Peraturan Badan Nomor pk-05 Tahun 2014 tentang BASARNAS SPECIAL GROUP (BSG)

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pencarian dan Pertolongan (Search and Rescue) atau disingkat SAR adalah usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatakan jiwa manusia yang hilang atau dihakawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelarayan dan/atau penerbangan, atau bencana atau musibah lainnya.
2. Pendidikan dan Pelatihan BSG yang selanjutnya disebut Diklat BSG adalah diklat teknis SAR yang wajib diikuti oleh calon personil BSG.
3. Tenaga pencari dan penolong yang selanjutnya disebut rescuer adalah Pegawai Negeri Badan SAR Nasional yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional yang bertugas melaksanakan siaga SAR, operasi SAR, latihan SAR, serta selalu meningkatkan keterampilan SAR, memelihara peralatan SAR dan membina kebugaran fisik.
4. Badan SAR Nasional Special Group yang selanjutnya disingkat BSG adalah sekelompok rescuer yang terpilih melalui seleksi dari berbagai unit kerja di lingkungan Badan SAR Nasional yang dididik dan dilatih agar memiliki kemampuan khusus di bidang pencarian dan pertolongan.
5. Kepala Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala yang bertanggung jawab di didang pencarian dan pertolongan.
6. Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut Basarnas adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan. www.djpp.kemenkumham.go.id

BSG dibentuk untuk membantu dan mempercepat penyelenggaraan operasi SAR pada musibah penerbangan, pelayaran, bencana dan musibah lainnya yang berskala nasional, atau memiliki tingkat kesulitan tinggi yang tidak dapat ditangani sendiri oleh Kantor SAR.

Kepala Badan mempunyai kewenangan membentuk BSG.

Pembentukan BSG dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. Proses seleksi; dan b. Diklat BSG.

Proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan proses pemilihan calon personil BSG dengan memperhatikan kriteria yang meliputi: a. seleksi administrasi; b. tes psikologi; c. tes kesehatan fisik; d. tes kesehatan jiwa; dan e. tes kesamaptaan.

(1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan seleksi bagi para calon personil BSG yang memenuhi persyaratan administrasi. (2) Persyaratan admistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. bertatus sebagai PNS Basarnas; b. diutamakan belum menikah/belum pernah menikah; c. pemangku jabatan sebagai rescuer; d. usia minimal 25 tahun dan maksimal 30 tahun; dan e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah yang ditunjuk. www.djpp.kemenkumham.go.id

Tes psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan tes yang diberikan kepada calon personil BSG untuk menilai fungsi kognitif dan emosi seorang calon personil BSG.

Tes Kesehatan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan tes untuk menilai kesehatan dan fisik seorang calon personil BSG.

Tes Kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan tes untuk menilai kejiwaan seorang calon personil BSG.

Tes Kesamaptaan jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan tes untuk menilai kemampuan dan ketahanan fisik seorang calon personil BSG.

(1) Kriteria kelulusan seorang calon personil BSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh tim seleksi. (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pejabat Basarnas dan/atau pejabat lain di luar Basarnas yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

(1) Diklat BSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Diklat yang wajib diikuti oleh seluruh calon personil BSG yang lulus dalam seleksi administrasi, tes psikologis, tes kesehatan fisik, tes kesehatan jiwa, dan tes kesamaptaan. (2) Diklat BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dasar-dasar dan pengetahuan di bidang: a. Medical First Responder (MFR); b. High Angle Rescue Technique (HART); c. Jungle Rescue; d. W0.ater Rescue; e. Heli Rescue; f. Collapsed Structure Search and Rescue (CSSR); dan g. Terjun Payung. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Materi Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh unit pembina Diklat.

(1) Calon personil BSG yang dinyatakan lulus Diklat BSG, diangkat menjadi personil BSG. (2) Pengangkatan personil BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan. (3) Personil BSG ditugaskan dan ditempatkan pada Kantor Pusat Basarnas.

(1) PNS Basarnas yang diangkat sebagai personil BSG dan ditugaskan pada Kantor Pusat Basarnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) mendapatkan surat perintah penugasan dari pejabat berwenang yang membidangi kepegawaian untuk jangka waktu penugasan selama 3 (tiga) tahun. (2) Penugasan PNS Basarnas sebagai personil BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun.

Status PNS Basarnas yang diangkat sebagai personil BSG tetap melekat pada unit kerja asalnya.

Organisasi BSG terdiri atas: a. Komandan Kompi BSG; b. Komandan Pleton; dan c. Personil.

BSG mempunyai tugas: a. melakukan siaga SAR; b. melaksanakan atau membantu pelaksanaan operasi SAR sesuai dengan perintah Kepala Badan; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. memelihara dan merawat peralatan SAR; d. melaksanakan kegiatan latihan; dan e. menjaga kebugaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 BSG menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan siaga SAR; b. pelaksanaan atau pemberian bantuan teknis dalam operasi SAR; c. peningkatan kemampuan personil BSG; d. pengoperasian peralatan SAR; e. pengoperasian peralatan komunikasi SAR; dan f. pemeliharaan dan penyiapan peralatan SAR.

(1) Personil BSG dikelompokkan dalam tim yang memiliki kemampuan di bidang: a. Underwater Rescue; b. Urban SAR; dan c. Aviation Rescue. (2) Setiap tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Komandan Pleton yang dipilih dari personil berdasarkan kemampuan dan kepangkatan. (3) Para Komandan Pleton, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Komandan Kompi BSG.

Pengelompokan personil BSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi yang dilakukan oleh Pembina BSG sesuai dengan kemampuan personil BSG.

Pengelompokan personil BSG dan pengangkatan Komandan Pleton serta Komandan Kompi BSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pembina.

Setiap personil BSG wajib memiliki kemampuan di bidang: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Manajemen operasi SAR dan SAR planner; b. Medical First Responder; c. Komunikasi SAR; dan d. Administrasi dan kehumasan operasi SAR.

(1) Personil BSG yang tergabung dalam Tim Underwater Rescue sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a wajib memiliki kemampuan khusus di bidang: a. Water Rescue; dan b. Underwater Rescue. (2) Personil BSG yang tergabung Tim Urban SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b wajib memiliki kemampuan khusus di bidang: a. CSSR; b. High Angle Rescue Tehnique (HART); c. Hazardous Material (hazmat) dan fire rescue; dan d. Confined space rescue; (3) Personil BSG yang tergabung dalam Tim Aviation Rescue sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c wajib memiliki kemampuan khusus di bidang: a. Jungle Rescue; b. High Angle Rescue Tehnique (HART); c. hazmat dan fire rescue; d. Confined space ; dan e. Road accident rescue.

Selain mendapatkan hak sebagai Pegawai Negeri, personil BSG selama masa penugasan berhak mendapatkan: a. mess/tempat tinggal; b. jaminan kesehatan; c. permakanan; d. alat dan perlengkapan diri; www.djpp.kemenkumham.go.id

e. pakaian dinas dan pakaian lapangan; f. honorarium/ insentif yang sah; dan g. hak-hak lain yang jenisnya akan ditentukan lebih lanjut oleh Pembina BSG.

Selain melaksanakan kewajiban sebagai Pegawai Negeri, personil BSG mempunyai kewajiban: a. mengikuti program pembinaan BSG; b. melaksanakan operasi SAR; c. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan peralatan SAR dan komunikasi; d. melaksanakan kegiatan dan latihan; e. memelihara dan menjaga kebugaran diri; dan f. kewajiban lain yang akan ditentukan lebih lanjut oleh Pembina BSG.

Pelaksanaan operasi SAR atau pemberian bantuan operasi SAR oleh BSG, dilakukan sesuai perintah Kepala Badan melalui Deputi Bidang Operasi SAR.

Dalam melaksanakan operasi SAR atau pemberian bantuan operasi SAR, BSG berada di bawah kendali SAR Mision Coordinator (SMC).

Dalam hal melaksanakan operasi SAR atau pemberian bantuan operasi SAR, personil BSG didukung dengan kendaraan operasional, peralatan SAR dan peralatan komunikasi sesuai dengan jenis musibah dan bencana yang terjadi.

(1) Personil BSG dibina oleh Pembina BSG yang merupakan unit kerja non struktural. (2) Pembina personil BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan. (3) Pembina BSG berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pembina BSG terdiri atas: a. Pengarah; dan b. Pelaksana. (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Ketua; b. Wakil Ketua; c. Seksi Operasi dan Latihan SAR; d. Seksi Logistik dan Peralatan SAR; e. Seksi Komunikasi SAR; f. Seksi Umum; g. Seksi Medis; dan h. Sekretariat. (3) Struktur organisasi Pembina BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

(1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memberikan arahan dan petunjuk kepada Pelaksana dalam melaksanakan tugas pembinaannya. (2) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan program kerja serta mengarahkan personil BSG. (3) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Ketua dalam merencanakan dan menyusun program kerja serta pengerahan personil BSG. (4) Seksi Operasi dan Latihan SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c mempunyai tugas menyiapkan personil BSG dalam pelaksanaan operasi SAR atau bantuan operasi SAR sesuai dengan jenis musibah dan bencana yang terjadi. (5) Seksi Logistik dan Peralatan SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d mempunyai tugas mengoordinir BSG dalam pemeliharaan dan penyiapan peralatan (sarana dan prasarana) dan logistik SAR yang diperlukan dalam pelaksanaan operasi SAR atau bantuan operasi SAR sesuai dengan jenis musibah dan bencana yang terjadi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(6) Seksi Komunikasi SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e mempunyai tugas mengoordinir BSG dalam pemeliharaan dan penyiapan peralatan komunikasi SAR yang dipergunakan dalam pelaksanaan operasi SAR atau bantuan operasi SAR. (7) Seksi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf f mempunyai tugas melakukan administrasi di bidang keuangan, kepegawaian, dan kerumahtanggaan BSG. (8) Seksi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf g mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan kesehatan personil BSG. (9) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf h mempunyai tugas melakukan hal-hal yang berkaitan dengan urusan administratif.

(1) Dalam hal melaksanakan pembinaan personil BSG, Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) wajib menyusun program pembinaan BSG selama 1 (satu) tahun kedepan, yang mencakup pembinaan fisik, keterampilan, dan pengetahuan dan/atau wawasan bagi personil BSG. (2) Progaram pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Dalam hal melaksanakan tugasnya Komandan Kompi BSG, Komandan Pleton BSG dan Pembina BSG wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pembina BSG sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Komandan Kompi dan Komandan Pleton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dan huruf b serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Komandan Kompi dan Komandan Pleton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dan huruf b serta Pelaksana sebagaimana dimaksud www.djpp.kemenkumham.go.id

dalam Pasal 30 ayat (2) wajib melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Komandan Kompi dan Komandan Pleton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dan huruf b serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Komandan Kompi dan Komandan Pleton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dan huruf b serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh Komandan Kompi dan Komandan Pleton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dan huruf b, serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut, dan untuk memberi petunjuk kepada bawahan.

Dalam hal penyampaian laporan kepada atasan, tembusan disampaikan kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Untuk melaksanakan pembinaan dan bimbingan kepada personil BSG, wajib mengadakan rapat secara berkala.

Dalam hal melaksanakan operasi SAR atau bantuan operasi SAR, personil BSG dapat diasuransi melalui asuransi jiwa.

Biaya yang diperlukan untuk pembentukan dan pembinaan serta kebutuhan operasional personil BSG dan Tim Pembina BSG, dianggarkan pada DIPA Basarnas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2014 KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

MUHAMMAD ALFAN BAHARUDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id