Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS, Anggota POLRI, dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

3. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan

Nomor 127 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 4. Tunjangan Prestasi adalah komponen tunjangan kinerja yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan target kinerja yang dihitung menurut kategori dan nilai capaian SKP Pegawai dalam mendukung pencapaian kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 5. Tunjangan Kehadiran adalah komponen tunjangan kinerja yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan jumlah kehadiran yang sesuai dengan jam kerja yang diatur dalam Peraturan Menteri. 6. Kelas Jabatan adalah tingkat jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi kementerian yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja. 7. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai, yang disusun dan disepakati bersama antara Pegawai dengan pejabat sebagai atasan Pegawai yang bersangkutan. 8. Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan Pegawai untuk bekerja di kantor termasuk waktu istirahat sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 9. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai untuk mengikuti pendidikan lanjutan dan/atau pendidikan ketrampilan baik di dalam maupun di luar negeri dalam jangka waktu tertentu yang pembiayaan studinya diberikan oleh lembaga/negara yang mendanai pelaksanaan Tugas Belajar dan tidak mengikat kecuali pendidikan kedinasan.

(1) Tunjangan kinerja merupakan tambahan penghasilan yang berhak diterima oleh pegawai setiap bulan yang dihitung berdasarkan penilaian kinerja pegawai dan sesuai dengan kelas jabatan yang berlaku baginya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung sejak bulan Juni 2017. (3) Tunjangan kinerja bagi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi diberikan terhitung mulai bulan Januari 2017. (4) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) komponen, yaitu: a. kelas jabatan; b. capaian kinerja; dan c. kehadiran. (5) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan hasil penyelarasan atas jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, dan jabatan fungsional umum di lingkungan Kementerian. (6) Penilaian capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan setiap bulan sekali dengan kategori sebagai berikut: a. sangat baik, dengan nilai 91 (sembilan puluh satu) keatas; b. baik, dengan nilai 76-90 (tujuh puluh enam sampai dengan sembilan puluh); c. cukup, dengan nilai 61-75 (enam puluh satu sampai dengan tujuh puluh lima); d. kurang, dengan nilai 51-60 (lima puluh satu sampai dengan enam puluh); dan e. buruk, dengan nilai 50 ke bawah.

(7) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan berdasarkan ketentuan hari dan jam kerja. (8) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persentase sebesar 60% (enam puluh persen) tunjangan capaian kinerja dan 40% (empat puluh persen) tunjangan kehadiran.

(1) Pegawai yang diberikan Tunjangan Kinerja meliputi: a. pegawai yang melaksanakan tugas secara penuh; b. pegawai dari Kementerian/Lembaga lain yang diperbantukan atau dipekerjakan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; c. pegawai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan; d. pegawai yang melaksanakan tugas belajar; e. pegawai yang melaksanakan cuti, kecuali cuti di luar tanggungan Negara; f. pegawai yang mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas kewajiban; g. Calon Pegawai Negeri Sipil; dan h. Pegawai yang diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) berdasarkan Keputusan penunjukan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.). (2) Pegawai yang diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diberikan tambahan Tunjangan Kinerja sebesar 2,5% (dua koma lima persen) setiap hari kerja dari besaran kelas jabatan Pelaksana Tugas (Plt.) yang didudukinya.

Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada: a. pegawai yang menjalani masa persiapan pensiun atau bebas tugas;

b. pegawai yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara serta cuti melahirkan anak keempat dan anak berikutnya; c. pegawai yang menjalani cuti besar; dan d. pegawai yang dikenakan disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, pemberhentian tidak dengan hormat atau dalam proses keberatan atas kedua hukuman disiplin tersebut ke Badan Pertimbangan Kepegawaian.

(1) Pegawai wajib bekerja selama 5 (lima) hari dalam satu minggu, dimulai dari hari Senin sampai dengan Jum'at atau setara dengan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam. (2) Hari kerja yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah. (3) Jam kerja yang ditetapkan untuk hari Senin sampai dengan Kamis adalah pukul 07.00 sampai dengan 15.30, sedangkan untuk hari Jum'at adalah pukul 07.00 sampai dengan 16.00. (4) Jam istirahat yang ditetapkan untuk hari Senin sampai dengan Kamis adalah pukul 12.00 sampai dengan 13.00, sedangkan untuk hari Jum'at adalah pukul 1l.30 sampai dengan 13.00.

(1) Pegawai wajib melakukan rekam kehadiran dengan menggunakan mesin rekam kehadiran elektronik. (2) Rekam kehadiran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada saat hadir dan pulang kerja, dengan ketentuan sebagai berikut: a. absensi masuk kantor dimulai pukul 05.00 WIB sampai dengan 11.59 WIB dengan penjelasan sebagai berikut:

1. melakukan absensi kedatangan sebelum pukul 05.00 WIB tidak dapat terekam oleh mesin absensi Tap Finger Print.

2. melakukan absensi kedatangan sebelum pukul 05.00 WIB sampai dengan 07.00 WIB dikategorikan masuk kerja tepat waktu.

3. melakukan absensi kedatangan mulai pukul 07.01 WIB sampai dengan 11.59 WIB dikategorikan masuk tidak tepat waktu (terlambat).

4. melakukan absensi kedatangan lebih dari sama dengan pukul 12.00 WIB sampai dengan 15.29 WIB (Senin-Kamis) dan 15.59 WIB (Jum’at) tidak dapat terekam oleh mesin absensi Tap Finger Print. b. absensi pulang kantor dimulai pukul 15.30 WIB (Senin-Kamis) dan 16.00 WIB (Jum’at) sampai dengan 23.59 WIB dengan penjelasan sebagai berikut:

5. melakukan absensi kepulangan sebelum pukul 15.30 WIB (Senin-Kamis) dan 16.00 WIB (Jum’at) atau 15.29 WIB (Senin-Kamis) dan 15.59 WIB (Jum’at) dikategorikan pulang kerja tidak tepat waktu (pulang lebih cepat).

6. melakukan absensi kepulangan mulai pukul 15.30 WIB (Senin-Kamis) dan 16.00 WIB (Jum’at) sampai dengan pukul 23.59 WIB dikategorikan pulang kerja tepat waktu.

7. melakukan absensi kepulangan lebih dari sama dengan pukul 24.00 WIB sampai dengan pukul 04.59 WIB tidak dapat terekam oleh mesin absensi Tap Finger Print. (3) Waktu Kehadiran pada bulan Ramadhan diatur dalam ketentuan tersendiri dengan mengacu pada keputusan yang ditetapkan oleh Pemerintah. (4) Rekam kehadiran secara elektronik dapat diganti secara manual apabila: a. mesin rekam kehadiran elektronik rusak atau tidak berfungsi dengan disertai surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung; b. pegawai yang bersangkutan belum terdaftar dalam

sistem rekam kehadiran elektronik; c. terjadi keadaan memaksa (force majeure) berupa bencana alam dan/atau kerusuhan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya; atau d. pegawai yang bersangkutan menjalankan tugas yang menuntut adanya penyesuaian jam kerja seperti satpam, protokol, ajudan dan teknisi.

(1) Pegawai dinyatakan melanggar waktu kerja apabila tidak hadir, terlambat hadir, pulang sebelum waktunya dan tidak melakukan rekam kehadiran secara elektronik tanpa alasan yang sah. (2) Ketidakhadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pegawai yang sakit atau pegawai mendapat tugas di luar kantor.

Pegawai yang tidak hadir karena sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) wajib memberitahukan atasan langsung dan menyampaikan surat cuti sakit beserta lampiran surat keterangan sakit dari dokter atau surat keterangan rawat inap kepada bagian yang menangani kepegawaian pada tiap unit kerja yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah pegawai yang bersangkutan hadir kerja.

(1) Pegawai yang mendapat tugas di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) yaitu melakukan kegiatan sebagai berikut: a. koordinasi dengan instansi luar; b. koordinasi dengan unit-unit kerja teknis/Unit Pelaksana Teknis; c. fasilitasi; d. sosialisasi; e. pengawasan dan pemeriksaan; f. litigasi; g. pendidikan dan pelatihan yang tidak termasuk tugas belajar; h. rapat, seminar, ceramah, atau workshop; i. menjadi narasumber; j. mengajar; dan k. penelitian (2) Pegawai yang tidak hadir karena mendapat tugas di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan surat tugas dari atasan yang berwenang.

(1) Pegawai yang terlambat hadir setelah pukul 07.00 diberikan toleransi sampai pukul 08.00. (2) Pegawai yang datang terlambat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengganti waktu keterlambatan pada hari yang sama.

(3) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan memenuhi jumlah waktu kerja paling sedikit 7 jam 30 menit diluar jam istirahat.

(1) Pegawai wajib mengisi laporan kinerja bulanan. (2) Penilaian prestasi pegawai dilakukan oleh atasan langsung pegawai sebelum tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya. (3) Apabila penilaian prestasi pegawai tidak dapat dilakukan oleh atasan langsung maka penilaian dilakukan oleh pejabat setingkat lebih tinggi atau pejabat yang ditentukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus untuk bulan Desember dilakukan sebelum tanggal 27 Desember. (5) Penilaian prestasi pegawai diberikan atas realisasi capaian kinerja terhadap SKP yang dihitung setiap bulan.

(1) Dalam hal terjadi perubahan kelas jabatan bagi pejabat struktural, penyesuaian pembayaran tunjangan kinerja dilakukan pada bulan berikutnya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran tahun berjalan. (2) Dalam hal terjadi perubahan kelas jabatan bagi pejabat fungsional, penyesuaian pembayaran tunjangan kinerja diberikan pada bulan berikutnya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran tahun berjalan. (3) Penyesuaian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mulai dibayarkan pada tahun

berikutnya apabila anggaran tahun berjalan tidak tersedia. (4) Tunjangan kinerja dapat dibayarkan kembali pada bulan berikutnya bagi PNS yang dikenakan pemberhentian sementara karena terkena kasus hukum atau ditahan oleh pihak yang berwajib apabila dinyatakan tidak bersalah oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagi pegawai yang berasal dari luar instansi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan telah memperoleh tunjangan kinerja dari instansi induknya, akan mendapat tunjangan kinerja sebesar selisih dari tunjangan kinerja yang ada di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan tunjangan kinerja yang diberikan oleh instansi induknya.

(1) Bagi pejabat fungsional widyaiswara, pembayaran tunjangan kinerja dilakukan apabila telah memenuhi kewajiban mendidik, mengajar, melatih serta kegiatan lainnya. (2) Kewajiban mendidik, mengajar, melatih serta kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pengurangan tunjangan kinerja dinyatakan dalam per seratus, dan dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).

Pengurangan tunjangan prestasi dilakukan berdasarkan penilaian capaian kinerja sebagai berikut: a. nilai 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) tidak dikenakan pengurangan tunjangan prestasi; b. nilai 81 sampai dengan 90 dikenakan pengurangan tunjangan prestasi sebesar 10% (sepuluh persen); c. nilai 71 sampai dengan 80 dikenakan pengurangan tunjangan prestasi sebesar 20% (dua puluh persen); d. nilai 61 sampai dengan 70 dikenakan pengurangan tunjangan prestasi sebesar 30% (tiga puluh persen); dan e. nilai dibawah 60 dikenakan pengurangan tunjangan prestasi sebesar 40% (empat puluh persen).

(1) Pengurangan tunjangan kehadiran dilakukan apabila tidak hadir karena mangkir, terlambat hadir, pulang sebelum waktunya, tidak melakukan rekam kehadiran secara elektronik dengan sengaja dan sakit tanpa surat keterangan dokter atau surat keterangan rawat inap. (2) Pengurangan tunjangan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar: a. 5% (lima persen) per hari bagi pegawai yang tidak hadir karena mangkir; b. 0,5% (nol koma lima persen) bagi pegawai yang terlambat hadir lebih 1 menit sampai dengan 30 menit; c. 1% (satu persen) bagi pegawai yang terlambat hadir lebih dari 31 menit sampai dengan 60 menit; d. 1,5% (satu koma lima persen) bagi pegawai yang terlambat hadir lebih dari 61 menit sampai dengan 90 menit; e. 3% (tiga persen) bagi pegawai yang hadir lebih dari 90 menit;

f. 0,5% (nol koma lima persen) bagi pegawai yang pulang 1 menit sampai 30 menit sebelum waktu kerja berakhir; g. 1% (satu persen) bagi pegawai yang pulang 31 menit sampai dengan 60 menit sebelum waktu kerja berakhir; h. 1,5% (satu koma lima persen) bagi pegawai yang pulang 61 menit sampai dengan 90 menit sebelum waktu kerja berakhir; i. 3% (tiga peren) bagi pegawai yang pulang kurang dari 91 menit sebelum waktu kerja berakhir; dan j. 3% (tiga persen) per hari bagi pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit tanpa surat keterangan dokter atau surat keterangan rawat inap. (3) Terlambat masuk kerja, sebesar persentase tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Pulang sebelum waktunya, sebesar persentase tertentu tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Bagi pegawai yang menjalani cuti tahunan tidak dikenakan pengurangan tunjangan kinerja. (2) Bagi pegawai yang menjalani cuti alasan penting dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebesar: a. 0% (nol persen) apabila cuti 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) hari; b. 25% (dua puluh lima persen) apabila cuti 8 (delapan) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari; dan c. 50% (lima puluh persen) apabila cuti 15 (lima belas) hari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) hari. (3) Bagi pegawai yang cuti melahirkan anak pertama atau anak kedua dan anak ketiga dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah tunjangan kinerja pada kelas jabatannya.

(1) Bagi Pegawai fungsional yang mendapat tugas belajar dibebaskan dari jabatannya dan mendapat tunjangan kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah tunjangan kinerja pada kelas jabatan terakhir. (2) Pejabat Struktural yang mendapat tugas belajar diberhentikan dari jabatannya dan mendapat tunjangan kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah tunjangan kinerja pada kelas jabatan fungsional tertinggi di unitnya.

(1) Bagi pegawai yang diberhentikan dari jabatan fungsional dikarenakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit sesuai ketentuan mendapat tunjangan kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tunjangan kinerja yang diterima dalam kelas jabatannya. (2) Tunjangan Kinerja bagi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan secara utuh terhitung mulai tanggal keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional yang bersangkutan. (3) Bagi pegawai yang diberhentikan dari jabatan fungsional dikarenakan tidak memenuhi syarat angka kredit, diberikan tunjangan kinerja sesuai dengan kelas jabatan fungsional.

CPNS mendapat tunjangan kinerja sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah tunjangan kinerja pada kelas jabatan pengadministrasi umum.

Pemberhentian tunjangan kinerja bagi pegawai dapat dilakukan apabila:

a. diberhentikan sementara sebagai PNS; b. diberhentikan sebagai PNS berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. diangkat menjadi pejabat negara berdasarkan peraturan perundang-undangan; d. diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri dan mendapatkan uang tunggu; dan e. dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi lain atau badan lain di luar lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

(1) Pemberhentian tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara. (2) Tunjangan kinerja dapat diberikan kembali kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sejak diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 670), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2017

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EKO PUTRO SANDJOJO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA