Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Gratifikasi adalah penerimaan dan/atau pemberian dalam arti luas, yakni meliputi uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, pengobatan cuma-cuma, tiket perjalanan, perjalanan wisata, hiburan, fasilitas penginapan, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun yang diterima di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

2. Pengendalian Gratifikasi merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan Gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan Gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Tidak Tetap yang bekerja atau diperbantukan di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.

4. Keluarga adalah keluarga inti yang terdiri dari istri/suami, dan anak dari pegawai atau orang yang menjadi tanggungan pegawai.

5. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit pelaksana pengendalian Gratifikasi.

6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut sebagai KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

7. Pelapor adalah Pegawai yang menyampaikan laporan atas penerimaan dan penolakan Gratifikasi.

8. Pimpinan Unit Kerja adalah eselon I dan eselon II yang ada di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.

9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ekonomi Kreatif INDONESIA.

10. Inspektorat adalah Inspektorat pada Badan Ekonomi Kreatif INDONESIA.

11. Inspektur adalah Inspektur pada Badan Ekonomi Kreatif INDONESIA.

Pengendalian Gratifikasi dimaksudkan untuk memberikan panduan dalam rangka memahami, mengendalikan, dan mengelola Gratifikasi di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.

Pengendalian Gratifikasi bertujuan: a. membangun integritas Pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; b. penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif; dan c. meningkatkan kesadaran pegawai untuk melaporkan Gratifikasi.

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif meliputi:

a. Gratifikasi; b. Unit Pengendalian Gratifikasi; c. mekanisme pelaporan gratifikasi; dan d. perlindungan, penghargaan, dan sanksi.

Gratifikasi meliputi: a. Gratifikasi yang wajib dilaporkan; dan b. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai yang berhubungan dengan jabatannya dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dalam tugas kedinasan atau tugas luar kedinasan.

(1) Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas: a. terkait dengan tugas kedinasan; dan b. tidak terkait dengan kedinasan. (2) Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan yang terkait dengan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. biaya perjalanan dinas, honorarium, dan fasilitas dalam rangka pelaksanaan tugas yang diberikan oleh penyelenggara kegiatan yang bersumber dari anggaran dan sesuai dengan standar biaya yang berlaku; b. hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dari minuman yang sesuai dengan kepatutan dan kewajaran; dan c. biaya perjalanan dinas, honorarium, fasilitas, seminar kit, sertifikat, plakat/cinderamata yang diberikan oleh

penyelenggara kegiatan seminar dan sejenisnya, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan. (3) Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan yang tidak terkait dengan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait dengan kedinasan; b. prestasi akademis atau non-akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetesi dengan biaya sendiri) dan tidak terkait dengan kedinasan; c. keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum dan tidak terkait dengan kedinasan; d. kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan fungsi pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan tidak melanggar benturan kepentingan dan kode etik Pegawai; e. pemberian karena hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penerima Gratifikasi; f. pemberian karena hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempuunyai benturan kepentingan dengan penerima Gratifikasi; g. pemberian yang berasal dari pihak lain sebagai hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi, dengan nilai keseluruhan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari masing-masing pemberi pada setiap kegiatan atau peristiwa tersebut dan bukan pihak yang mempunyai benturan kepentingan dengan pihak penerima Gratifikasi; dan

h. pemberian dari pihak lain terkait dengan musibah dan bencana, dan bukan dari pihak yang mempunyai benturan kepentingan dengan penerima Gratifikasi.

(1) Dalam rangka menunjang efektifitas pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif dibentuk UPG sebagai unit pelayanan dan informasi (help desk) pengendalian Gratifikasi. (2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di unit kerja eselon II di lingkungan Badan Ekenomi Kreatif.

(1) UPG terdiri atas: a. UPG; dan b. UPG Unit Kerja. (2) Organisasi UPG Badan Ekonomi Kreatif terdiri dari: a. Pembina; b. Pengarah; c. Ketua; d. Sekretaris; dan e. Anggota. (3) Ketua UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dijabat oleh Inspektur. (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dijabat oleh Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan Komunikasi Publik.

(5) Anggota UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional tertentu. (6) Susunan organisasi dan tugas UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan. (7) UPG Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPG pada setiap unit eselon I di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.

UPG di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : a. memberikan informasi dan data terkait perkembangan sistem pengendalian Gratifikasi sebagai management tools bagi pimpinan instansi; b. menerima laporan adanya Gratifikasi dan melakukan pencatatan kelengkapan laporan Gratifikasi; c. meminta keterangan kepada pelapor dalam hal diperlukan; d. menentukan dan memberikan rekomendasi atas penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait kedinasan; e. menyampaikan rekapitulasi laporan semesteran pengendalian Gratifikasi masing-masing unit bersangkutan dengan melampirkan data/berkas yang terkait secara berjenjang kepada KPK paling lambat tanggal 15 Juli untuk penyampaian Laporan Semester I dan tanggal 15 Januari tahun berikutnya untuk penyampaian Laporan Semester II; f. menindaklanjuti rekomendasi dari KPK dalam hal penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi; g. memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan Gratifikasi yang diberikan oleh KPK; h. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada KPK dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Kepala Badan ini oleh Pegawai di lingkungan kerja berkenaan;

i. berkoordinasi dengan UPG unit kerja terkait secara berjenjang untuk melakukan sosialisasi/internalisasi atas ketentuan Gratifikasi dan penerapan pengendalian Gratifikasi; j. berkoordinasi dengan UPG unit kerja terkait secara berjenjang untuk memantau tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan Gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik negara atau pelapor/penerima Gratifikasi; k. berkoordinasi dengan UPG unit kerja terkait secara berjenjang untuk melakukan monitoring dan evaluasi penerapan ketentuan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif; dan l. melakukan koordinasi, dan konsultasi dengan KPK dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi.

(1) Penyampaian laporan penerimaan Gratifikasi oleh Pelapor dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Pelapor menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK melalui UPG unit kerja tempat Pelapor bekerja, baik secara manual atau melalui media elektronik dengan mengisi formulir laporan Gratifikasi paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Gratifikasi oleh Pelapor; dan b. dalam hal penyampaian laporan penerimaan Gratifikasi oleh Pelapor telah melebihi waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Gratifikasi secara langsung kepada KPK. (2) Dalam hal Pelapor menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi melalui UPG sebagaimana dimaksud ayat (1)

huruf a, laporan penerimaan Gratifikasi paling sedikit memuat: a. nama dan alamat lengkap Pelapor dan pemberi Gratifikasi; b. jabatan Pelapor Gratifikasi; c. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi; d. uraian jenis

Gratifikasi yang diterima dengan melampirkan bukti dalam bentuk sampel atau foto; e. nilai atau taksiran nilai Gratifikasi yang diterima; dan f. kronologis penerimaan Gratifikasi. (3) Laporan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dicatat dan dilakukan reviu oleh UPG pada unit kerja Pelapor. (4) Reviu yang dilakukan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. reviu atas kelengkapan data/berkas terkait pelaporan penerimaan Gratifikasi; dan b. reviu atas laporan penerimaan Gratifikasi. (5) Dalam hal diperlukan, UPG unit kerja Pelapor dapat meminta/konfirmasi terkait dengan laporan penerimaan Gratifikasi kepada Pelapor atas hasil reviu laporan penerimaan Gratifikasi dimaksud. (6) Dalam hal reviu atas laporan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan bahwa Gratifikasi yang diterima oleh Pelapor termasuk dalam kategori gratifikasi yang wajib dilaporkan, UPG pada unit kerja Pelapor menyampaikan laporan penerimaan Gartifikasi tersebut kepada KPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan penerimaan Gratifikasi diterima, dengan tembusan laporan kepada UPG diatasnya secara berjenjang dan UPG Koordinator. (7) Dalam hal pelapor menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi secara langsung kepada KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pelapor harus menyampaikan pemberitahuan pelaporan Gratifikasi dimaksud kepada UPG pada unit kerja Pelapor disertai dengan bukti copy/scan bukti pelapor/bukti tanda terima

pelaporan kepada KPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan penerimaan Gratifikasi disampaikan kepada KPK.

Ketentuan mengenai laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikecualikan bagi Gratifikasi yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana korupsi/atau yang sedang dalam proses hukum.

(1) Penerimaan Gratifikasi berupa barang mudah busuk atau rusak yang dikhawatirkan kadaluarsa dan sulit dikembalikan kepada pemberi Gratifikasi, dapat langsung disalurkan oleh UPG unit kerja Pelapor ke panti asuhan, panti jompo, atau tempat sosial lainnya. (2) Penyaluran atas penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh UPG unit kerja Pelapor kepada KPK disertai dengan penjelasan dan dokumentasi penyerahan, dengan tembusan laporan kepada UPG.

(1) Kewajiban penyerahan Gratifikasi yang berbentuk uang dan/atau barang melalui UPG pada unit kerja Pelapor atau secara langsung kepada KPK dilakukan setelah mendapat penetapan status kepemilikan Gratifikasi oleh Pimpinan KPK. (2) Dalam hal penetapan status Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi milik negara, Pelapor menyerahkan Gratifikasi tersebut kepada KPK dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk Gratifikasi berbentuk uang, Pelapor menyetor uang Gratifikasi dimaksud ke rekening KPK dan

menyampaikan bukti setor dimaksud kepada KPK dengan tembusan kepada UPG unit kerja Pelapor; dan b. untuk Gratifikasi berbentuk barang, Pelapor menyerahkan barang Gratifikasi dimaksud kepada KPK dan menyampaikan bukti tanda terima barang oleh KPK kepada UPG unit kerja Pelapor.

(1) Pegawai yang menolak penerimaan Gratifikasi wajib melaporkan penolakan Gratifikasi kepada: a. UPG unit kerja Pelapor; atau b. Secara langsung kepada KPK dengan tembusan UPG unit kerja Pelapor secara manual atau melalui media elektronik. (2) Laporan penolakan Gratifikasi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pelapor dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penolakan Gratifikasi dilakukan oleh Pelapor. (3) Laporan penolakan Gratifikasi kepada UPG unit kerja Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. nama dan alamat lengkap Pelapor dan pemberi Gratifikasi; b. jabatan Pelapor Gratifikasi; c. tempat dan waktu penolakan Gratifikasi; d. ukuran jenis Gratifikasi yang ditolak dan/atau nilai dan taksiran nilai Gratifikasi yang ditolak; dan e. kronologis penolakan Gratifikasi.

(1) Setiap Pelapor yang melaporkan Gratifikasi kepada KPK melalui UPG unit kerja Pelapor wajib dilindungi hak dan kewajibannya. (2) Tata cara perlindungan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghargaan dan pengenaan sanksi atas laporan Gratifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2017

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRIAWAN MUNAF

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA