Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PELESTARIAN TRADISI

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelestarian Tradisi adalah upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan suatu kebiasaan dari kelompok masyarakat pendukung kebudayaan yang penyebaran dan pewarisannya berlangsung secara turun-temurun.

2. Pelindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan kebudayaan yang berkaitan dengan bidang tradisi berupa ide/gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.

3. Pengembangan adalah upaya dalam berkarya, yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan ide/gagasan, perilaku, dan karya budaya berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai aturan dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan orisinalitasnya.

4. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya budaya untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan itu sendiri.

5. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Republik INDONESIA Tahun 1945.

6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

Pedoman Pelestarian Tradisi dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan Pelestarian Tradisi sesuai dengan kewenangannya.

Pedoman Pelestarian Tradisi bertujuan: a. meningkatkan peran aktif pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan Pelestarian Tradisi; b. memberdayakan peran serta masyarakat dalam Pelestarian Tradisi; c. memfasilitasi pelaksanaan Pelestarian Tradisi yang berkembang di masyarakat; dan d. membantu penyelesaian masalah yang berhubungan dengan Pelestarian Tradisi.

Objek Pelestarian Tradisi meliputi: a. upacara tradisional yaitu peristiwa sakral yang berkaitan dengan kekuatan di luar kemampuan manusia (gaib) dengan peristiwa alam dan daur hidup; b. cerita rakyat yaitu cerita yang disebarluaskan dan diwariskan secara lisan dan digolongkan menjadi tiga kelompok besar yaitu mite, legenda, dan dongeng;

c. permainan rakyat yaitu suatu kegiatan rekreatif yang memiliki aturan khusus, yang merupakan cerminan karakter budaya, serta berfungsi sebagai pemelihara hubungan sosial; d. ungkapan tradisional yaitu kalimat-kalimat kiasan, simbol-simbol yang dipahami maknanya oleh para pemakainya secara lisan dimana terkandung nilai-nilai kehidupan dan pandangan hidup masyarakat; e. pengobatan tradisional yaitu tata cara penyembuhan penyakit yang dilakukan secara tradisional dan diwariskan turun temurun, dengan menggunakan peralatan tradisional serta memanfaatkan bahan yang diperoleh dari lingkungan alam dan penggunaan mantra; f. makanan dan minuman tradisional yaitu jenis makanan dan minuman yang berbahan baku alami dan proses pembuatannya masih menggunakan alat-alat sederhana serta merupakan suatu hasil karya budaya masyarakat lokal tertentu; g. arsitektur tradisional yaitu suatu bangunan yang bentuk, struktur, fungsi, ragam hias, dan cara membuatnya diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya serta dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan; h. pakaian tradisional yaitu busana yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari lingkungan alam, serta memiliki nuansa kedaerahan yang menjadi ciri khas atau identitas bagi masyarakat pendukungnya; i. kain tradisional yaitu kain yang bahan bakunya masih mengandalkan sumber alam dan proses pembuatannya masih menggunakan alat-alat sederhana serta merupakan suatu hasil karya budaya masyarakat lokal tertentu; j. peralatan hidup yaitu segala sesuatu yang digunakan untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan hidup manusia; k. senjata tradisional yaitu alat yang digunakan untuk mempertahankan diri dari serangan/ancaman dari segala sesuatu dan kelengkapan identitas yang cara pembuatannya,bentuknya, dan penggunaanya diwariskan secara turun temurun; dan/atau l. organisasi sosial tradisional yaitu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat tradisional, yang memiliki seperangkat sistem yang mengikat keanggotaannya.

(1) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan Pelestarian Tradisi di wilayah kerjanya. (2) Bentuk Pelestarian Tradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelindungan; b. pengembangan; dan c. pemanfaatan;

(3) Pelestarian Tradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan: a. nilai agama dan kepercayaan; b. adat, nilai budaya, norma, etika dan hukum adat; c. sifat kerahasiaan dan kesucian unsur budaya tertentu yang dipertahankan oleh masyarakat; d. kepentingan umum, kepentingan komunitas, dan kepentingan kelompok dalam masyarakat; e. jati diri bangsa; f. kemanfaatan bagi masyarakat; dan g. peraturan perundang-undangan.

(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib melindungi tradisi daerah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di wilayah kerjanya. (2) Pelindungan tradisi dilakukan melalui: a. mencatat, menghimpun, mengolah, dan menata sistem informasi; b. registrasi sebagai hak kekayaan intelektual komunal; c. mengkaji nilai tradisi dan karakter bangsa; dan d. menegakan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemerintah daerah provinsi wajib melindungi tradisi daerah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di wilayah kerjanya. (2) Pelindungan tradisi dilakukan melalui: a. menata sistem informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota; b. mengkompilasi registrasi sebagai hak kekayaan intelektual komunal; c. mengkaji nilai tradisi dan karakter bangsa lintas kabupaten/kota; d. mendokumentasikan hasil kajian nilai tradisi dan karakter bangsa dari kabupaten/kota; dan e. menegakan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib mengembangkan tradisi daerah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di wilayah kerjanya. (2) Pengembangan tradisi dilakukan melalui: a. revitalisasi nilai tradisi; b. apresiasi pada pelestari tradisi;

c. diskusi, seminar, dan sarasehan pengembangan tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa; dan d. pelatihan bagi pelaku tradisi dalam rangka penguatan nilai tradisi dan karakter bangsa.

(1) Pemerintah daerah provinsi wajib mengembangkan tradisi daerah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di wilayah kerjanya. (2) Pengembangan tradisi dilakukan melalui: a. revitalisasi nilai tradisi; b. apresiasi pada pelestari tradisi; c. diskusi, seminar, dan sarasehan pengembangan tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa; dan d. pelatihan bagi pelaku tradisi dalam rangka penguatan nilai tradisi dan karakter bangsa.

(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memanfaatkan tradisi daerah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di wilayah kerjanya. (2) Pemanfaatan tradisi dilakukan melalui: a. penyebarluasan informasi nilai tradisi dan karakter dan pekerti bangsa; b. pergelaran dan pameran tradisi dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa; dan c. pengemasan bahan kajian dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa.

(1) Pemerintah daerah provinsi wajib memanfaatkan tradisi daerah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di wilayah kerjanya. (2) Pemanfaatan tradisi dilakukan melalui: a. penyebarluasan informasi nilai tradisi dan karakter dan pekerti bangsa; b. pergelaran dan pameran tradisi dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa; c. pengemasan bahan kajian dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa; dan d. pengemasan bahan ajar sebagai muatan lokal.

(1) Perselisihan dalam Pelestarian Tradisi antarperorangan, antarorganisasi kemasyarakatan, dan/atau forum komunikasi masyarakat diselesaikan secara musyawarah.

(2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui mediasi oleh organisasi sosial, tokoh masyarakat, dan/atau tokoh agama. (3) Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, bupati/walikota atau gubernur memfasilitasi penyelesaian perselisihan. (4) Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, mediasi, dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

(1) Perselisihan dalam Pelestarian Tradisi antarpemerintah kabupaten/kota dalam satu provinsi diselesaikan secara musyawarah. (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Gubernur.

(1) Perselisihan dalam Pelestarian Tradisi antarpemerintah provinsi diselesaikan secara musyawarah. (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat rekomendasi tertulis dari Menteri.

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Pelestarian Tradisi. (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Pelestarian Tradisi di wilayah provinsi. (3) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Pelestarian Tradisi di wilayah kabupaten/kota. (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pelestarian Tradisi.

(1) Untuk menjamin sinergi dan efektifitas pelaksanaan kebijakan, program, dan Pelestarian Tradisi, pemerintah dan Pemerintah Daerah provinsi melakukan pemantauan Pelestarian Tradisi.

(2) Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pelestarian Tradisi di provinsi. (3) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pelestarian Tradisi di kabupaten/kota. (4) Tata cara pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Evaluasi pelaksanaan Pelestarian Tradisi dilakukan dalam bentuk evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan Pelestarian Tradisi minimal sekali dalam setahun. (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Pelestarian Tradisi digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Pelestarian Tradisi tahun berikutnya.

(1) Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan pembinaan Pelestarian Tradisi di wilayah kerjanya kepada Gubernur. (2) Gubernur melaporkan pelaksanaan Pelestarian Tradisi di wilayah kerjanya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Menteri. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

(1) Pendanaan pelaksanaan Pelestarian Tradisi di provinsi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi. (2) Pendanaan pelaksanaan Pelestarian Tradisi di kabupaten/kota bersumber dari APBD kabupaten/kota. (3) Pendanaan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pemerintah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2014 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, MOHAMMAD NUH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Februari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN