Peraturan Menteri Nomor 30-permen-kp-2014 Tahun 2014 tentang MEKANISME KERJA DAN METODE PENYULUHAN PERIKANAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyuluhan Perikanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

2. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

3. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

4. Penyuluh Perikanan, baik Penyuluh Perikanan Aparatur Sipil Negara, Swasta, maupun Swadaya adalah perorangan Warga Negara INDONESIA yang melakukan kegiatan penyuluhan.

5. Penyuluh Perikanan Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Penyuluh Perikanan ASN adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwewenang pada satuan organisasi lingkup perikanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.

6. Penyuluh Perikanan Swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.

7. Penyuluh Perikanan Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.

8. Kelembagaan penyuluhan perikanan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan perikanan.

9. Mekanisme kerja adalah proses penyelenggaraan Penyuluhan dari Pusat hingga Pos Penyuluhan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan optimalisasi kinerja penyuluhan. 10.Metode penyuluhan perikanan adalah cara yang digunakan untuk mendekatkan penyuluh perikanan dengan sasaran penyuluhannya. 11.Materi penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan. 12.Kegiatan penyuluh perikanan meliputi pendidikan, penyuluhan perikanan, pengembangan penyuluhan, pengembangan profesi, dan penunjang kegiatan penyuluhan perikanan. 13.Sasaran penyuluhan adalah pihak-pihak yang menerima manfaat penyuluhan yang meliputi sasaran utama serta sasaran antara. 14.Pelaku utama kegiatan perikanan adalah nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pengolah garam, dan pengelola konservasi beserta keluarga intinya. 15.Pelaku usaha adalah perorangan warga negara INDONESIA atau badan hukum yang dibentuk menurut hukum INDONESIA yang mengelola sebagian atau seluruh kegiatan usaha perikanan dari hulu sampai hilir. 16.Sasaran utama Penyuluhan Perikanan, yang selanjutnya disebut sasaran utama adalah individu atau kelompok pelaku utama dan pelaku usaha yang melakukan kegiatan perikanan.

17.Sasaran antara adalah pemangku kepentingan lainnya yang meliputi kelompok atau lembaga pemerhati perikanan, generasi muda dan tokoh masyarakat. 18.Koordinatif fungsional adalah hubungan antar lembaga atau instansi yang tidak berada dalam garis hirarki untuk melaksanakan fungsi penyuluhan sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan. 19.Hirarki fungsional adalah hubungan antar lembaga atau instansi yang berada dalam garis hirarki untuk melaksanakan fungsi penyuluhan sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan. 20.Instansi pembina adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. 21.Badan Koordinasi Penyuluhan adalah kelembagaan penyuluhan perikanan pada tingkat provinsi yang diketuai oleh gubernur. 22.Badan pelaksana Penyuluhan adalah kelembagaan penyuluhan pada tingkat kabupaten/kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. 23.Balai Penyuluhan adalah kelembagaan penyuluhan perikanan pada tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada badan pelaksana penyuluhan kabupaten/kota. 24.Pos Penyuluhan Perikanan adalah wadah Penyuluh Perikanan serta Pelaku Utama dan Pelaku Usaha di kawasan potensi perikanan sebagai tempat berdiskusi, merencanakan, melaksanakan, dan memantau kegiatan penyuluhan perikanan. 25.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan. 26.Badan adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. 27.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. 28.Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut UPT adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis dari organisasi induknya.

(1) Mekanisme kerja dan metode penyuluhan perikanan dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan penyuluhan perikanan dan memilih metode yang sesuai dengan kondisi pelaku utama dan pelaku usaha.

(2) Mekanisme kerja penyuluhan perikanan ditujukan untuk: a. memberikan pedoman tentang tata hubungan kerja yang jelas dalam penyelenggaraan penyuluhan perikanan antar kelembagaan penyuluhan dari tingkat pusat sampai pos penyuluhan; b. memberikan pedoman terhadap instansi pembina dalam pengembangan kapasitas dan pola karir penyuluh perikanan; c. mengoptimalkan kegiatan penyuluh perikanan ditingkat lapang. (3) Metode penyuluhan perikanan ditujukan untuk mempercepat dan mempermudah penyampaian materi serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan penyuluhan perikanan.

Mekanisme kerja meliputi: a. tata hubungan kerja penyelenggaraan penyuluhan perikanan; b. tugas instansi pembina; dan c. optimalisasi kegiatan penyuluh perikanan.

(1) Tata hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan melalui penyelenggaraan penyuluhan perikanan secara horizontal dan vertikal. (2) Tata hubungan kerja penyelenggaraan penyuluhan perikanan secara horizontal meliputi: a. tingkat Pusat antara Badan dengan unit eselon I lainnya dan UPT di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan; b. tingkat provinsi antara Badan Koordinasi Penyuluhan dengan dinas yang membidangi perikanan dan UPT di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di wilayahnya; c. tingkat kabupaten/kota antara Badan Pelaksana Penyuluhan/lembaga yang menangani penyuluhan dengan dinas yang membidangi perikanan, UPT Daerah yang menangani perikanan, dan instansi terkait lainnya yang berada di wilayahnya; dan d. tingkat kecamatan antara Balai Penyuluhan dengan UPT Daerah yang menangani perikanan, instansi terkait lainnya, dan Pos Pelayanan Penyuluhan Perikanan yang berada di kawasan potensi perikanan.

(3) Tata hubungan kerja penyelenggaraan penyuluhan perikanan secara vertikal meliputi: a. Badan dengan Badan Koordinasi Penyuluhan dan/atau dinas yang membidangi perikanan di tingkat provinsi; b. Badan dengan Badan Pelaksana Penyuluhan/lembaga yang menangani penyuluhan dan/atau dinas yang membidangi perikanan di tingkat kabupaten/kota; c. Badan Koordinasi Penyuluhan dan/atau dinas yang membidangi perikanan di tingkat provinsi dengan Badan Pelaksana Penyuluhan/lembaga yang menangani penyuluhan dan/atau dinas yang membidangi perikanan di tingkat kabupaten/kota; d. Badan Pelaksana Penyuluhan/lembaga yang menangani penyuluhan dan/atau dinas yang membidangi perikanan di tingkat kabupaten/kota dengan Balai Penyuluhan; dan e. Badan Pelaksana Penyuluhan/lembaga yang menangani penyuluhan dan/atau dinas yang membidangi perikanan di tingkat kabupaten/kota dengan Pos Penyuluhan Perikanan.

Instansi pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b melaksanakan tugas meliputi: a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh perikanan; b. menyusun pedoman formasi jabatan fungsional penyuluh perikanan; c. MENETAPKAN standar kompetensi jabatan fungsional penyuluh perikanan; d. mengusulkan tunjangan jabatan fungsional penyuluh perikanan; e. sosialisasi jabatan fungsional penyuluh perikanan serta petunjuk pelaksanaannya; f. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional penyuluh perikanan; g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional penyuluh perikanan; h. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional penyuluh perikanan; i. fasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh perikanan; j. fasilitasi pembentukan organisasi profesi penyuluh perikanan;

k. fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik penyuluh perikanan; dan l. melakukan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional penyuluh perikanan.

Optimalisasi kegiatan penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan mencakup unsur dan sub unsur meliputi: a. pendidikan; b. Penyuluhan Perikanan terdiri atas:

1. persiapan;
2. pelaksanaan; dan
3. evaluasi dan pelaporan. c. pengembangan penyuluhan perikanan terdiri atas:
4. penyusunan pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk;
5. perumusan kajian arah kebijakan pengembangan Penyuluhan perikanan; dan
6. pengembangan metode/sistem kerja penyuluhan perikanan. d. pengembangan profesi terdiri atas:
7. penyusunan karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan;
8. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain dibidang perikanan; dan
9. bimbingan bagi penyuluh perikanan di bawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi. e. penunjang penyuluhan terdiri atas:
10. pengajar/pelatih dalam bidang perikanan;
11. peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang perikanan;
12. keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penyuluh perikanan;
13. penghargaan/tanda jasa;
14. keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/ internasional; dan
15. memperoleh ijazah/gelar diluar bidang tugasnya.

Pelaksanaan mekanisme kerja penyuluhan perikanan dilakukan melalui rapat koordinasi tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.

(1) Pelaksanaan mekanisme kerja penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan melalui rapat koordinasi penyelenggaraan penyuluhan tingkat pusat paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun yang dipimpin oleh Menteri. (2) Rapat koordinasi penyelenggaraan penyuluhan perikanan tingkat pusat bertujuan: a. merumuskan kebijakan dan strategi penyuluhan dalam mendukung program pembangunan perikanan; b. merumuskan tata kerja dan hubungan kerja penyuluhan antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dengan unit eselon I terkait lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan; c. merumuskan rencana aksi pelaksanaan penyuluhan dalam mendukung pembangunan perikanan; d. merumuskan program dan anggaran penyuluhan dalam mendukung pembangunan perikanan; dan e. merumuskan program kerja sama penyuluhan di dalam dan luar negeri. (3) rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindaklanjuti dengan rapat teknis yang dipimpin oleh Kepala Badan dengan perwakilan dari unit eselon I terkait lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Instansi teknis lainnya untuk menyusun matrik program sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

(1) Pelaksanaan mekanisme kerja penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan melalui rapat koordinasi penyuluhan tingkat provinsi paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun yang dipimpin oleh gubernur. (2) Untuk meningkatkan sinergitas penyelenggaraan penyuluhan perikanan tingkat pusat dan tingkat provinsi dalam mendukung pembangunan perikanan, rapat koordinasi penyuluhan tingkat provinsi dilaksanakan setelah rapat koordinasi tingkat pusat. (3) Rapat koordinasi penyelenggaraan penyuluhan perikanan tingkat provinsi bertujuan:

a. merumuskan kebijakan dan strategi penyelenggaraan penyuluhan perikanan provinsi sejalan dengan kebijakan dan strategi penyuluhan perikanan nasional dalam mendukung pembangunan perikanan; b. merumuskan tata hubungan kerja penyelenggaraan penyuluhan perikanan antara Badan Koordinasi Penyuluhan dengan Dinas yang membidangi perikanan dan unit kerja terkait lainnya tingkat provinsi; c. merumuskan rencana aksi penyelenggaraan penyuluhan perikanan dalam mendukung pembangunan perikanan; d. merumuskan program dan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan perikanan dalam mendukung pembangunan perikanan; dan e. merumuskan program dan kegiatan kerja sama penyelenggaraan penyuluhan perikanan. (4) rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditindaklanjuti dengan rapat teknis yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan dengan dinas yang membidangi perikanan dan instansi terkait lainnya.

(1) Pelaksanaan mekanisme kerja penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan melalui rapat koordinasi penyelenggaraan penyuluhan perikanan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun yang dipimpin oleh bupati/walikota. (2) Untuk meningkatkan sinergitas antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kebijakan dan strategi penyelenggaraan penyuluhan perikanan dalam mendukung pembangunan perikanan, rapat koordinasi pelaksanaan penyuluhan tingkat kabupaten/kota dilaksanakan setelah rapat koordinasi tingkat provinsi. (3) Rapat koordinasi penyelenggaraan penyuluhan perikanan bertujuan: a. merumuskan kebijakan dan strategi penyelenggaraan penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota sejalan dengan kebijakan dan strategi penyuluhan perikanan tingkat pusat dan tingkat provinsi dalam mendukung pembangunan perikanan; b. merumuskan tata hubungan kerja penyelenggaraan penyuluhan perikanan antara Badan Pelaksana Penyuluhan/lembaga yang menangani penyuluhan dengan dinas yang membidangi perikanan dan unit kerja terkait lainnya tingkat kabupaten/kota; c. merumuskan rencana aksi penyelenggaraan penyuluhan perikanan dalam mendukung pembangunan perikanan;

d. merumuskan program dan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan perikanan dalam mendukung pembangunan perikanan; dan e. merumuskan program dan kegiatan kerja sama penyelenggaraan penyuluhan perikanan. (4) rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditindaklanjuti dengan rapat teknis yang dipimpin oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan atau lembaga yang menangani penyuluhan dengan dinas yang membidangi perikanan dan Instansi terkait lainnya di tingkat kabupaten/kota.

(1) Pelaksanaan mekanisme kerja penyelenggaraan penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilakukan melalui rapat koordinasi penyelenggaraan penyuluhan perikanan tingkat kecamatan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun yang dipimpin oleh camat. (2) Untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penyuluhan perikanan antara Balai Penyuluhan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan penyuluhan perikanan di tingkat kecamatan, rapat koordinasi penyelenggaraan penyuluhan perikanan tingkat kecamatan dilaksanakan setelah rapat koordinasi penyelenggaraan penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota. (3) Rapat koordinasi penyelenggaraan penyuluhan perikanan tingkat kecamatan bertujuan: a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan penyuluhan perikanan; b. menyusun kebutuhan ketenagaan dan sarana prasarana penyuluhan perikanan sesuai dengan potensi wilayah kerja; c. menyusun pembagian tugas antara penyuluh dengan petugas teknis lainnya; dan d. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi. (4) rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditindaklanjuti dengan rapat kerja penyuluhan yang dipimpin oleh pimpinan Balai Penyuluhan dan/atau Penyuluh Perikanan yang ditunjuk oleh kepala desa/lurah, serta perwakilan dari pelaku utama dan pelaku usaha, paling kurang 1 (satu) kali sebulan untuk melaksanakan rencana aksi kegiatan penyuluhan perikanan di kecamatan.

(1) Pelaksanaan mekanisme kerja penyelenggaraan penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan dalam rangka perumusan dan sinkronisasi program dan

rencana kerja penelitian dan pengembangan, penyuluhan, prasarana dan sarana yang mendukung pembangunan perikanan melalui rapat koordinasi penyuluhan tingkat nasional paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun yang dipimpin oleh Menteri. (2) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan pengendalian penyuluhan tingkat nasional bertujuan: a. merumuskan kebijakan dan strategi penyuluhan dalam mendukung program pembangunan perikanan; b. merumuskan tata hubungan kerja penyuluhan perikanan antar Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Kehutanan serta antara tingkat pusat dengan tingkat provinsi dan kabupaten/kota; c. merumuskan rencana aksi pelaksanaan penyuluhan dalam mendukung pembangunan perikanan; d. merumuskan program dan anggaran penyuluhan dalam mendukung pembangunan perikanan; dan e. merumuskan program kerjasama penyuluhan di dalam dan luar negeri.

(1) Penyelenggaraan Penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergi dalam rangka optimalisasi kinerja penyuluhan. (2) Tata hubungan kerja dalam penyelenggaraan penyuluhan perikanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dengan Badan Koordinasi Penyuluhan dan/atau lembaga yang menangani penyuluhan perikanan di tingkat provinsi dan Badan Pelaksana Penyuluhan dan/atau lembaga yang menangani penyuluhan perikanan di tingkat kabupaten/kota bersifat pembinaan dan pengawasan. (3) Tata hubungan kerja dalam penyelenggaraan penyuluhan perikanan Badan Pelaksana Penyuluhan dan/atau lembaga yang menangani penyuluhan perikanan di tingkat kabupaten/kota dan Badan Koordinasi Penyuluhan dan/atau lembaga yang menangani penyuluhan perikanan di tingkat provinsi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan bersifat konsultatif fungsional. (4) Dalam melaksanakan fungsi pembinaan, pengawasan, dan konsultatif, Menteri atau Kepala Badan dapat mengangkat koordinator wilayah.

(1) Hubungan kerja Badan Koordinasi Penyuluhan dengan dinas yang membidangi perikanan, UPT, atau UPTD di provinsi bersifat koordinatif fungsional. (2) Hubungan kerja Badan Koordinasi Penyuluhan dengan Badan Pelaksana Penyuluhan bersifat pembinaan dan pengawasan. (3) Hubungan kerja Badan Pelaksana Penyuluhan dengan Badan Koordinasi Penyuluhan bersifat konsultatif fungsional. (4) Dalam melaksanakan fungsi pembinaan, pengawasan, dan konsultatif gubernur mengangkat koordinator penyuluh perikanan disesuaikan dengan kondisi ketenagaan di wilayahnya.

(1) Hubungan kerja Badan Pelaksana Penyuluhan dengan dinas yang membidangi perikanan atau UPT dan instansi terkait lainnya di kabupaten/kota bersifat koordinatif struktural dan fungsional. (2) Hubungan kerja Badan Pelaksana Penyuluhan dengan Balai Penyuluhan bersifat pembinaan dan pengawasan. (3) Hubungan kerja Balai Penyuluhan dengan Badan Pelaksana Penyuluhan bersifat hirarki struktural dan fungsional. (4) Hubungan kerja antara dinas yang membidangi perikanan dengan Penyuluh Perikanan dalam rangka mengawal program dan kegiatan kelautan dan perikanan bersifat fungsional. (5) Dalam melaksanakan fungsi pembinaan, pengawasan, dan konsultatif bupati mengangkat koordinator penyuluh perikanan disesuaikan dengan kondisi ketenagaan di wilayahnya.

(1) Kedudukan Penyuluh Perikanan Swasta dan Penyuluh Perikanan Swadaya adalah sebagai mitra Penyuluh Perikanan ASN dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan. (2) Tugas pokok Penyuluhan Perikanan Swasta dan Penyuluh Perikanan Swadaya adalah melakukan kegiatan penyuluhan Perikanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha sesuai dengan rencana kerja penyuluhan perikanan yang disusun berdasarkan programa penyuluhan perikanan di wilayah kerjanya. (3) Untuk dapat melaksanakan tugas pokok, Penyuluh Perikanan Swasta dan Penyuluh Perikanan Swadaya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja penyuluhan perikanan yang dikoordinasikan dengan kelembagaan penyuluhan perikanan setempat; b. melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun; c. mengikuti kegiatan-kegiatan penyuluhan di wilayah kerjanya; d. melaksanakan pertemuan koordinasi dengan Penyuluh Perikanan ASN, pelaku utama dan pelaku usaha dalam rangka mewujudkan sinergitas kerja; e. berperan aktif dalam menumbuh kembangkan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha; f. menjalin kemitraan usaha dengan pihak yang terkait dengan bidang tugasnya; g. menumbuh kembangkan jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha; h. menyampaikan informasi dan teknologi baru dan tepat guna kepada pelaku utama dan pelaku usaha; i. melaksanakan proses pembelajaran secara partisipatif melalui berbagai media penyuluhan; dan j. menyusun laporan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan.

Mekanisme kerja penyuluh perikanan swasta dan penyuluh perikanan swadaya diatur dalam tata hubungan kerja meliputi: a. hubungan kerja Penyuluh Perikanan Swadaya dengan Penyuluh Perikanan ASN; b. hubungan kerja Penyuluh Perikanan Swasta dengan Penyuluh Perikanan ASN; c. hubungan kerja Penyuluh Perikanan Swasta dan Swadaya dengan Balai Penyuluhan Kecamatan; d. hubungan kerja Penyuluh Perikanan Swasta dan Swadaya dengan Dinas yang membidangi perikanan; dan e. hubungan kerja Penyuluh Perikanan Swasta dan Penyuluh Perikanan Swadaya dengan Badan Pelaksana Penyuluhan dan/atau lembaga yang menangani penyuluhan di kabupaten/kota.

(1) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a adalah sebagai berikut:

a. menyusun Programa Penyuluhan Perikanan; b. membuat materi penyuluhan perikanan; c. melaksanakan berbagai teknik usaha perikanan; d. memecahkan masalah dalam pengembangan usaha perikanan yang ada diwilayah kerjanya; e. mensosialisasikan informasi teknologi yang direkomendasikan; dan f. membangun kerja sama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain dalam usaha perikanan; dan g. penumbuhan dan pengembangan kelompok kelembagaan pelaku utama. (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah sebagai berikut: a. menyusun Programa Penyuluhan Perikanan; b. membuat materi penyuluhan Perikanan; c. melaksanakan berbagai teknik usaha perikanan; d. memecahkan masalah dalam pengembangan usaha perikanan yang ada diwilayah kerjanya; e. mensosialisasikan informasi teknologi yang direkomendasikan; dan f. membangun kerja sama dan kemitraan dengan pihak- pihak terkait dalam pengembangan usaha perikanan pelaku utama dan pelaku usaha. (3) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c adalah sebagai berikut: a. mengkonsultansikan metodologi penyuluhan perikanan (materi, metode dan media) yang bersifat kebijakan maupun bersifat teknis usaha perikanan; b. membangun kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait dalam pengembangan usaha perikanan; dan c. mendapatkan rekomendasi untuk melaksanakan kegiatan- kegiatan penyuluhan perikanan. (4) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d adalah sebagai berikut: a. mengkonsultasikan materi-materi teknis usaha perikanan; b. menselaraskan dan mengakses kegiatan-kegiatan yang mendukung penyelenggaraan penyuluhan perikanan; dan

c. mendapatkan informasi tentang program pembangunan subsektor perikanan. (5) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e adalah sebagai berikut: a. mengkonsultasikan materi-materi penyuluhan perikanan; dan b. menselaraskan dan mengakses kegiatan penyuluhan yang mendukung program pembangunan perikanan wilayah.

Metode penyuluhan perikanan harus memenuhi prinsip: a. mampu mendorong tumbuhnya swadaya, dan kemandirian pelaku utama dan pelaku usaha; b. efisien dan efektif dalam penggunaan biaya, waktu dan tenaga; c. menjamin keberlanjutan penyelenggaraan penyuluhan; d. mendorong partisipasi aktif sasaran penyuluhan; e. sesuai dengan kondisi sasaran penyuluhan; f. memungkinkan dapat disampaikan materi yang sesuai, cukup dalam jumlah dan mutu, tepat sasaran dan waktu, mudah diterima dan dimengerti, penggunaan fasilitas dan media secara berhasil guna; dan g. kerja sama dan partisipasi.

Metode penyuluhan perikanan dikelompokkan berdasarkan: a. tujuan penyuluhan perikanan; b. jumlah sasaran; c. media yang digunakan; dan d. teknik komunikasi.

(1) Metode penyuluhan perikanan berdasarkan tujuan penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:

a. mengembangkan kreativitas dan inovasi; b. mengembangkan kepemimpinan dan partisipatif pelaku utama dan pelaku usaha perikanan; c. mengembangkan dan menguatkan kelembagaan/manajemen kelompok serta modal sosial; d. mengembangkan kemandirian, kecakapan pengelolaan usaha, kemampuan teknis dan aneka usaha perikanan; dan e. menyebarkan informasi. (2) Metode penyuluhan perikanan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui: a. temu wicara, kegiatan pertemuan antara pelaku utama dan/atau pelaku usaha dengan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam rangka penyampaian informasi /kebijakan dan peran serta pelaku utama dan/atau pelaku usaha dalam pembangunan perikanan; b. temu lapang, pertemuan antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan penyuluh perikanan dan/atau peneliti/ahli perikanan di lapangan untuk mendiskusikan keberhasilan kegiatan perikanan dan/atau teknologi yang sudah diterapkan dan/atau sebagai tindak lanjut demonstarsi cara/demonstrasi hasil/uji coba lapang; c. temu teknis, kegiatan pertemuan berkala antara penyuluh perikanan dengan tim penyuluh dan/atau antara penyuluh perikanan dengan peneliti/perekayasa/profesional/aparat pemerintah untuk meningkat-kan kompetensi penyuluh perikanan dalam pelayanan kepada pelaku utama dan/atau pelaku usaha; d. temu karya, kegiatan pertemuan antar pelaku utama dan/atau pelaku usaha untuk bertukar pikiran dan pengalaman, saling belajar, saling mengajarkan keterampilan dan pengetahuan untuk diterapkan oleh pelaku utama dan/atau pelaku usaha perikanan; e. temu usaha, kegiatan pertemuan antara pelaku utama, pelaku usaha, pengusaha perikanan dan lembaga keuangan untuk melakukan kerjasama dalam pengembangan usaha perikanan, sehingga masing-masing pemangku kepentingan dapat mengambil manfaat secara optimal yang tertuang dalam surat kesepakatan bersama; f. temu teknologi, pertemuan antar pelaku utama dan pelaku usaha dengan ahli teknologi untuk mendiskusikan dan menerapkannya pada kegiatan pembangunan perikanan;

g. mimbar sarasehan, kegiatan pertemuan sebagai forum konsultasi antara gabungan kelompok pelaku utama dan usaha perikanan atau asosiasi kelompok perikanan dengan pihak pemerintah yang diselenggarakan secara berkesinambungan untuk membicarakan, memusyawarahkan dan menyepakati pemecahan berbagai permasalahan pembangunan kelautan dan perikanan; h. temu pakar penyuluhan, pertemuan antara para ahli (pakar) dibidang penyuluhan atau bidang perikanan dengan pelaku utama dan pelaku usaha serta Penyuluh Perikanan yang membahas permasalahan penyuluhan atau perikanan dan perlu segera mendapatkan pemecahan masalah; i. temu Komunikasi Informasi dan Praktek Pemecahan Masalah (KIPRAH), pertemuan antara penyuluh bersama peneliti/ widyaiswara/instruktur/dosen/praktisi dengan pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam mengembangkan usaha perikanan. Pemecahan masalah dilakukan secara partisipatif dalam bentuk praktek langsung di lahan usaha perikanan; j. jambore penyuluhan perikanan, pertemuan para penyuluh perikanan yang dilakukan pada suatu tempat terbuka untuk melakukan dialog, tukar-menukar informasi, pentas budaya dan teknologi, guna menggali masalah-masalah penyuluhan perikanan dan merumuskan tindak lanjut pemecahannya; k. lomba, suatu kegiatan dengan aturan serta waktu yang ditentukan untuk menumbuhkan kreativitas antar peserta untuk mencapai prestasi yang diinginkan secara maksimal; l. lokakarya, suatu acara dimana beberapa orang berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya; dan m. temu profesi, pertemuan antar penyuluh perikanan yang ditujukan untuk peningkatan profesionalisme dan kepemimpinan penyuluh perikanan dalam manajemen penyuluhan. (3) Metode penyuluhan perikanan untuk mengembangkan kepemimpinan dan partisipatif pelaku utama dan pelaku usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui: a. rembug desa, pertemuan anggota dan/atau pengurus organisasi pelaku utama dan pelaku usaha tingkat desa untuk mendiskusikan dan mencari kesepakatan dalam pelaksanaan program dan rencana kerja serta pemecahan masalah yang dihadapi untuk kemudian dilaksanakan oleh mereka sendiri beserta kelompoknya;

b. rembug kecamatan, pertemuan anggota dan/atau pengurus organisasi pelaku utama dan pelaku usaha tingkat kecamatan untuk mendiskusikan dan mencari kesepakatan dalam pelaksanaan program dan rencana kerja serta pemecahan masalah yang dihadapi untuk kemudian dilaksanakan oleh mereka sendiri beserta kelompoknya; c. rembug kabupaten/kota, pertemuan anggota dan/atau pengurus organisasi pelaku utama dan pelaku usaha tingkat kabupaten/kota untuk mendiskusikan dan mencari kesepakatan dalam pelaksanaan program dan rencana kerja, dan menilai/mengevaluasi pelaksanaan program dan rencana kerja periode yang lalu, serta menyusun kepengurusan tingkat kabupaten/kota; d. rembug provinsi, pertemuan anggota dan/atau pengurus organisasi pelaku utama dan pelaku usaha tingkat provinsi untuk mendiskusikan dan mencari kesepakatan dalam pelaksanaan program dan rencana kerja, dan menilai/mengevaluasi pelaksanaan program dan rencana kerja periode yang lalu, serta menyusun kepengurusan tingkat provinsi serat membahas masalah umum pembangunan perikanan tingkat provinsi; dan e. rembug nasional, pertemuan konsultasi secara berkala dan berkesinambungan yang melibatkan anggota dan/atau pengurus organisasi pelaku utama dan pelaku usaha tingkat nasional dengan pejabat pemerintah lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam pelaksanaan program dan rencana kerja, menilai/mengevaluasi pelaksanaan program dan rencana kerja periode yang lalu, serta menyusun kepengurusan tingkat nasional serat membahas masalah umum pembangunan perikanan tingkat nasional. (4) Metode penyuluhan perikanan untuk mengembangkan dan menguatkan kelembagaan/manajemen kelompok serta modal sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui: a. sarasehan, forum konsultasi antara pelaku utama dan/atau pelaku usaha dengan pihak pemerintah secara periodik dan berkesinambungan untuk musyawarah dan mufakat dalam pengembangan usaha pelaku utama dan/atau pelaku usaha serta pelaksanaan program pembangunan perikanan; b. diskusi/dialog, tukar pikiran antara peserta diskusi untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat mengenai suatu masalah dan pemecahannya; c. seminar, merupakan suatu pertemuan untuk membahas suatu masalah dibawah pimpinan ketua sidang dengan menampilkan

satu atau beberapa pembicara dengan makalah atau kertas kerja masing-masing serta biasanya diadakan untuk membahas suatu masalah secara ilmiah; d. workshop/lokakarya, sebuah pertemuan ilmiah yang melibatkan beberapa orang berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya; dan e. pelatihan, suatu proses perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan manajerial dalam rangka mencapai kemampuan, waktu, dan materi tertentu untuk mencapai tujuan organisasi. (5) Metode penyuluhan perikanan untuk mengembangkan kemampuan teknis dan aneka usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui: a. kunjungan rumah/tempat usaha, kunjungan terencana oleh penyuluh kerumah atau tempat usaha pelaku utama dan pelaku usaha; b. ceramah, media penyampaian informasi secara lisan kepada pelaku utama, pelaku usaha dan atau tokoh masyarakat dalam suatu pertemuan; c. pelatihan, suatu proses perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan teknis dalam rangka mencapai kemampuan, waktu, dan materi tertentu untuk mencapai tujuan organisasi. d. magang, proses belajar mengajar antar pelaku utama dengan bekerja ditempat usaha perikanan pelaku utama yang berhasil dan/atau pada lembaga teknis pemerintah, swasta; e. studi banding, suatu kajian ilmiah dengan mencari imbangan dari kasus yang sama atau serupa ditempat lain; f. widyawisata, perjalanan keluar dalam rangka studi secara berombongan dan dalam rangka menambah ilmu pengetahuan; g. demonstrasi, peragaan suatu teknologi (bahan, alat atau cara) dan/atau hasil penerapannya secara nyata dilakukan oleh pemandu kepada pelaku utama dan pelaku usaha; h. sekolah lapang, sekolah yang diselenggarakan diluar ruangan dengan dipandu pengajar/pemandu untuk memenuhi suatu kemampuan materi teknologi tertentu dengan waktu yang tidak ditentukan; dan i. gelar teknologi perikanan merupakan suatu kegiatan untuk memperagakan suatu teknologi perikanan unggul hasil penelitian dan pengkajian yang sudah matang di lahan usaha pelaku utama dan/atau pelaku usaha dan dilaksanakan oleh kelompok perikanan atau anggotanya, dengan bimbingan petugas teknis.

(6) Metode penyuluhan perikanan dengan menyebarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui: a. kampanye, suatu proses kegiatan komunikasi individu atau kelompok yang dilakukan secara terlembaga dan bertujuan untuk menciptakan suatu efek atau dampak tertentu; b. pameran, usaha untuk memperlihatkan atau mempertunjukkan model, contoh, barang, grafik, gambar, poster, benda hidup dan sebagainya secara sistematik pada suatu tempat tertentu; c. dialog interaktif, karya tulis yang disajikan dalam bentuk percakapan antara dua tokoh atau lebih dan bersifat saling melakukan interaksi; d. siaran radio/televisi, penyiaran acara melalui radio atau televisi; e. cyber extension, dan/atau interaksi melalui internet; f. pemutaran film/video, penyuluhan dengan menggunakan alat film/ video yang bersifat visual dan masal, serta menggambarkan proses suatu kegiatan; g. penyebaran brosur/folder/leaflet dan majalah, merupakan penyebaran yang dibagikan kepada masyarakat pada saat-saat tertentu; dan h. pemasangan poster/spanduk, merupakan penyebaran menggunakan gambar dan kata-kata yang dicetak dan dipasang pada tempat-tempat yang sering dilalui orang atau yang sering digunakan sebagai tempat orang berkumpul di luar ruangan.

(1) Metode penyuluhan perikanan berdasarkan jumlah sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi: a. perorangan; b. kelompok; dan c. massal. (2) Jumlah sasaran perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara: a. kunjungan rumah/lokasi usaha; b. surat menyurat; dan c. hubungan telepon. (3) Jumlah sasaran kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara: a. diskusi;

b. karyawisata; c. kursus; d. pertemuan kelompok; dan e. temu karya. (4) Jumlah sasaran massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara: a. sosialisasi; b. kampanye; c. pemasangan poster/spanduk; d. siaran radio; e. siaran televisi; dan f. temu wicara.

(1) Metode penyuluhan perikanan berdasarkan media yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi: a. media terdengar; b. media cetak; dan c. media tertayang. (2) Media terdengar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan dengan cara: a. tatap muka; b. lewat telepon; c. jingle/Iklan layanan masyarakat; dan d. siaran radio. (3) Media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan dalam bentuk gambar dan/atau tulisan tercetak, seperti: a. gambar; b. foto; c. selebaran; d. brosur; e. poster; f. leaflet; g. booklet;

h. folder; i. baliho; j. koran; k. tabloid; dan/atau l. majalah. (4) Media tertayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan dalam bentuk gambar dan/atau tulisan tercetak, seperti: a. bahan tayang; b. film/video; c. siaran televisi. d. sound slide; e. klip/serial foto; f. jingle/Iklan layanan masyarakat; g. blog; h. cyber extension; dan i. multimedia massage service.

(1) Metode penyuluhan perikanan berdasarkan teknik komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi: a. komunikasi langsung; dan b. komunikasi tidak langsung. (2) Komunikasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan metode penyuluhan yang dilakukan melalui percakapan tatap muka atau melalui media tertentu yang memungkinkan penyuluh dapat berkomunikasi secara langsung untuk memperoleh respon dari sasarannya dalam waktu yang relatif singkat. (3) Komunikasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui: a. telepon; b. diskusi; c. dialog; d. cyber-net; (4) Komunikasi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan metode penyuluhan yang dilakukan melalui perantara orang lain, melalui surat atau melalui media lain yang tidak

memungkinkan penyuluh untuk dapat menerima respon dari sasaran dalam waktu yang relatif singkat. (5) Komunikasi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan melalui: a. pemasangan poster; b. penyebaran brosur/leaflet/booklet/folder/majalah; c. siaran radio; d. tayangan televisi; e. pemutaran slide; f. pemutaran film; g. pertunjukan seni budaya masyarakat.

Metode penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipilih berdasarkan pertimbangan: a. tujuan kegiatan penyuluhan yang akan dicapai, meliputi:

1. menjadikan pelaku utama dan pelaku usaha dari tidak tahu menjadi tahu;

2. menjadikan pelaku utama dan pelaku usaha dari tidak mau menjadi mau;

3. menjadikan pelaku utama dan pelaku usaha dari tidak bisa menjadi bisa; dan 4) menjadikan pelaku utama dan pelaku usaha dari tidak cakap menjadi cakap. b. karakteristik sasaran meliputi tingkat adopsi sasaran dalam menerima/memahami sesuatu yang baru diketahui atau belum diketahui atau belum lama diketahui; c. karakteristik penyuluh:

4. kemampuan adaptasi terhadap sasaran penyuluhan;

5. kemampuan menciptakan iklim belajar diantara sesama anggota pelaku utama;

6. tanggungjawab, pengabdian dan idealisme untuk bekerja;

7. kemampuan analisis masalah dan kepekaan terhadap perasaan orang lain;

8. kemampuan meyakinkan dan memperlakukan orang lain;

9. kemampuan menyadari bahwa segala sesuatu perubahan akan berdampak positif atau negatif terhadap pelaku utama;

10. pengalaman kerja, tingkat pendidikan dan jabatan fungsionalnya;

11. penguasaan terhadap berbagai metoda penyuluhan; dan 9) ketersediaan sarana/prasarana penyuluhan. d. karakteristik daerah/wilayah:

12. agroklimat;

13. topografi;

14. potensi sumber daya alam;

15. aksesibilitas; dan 5) infrastruktur. e. materi penyuluhan harus bersifat:

16. mengingatkan/menggugah hati;

17. promosi/menarik;

18. keterampilan; dan 4) membangkitkan keyakinan/mendorong pengambilan keputusan. f. sarana dan biaya yang tersedia:

19. sarana kegiatan penyuluhan;

20. sarana/fasilitas penyuluh; dan 3) pembiayaan penyuluhan. g. kebijakan pemerintah yaitu tersedia/tidaknya anggaran penyuluhan, kelembagaan penyuluhan, kuantitas penyuluh, programa penyuluhan. h. faktor sosial ekonomi sasaran, antara lain:

21. demografi;

22. tingkat pendapatan masyarakat;

23. mata pencaharian;

24. status sosial;

25. budaya; dan 6) tingkat pendidikan dan pengetahuan.

Metode penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan dengan langkah-langkah: a. identifikasi dan analisis data dari sasaran, penyuluh dan perlengkapannya, keadaan daerah/wilayah dan kebijakan pembangunan; b. MENETAPKAN alternatif metode penyuluhan perikanan, dapat satu jenis atau lebih beberapa metode.

(1) Materi penyuluhan perikanan ditujukan untuk menyediakan bahan penyuluhan perikanan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan sasaran penyuluhan perikanan. (2) Materi penyuluhan perikanan harus memenuhi prinsip: a. telah terbukti kebenarannya baik melalui analisis oleh para ahli maupun telah teruji; b. untuk teknologi tertentu harus mendapat rekomendasi dari lembaga Pemerintah; c. mempunyai manfaat yang besar bagi pelaku utama, pelaku usaha dan sasaran antara; d. disusun secara sistematis dan sederhana agar mudah dipahami oleh pelaku utama, pelaku usaha dan sasaran antara; e. bersifat praktis supaya dapat diterapkan oleh pelaku utama, pelaku usaha dan sasaran antara; dan f. merupakan teknologi yang dianjurkan disesuaikan kondisi setempat, pembiayaan dan sarana prasarana yang tersedia. (3) Materi penyuluhan selain harus memenuhi prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus disesuaikan dengan kebijakan dan program Pemerintah, pemerintah daerah serta menunjang kegiatan peningkatan produktivitas dan usaha di bidang perikanan.

(1) Substansi materi penyuluhan perikanan berupa materi kegiatan pengelolaan/bidang perikanan. (2) Substansi materi penyuluhan perikanan berupa kegiatan pengelolaan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan: a. perikanan budidaya; b. perikanan tangkap; c. pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; d. konservasi; dan e. garam. (3) Materi penyuluhan terkait perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain: a. pembenihan; b. pembesaran; c. hama dan penyakit; d. kualitas air; e. pakan; f. sarana dan prasarana; g. pasca panen; h. pemasaran; i. analisa usaha. j. ikan hias; k. obat ikan; dan l. pemetaan lahan. (4) Materi penyuluhan terkait perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain: a. bahan dan alat penangkapan ikan; b. metode penangkapan ikan; c. pembongkaran ikan; d. sumber daya ikan;

e. kapal penangkapan ikan; f. daerah penangkapan ikan; g. perizinan; h. pengembangan usaha penangkapan ikan; i. pasca panen; j. pemasaran; dan k. analisa usaha. (5) Materi penyuluhan terkait pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain: a. penanganan hasil perikanan; b. teknologi pengolahan hasil perikanan; c. usaha dan investasi; d. mutu hasil perikanan; e. pemasaran produk hasil perikanan; f. analisa usaha; g. pengemasan; h. labelling; dan i. branding. (6) Materi penyuluhan terkait konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, antara lain: a. konservasi kawasan; b. jenis ikan langka; c. habitat mangrove; d. habitat terumbu karang; e. habitat padang lamun; dan f. mitigasi. (7) Materi penyuluhan terkait garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, antara lain: a. teknologi pengolahan garam; b. pemilihan kualitas garam; c. teknologi filter; d. pemasaran; dan e. analisa usaha garam.

(1) Unsur materi penyuluhan perikanan, meliputi: a. pengembangan sumber daya manusia; b. peningkatan modal sosial budaya; c. ilmu pengetahuan dan teknologi; d. informasi; e. ekonomi; f. manajemen; g. hukum; dan/atau h. pelestarian lingkungan. (2) Materi tentang pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi peningkatan semangat, wawasan, kecerdasan, keterampilan serta ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan dan membentuk kepribadian yang mandiri. (3) Materi tentang peningkatan modal sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk mengembangkan kondisi sosial dan kesadaran kultural dengan memperhatikan adat dan budaya setempat sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perikanan melalui pembentukan kelompok, gabungan kelompok/asosiasi, manajemen, kepemimpinan, akses modal dan akses informasi. (4) Materi tentang ilmu pengetahun dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkaitan dengan upaya peningkatan produktivitas, efisiensi dan efektivitas usaha bidang perikanan dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan kearifan lokal. (5) Materi tentang informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pengetahuan yang didapatkan dari proses pembelajaran, pengalaman atau instruksi, kebijakan, inovasi, teknologi, akses modal, akses pasar, dan informasi lain yang dapat meningkatkan kapasitas pelaku utama, pelaku usaha dan kelompok sasaran antara. (6) Materi tentang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya perikanan yang meliputi antara lain modal, sarana produksi, akses potensi sumber daya, peluang usaha, ekonomi kreatif, akses pasar, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(7) Materi tentang manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f antara lain untuk meningkatkan kemampuan mengelola usaha menuju kemandirian masyarakat. (8) Materi tentang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g antara lain memberikan informasi tentang peraturan perundang- undangan sehingga masyarakat menyadari hak dan kewajibannya khususnya yang berkaitan dengan bidang perikanan. (9) Materi tentang pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berkaitan dengan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya kelestarian sumber daya perikanan sebagai sistem penyangga kehidupan bagi kesejahteraan masyarakat.

(1) Materi penyuluhan perikanan dalam bentuk teknologi tertentu merupakan materi yang berisi tentang teknologi yang diperkirakan dapat merusak lingkungan hidup, menggangu kesehatan dan ketenteraman masyarakat, serta dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku utama, pelaku usaha dan masyarakat. (2) Materi penyuluhan perikanan dalam bentuk teknologi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi kegiatan eksplorasi, pemanfaatan invasive alien species, mikroba, materi genetik impor, hasil rekayasa genetik, dan biodiversiti lainnya yang belum pernah dimanfaatkan serta penerapan teknologi pengendalian hama penyakit. (3) Materi penyuluhan perikanan dalam bentuk teknologi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat rekomendasi dari lembaga yang bertanggung jawab atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pemilihan materi penyuluhan perikanan didasarkan pada beberapa faktor, yaitu: a. keadaan wilayah sasaran; b. kebijakan dan program pemerintah;

c. keadaan sosial ekonomi dan budaya; d. keadaan perilaku, pendidikan, pengetahuan dan keterampilan sasaran; dan e. kebutuhan sasaran dan dapat memecahkan permasalahan sasaran.

Materi penyuluhan perikanan disusun oleh institusi penyelenggara penyuluhan perikanan, penyuluh perikanan, dan/atau pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan dan kepentingan pelaku utama, pelaku usaha dan sasaran antara.

Penyuluh perikanan dalam menyampaikan materi penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat memilih dan MENETAPKAN materi penyuluhan yang paling tepat untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada kelompok sasaran penyuluhan sesuai dengan programa penyuluhan yang telah disahkan dan rencana kerja tahunan yang telah disusun.

Dalam hal terdapat metode dan materi penyuluhan perikanan baru selain yang telah diatur dalam peraturan menteri ini akan diatur lebih lanjut.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2014 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, SHARIF C SUTARDJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN