Peraturan Badan Nomor hk-03-1-2-12-11-09955 Tahun 2011 tentang PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk Bahan Tambahan Pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, www.djpp.kemenkumham.go.id

termasuk Pangan Olahan Tertentu, Bahan Tambahan Pangan, Pangan Produk Rekayasa Genetika, dan Pangan Iradiasi. 3. Bahan Tambahan Pangan, selanjutnya disingkat BTP, adalah bahan yang boleh ditambahkan ke dalam Pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk Pangan. 4. Pendaftaran adalah prosedur Penilaian keamanan, mutu, dan gizi Pangan Olahan untuk mendapat Surat Persetujuan Pendaftaran. 5. Surat Persetujuan Pendaftaran adalah persetujuan hasil Penilaian Pangan Olahan yang diterbitkan oleh Kepala Badan dalam rangka peredaran Pangan Olahan. 6. Label adalah setiap keterangan mengenai Pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan Pangan. 7. Perusahaan adalah Produsen, Importir, dan/atau Distributor Pangan Olahan yang telah mendapat izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Produsen adalah perorangan dan/atau badan usaha yang membuat, mengolah, mengubah bentuk, mengawetkan, mengemas kembali Pangan Olahan untuk diedarkan. 9. Importir adalah perorangan dan/atau badan usaha yang memasukkan Pangan Olahan ke dalam wilayah INDONESIA. 10. Distributor adalah perorangan dan/atau badan usaha yang mengedarkan Pangan Olahan di wilayah INDONESIA. 11. Pendaftar adalah Perusahaan, atau pihak yang diberi kuasa oleh Perusahaan untuk melakukan Pendaftaran Pangan Olahan dalam rangka mendapatkan Surat Persetujuan Pendaftaran. 12. Pangan Olahan Lisensi adalah pangan olahan yang diproduksi atas dasar lisensi. 13. Pangan Olahan yang dikemas kembali adalah pangan olahan yang dikemas kembali menjadi pangan olahan dengan kemasan yang lebih kecil atau lebih besar. 14. Pangan Olahan yang diproduksi berdasarkan kontrak adalah pangan yang diproduksi oleh penerima kontrak atas permintaan pemberi kontrak. 15. Pemberi Lisensi adalah produsen atau badan riset pemilik formula dan teknologi di dalam atau di luar negeri yang memberikan lisensi kepada perusahaan yang mengajukan pendaftaran. www.djpp.kemenkumham.go.id

16. Penerima Kontrak adalah industri di bidang Pangan Olahan yang menerima pekerjaan pembuatan Pangan Olahan berdasarkan kontrak dan memiliki izin usaha industri sesuai dengan jenis Pangan Olahan yang diproduksi.
17. Pemberi Kontrak adalah perorangan dan/atau badan usaha yang memiliki izin usaha di bidang produksi Pangan, yang menggunakan sarana produksi pihak lain berdasarkan kontrak.
18. Nomor Pendaftaran Pangan adalah nomor yang diberikan bagi Pangan Olahan dalam rangka peredaran Pangan yang tercantum pada Surat Persetujuan Pendaftaran.
19. Biaya Evaluasi dan Pendaftaran adalah biaya yang dikenakan dalam rangka Penilaian Pangan Olahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Kepala Balai adalah Kepala Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan selaku kepala unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
21. Direktur adalah Direktur Penilaian Keamanan Pangan.
22. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik INDONESIA.

(1) Setiap Pangan Olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukkan ke dalam wilayah INDONESIA untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki Surat Persetujuan Pendaftaran. (2) Surat Persetujuan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Badan. (3) Kemasan eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemasan akhir Pangan yang tidak boleh dibuka untuk dikemas kembali menjadi kemasan yang lebih kecil untuk diperdagangkan.

(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pangan Olahan yang: a. diproduksi oleh industri rumah tangga; b. mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari pada suhu kamar; c. dimasukkan ke dalam wilayah INDONESIA dalam jumlah kecil untuk keperluan: www.djpp.kemenkumham.go.id

1. sampel dalam rangka permohonan pendaftaran;
2. penelitian;
3. konsumsi sendiri; dan/atau d. digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir. (2) Jumlah kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah jumlah yang dibutuhkan hanya untuk keperluan terkait sesuai dengan hasil kajian kelayakan atas permohonan keperluan impotir pada saat pengajuan surat rekomendasi impor. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang jenis Pangan Olahan yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Kepala Badan.

Industri rumah tangga Pangan yang memproduksi Pangan Olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a wajib memiliki sertifikat produksi Pangan industri rumah tangga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pangan Olahan dibedakan atas: a. Pangan Olahan produksi sendiri; b. Pangan Olahan lisensi; c. Pangan Olahan yang dikemas kembali; d. Pangan Olahan yang diproduksi berdasarkan kontrak. (2) Pendaftaran Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d harus disertai data pendukung berupa surat perjanjian atau surat sejenis.

(1) Pangan Olahan yang akan didaftarkan harus memenuhi kriteria keamanan, mutu, dan gizi. (2) Kriteria keamanan, mutu, dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. parameter keamanan, yaitu batas maksimum cemaran mikroba, cemaran fisik, dan cemaran kimia; b. parameter mutu, yaitu pemenuhan persyaratan mutu sesuai dengan standar dan persyaratan yang berlaku serta cara produksi Pangan yang baik untuk Pangan Olahan yang diproduksi di dalam negeri atau cara distribusi Pangan yang baik untuk Pangan Olahan yang dimasukkan ke dalam wilayah INDONESIA; dan c. parameter gizi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. (3) Selain harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga harus memenuhi persyaratan label.

(1) Untuk Pangan Olahan, yang mengandung bahan baku, Bahan Tambahan Pangan, bahan lain, dan/atau mencantumkan klaim yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, harus dilakukan kajian terlebih dahulu. (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pendaftaran Pangan Olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang diproduksi di dalam negeri diajukan oleh Produsen. (2) Pendaftaran Pangan Olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d yang diproduksi di dalam negeri diajukan oleh pihak Pemberi Kontrak. (3) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Penerima Kontrak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki izin usaha industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. memenuhi persyaratan cara produksi Pangan yang baik untuk jenis Pangan yang didaftarkan.

(1) Pendaftaran Pangan Olahan yang dimasukkan ke dalam wilayah INDONESIA diajukan oleh Importir atau Distributor. (2) Importir atau Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. memiliki izin di bidang importasi atau distribusi Pangan; b. memiliki surat penunjukan dari Perusahaan asal di luar negeri; dan c. memenuhi persyaratan cara distribusi Pangan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pendaftaran Pangan Olahan yang dimasukkan ke dalam wilayah INDONESIA yang merupakan Pangan olahan lisensi, Pangan Olahan yang dikemas kembali, atau Pangan yang diproduksi berdasarkan kontrak di luar negeri harus disertai data pendukung berupa surat perjanjian atau surat sejenis.

Pemenuhan persyaratan cara produksi Pangan yang baik sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf b dan persyaratan cara distribusi Pangan yang baik sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf c, dibuktikan dengan surat keterangan tentang hasil audit petugas Balai setempat.

(1) Sebelum melakukan Pendaftaran Pangan Olahan, Pendaftar wajib mengajukan permohonan audit sarana produksi atau sarana distribusi kepada Kepala Balai setempat. (2) Audit sarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Pedoman Cara Produksi Pangan yang Baik. (3) Audit sarana distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Pedoman Cara Distribusi Pangan yang Baik. (4) Hasil audit sarana produksi atau sarana distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Balai kepada Pendaftar dengan tembusan kepada Direktur dan Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Pangan.

(1) Audit sarana dalam rangka Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 hanya dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap Pendaftaran dan jenis Pangan Olahan yang sama. (2) Dalam hal jenis Pangan Olahan yang didaftarkan berbeda dengan jenis Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan audit sarana kembali. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pelaksanaan Pendaftaran Pangan Olahan dilakukan oleh Pendaftar. (2) Pendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memahami kriteria dan persyaratan Pangan Olahan yang didaftarkan.

Dalam hal Pendaftaran dilakukan oleh pihak yang diberi kuasa, maka: a. Perusahaan harus melaporkan pihak penerima kuasa kepada Kepala Badan. b. Persetujuan Pendaftaran Pangan Olahan diterbitkan untuk perusahaan yang mengajukan pendaftaran.

(1) Pendaftar bertanggung jawab terhadap kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen yang diajukan saat Pendaftaran Pangan Olahan. (2) Dalam hal diketahui bahwa dokumen yang diajukan saat Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen palsu atau yang dipalsukan, maka permohonan Pendaftaran ditolak dan Perusahaan yang bersangkutan tidak dapat melakukan Pendaftaran Pangan Olahan selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal surat penolakan.

(1) Persyaratan pendaftaran meliputi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. (2) Persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(1) Perusahaan dapat melakukan perubahan data untuk Pangan Olahan yang telah memiliki Surat Persetujuan Pendaftaran. (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Kepala Badan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Perubahan data Pangan Olahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan perubahan Nomor Pendaftaran Pangan dan/atau perubahan Biaya Evaluasi dan Pendaftaran. (4) Dalam hal perubahan data Pangan Olahan yang menyebabkan perubahan Nomor Pendaftaran Pangan dan/atau perubahan biaya evaluasi, Pendaftar harus mengajukan permohonan Pendaftaran baru.

(1) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat berupa: a. Perubahan nama Perusahaan; b. Perubahan nama Importir dan/atau Distributor; c. Pencantuman dan atau perubahan Informasi Nilai Gizi; d. Perubahan dan atau penambahan klaim; e. Perubahan nama dagang; f. Perubahan desain kemasan; g. Perubahan dan/atau penambahan berat/isi bersih; h. Perubahan komposisi; dan/atau i. Perubahan untuk kepentingan promosi dalam waktu tertentu. (2) Persyaratan dan kelengkapan dokumen untuk perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Persyaratan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) sesuai dengan persyaratan label Pangan Olahan sebagaimana tercantum pada Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pendaftaran diajukan untuk setiap Pangan Olahan termasuk yang memiliki perbedaan dalam hal: a. desain Label; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. jenis kemasan; c. komposisi; dan/atau d. nama dan/atau alamat pihak yang memproduksi.

Permohonan Pendaftaran diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir Pendaftaran disertai dengan kelengkapan dokumen Pendaftaran.

Dokumen pendaftaran merupakan dokumen rahasia yang hanya dipergunakan untuk keperluan evaluasi oleh yang berwenang.

(1) Terhadap dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 dilakukan pemeriksaan dan penilaian sesuai kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2) Dalam hal dokumen pendaftaran mencantumkan variasi klaim, dilakukan pembahasan dengan tim ahli.

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 dapat berupa: a. Surat Persetujuan Pendaftaran; atau b. Surat Penolakan.

(1) Keputusan berupa Surat Persetujuan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a ditetapkan oleh Kepala Badan. (2) Kepala Badan dapat mendelegasikan penerbitan Surat Persetujuan Pendaftaran kepada pejabat lain yang ditunjuk.

(1) Surat Persetujuan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) disertai dengan rancangan Label yang telah disetujui. (2) Surat Persetujuan Pendaftaran untuk Pangan Olahan diterbitkan dengan mencantumkan Nomor Pendaftaran Pangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Nomor Pendaftaran Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk Pangan Olahan produksi dalam negeri berupa tulisan ”BPOM RI MD” yang diikuti dengan digit angka. (2) Nomor Pendaftaran Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk Pangan Olahan produksi luar negeri berupa tulisan ”BPOM RI ML” yang diikuti dengan digit angka. (3) Digit angka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berisi informasi identitas pangan olahan yang meliputi perusahaan, lokasi produsen, nomor urut produk, jenis kemasan, dan jenis pangan. (4) Nomor Pendaftaran Pangan wajib dicantumkan pada Label sedemikian rupa sehingga mudah dilihat dan dibaca oleh konsumen.

(1) Dalam hal keputusan berupa penolakan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf b, akan diterbitkan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan. (2) Dalam hal Pendaftaran ditolak karena alasan keamanan, mutu, atau gizi, Pendaftaran kembali hanya dapat diajukan setelah ada data pendukung terbaru.

Tata laksana pendaftaran pangan olahan akan ditetapkan lebih lanjut.

(1) Terhadap permohonan Pendaftaran Pangan Olahan dalam rangka mendapatkan Surat Persetujuan Pendaftaran atau perubahan data Pangan Olahan dikenai biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

(1) Dalam hal adanya keberatan terhadap hasil Penilaian atas kriteria keamanan pangan olahan, Perusahaan dapat mengajukan permohonan dengar pendapat kepada Kepala Badan secara tertulis. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Permohonan dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan data baru dan/atau data yang sudah pernah diajukan yang dilengkapi dengan justifikasi.

(1) Dalam hal adanya keberatan terhadap penolakan pendaftaran, Perusahaan dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Kepala Badan secara tertulis. (2) Permohonan peninjauan kembali harus dilengkapi dengan data baru dan/atau data yang sudah pernah diajukan yang dilengkapi dengan justifikasi. (3) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam bentuk dengar pendapat.

(1) Surat Persetujuan Pendaftaran berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang melalui Pendaftaran kembali. (2) Surat Persetujuan Pendaftaran yang telah habis masa berlakunya dinyatakan tidak berlaku. (3) Pangan Olahan yang masa berlaku Surat Persetujuan Pendaftarannya telah habis dilarang diedarkan. (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surat Persetujuan Pendaftaran untuk Pangan Olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku surat perjanjian atau surat sejenis.

Pendaftaran kembali Pangan Olahan dapat dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku Surat Persetujuan Pendaftaran berakhir. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pangan olahan yang diedarkan harus sesuai dengan kriteria keamanan, mutu dan gizi dan persyaratan Label yang disetujui pada saat pendaftaran. (2) Label Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan rancangan Label yang disetujui pada saat pendaftaran.

(1) Pemasukan Pangan Olahan yang telah memiliki Surat Persetujuan Pendaftaran ke dalam wilayah INDONESIA dapat dilakukan oleh: a. Perusahaan yang memiliki Surat Persetujuan Pendaftaran; atau b. Pihak lain yang memiliki izin sebagai importir sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan dan mendapat kuasa dari perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a. (2) Pada saat Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memasuki wilayah INDONESIA, label harus telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

(1) Perusahaan bertanggung jawab atas keamanan, mutu, dan gizi serta Label Pangan Olahan yang diedarkan sesuai dengan informasi yang disetujui pada saat Pendaftaran. (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pangan Olahan produksi sendiri, Pangan olahan lisensi, dan Pangan Olahan yang dikemas kembali berada di pihak Produsen. (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pangan Olahan yang diproduksi dalam negeri berdasarkan kontrak berada di pihak Pemberi Kontrak. (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk Pangan Olahan yang dimasukkan ke dalam wilayah INDONESIA berada di pihak Importir atau Distributor yang melakukan Pendaftaran.

(1) Terhadap Pangan Olahan yang telah mendapat Surat Persetujuan Pendaftaran dapat dilakukan Penilaian kembali oleh Kepala Badan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terdapat data dan/atau informasi baru terkait dengan keamanan, mutu, gizi, dan Label Pangan Olahan. (3) Hasil Penilaian kembali disampaikan secara tertulis kepada Perusahaan pemegang Surat Persetujuan Pendaftaran. (4) Perusahaan pemegang Surat Persetujuan Pendaftaran wajib melakukan tindakan sesuai dengan hasil Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa: a. Peringatan tertulis; b. Pelarangan untuk mengedarkan sementara waktu; c. Penghentian sementara kegiatan; atau d. Pencabutan Surat Persetujuan Pendaftaran. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dikenai berdasarkan atau dalam hal: a. hasil Penilaian kembali ditemukan hal yang tidak memenuhi persyaratan keamanan; b. Pangan Olahan yang beredar tidak sesuai dengan data yang disetujui pada waktu memperoleh Surat Persetujuan Pendaftaran atau persetujuan perubahan data; c. hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Pangan Olahan yang beredar tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; d. Pangan Olahan diiklankan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; e. putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan Pangan Olahan; f. Perusahaan melakukan pelanggaran di bidang produksi dan/atau distribusi Pangan; g. Importir atau Distributor pemegang Surat Persetujuan Pendaftaran sudah tidak mendapat penunjukan dari pabrik asal di luar negeri; h. izin usaha industri Pangan untuk memproduksi, izin Importir, dan/atau izin Distributor dicabut; www.djpp.kemenkumham.go.id

i. lokasi Importir tidak sesuai dengan yang tertera pada Surat Persetujuan Pendaftaran atau persetujuan perubahan data; j. lokasi sarana produksi tidak sesuai dengan yang tertera pada Surat Persetujuan Pendaftaran atau persetujuan perubahan data; dan/atau k. atas permohonan pemegang Surat Persetujuan Pendaftaran. (3) Perusahaan bertanggung jawab terhadap Pangan Olahan yang masih berada di peredaran yang telah dicabut Surat Persetujuan Pendaftarannya.

(1) Surat Persetujuan Pendaftaran Pangan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 382/Menkes/Per/VI/1989 tentang Pendaftaran Makanan wajib menyesuaikan dengan Peraturan ini paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal Peraturan ini diundangkan. (2) Permohonan Pendaftaran Pangan Olahan yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan ini, tetap diproses berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.1.2569 Tahun 2004 tentang Kriteria dan Tata Laksana Penilaian Produk Pangan.

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka:

1. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.52.4321 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelabelan Produk Pangan; dan
2. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.1.2569 Tahun 2004 tentang Kriteria dan Tata Laksana Penilaian Produk Pangan; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 5 Desember 2011 KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA, KUSTANTINAH Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 12 Desember 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

AMIR SYAMSUDDIN www.djpp.kemenkumham.go.id