Peraturan Badan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penerapan 2d Barcode Dalam Pengawasan Obat dan Makanan

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. 2D Barcode adalah representasi grafis dari data digital dalam format dua dimensi berkapasitas decoding tinggi yang dapat dibaca oleh alat optik yang digunakan untuk identifikasi, penjejakan, dan pelacakan.
2. Otentifikasi adalah metode untuk menelusuri dan memverifikasi legalitas, nomor bets, kedaluwarsa, dan nomor serial produk obat dan makanan.
3. Identifikasi adalah metode untuk memverifikasi legalitas obat dan makanan berbasis izin edar.
4. Obat adalah obat jadi termasuk produk biologi, yang merupakan bahan atau paduan bahan digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan

kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. 5. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. 6. Suplemen Kesehatan adalah produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan dan/atau memperbaiki fungsi kesehatan, mempunyai nilai gizi dan/atau efek fisiologis, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino dan/atau bahan lain bukan tumbuhan yang dapat dikombinasi dengan tumbuhan. 7. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. 8. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. 9. Pangan Olahan untuk Diet Khusus, yang selanjutnya disebut Pangan Diet Khusus adalah Pangan Olahan yang diproses atau diformulasi secara khusus untuk memenuhi kebutuhan gizi tertentu karena kondisi fisik atau fisiologis tertentu. 10. Aplikasi Track and Trace Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Aplikasi Track and Trace Badan POM adalah aplikasi untuk menerbitkan 2D Barcode dan/atau mencatat setiap perpindahan produk sehingga dapat diperoleh informasi produk dan lokasi produk, baik lokasi terkini maupun riwayat lokasi pergerakan produk unik tersebut.

11. Quick Response Code yang selanjutnya disebut QR Code, adalah kode dua dimensi (2D Barcode) yang terdiri dari penanda tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan sudut kanan atas, memiliki modul hitam (persegi titik/piksel), dan memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol.
12. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik INDONESIA, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang Obat dan Makanan.
13. Industri Farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan Obat atau Bahan obat.
14. Izin Edar adalah bentuk persetujuan registrasi Obat dan Makanan untuk dapat diedarkan di wilayah INDONESIA.
15. Kemasan Primer adalah kemasan yang bersinggungan langsung dengan Obat dan Makanan.
16. Kemasan Sekunder adalah kemasan yang melindungi Kemasan Primer.
17. Kemasan Tersier adalah kemasan yang digunakan untuk menggabungkan seluruh Kemasan Sekunder untuk memudahkan proses transportasi dan mencegah kerusakan produk.
18. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Badan POM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

(1) Penerapan 2D Barcode sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini meliputi Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di dalam negeri dan/atau yang diimpor untuk diedarkan di wilayah INDONESIA.

(2) Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Obat; b. Obat tradisional; c. Suplemen Kesehatan; d. Kosmetika;dan e. Pangan Olahan.

(1) 2D Barcode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menggunakan metode: a. Otentifikasi; dan b. Identifikasi. (2) 2D Barcode dengan metode Otentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk Obat yang termasuk dalam golongan: a. Obat keras; b. produk biologi; c. narkotika; dan d. psikotropika (3) 2D Barcode dengan metode Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk: a. Obat yang termasuk dalam golongan obat bebas dan obat bebas terbatas; b. Obat Tradisional; c. Suplemen Kesehatan; d. Kosmetika; dan e. Pangan Olahan. (4) Berdasarkan kajian risiko, Obat yang termasuk dalam golongan obat bebas dan obat bebas terbatas tertentu dan Pangan Olahan berupa Pangan Diet Khusus wajib

menerapkan 2D Barcode dengan metode Otentifikasi. (5) Obat yang termasuk dalam golongan obat bebas dan obat bebas terbatas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Badan POM.

Penerapan 2D Barcode dengan metode Otentifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mengacu pada Petunjuk Teknis Penerapan 2D Barcode yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) 2D Barcode dengan metode Otentifikasi dapat diterbitkan oleh: a. Badan POM; atau b. pelaku Usaha secara mandiri. (2) 2D Barcode yang diterbitkan oleh Badan POM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa QR Code. (3) 2D Barcode yang diterbitkan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa QR Code atau 2D Barcode yang dapat dibaca oleh Aplikasi Track and Trace Badan POM.

2D Barcode untuk Obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memuat informasi yang meliputi:

a. nomor Izin Edar dan/atau nomor identitas produk yang berlaku secara internasional; b. nomor bets atau kode produksi; c. tanggal kedaluwarsa; dan d. nomor serialisasi.

(1) 2D Barcode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a berdasarkan permohonan. (2) Permohonan penerbitan 2D Barcode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha pemilik Izin Edar.

(1) Permohonan penerbitan 2D Barcode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan cara memasukkan data melalui Aplikasi Track and Trace Badan POM. (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. nomor Izin Edar; b. nomor bets atau kode produksi; c. tanggal kedaluwarsa; d. jumlah kode primer yang diminta; e. jumlah kode primer maksimal pada Kemasan Sekunder; dan f. jumlah kode sekunder maksimal pada Kemasan Tersier. (3) Dalam hal pelaku usaha telah memiliki identitas produk secara internasional dapat mencantumkan identitas produk tersebut dalam data permohonan.

Permohonan penerbitan 2D Barcode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum produksi dimulai.

(1) 2D Barcode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diterbitkan secara elektronik paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diajukan. (2) 2D Barcode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk bets atau kode produksi yang diajukan.

Pelaku Usaha pemilik Izin Edar, fasilitas distribusi dan fasilitas pelayanan kefarmasian wajib menyampaikan laporan 2D Barcode kepada Badan POM.

(1) Laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha pemilik Izin Edar berupa laporan penggunaan 2D Barcode. (2) Laporan penggunaan 2D Barcode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. 2D Barcode yang tercantum pada produk contoh pertinggal (retained sample); b. 2D Barcode yang diaktivasi; c. 2D Barcode yang didistribusikan; dan d. 2D Barcode yang tercantum pada produk penarikan kembali atau pengembalian. (3) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha yang merupakan Industri Farmasi yang menerapkan sistem agregasi juga wajib menyampaikan informasi kode agregasi. (4) Kode agregasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. kode primer; b. kode sekunder; dan c. kode tersier. (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan melalui Aplikasi Track and Trace Badan POM paling lambat 24 (dua puluh empat) jam pada setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) fasilitas distribusi obat dan fasilitas pelayanan kefarmasian wajib menyampaikan laporan pemasukan dan pengeluaran Obat melalui Aplikasi Track and Trace Badan POM. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. seluruh produk yang diterima; b. seluruh produk yang didistribusikan; dan c. seluruh produk yang ditarik kembali atau dikembalikan. (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui Aplikasi Track and Trace Badan POM paling lama 24 (dua puluh empat) jam pada setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Ketentuan mengenai penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku bagi Obat yang belum menerapkan 2D Barcode berupa Otentifikasi.

2D Barcode dengan metode Identifikasi yang tercantum dalam Izin Edar secara elektronik berupa QR Code diterbitkan oleh Badan POM.

2D Barcode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus memuat informasi meliputi: a. nomor Izin Edar; dan b. masa berlaku Izin Edar.

Pelaku Usaha wajib menggunakan 2D Barcode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sesuai yang tercantum dalam Izin Edar secara elektronik.

(1) 2D Barcode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dicetak pada kemasan dengan tinta warna hitam dan dasar warna putih atau warna lain. (2) 2D Barcode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah dipindai dan mampu dibaca oleh Aplikasi Track and Trace Badan POM.

(1) Industri Farmasi pemilik Izin Edar wajib mencantumkan 2D Barcode pada Kemasan Primer. (2) Kewajiban mencantumkan 2D Barcode pada Kemasan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk obat dengan ketentuan sebagai berikut: a. volume di bawah 10 (sepuluh) mililiter; b. kemasan primer blister; c. kemasan primer strip; d. kemasan ampul; e. prefilled syringe; f. kemasan tube yang memiliki berat bersih di bawah 5 10 (sepuluh) gram; g. kemasan tunggal; h. stick pack;

i. suppositoria; dan j. catch cover. (3) 2D Barcode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicantumkan pada Kemasan Sekunder dengan pengaman untuk memastikan keaslian isi Obat.

(1) Pelaku Usaha Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan pemilik Izin Edar wajib mencantumkan 2D Barcode pada Kemasan Primer. (2) Kewajiban mencantumkan 2D Barcode pada Kemasan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dengan mencantumkan pada Kemasan Sekunder ketentuan sebagai berikut: a. volume di bawah 5 (lima) mililiter; b. Kemasan Primer blister; c. Kemasan Primer strip; d. kemasan ampul; e. kemasan tube yang memiliki berat bersih di bawah 5 (lima) gram; f. stick pack; g. suppositoria; dan/atau h. memiliki luas permukaan label kurang dari atau sama dengan 10 cm2 (sepuluh centimeter persegi).

(1) Pelaku Usaha Kosmetika pemilik Izin Edar wajib mencantumkan 2D Barcode pada kemasan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penandaan Kosmetika.

(1) Pelaku Usaha Pangan Olahan pemilik Izin Edar wajib mencantumkan 2D Barcode pada kemasan eceran sesuai dengan Pangan Olahan yang didaftarkan.

(2) 2D Barcode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan pada Kemasan Primer. (3) Kewajiban mencantumkan 2D Barcode pada Kemasan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Pangan Olahan yang memiliki luas permukaan label kurang dari atau sama dengan 10 cm2 (sepuluh centimeter persegi). (4) 2D Barcode sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dicantumkan pada Kemasan Sekunder.

Pelaku Usaha wajib mencantumkan 2D Barcode secara proporsional terhadap luas permukaan kemasan dengan ukuran paling sedikit 0,6 x 0,6 cm (nol koma enam kali nol koma enam centimeter persegi).

(1) Dalam hal terdapat dua 2D Barcode yang dicantumkan dalam kemasan produk obat dan makanan, Pelaku Usaha wajib mencantumkan tulisan “BPOM RI” pada salah satu dari 2D Barcode tersebut. (2) Pencantuman tulisan “BPOM RI” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk 2D Barcode yang diterbitkan oleh Badan POM.

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan obat dan makanan melalui pemindaian dan pelaporan hasil pemindaian 2D Barcode dengan menggunakan aplikasi BPOM Mobile.

Aplikasi BPOM Mobile sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

a. nama produk; b. nomor Izin Edar; c. masa berlaku nomor Izin Edar; d. nama dan alamat Pelaku Usaha; dan e. kemasan.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11, Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (1), Pasal 16, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang label atau penandaan.

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku: a. Industri Farmasi pemilik Izin Edar wajib menerapkan 2D Barcode berupa Otentifikasi paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak penerbitan Izin Edar secara elektronik setelah Peraturan Badan ini diundangkan. b. Industri Farmasi pemilik Izin Edar Obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib menerapkan 2D Barcode berupa Otentifikasi paling lambat 7 (tujuh) tahun sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku: a. Industri Farmasi, Pelaku Usaha Obat Tradisional, Pelaku Usaha Suplemen Kesehatan, Pelaku Usaha Kosmetika, atau Pelaku Usaha Pangan pemilik Izin Edar wajib menerapkan 2D Barcode berupa Identifikasi paling

lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak penerbitan Izin Edar secara elektronik setelah Peraturan Badan ini diundangkan. b. Pelaku Usaha pemilik Izin Edar untuk Obat golongan Obat bebas, Obat golongan Obat bebas terbatas, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetika, dan Pangan Olahan yang beredar wajib menerapkan 2D Barcode berupa Identifikasi paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2018

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA