Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2013 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJASAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kesepakatan Bersama adalah bentuk naskah dinas yang disusun dan ditetapkan oleh dua pihak atau lebih pejabat setingkat Menteri atau pejabat yang diberi wewenang dan tidak memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang bersepakat.
2. Perjanjian Kerjasama adalah bentuk naskah dinas yang disusun dan ditetapkan oleh dua pihak atau lebih pejabat yang diberi wewenang dan memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang menandatangani perjanjian.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
4. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN.

Peraturan Menteri ini disusun dengan maksud memberikan pedoman dalam penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di lingkungan Kemhan dengan tujuan agar tercapai keseragaman sistematika penulisannya. www.djpp.kemenkumham.go.id

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mencakup penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di lingkungan Kemhan.

(1) Kemhan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat membuat perjanjian dengan pihak lain dari dalam negeri. (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Kesepakatan Bersama, dan/atau; b. Perjanjian Kerjasama.

(1) Pembuatan draf Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh Satker/Subsatker Kemhan sesuai tugas dan fungsi dengan mengikutsertakan Satker/Subsatker lain yang terkait, serta dapat mengikutsertakan TNI dan Angkatan. (2) Dalam hal Pimpinan Satker/Subsatker yang akan membuat Kesepakatan Bersama dengan pihak lain terlebih dahulu mengajukan izin kepada Menteri. (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat mengenai urgensi, nama pihak lain yang akan mengadakan Kesepakatan Bersama, maksud dan tujuan, sasaran, saran dan dilampiri draf Konsep Kesepakatan Bersama.

Dalam hal Menteri memberikan izin pembuatan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), penyusunan dan penyempurnaan draf Kesepakatan Bersama dilakukan oleh Satker/Subsatker Kemhan sesuai tugas dan fungsinya dengan mengikutsertakan Satker/Subsatker terkait, dengan asistensi dari Biro Hukum Setjen Kemhan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penandatangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditandatangai oleh Menhan dan dapat didelegasikan kepada Pimpinan Satker atas nama Kemhan. (2) Penandatangan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, ditandatangani oleh Pimpinan Satker/Subsatker sesuai tugas dan fungsi atas nama Kemhan.

Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama.

Kesepakatan Bersama dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemhan.

(1) Menteri mempunyai kewenangan dalam pembentukan, penetapan dan penandatangan Kesepakatan Bersama. (2) Dalam hal tertentu Menteri dapat mendelegasikan kepada pejabat Eselon I atau Eselon II sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dari pejabat yang diberi kewenangan dalam bentuk Keputusan Menteri.

(1) Para pihak yang menandatangani Kesepakatan Bersama berkedudukan dalam jabatan yang setingkat. (2) Dalam hal salah satu pihak Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, atau Badan Hukum lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. www.djpp.kemenkumham.go.id

Penyusunan Kesepakatan Bersama dilakukan oleh Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan sesuai tugas dan fungsinya berpedoman pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Penandatanganan Kesepakatan Bersama dilakukan oleh: a. pimpinan Kemhan dengan pimpinan Kementerian/Lembaga lainnya; atau b. pimpinan Kemhan dengan pimpinan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, atau Badan Hukum lainnya.

Para pihak yang akan melakukan penandatanganan harus membubuhkan paraf pada setiap lembar Kesepakatan Bersama.

(1) Penandatanganan Kesepakatan Bersama dilakukan di masing-masing tempat kedudukan para pihak atau di tempat lain yang disetujui para pihak. (2) Penandatanganan Kesepakatan Bersama dapat dilakukan secara seremonial.

(1) Kesepakatan Bersama dibuat rangkap 2 yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap kesatu ditandatangani pihak kesatu di atas materai diserahkan kepada pihak kedua, rangkap kedua ditandatangani pihak kedua di atas materai diserahkan kepada pihak kesatu. (2) Dalam hal Kesepakatan Bersama dibuat oleh 3 (tiga) pihak atau lebih, penandatanganan dan penempatan materai disesuaikan dengan jumlah para pihak.

Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ditentukan oleh para pihak. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Sistematika Kesepakatan Bersama meliputi: a. lambang/logo merupakan tanda pengenal atau identitas berupa simbol (huruf) yang digunakan dalam naskah dinas; b. judul dari Kesepakatan Bersama harus singkat dan padat, mencerminkan isi dari Kesepakatan Bersama; c. pembukaan, merupakan bagian awal dari Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh para pihak, yang menunjukkan tanggal dan tempat Kesepakatan Bersama; d. komparisi, merupakan uraian nama pejabat yang berwenang dari instansi/institusi/badan hukum sebagai pihak dalam Kesepakatan Bersama yang diwakili oleh pejabat yang berwenang bertindak untuk dan atas nama instansi/institusi/badan hukum bersangkutan; e. dasar pertimbangan, merupakan uraian singkat mengenai pokok- pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Kesepakatan Bersama; f. substansi/isi materi Kesepakatan Bersama dibuat secara singkat yang mencerminkan keinginan para pihak yang belum menimbulkan akibat hukum diantaranya meliputi:

1. maksud dan tujuan
2. ruang lingkup
3. realisasi kegiatan
4. jangka waktu
5. biaya/pendanaan; g. penutup, merupakan bagian akhir dari Kesepakatan Bersama yang berisi:
6. hal-hal yang belum terangkum dalam Kesepakatan Bersama; dan
7. tanggal, bulan dan tahun mulai berlakunya Kesepakatan Bersama; dan h. penandatangan, berisikan tandatangan dan nama para pihak serta bermaterai.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Perjanjian Kerjasama mengatur hak dan kewajiban serta menimbulkan akibat hukum bagi para pihak.

(1) Ketentuan mengenai kewenangan pembentukan, penetapan dan penandatangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berlaku untuk Perjanjian Kerjasama. (2) Ketentuan mengenai kewenangan pembentukan, penetapan dan penandatangan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan keputusan pendelegasian dari Menteri.

(1) Para pihak yang menandatangani Perjanjian Kerjasama berkedudukan dalam jabatan yang setingkat. (2) Dalam hal salah satu pihak Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, atau Badan Hukum lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(1) Penyusunan Perjanjian Kerjasama dilakukan oleh Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan sesuai tugas dan fungsinya berpedoman pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Penyusunan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan asistensi oleh Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan.

(1) Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilakukan oleh: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. pimpinan Kemhan dengan pimpinan Kementerian/Lembaga lainnya; atau b. pimpinan Kemhan dengan pimpinan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, atau Badan Hukum lainnya. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) (2) Pimpinan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, atau Badan Hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Para pihak yang akan melakukan penandatanganan harus membubuhkan paraf pada setiap lembar Perjanjian Kerjasama.

(1) Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilakukan di tempat yang disetujui para pihak. (2) Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan secara seremonial.

(1) Perjanjian Kerjasama dibuat rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap kesatu ditandatangani pihak kesatu di atas materai diserahkan kepada pihak kedua, rangkap kedua ditandatangani pihak kedua di atas materai diserahkan kepada pihak kesatu. (2) Dalam hal Perjanjian Kerjasama dibuat oleh 3 (tiga) pihak atau lebih, penandatanganan dan penempatan materai disesuaikan dengan jumlah para pihak.

Perjanjian Kerjasama dengan pihak swasta atau badan hukum lainnya dapat dilaksanakan secara notariil.

Jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerjasama ditentukan oleh para pihak dan tidak boleh melebihi jangka waktu yang ditentukan dalam Kesepakatan Bersama. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Sistematika Perjanjian Kerjasama meliputi: a. lambang/logo merupakan tanda pengenal atau identitas berupa simbol (huruf) yang digunakan dalam naskah dinas; b. judul dari Perjanjian Kerjasama harus singkat dan padat, mencerminkan isi Perjanjian Kerjasama; c. pembukaan, merupakan bagian awal dari Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh para pihak, yang menunjukkan tanggal Perjanjian Kerjasama; d. komparisi, merupakan uraian nama pejabat yang berwenang dari instansi/institusi/badan hukum sebagai pihak dalam Perjanjian Kerjasama yang diwakili oleh pejabat yang berwenang bertindak untuk dan atas nama instansi/institusi/badan hukum bersangkutan; dan e. dasar hukum dan/atau dasar pertimbangan pembuatan Perjanjian Kerjasama memuat peraturan perundang-undangan termasuk surat-surat yang berkaitan langsung dengan isi/materi perjanjian atau penjelasan oleh para pihak yang mendahului dibuatnya Perjanjian Kerjasama; f. substansi/isi materi perjanjian antara lain meliputi:

1. obyek atau lingkup isi/materi yang akan diatur berisi pembatasan dan cakupan materi perjanjian berdasarkan Kesepakatan Bersama yang telah dibuat;

2. hak dan kewajiban para pihak dibuat secara rinci dan lengkap sesuai isi/materi yang akan diatur;

3. pelaksanaan Perjanjian Kerjasama memuat rumusan kegiatan terperinci sesuai obyek perjanjian yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak;

4. pembiayaan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama masing-masing mengatur pembiayaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan kesepakatan;

5. jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerjasama tergantung kesepakatan para pihak;

6. keadaan kahar (force majeur) menjelaskan keadaan yang merupakan kejadian yang diakibatkan oleh alam dan di luar kemampuan manusia untuk mencegahnya; www.djpp.kemenkumham.go.id

7. penyelesaian perselisihan dilaksanakan melalui musyawarah dan mufakat, apabila gagal ditempuh melalui jalur hukum;

8. perubahan perjanjian dapat dilakukan terhadap pengurangan atau penambahan isi/materi perjanjian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian awal (induknya); dan

9. berakhirnya perjanjian sesuai dengan kesepakatan, yaitu terpenuhinya prestasi para pihak atau jangka waktu perjanjian telah jatuh tempo. g. penutup, merupakan bagian akhir dari Perjanjian Kerjasama yang berisi:

10. hal-hal yang belum terangkum dalam Perjanjian Kerjasama;

11. memberikan peluang untuk memperbaiki apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan atas materi Perjanjian Kerjasama; dan

12. tanggal, bulan dan tahun mulai berlakunya Perjanjian Kerjasama. h. penandatangan, berisikan tandatangan dan nama para pihak serta bermaterai. (2) Kerangka Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini tidak berlaku untuk: a. kontrak pengadaan barang dan jasa; dan b. perjanjian antarnegara.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan, atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2013 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id