua puluh persen) kali GPT;

c. menyandang cacat sedang tidak di dalam dan/atau tidak karena dinas telah menjalani dinas keprajuritan kurang dari 10 (sepuluh) tahun diberikan tunjangan sebesar sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) kali GPT; d. diberikan tunjangan selama Masa Dinas Keprajuritan yang telah dijalaninya; e. apabila meninggal dunia, maka isteri/suami dan anaknya tidak menerima tunjangan; f. Prajurit Sukarela yang gugur/tewas/hilang dalam tugas diberikan sebesar 6 (enam) kali gaji pokok terakhir; g. Prajurit Sukarela yang gugur/tewas/hilang dalam tugas sebagai awak pesawat terbang atau awak kapal selam diberikan sebesar 24 (dua puluh empat) kali gaji pokok terakhir; dan h. Prajurit Sukarela yang meninggal dunia sebesar 3 (tiga) kali gaji pokok terakhir. (2) diberikan Santunan Nilai Tunai Asuransi dari PT. ASABRI menurut ketentuan yang berlaku.

Prajurit yang Diberhentikan Dengan Hormat memperoleh hak pesangon, dengan ketentuan sebagai berikut: a. setelah menjalani Dinas Keprajuritan kurang dari 5 (lima) tahun; b. Prajurit Siswa penyandang cacat berat atau sedang tidak di dalam dan/atau tidak karena dinas; c. diberikan pesangon sekaligus sebesar MDK kali GPT; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. bagi Prajurit Siswa diberikan pesangon sekaligus sebesar gaji pokok permulaan dikalikan jumlah tahun masa pendidikan pertama; dan e. diberikan Santunan Nilai Tunai Asuransi dari PT. ASABRI menurut ketentuan yang berlaku.

Prajurit yang Diberhentikan Dengan Hormat dan memperoleh tunjangan orang tua, dengan ketentuan sebagai berikut: a. diberikan apabila gugur/tewas atau setelah satu tahun dinyatakan hilang dalam tugas dan tidak mempunyai isteri atau anak; b. diberikan rawatan purnadinas berupa tunjangan orang tua, kepada ayah/ibu kandung mulai bulan berikutnya sejak Prajurit yang bersangkutan gugur/tewas atau hilang dalam tugas; dan

c. tunjangan orang tua Prajurit diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) kali gaji pokok terakhir.

Prajurit yang meninggal dunia dan Diberhentikan Dengan Hormat memperoleh uang duka dengan ketentuan sebagai berikut: a. rawatan purnadinas berupa uang duka diberikan sekaligus kepada isteri/suami, anak sah, orang tua (ayah/ibu kandung) atau ahli waris lainnya; b. apabila gugur/tewas/hilang dalam tugas diberikan sebesar 6 (enam) kali gaji pokok terakhir; c. apabila gugur/tewas/hilang dalam tugas sebagai awak pesawat terbang atau awak kapal selam diberikan sebesar 24 (dua puluh empat) kali gaji pokok terakhir; d. meninggal dunia diberikan sebesar 3 (tiga) kali gaji pokok terakhir; dan e. uang duka diberikan kepada ahli waris Prajurit yang hilang dalam tugas setelah ada kepastian atas dirinya.

Prajurit yang Diberhentikan Dengan Hormat karena beralih status menjadi PNS menerima Santunan Nilai Tunai Asuransi dan Iuran Dana Pensiun serta Tabungan Wajib Perumahan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Hak yang diperoleh Prajurit TNI yang Diberhentikan Tidak Dengan Hormat tidak diberikan rawatan purnadinas kecuali Santunan Nilai Tunai Asuransi dari PT. ASABRI dan pengembalian Tabungan Wajib Perumahan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Prajurit Siswa yang Diberhentikan Tidak Dengan Hormat menerima biaya pengembalian ke daerah asal penerimaan yang bersangkutan.

Prajurit yang Diberhentikan Dengan Hormat atau Tidak Dengan Hormat berkewajiban: a. memelihara dan tidak menyalahgunakan perlengkapan perorangan lapangan yang diperolehnya; b. selama 2 (dua) tahun sejak diberhentikan dengan hormat dari Dinas Keprajuritan melaporkan setiap perubahan alamat kepada pejabat satuan kewilayahan TNI setempat dalam batas waktu paling lambat 14 (empat belas) hari; dan c. memegang teguh kode etik dan rahasia tentara walaupun yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat.

Prajurit yang Diberhentikan Dengan Hormat dari Dinas Keprajuritan pada acara tertentu dapat menggunakan: a. sebutan pangkatnya yang terakhir; b. mengenakan pakaian seragam Tentara Nasional INDONESIA tanpa menggunakan tanda jabatan; dan c. menggunakan tanda pangkat staf, papan nama dasar putih dengan tulisan warna hitam dan mendapat perlakuan protokoler.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Ketentuan penyaluran sebagai berikut: a. penyaluran diutamakan bagi prajurit TNI yang akan menjalani pensiun karena usia; b. pemberian bekal pengetahuan dan keterampilan disesuaikan dengan bakat, minat dan kemampuan fisik yang bersangkutan dengan sasaran agar dapat hidup mandiri dan layak setelah menjalani pensiun; dan c. program penyaluran diperuntukkan bagi Prajurit TNI.

Persyaratan Prajurit TNI yang akan disalurkan:

1. usia bagi Perwira paling rendah 43 (empat puluh tiga) tahun, usia bagi Bintara/Tamtama paling rendah 39 (tiga puluh sembilan) tahun;
2. sehat jasmani dan rohani;
3. memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidang yang dibutuhkan;
4. yang bersangkutan bersedia untuk disalurkan dan disetujui pimpinan; dan
5. persyaratan khusus yang ditentukan oleh pihak yang membutuhkan.

Pola umum penyaluran terdiri dari: a. kembali ke masyarakat; b. diarahkan ke BUMN/BUMD; dan c. Badan Swasta.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) penyaluran purnawirawan TNI yang kembali kemasyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf a menggunakan pola antara lain: a. Wirausaha mandiri melalui bantuan modal kerja padat karya antara lain usaha perdagangan, perbengkelan dan pertanian dengan cara:

1. diberi bantuan modal dan bimbingan usaha; dan
2. diberikan bimbingan usaha berupa : a) keterampilan teknis sesuai usahanya; b) manajemen usaha/pemasaran; dan c) pembentukan koperasi b. Transmigrasi. (2) penyaluran purnawirawan TNI yang diarahkan ke BUMN/BUMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf b menggunakan pola diusahakan lapangan kerja, seperti Pertamina, Telkom, PT. KAI dan lain-lain; (3) penyaluran purnawirawan TNI yang diarahkan ke Badan Swasta sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf c menggunakan pola diusahakan lapangan kerja seperti lain jenis usaha perdagangan, perbengkelan, pertanian dan lain-lain.

Pola transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b. diarahkan pada penataan penyebaran penduduk yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perwujudan integrasi masyarakat.

Tujuan penyaluran sebagai berikut: a. agar Prajurit yang telah pensiun mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang dimiliki sehingga mendapatkan penghidupan yang layak di dalam masyarakat. b. membantu meningkatkan dan memantapkan penguatan pertahanan dan keamanan negara dengan ikut berpartisipasi aktif melalui www.djpp.kemenkumham.go.id

pembinaan teritorial dalam menjaga integritas wilayah dan kedaulatan negara; dan c. membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2013 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id