Peraturan Badan Nomor 21 Tahun 2014 tentang REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS

Dalam Peraturan Konsil Kedokteran INDONESIA ini yang dimaksud dengan:

1. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap dokter dan dokter gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya.
2. Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, yang selanjutnya disingkat PPDS/PPDGS adalah program pendidikan profesi fase lanjutan dari program profesi dokter dan dokter gigi dengan metode pembelajaran secara mandiri dan di bawah pengawasan untuk menjadi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.
3. Surat Tanda Registrasi Peserta PPDS/PPDGS, yang selanjutnya disingkat STR-P PPDS/PPDGS adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran INDONESIA kepada dokter dan dokter gigi peserta PPDS/PPDGS yang telah diregistrasi.
4. Surat Tanda Registrasi dokter/dokter gigi, yang selanjutnya disingkat STR dokter/STR dokter gigi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran INDONESIA kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.
5. Konsil Kedokteran INDONESIA, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
6. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter INDONESIA untuk Dokter dan Persatuan Dokter Gigi INDONESIA untuk Dokter Gigi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Setiap dokter/dokter gigi yang telah menjadi peserta PPDS/PPDGS wajib memiliki STR-P PPDS/PPDGS. (2) Setiap dokter/dokter gigi yang mengajukan permohonan STR-P PPDS/PPDGS wajib memiliki STR dokter/STR dokter gigi yang tanggal masa berlakunya belum berakhir.

Untuk dapat mengajukan permohonan STR-P PPDS/PPDGS, dokter/dokter gigi calon peserta PPDS/PPDGS yang telah lulus ujian seleksi harus mendapat rekomendasi dari kolegium dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang sesuai bidang spesialisasi peserta PPDS/PPDGS.

(1) Surat permohonan untuk mendapatkan rekomendasi kolegium dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang sesuai bidang spesialisasi peserta PPDS/PPDGS dibuat secara kolektif oleh ketua program studi yang melaksanakan PPDS/PPDGS. (2) Surat permohonan untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan daftar dokter/dokter gigi yang lulus seleksi penerimaan calon peserta PPDS/PPDGS. (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat menggunakan kertas berkop resmi ketua program studi yang melaksanakan PPDS/PPDGS atau berkop resmi institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi yang bersangkutan dan ditandatangani oleh ketua program studi yang mengajukan permohonan rekomendasi. (4) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama calon peserta PPDS/PPDGS sesuai ijazah; b. jenis kelamin; c. asal institusi pendidikan dan tahun lulus; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. tanggal mulai masuk pendidikan; e. lama pendidikan yang akan ditempuh; f. nomor pokok anggota dari Organisasi Profesi terkait; g. nomor surat tanda registrasi yang telah dimiliki; dan h. sumber dana untuk pendidikan. (5) Format lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh KKI.

(1) Surat rekomendasi kolegium diterbitkan oleh kolegium dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang sesuai bidang spesialisasi peserta PPDS/PPDGS bersangkutan dengan berdasarkan: a. surat permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan b. hasil verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan penerimaan PPDS/PPDGS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh kolegium dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang sesuai bidang spesialisasi peserta PPDS/PPDGS bersangkutan.

(1) Surat rekomendasi kolegium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus melampirkan daftar dokter/dokter gigi yang digunakan sebagai lampiran permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). (2) Lampiran daftar dokter/dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh kolegium dokter spesialis/dokter gigi spesialis terkait yang membawahi program studi yang mengajukan permohonan rekomendasi. (3) Surat rekomendasi kolegium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengakuan atas kesesuaian persyaratan penerimaan calon peserta PPDS/PPDGS.

(1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b ditemukan ketidaksesuaian persyaratan penerimaan PPDS/PPDGS berdasarkan ketentuan peraturan perundang- www.djpp.kemenkumham.go.id

undangan, kolegium dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang sesuai bidang spesialisasi peserta PPDS/PPDGS bersangkutan berwenang menolak untuk menerbitkan surat rekomendasi kolegium. (2) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua program studi yang mengajukan permohonan rekomendasi harus mengajukan surat permohonan rekomendasi ulang setelah memenuhi ketentuan persyaratan penerimaan PPDS/PPDGS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam hal dilakukan penerbitan surat rekomendasi kolegium, kolegium yang menerbitkan surat tersebut harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada KKI dengan menyertakan lampiran daftar nama calon peserta PPDS/PPDGS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat per program studi atau secara kolektif untuk semua program studi yang berada di bawah pengampuan kolegium dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang sesuai bidang spesialisasi peserta PPDS/PPDGS bersangkutan.

Rekomendasi dari kolegium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi dasar rekomendasi ketua program studi yang melaksanakan PPDS/PPDGS kepada pimpinan institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi atas penerimaan peserta PPDS/PPDGS.

(1) Permohonan STR-P PPDS/PPDGS dibuat oleh peserta PPDS/PPDGS dan diajukan: a. setelah dekan atau rektor menerbitkan pengumuman penerimaan peserta PPDS/PPDGS berdasarkan rekomendasi ketua program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; b. melalui ketua program studi yang melaksanakan PPDS/PPDGS; c. dengan menyertakan atau melampirkan dokumen:

1. asli STR dokter/STR dokter gigi dan 3 (tiga) lembar asli salinan STR dokter/STR dokter gigi; www.djpp.kemenkumham.go.id

2. surat keterangan sehat fisik dan mental;

3. fotokopi sertifikat kompetensi;

4. pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan

5. bukti asli pembayaran biaya registrasi. (2) Dalam hal peserta PPDS/PPDGS mendapatkan bantuan dana pendidikan dari instansi pemerintah termasuk Tentara Nasional INDONESIA, Kepolisian Republik INDONESIA, badan usaha milik negara/daerah, atau lembaga lainnya, peserta PPDS/PPDGS harus memberikan fotokopi surat keputusan penetapan yang bersangkutan sebagai penerima bantuan dana pendidikan dan/atau dokumen perjanjian antara instansi pemberi bantuan dana pendidikan dengan institusi pendidikan tempat penyelenggaraan PPDS/PPDGS. (3) Ketua program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membuat surat pengantar secara kolektif untuk permohonan STR-P PPDS/PPDGS bagi peserta PPDS/PPDGS yang diselenggarakannya dan diajukan kepada KKI dengan melampirkan: a. berkas permohonan STR-P PPDS/PPDGS beserta lampiran dokumennya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dilengkapi oleh setiap peserta PPDS/PPDGS; dan b. dokumen yang harus dilengkapi sendiri oleh ketua program studi bersangkutan, yang terdiri dari:

6. surat rekomendasi kolegium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan

7. pengumuman penerimaan peserta PPDS/PPDGS dari institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi, yang ditandatangani dekan atau rektor.

Jika dokumen asli STR dokter/STR dokter gigi dan 3 (tiga) lembar asli salinan STR dokter/STR dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c angka 1 tidak dapat dilampirkan karena hilang secara: a. pribadi, harus melampirkan surat pernyataan kehilangan STR dokter/STR dokter gigi dan/atau salinannya dari yang bersangkutan disertai surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat; atau b. institusi, harus melampirkan surat keterangan dari dinas kesehatan yang menerbitkan surat izin praktik disertai surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat. www.djpp.kemenkumham.go.id

Surat keterangan sehat fisik dan mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c angka 2 harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c angka 3 merupakan sertifikat kompetensi yang sama yang digunakan oleh dokter/dokter gigi yang bersangkutan dalam pengurusan STR dokter/STR dokter gigi.

(1) Penerbitan STR-P PPDS/PPDGS dilakukan oleh KKI setelah berkas persyaratan diverifikasi dan divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penerbitan STR-P PPDS/PPDGS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 18 (delapan belas) hari kerja setelah semua berkas persyaratan diterima lengkap oleh KKI.

STR-P PPDS/PPDGS beserta 3 (tiga) lembar salinannya yang telah diterbitkan oleh KKI dan telah dilegalisir salinannya oleh Sekretariat KKI dikirim ke peserta PPDS/PPDGS dengan alamat program studi yang menyelenggarakan PPDS/PPDGS.

Penggunaan 3 (tiga) lembar salinan STR-P PPDS/PPDGS, dengan ketentuan: a. salinan STR-P PPDS/PPDGS lembar pertama hanya digunakan sebagai kelengkapan persyaratan surat izin praktik untuk kepentingan penugasan peserta PPDS/PPDGS di fasilitas pelayanan kesehatan yang dijadikan tempat pendidikan kedokteran/kedokteran gigi; dan b. salinan STR-P PPDS/PPDGS lembar kedua dan ketiga dapat digunakan sebagai kelengkapan persyaratan surat izin praktik untuk melakukan praktik perorangan sebagai dokter/dokter gigi di luar PPDS/PPDGS. www.djpp.kemenkumham.go.id

Jika dokter/dokter gigi peserta PPDS/PPDGS mendapatkan penugasan keluar dari provinsi tempat kedudukan institusi pendidikan, salinan STR-P PPDS/PPDGS lembar kedua dan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b tidak dapat digunakan sebagai persyaratan untuk mengurus surat izin praktik.

(1) Organisasi Profesi harus melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan program pendidikan pengembangan keprofesian berkelanjutan/program pendidikan dan pelatihan kedokteran gigi berkelanjutan terhadap dokter/dokter gigi peserta PPDS/PPDGS yang menggunakan salinan STR-P PPDS/PPDGS lembar kedua dan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penerbitan rekomendasi pencabutan salinan STR-P PPDS/PPDGS lembar kedua dan ketiga. (4) Rekomendasi pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada KKI untuk dasar pertimbangan penerbitan keputusan pencabutan salinan STR-P PPDS/PPDGS lembar kedua dan ketiga.

(1) STR-P PPDS/PPDGS beserta salinannya hanya berlaku selama masa PPDS/PPDGS. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku karena: a. dicabut atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan; b. yang bersangkutan dinyatakan oleh ketua program studi tidak dapat lagi melanjutkan atau menyelesaikan PPDS/PPDGS; c. peserta PPDS/PPDGS telah mendapat ijazah dan sertifikat kompetensi dokter spesialis; d. atas permintaan yang bersangkutan; www.djpp.kemenkumham.go.id

e. yang bersangkutan meninggal dunia; atau f. dicabut KKI.

(1) Dokter/dokter gigi peserta PPDS/PPDGS yang telah memiliki STR-P PPDS/PPDGS dan telah memperoleh peningkatan kompetensi diterbitkan surat keterangan kompetensi peserta PPDS/PPDGS oleh ketua program studi yang melaksanakan PPDS/PPDGS terkait. (2) Penerbitan surat keterangan kompetensi peserta PPDS/PPDGS sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. dilakukan secara periodik sesuai dengan peningkatan kompetensi yang diperoleh dokter/dokter gigi peserta PPDS/PPDGS bersangkutan secara mandiri; b. diterbitkan secara terpisah untuk setiap peserta PPDS/PPDGS; c. ditandatangani oleh ketua program studi yang melaksanakan PPDS/PPDGS terkait; d. ditembuskan ke kolegium dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang sesuai bidang spesialisasi peserta PPDS/PPDGS. (3) Surat keterangan kompetensi peserta PPDS/PPDGS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama peserta PPDS/PPDGS; b. nomor STR-P PPDS/PPDGS; c. kompetensi dan kewenangan untuk tiap jenis penyakit dan tindakan yang telah dicapai dalam tingkat mandiri; d. masa berlaku; dan e. ruang lingkup dan tempat berlaku.

Surat keterangan kompetensi peserta PPDS/PPDGS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20: a. hanya digunakan sebagai pernyataan kompetensi dokter/dokter gigi peserta PPDS/PPDGS untuk melakukan praktik kedokteran yang dibatasi hanya untuk kegiatan PPDS/PPDGS; b. merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari STR-P PPDS/PPDGS beserta surat izin praktik yang diterbitkan berdasarkan pada salinan STR-P PPDS/PPDGS lembar pertama; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. bukan merupakan sertifikat kualifikasi tambahan dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan praktik perorangan sebagai dokter/dokter gigi; dan d. bukan merupakan sertifikat kompetensi dokter/dokter gigi atau bukan sebagai pengganti sertifikat kompetensi dokter/dokter gigi.

(1) KKI melakukan pencatatan setiap STR-P PPDS/PPDGS yang diterbitkan dan STR-P PPDS/PPDGS yang dicabut dalam direktori registrasi dokter/dokter gigi. (2) KKI secara berkala memberikan informasi mengenai STR-P PPDS/PPDGS yang diterbitkan dan STR-P PPDS/PPDGS yang dicabut dalam media KKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan registrasi dokter/dokter gigi peserta PPDS/PPDGS dan penggunaan STR-P PPDS/PPDGS dilakukan oleh KKI, institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi, kolegium dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang sesuai bidang spesialisasi peserta PPDS/PPDGS, rumah sakit pendidikan, dan dinas kesehatan kabupaten/kota setempat sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. (2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan KKI ini.

(1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, dokter/dokter gigi peserta PPDS/PPDGS yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan KKI ini dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan praktik kedokteran dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, atau pencabutan STR-P PPDS/PPDGS. (2) Pencabutan STR-P PPDS/PPDGS sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh KKI dan disampaikan kepada dokter/dokter gigi yang bersangkutan dengan tembusan kepada institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi dan kolegium dokter spesialis/dokter gigi www.djpp.kemenkumham.go.id

spesialis yang sesuai bidang spesialisasi peserta PPDS/PPDGS. (3) Jika pencabutan STR-P PPDS/PPDGS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara, batas waktu pemberlakuan pencabutan harus ditentukan dan dicantumkan dengan jelas dalam surat keputusan. (4) Jika batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir, STR-P PPDS/PPDGS yang dicabut sementara tersebut secara langsung berlaku kembali untuk jangka waktu yang tersisa menyelesaikan PPDS/PPDGS.

(1) Pada saat Peraturan KKI ini berlaku, dokter/dokter gigi peserta PPDS/PPDGS yang sedang menjalani PPDS/PPDGS dan memiliki: a. STR dokter/STR dokter gigi yang masa berlakunya akan berakhir sebelum selesai masa PPDS/PPDGS harus mengajukan permohonan penerbitan STR-P PPDS/PPDGS paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal berakhirnya STR dokter/STR dokter gigi; b. STR dokter/STR dokter gigi yang masa berlakunya akan berakhir setelah selesai masa PPDS/PPDGS tidak perlu mengajukan permohonan penerbitan STR-P PPDS/PPDGS; (2) Dokter/dokter gigi peserta PPDS/PPDGS yang memiliki STR dokter/STR dokter gigi yang masa berlakunya belum berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dianggap telah memiliki STR-P PPDS/PPDGS berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KKI ini.

Ketentuan mengenai surat keterangan kompetensi peserta PPDS/PPDGS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diberlakukan terhadap dokter/dokter gigi peserta PPDS/PPDGS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

STR dokter/STR dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 10 ayat (1) huruf c angka 1, Pasal 11, Pasal 13, dan Pasal 25 merupakan STR dokter/STR dokter gigi yang bersangkutan sebelum menjadi peserta PPDS/PPDGS. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Surat keputusan penerbitan dan pencabutan STR-P PPDS ditandatangani oleh Ketua Konsil Kedokteran. (2) Surat keputusan penerbitan dan pencabutan STR-P PPDGS ditandatangani oleh Ketua Konsil Kedokteran Gigi.

Peraturan KKI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan KKI ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2014 KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

MENALDI RASMIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id