Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2012 tentang PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan/atau tanda- tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan nonelektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau

penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 3. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. 4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID sebagaimana dimaksud pada peraturan ini. 5. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan. 6. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum INDONESIA yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini. 7. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini. 8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 9. Kementerian adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 10. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Informasi publik di kementerian meliputi informasi yang berkaitan dengan: a. organisasi dan tata kerja kementerian; b. program dan kegiatan kementerian; c. kinerja kementerian.

Pelayanan informasi publik di kementerian berasaskan: a. setiap informasi publik bersifat terbuka, dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik; b. informasi publik dikecualikan apabila bersifat ketat, terbatas dan rahasia sesuai peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensinya.

Tujuan pelayanan informasi publik di kementerian adalah dalam rangka mewujudkan: a. komunikasi dua arah antara penyedia informasi dengan pemohon dan/atau pengguna informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; b. pengintegrasian antara penyedia informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dengan PPID kementerian dalam pelayanan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian kepada publik.

Prinsip pelayanan informasi publik di kementerian, adalah: a. informasi diberikan dengan mengedepankan prinsip-prinsip mudah, cepat, tepat waktu dan sederhana; b. pelayanan informasi dilaksanakan melalui satu pintu; c. penyajian informasi diberikan sesuai jenis dan format yang tersedia.

Ruang lingkup pelayanan informasi publik di kementerian meliputi: a. jenis pelayanan informasi; b. prosedur pelayanan informasi; c. kewajiban dan hak pemohon dan penyedia informasi.

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan di kementerian terdiri dari:

a. Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala; b. Informasi yang diumumkan secara serta merta; c. Informasi yang tersedia setiap saat.

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mencakup informasi: a. profil kementerian; b. program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup kementerian; c. kinerja kementerian; d. laporan keuangan yang sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan Republik INDONESIA; e. ringkasan laporan akses informasi publik PPID kementerian; f. Peraturan Perundang-Undangan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, mencakup informasi yang terkait: a. mogok kerja buruh/pekerja secara nasional; b. kecelakaan kerja yang membahayakan orang banyak.

Informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, mencakup: a. daftar informasi publik yang berada dibawah penguasaan kementerian; b. informasi tentang Peraturan Perundang-Undangan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; c. informasi tentang organisasi kementerian; d. informasi mengenai profil jumlah pegawai kementerian; e. alokasi anggaran kementerian; f. data statistik tentang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; g. Rencana Strategis kementerian; h. syarat-syarat perijinan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; i. informasi mengenai PPID kementerian; j. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh kementerian; k. informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

(1) Informasi publik yang dikecualikan di kementerian adalah: a. informasi yang dapat membahayakan negara; b. data informasi yang masih dalam proses pengolahan dan penyelesaian; c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan dan/atau informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan; e. memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kementerian; f. hasil audit oleh aparatur pengawas internal; g. bahan-bahan yang akan disampaikan dalam persidangan di lembaga peradilan; h. hasil penelitian yang sedang dalam proses untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual. (2) Pengecualian informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

(1) Permohonan informasi kepada kementerian disampaikan kepada Kepala Pusat Hubungan Masyarakat selaku PPID kementerian, sedangkan permohonan informasi di UPT kementerian disampaikan langsung kepada Kepala UPT yang bersangkutan. (2) Permohonan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan mengisi lembar permohonan yang disediakan oleh penyedia informasi.

(1) Permohonan informasi dapat diajukan oleh instansi pemerintah, lembaga Negara, akademisi, swasta, organisasi masyarakat maupun

perorangan/individu, dengan melengkapi data identitas pemohon yang disertai alasannya. (2) Pemohon informasi sebagaimana pada ayat (1) wajib menerangkan dengan jelas jenis data dan informasi yang dimohon serta menjelaskan secara rinci penggunaan data dan informasi yang dimohon.

Pelayanan informasi publik di kementerian dilaksanakan oleh Pusat Humas selaku Pengelola Informasi dan Dokumentasi kementerian, sedangkan pelayanan informasi publik di UPT kementerian dilaksanakan oleh UPT yang bersangkutan.

(1) Jawaban atas permohonan informasi, diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan dan dapat memperpanjang waktu mengirim pemberitahuan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis. (2) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa: a. pemenuhan informasi yang diminta; b. penjelasan bahwa informasi masih dalam proses penyediaan; c. penolakan, apabila informasi yang dimohon tidak tersedia di kementerian, atau termasuk yang dikecualikan.

Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Kementerian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis membuat pembukuan permohonan dan pelayanan informasi publik.

(1) Sumber informasi dalam rangka pelayanan informasi publik di kementerian antara lain: a. unit kerja lingkup kementerian; b. UPT kementerian; c. dinas yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(2) Untuk kepentingan pelayanan informasi publik di kementerian, Pusat Hubungan Masyarakat selaku Pengelola Informasi dan Dokumentasi kementerian, berkoordinasi dengan sumber informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Pemohon Informasi berkewajiban untuk: a. mengisi formulir permohonan informasi; b. memberikan penjelasan tentang identitas pemohon, informasi yang dimohon dan tujuan penggunaannya; c. menggunakan informasi yang dimohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. mencantumkan sumber dari mana pemohon memperoleh data dan informasi, apabila digunakan untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. menandatangani surat pernyataan bahwa informasi yang dimohon tidak untuk tujuan-tujuan yang melanggar hukum. (2) Pemohon Informasi berhak untuk: a. memperoleh informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. memperoleh klarifikasi apabila terjadi perbedaan data dan informasi yang diberikan oleh penyedia data dan informasi; c. menerima penjelasan jika permohonan ditolak.

(1) Penyedia Informasi wajib: a. mencatat setiap permohonan dan membuat rekapitulasinya secara berkala; b. membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi; c. memberikan jawaban atas permohonan informasi; d. memberikan klarifikasi kepada pemohon jika terjadi perbedaan informasi yang diberikan; e. meningkatkan kualitas pelayanan.

(2) Penyedia Informasi berhak untuk: a. menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menolak permohonan informasi yang termasuk dikecualikan; c. meminta penjelasan kepada pemohon informasi mengenai tujuan penggunaan informasi yang diminta oleh pemohon; d. melakukan tuntutan secara hukum apabila pemohon menyalahgunakan informasi yang diberikan.

Biaya pelayanan informasi publik di kementerian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2012 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

MUHAIMIN ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN