Peraturan Badan Nomor 10 Tahun 2013 tentang UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON HAKIM KONSTITUSI

Dalam peraturan Komisi Yudiasial ini yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA tahun 1945.
3. PRESIDEN adalah kepala pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA tahun 1945.
4. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
5. Uji kelayakan dan kepatutan adalah rangkaian kegiatan untuk menilai kualitas dan kepribadian calon hakim konstitusi.
6. Panel ahli adalah perangkat yang dibentuk oleh Komisi Yudisial untuk menguji kelayakan dan kepatutan calon hakim konstitusi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung, DPR, dan atau PRESIDEN.
7. Sekretariat Panel Ahli adalah perangkat Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Panel Ahli.
8. Hari adalah hari kerja.

Uji Kelayakan dan kepatutan calon hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan, partisipatif, obyektif dan akuntabel.

Uji kelayakan dan kepatutan calon hakim konstitusi ditujukan untuk mendapatkan hakim konstitusi yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) MA, DPR, dan/atau PRESIDEN menyampaikan usulan nama-nama Calon Hakim Konstitusi kepada Panel Ahli masing-masing paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah hakim konstitusi yang dibutuhkan untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan. (2) Penyampaian nama-nama Calon Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan melampirkan salinan kelengkapan administrasi masing-masing nama calon hakim konstitusi. (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. surat pernyataan kesediaan untuk menjadi hakim konstitusi; b. daftar riwayat hidup; c. menyerahkan fotocopy ijazah doktor yang telah dilegalisasi dengan menunjukkan ijazah asli; d. menyerahkan tanda bukti penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ; e. Nomor pokok wajib pajak (NPWP); dan f. Surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi. (4) Penyampaian nama-nama Calon Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3), dilakukan paling lama 40 (empat puluh) hari setelah diterimanya surat permintaan pengisian kekosongan hakim konstitusi dari Mahkamah Konstitusi.

(1) Panel Ahli mengumumkan nama-nama Calon Hakim Konstitusi kepada masyarakat paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya surat penyampaian usulan nama-nama Calon Hakim Konstitusi dari MA, DPR, dan/atau PRESIDEN. (2) Masyarakat dapat memberikan masukan dan dukungan mengenai calon hakim konstitusi kepada Panel Ahli. (3) Masukan dan dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima Panel Ahli paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak nama-nama Calon Hakim Konstitusi diumumkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Uji kelayakan dan kepatutan Calon Hakim Konstitusi meliputi: a. Uji Kualitas; b. Uji Kepribadian; dan c. Wawancara terbuka. (2) Uji kelayakan dan kepatutan Calon Hakim Konstitusi dilakukan paling lama 40 (empat puluh) hari sejak pengumuman nama-nama Calon Hakim Konstitusi.

(1) Materi uji kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi: a. pemahaman terhadap Konstitusi dan ketatanegaraan; b. pemahaman terhadap prinsip-prinsip negara hukum, hak asasi manusia dan demokrasi; c. pemahaman terhadap kelembagaan Mahkamah Konstitusi antara lain tentang wewenang, hukum acara, dan kode etik; dan d. pengetahuan dan pemahaman terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. (2) Uji kualitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan cara: a. pembuatan karya tulis; b. penyelesaian kasus hukum mengenai konstitusi dan ketatanegaraan; dan c. penyelesaian kasus mengenai prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi.

(1) Dalam melaksanakan uji kualitas, Panel Ahli dapat membentuk Tim Teknis Uji Kualitas dengan tugas membuat soal dan menilai jawaban uji kualitas. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Susunan keanggotaan Tim Teknis Uji Kualitas ditetapkan oleh Rapat Pleno Panel Ahli.

(1) Uji kepribadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b untuk menilai karakter, sensitivitas, sikap, stabilitas emosi, responsibilitas dan sosiabilitas calon hakim konstitusi. (2) Uji kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan: a. penelusuran rekam jejak; b. Profile Assessment; dan c. pemeriksaan kesehatan.

(1) Penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mendapatkan: a. data pribadi yang meliputi identitas pribadi, riwayat pekerjaan dan kepangkatan, dan riwayat pendidikan; b. prestasi kerja; c. data keluarga yang meliputi istri/suami, anak, orang tua, menantu, dan keluarga dekat lainnya; d. kekayaan yang meliputi harta bergerak dan harta tidak bergerak; dan/atau e. perilaku di dalam dan luar kedinasan. (2) Penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penerimaan data dan informasi dari masyarakat dan investigasi tertutup. (3) Panel ahli dapat meminta data dan informasi rekam jejak calon hakim konstitusi kepada lembaga negara, instansi pemerintah, organisasi masyarakat, dan pihak lainnya. (4) Hasil penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) bersifat rahasia.

(1) Pelaksanaan Profile Assessment sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Konsultan Kepribadian. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Konsultan Kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Sekretariat Panel Ahli. (3) Hasil Profile Assessment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Konsultan Kepribadian kepada Panel Ahli dan bersifat rahasia.

(1) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan. (2) Tim Pemeriksa Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Sekretariat Panel Ahli. (3) Hasil pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan kepada Panel Ahli dan bersifat rahasia.

(1) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Panel Ahli. (2) Materi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. komitmen dan visi; b. pemahaman terhadap Konstitusi dan ketatanegaraan; c. pemahaman terhadap prinsip-prinsip negara hukum, hak asasi manusia dan demokrasi; d. pemahaman terhadap kelembagaan Mahkamah Konstitusi antara lain tentang wewenang dan hukum acara; e. mengetahui dan memahami permasalahan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; f. pemahaman kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi; dan g. klarifikasi dan pendalaman rekam jejak calon hakim konstitusi. (3) Pendalaman rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g yang terkait dengan kesusilaan dilakukan secara tertutup. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Panel Ahli menentukan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon hakim konstitusi melalui Rapat Pleno dengan mempertimbangkan hasil: a. uji kualitas; b. uji kepribadian; dan c. wawancara. (2) Hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan rapat pleno Panel Ahli.

Keputusan hasil uji kelayakan dan kepatutan Calon Hakim Konstitusi harus memperhatikan asal pengusulan calon hakim konstitusi sesuai dengan lembaga yang mengusulkan.

(1) Keputusan hasil uji kelayakan dan kepatutan dilakukan dalam rapat pleno berdasarkan musyawarah mufakat. (2) Dalam hal rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka diputus berdasarkan suara terbanyak.

(1) Keputusan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon hakim konstitusi ditetapkan dalam Rapat Pleno Panel Ahli yang dihadiri oleh seluruh anggota Panel Ahli. (2) Dalam hal rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kuorum, maka rapat pleno ditunda 1 (satu) kali atau lebih dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. (3) Dalam hal hingga batas akhir waktu penundaaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat pleno dapat dianggap sah dengan dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang Anggota Panel Ahli.

(1) Panel Ahli menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon hakim konstitusi kepada MA, DPR, dan/atau PRESIDEN. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Penyampaian nama calon hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah Rapat Pleno.

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Panel Ahli.

Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi Yudisial ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Desember 2013 KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

SUPARMAN MARZUKI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id