Peraturan Menteri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
6. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang bertujuan untuk membantu biaya produksi air minum agar harga jual produksi yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
12. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
13. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana

penyediaan air minum. 14. Penyelenggara SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat. 15. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan penyelenggara SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. 16. Biaya Pengelolaan adalah biaya operasi dan pemeliharaan, biaya depresiasi/amortisasi, biaya bunga pinjaman, biaya lain dan/atau keuntungan yang wajar. 17. Audit atau Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional atau kantor akuntan publik secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah. 18. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri. 19. Direksi adalah Direksi BUMD Penyelenggara SPAM. 20. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang dan tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris. 21. Rapat Umum Pemilik Modal yang selanjutnya disebut RUPM adalah Organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala wewenang dan tidak diserahkan kepada direksi atau Dewan Pengawas.

(1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. Penganggaran; b. Pelaksanaan dan penatausahaan; c. Pelaporan dan pertanggungjawaban; dan d. Pembinaan (2) Penganggaran, Pelaksanaan dan penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pemberian subsidi kepada BUMD Penyelenggara SPAM yang bersumber dari APBD.

(1) Penyelenggaraan SPAM bertujuan untuk memenuhi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kebutuhan dasar warga negara. (2) Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan publik untuk memenuhi hak rakyat atas tersedianya air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. (3) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri. (4) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar air minum yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

(1) Subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk membantu biaya produksi air minum agar tersedia pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat. (2) Besarnya subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan selisih kurang tarif rata-rata dengan harga pokok produksi setelah diaudit. (3) Dalam hal Kepala Daerah MEMUTUSKAN tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD Penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery), pemerintah daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD.

(1) Dalam penyiapan usulan subsidi dilakukan: a. Penyiapan dokumen laporan keuangan BUMD yang telah diaudit dan dokumen rencana bisnis minimal 4 (empat) tahun kedepan. b. Proyeksi penghitungan alokasi anggaran subsidi yang diusulkan. (2) Penyiapan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat akhir bulan Mei. (3) Proyeksi penghitungan alokasi anggaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disetujui oleh RUPS/RUPM paling lambat 1 (satu) minggu sejak dilakukan pembahasan RUPS/RUPM.

(1) Usulan subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan oleh Direksi BUMD kepada Dewan Pengawas untuk disetujui. (2) Direksi BUMD mengajukan usulan subsidi yang ditelah disetujui Dewan Pengawas kepada Pemerintah Daerah. (3) Usulan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. Surat pengajuan alokasi anggaran subsidi; b. Dokumen laporan keuangan BUMD yang telah diaudit, termasuk laporan realisasi subsidi tahun sebelumnya; dan c. Proyeksi penghitungan alokasi anggaran subsidi.

(1) Berdasarkan usulan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait membidangi urusan pekerjaan umum melakukan penilaian dan seleksi. (2) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penilaian dan seleksi berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah melalui TAPD. (3) Hasil penilaian dan seleksi berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu setelah usulan diterima atau pada pertengahan bulan Juni. (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi yang disampaikan oleh Kepala SKPD terkait.

(1) Berdasarkan rekomendasi SKPD terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4), dijadikan dasar pencantuman alokasi anggaran subsidi dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). (2) Rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli.

(1) Alokasi anggaran subsidi yang telah disepakati dalam KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), selanjutnya disusun oleh PPKD ke dalam RKA- PPKD dengan mempedomani Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD. (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran subsidi dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Subsidi kepada BUMD dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja subsidi, objek dan rincian objek belanja subsidi sesuai kode rekening berkenaan pada PPKD. (2) Rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama BUMD dan besaran subsidi yang diterima.

(1) Pelaksanaan anggaran belanja subsidi kepada BUMD didasarkan atas DPA-PPKD. (2) Kepala Daerah MENETAPKAN nama penerima dan besaran subsidi kepada BUMD dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala daerah tentang penjabaran APBD.

(1) Penyaluran belanja subsidi kepada BUMD dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS). (2) Penyaluran belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulanan/triwulanan/semesteran sesuai dengan sistem dan prosedur pengeluaran yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) BUMD selaku pemerima subsidi wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan subsidi kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait. (2) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya dan mempertanggungjawabkan target kinerja yang telah ditetapkan. (3) Pertanggungjawaban penggunaan subsidi disampaikan kepada kepala daerah paling lambat pada akhir setiap semester tahun anggaran berkenaan.

Realisasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berjalan.

(1) Pengembangan dan Pengelolaan SPAM oleh BUMD Penyelenggara SPAM merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Menteri ini. (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan Kementerian/Lembaga teknis terkait serta Pemerintah Daerah. (3) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan terhadap pengelolaan BUMD dalam rangka penyelenggaraan SPAM kepada daerah kabupaten/kota yang berada di wilayahnya. (4) Pembinaan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Menteri ini.

(1) Menteri melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Menteri ini. (2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum melaksanakan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan SPAM di Daerah Provinsi sesuai dengan bidang tugasnya dan berkoordinasi dengan Menteri. (3) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUMD Provinsi dan BUMD kabupaten/kota yang berada di wilayahnya. (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

(1) Pemerintah daerah dapat menganggarkan subsidi kepada BUMD apabila telah MENETAPKAN peraturan kepala daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini. (2) Pemerintah daerah yang telah MENETAPKAN peraturan kepala daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini harus menyesuaikan dan mendasari Peraturan Menteri ini paling lambat 1 Januari 2018.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2016

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA