Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2010 tentang PENGGUNAAN SENJATA API BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Polisi Pamong Praja adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
2. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah.
3. Senjata api adalah senjata gas air mata berbentuk pistol/revolver/ senapan yang dapat ditembakkan dengan peluru gas atau peluru hampa dan stick (pentungan), senjata kejut listrik berbentuk stick (pentungan) dengan menggunakan aliran listrik stroom.
4. Izin adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang atas pemilikan/penggunaan senjata api.

Jenis senjata api bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas: a. senjata peluru gas; b. semprotan gas; dan c. alat kejut listrik.

(1) Anggota Polisi Pamong Praja yang dapat menggunakan senjata api meliputi: a. Kepala Satuan; b. Kepala Bagian/Bidang;

c. Kepala Seksi; d. Komandan Pleton; dan e. Komandan Regu. (2) Selain pejabat Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan tugas operasional di lapangan dapat menggunakan senjata api.

Jumlah senjata api yang dapat dimiliki untuk digunakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, paling banyak 1/3 (sepertiga) dari seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

Anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat menggunakan senjata api setelah mendapat izin penggunaan dari Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

(1) Gubernur mengajukan permohonan izin pengadaan/pemilikan senjata api bagi Satuan Polisi Pamong Praja provinsi kepada Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA melalui Kepala Badan Intelijen Keamanan dengan melampirkan rekomendasi dari Kepala Kepolisian Daerah setempat dan persetujuan dari Direktur Jenderal Pemerintahan Umum atas nama Menteri Dalam Negeri. (2) Bupati/Walikota mengajukan permohonan izin pengadaan/pemilikan senjata api bagi Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten/kota kepada Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA melalui Kepala Badan Intelijen Keamanan dengan melampirkan rekomendasi dari Kepala Kepolisian Daerah setempat dan persetujuan dari Gubernur.

Gubernur/Bupati/Walikota mengajukan permohonan izin penggunaan senjata api bagi Satuan Polisi Pamong Praja kepada Kepala Kepolisian Daerah setempat melalui Direktur Intelijen Keamanan.

(1) Senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada saat pelaksanaan tugas operasional di lapangan dengan berpakaian dinas. (2) Penggunaan senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan surat izin yang dikeluarkan oleh Kepolian Daerah setempat.

(1) Penggunaan senjata api di luar dari Surat Izin yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah setempat, harus mendapat Surat Izin Angkut/Penggunaan Senjata Api dari Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA melalui Kepala Badan Intelijen Keamanan. (2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mengajukan Surat Izin Angkut/Penggunaan Senjata Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA melalui Kepala Badan Intelijen Keamanan dengan melampirkan rekomendasi dari Kepala Kepolisian Daerah setempat.

Senjata api yang digunakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dapat dipinjamkan atau dipakai orang lain yang tidak memiliki izin penggunaan.

Polisi Pamong Praja yang telah diperlengkapi dengan senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertanggungjawab atas penggunaan dan pemeliharaan senjata api.

Dalam hal senjata api tidak dipergunakan dalam tugas operasional oleh aparatur Polisi Pamong Praja, senjata api disimpan di tempat yang dinilai aman pada Kantor Polisi Pamong Praja.

Senjata api ditembakkan atau digunakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam keadaan terdesak dan terpaksa yang didahului dengan menembakkan peluru kosong/hampa.

Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang menembakkan atau menggunakan senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diwajibkan segera melapor secara tertulis kepada pimpinannya dan Kesatuan Kepolisian Negara Republik INDONESIA terdekat dari tempat kejadian.

(1) Menteri Dalam Negeri, Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan terhadap Satuan Polisi Pamong Praja dalam penggunaan senjata api. (2) Pembinaan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. pendidikan dan pelatihan; dan b. pemberian bimbingan. (3) Pembinaan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pemberian Bimbingan.

(1) Menteri Dalam Negeri dalam melakukan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a bekerjasama dengan Markas Besar Kepolisian Negara Republik INDONESIA. (2) Gubernur dalam melakukan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a bekerjasama dengan Kepolisian Daerah setempat.

(1) Biaya pembinaan, pengadaan, dan pemeliharaan senjata api Satuan Polisi Pamong Praja di Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat. (2) Biaya pembinaan, pengadaan, dan pemeliharaan senjata api Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pembiayaan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja oleh Menteri Dalam Negeri dibiayai dari dan atas dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka kebijakan yang mengatur mengenai senjata api bagi Satuan Polisi Pamong Praja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2010 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR