Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2014 tentang TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pemberian tugas belajar.

3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah pejabat yang berwenang MENETAPKAN pemberian tugas belajar.

4. Pemberi tugas belajar adalah pihak yang memberikan tugas belajar.

5. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan dengan beasiswa meliputi Program DIII, DIV, S1, S2, dan S3, baik di dalam maupun di luar negeri. www.djpp.kemenkumham.go.id

6. Penyelenggara adalah pihak yang memberikan beasiswa kepada pegawai; dapat berasal dari pembiayaan di lingkungan BPKP dan/atau dengan pembiayaan oleh instansi pemerintah lainnya, pemerintah negara asing, badan internasional, badan swasta nasional, lembaga pendidikan nasional/internasional.

7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan BPKP.

8. Pegawai tugas belajar adalah PNS di lingkungan BPKP yang mendapat tugas belajar.

9. Laporan perkembangan studi adalah laporan yang dibuat oleh pegawai tugas belajar mengenai perkembangan studi dan nilai studi.

10. Laporan penyelesaian akhir adalah laporan yang dibuat oleh pegawai tugas belajar yang telah selesai melaksanakan tugas belajar.

11. Program penerapan keilmuan adalah kegiatan yang harus diikuti oleh pegawai tugas belajar setelah lulus dan kembali bekerja ke lingkungan BPKP.

12. Kewajiban kerja adalah kewajiban pegawai tugas belajar untuk bekerja di BPKP sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagai persyaratan pemberian tugas belajar.

(1) Pemberian tugas belajar bertujuan meningkatkan kemampuan, kompetensi, dan profesionalisme PNS di lingkungan BPKP agar mendukung kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan BPKP. (2) Setiap pegawai mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi tugas belajar.

(1) Pemberi tugas belajar adalah BPKP. (2) Pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BPKP sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian. (3) Penetapan tugas belajar dilakukan melalui Surat Penetapan Tugas Belajar (SPTB). (4) Status kepegawaian pegawai pada saat pelaksanaan tugas belajar berada dalam pembinaan dan pengawasan Biro Kepegawaian dan Organisasi.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Kepala BPKP mendelegasikan kewenangan penetapan pegawai tugas belajar sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) bagi Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum kepada Sekretaris Utama. (2) Dalam hal Kepala BPKP berhalangan tetap, kewenangan penetapan pegawai tugas belajar didelegasikan kepada Sekretaris Utama.

(1) Beasiswa tugas belajar dapat diselenggarakan oleh BPKP dan/atau dengan pembiayaan oleh instansi pemerintah lainnya, pemerintah negara asing, badan internasional, badan swasta nasional, lembaga pendidikan nasional/internasional. (2) Tugas belajar dilaksanakan di dalam negeri maupun di luar negeri. (3) Penyelenggara bertanggung jawab mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pemberian beasiswa.

Tugas belajar diberikan kepada pegawai dengan ketentuan: a. memiliki status PNS dengan masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai PNS; b. telah aktif bekerja di unit kerja BPKP sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dari penyelesaian tugas belajar sebelumnya; c. memiliki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a) dengan masa kerja dalam pangkat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk program DIII atau yang sederajat, Pengatur (II/c) untuk program DIV dan S1 atau yang sederajat, Penata Muda (III/a) untuk program S2 atau yang sederajat, dan Penata (III/c) untuk program S3 atau yang sederajat; d. memiliki usia maksimal:

1. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV dan Strata I (S-1) atau setara, berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
2. Program Strata II (S-2) atau setara, paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
3. Program Strata III (S-3) atau setara, paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun; www.djpp.kemenkumham.go.id

e. mendapatkan rekomendasi dari pimpinan unit kerja setingkat eselon II; f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik; g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; h. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS; i. bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya; j. bagi pegawai yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya; k. mengambil bidang ilmu yang relevan dengan bidang tugas dan fungsi yang diperlukan oleh BPKP; dan l. program studi tugas belajar di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal A dari lembaga yang berwenang.

Ketentuan pangkat/golongan, usia, dan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak berlaku bagi beasiswa dari penyelenggara yang berasal dari luar BPKP.

Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar adalah: a. Program Diploma I (DI) paling lama 1 (satu) tahun; b. Program Diploma II (DII) paling lama 2 (dua) tahun; c. Program Diploma III (DIII) paling lama 3 (tiga) tahun; d. Program Strata I (S-1)/Diploma IV (DIV) paling lama 4 (empat) tahun; e. Program Strata II (S-2) atau setara, paling lama 2 (dua) tahun; dan f. Program Strata III (S-3) atau setara, paling lama 4 (empat) tahun.

(1) Perpanjangan masa tugas belajar kepada pegawai tugas belajar yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diberikan paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan perpanjangan tersebut dilanjutkan atas biaya sendiri. (2) Perpanjangan masa tugas belajar diberikan setiap semester. (3) Perpanjangan masa tugas belajar akan menambah kewajiban kerja sebagaimana dalam Pasal 15 huruf a. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pengajuan calon peserta tugas belajar diajukan secara berjenjang oleh pimpinan unit kerja setingkat eselon II kepada pejabat yang berwenang. (2) Pemberian tugas belajar dapat berasal dari program beasiswa yang ditawarkan oleh BPKP dan/atau program beasiswa yang diperoleh secara mandiri. (3) Pengajuan calon peserta tugas belajar berasal dari program beasiswa yang ditawarkan oleh BPKP mengikuti kriteria dan persyaratan yang ditentukan oleh BPKP. (4) Pengajuan calon peserta tugas belajar dari program beasiswa yang diperoleh secara mandiri diajukan setelah pegawai ditetapkan sebagai peserta beasiswa oleh penyelenggara. (5) Pengajuan calon peserta tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melampirkan: a. surat keterangan diterima dalam program beasiswa dari penyelenggara; dan b. surat keterangan bersedia melaksanakan tugas belajar sesuai ketentuan yang berlaku.

Pegawai tugas belajar memperoleh hak: a. diberikan gaji secara penuh; b. tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku; c. masa kerja dihitung secara penuh; dan d. diberikan kenaikan pangkat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pegawai tugas belajar memiliki kewajiban: a. melaksanakan tugas belajar setelah dinyatakan lulus seleksi dan memperoleh surat penetapan tugas belajar; b. menandatangani surat perjanjian tugas belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. menjaga kehormatan dan nama baik organisasi; dengan mematuhi segala ketentuan yang berlaku baik sebagai PNS maupun sebagai mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan selama pelaksanaan pendidikan; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. menyampaikan laporan perkembangan pendidikan dan laporan penyelesaian pendidikan; e. menyelesaikan studi tepat waktu sesuai surat perjanjian tugas belajar; f. melapor kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi setelah menyelesaikan pendidikan paling lama 1 (satu) bulan setelah dinyatakan lulus; g. menyerahkan dokumen asli ijazah dan transkrip nilai sesuai perjanjian tugas belajar sebagai dasar pembuatan Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan; h. mengikuti program penerapan keilmuan; dan i. melaksanakan kewajiban kerja sesuai ketentuan tugas belajar.

Kewajiban pelaporan oleh pegawai tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d adalah: a. laporan perkembangan pendidikan paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun; b. laporan penyelesaian pendidikan pada akhir melaksanakan penugasan tugas belajar; dan c. laporan ditujukan kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP c.q. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai.

(1) Program penerapan keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h wajib diikuti oleh pegawai tugas belajar program S2 dan S3 yang terdiri atas: a. pemaparan tentang hasil tugas belajar; b. penulisan atau publikasi karya tulis; dan c. pengembangan/perbaikan produk atau proses. (2) Program penerapan keilmuan berupa pengembangan/ perbaikan produk atau proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. bagi S2 adalah dengan ditempatkan di unit kerja dengan kewajiban menghasilkan satu produk kajian berupa SOP, peraturan, penelitian, atau pedoman baru atau penyempurnaan dari sebelumnya; dan b. bagi S3 adalah dengan membuat desain implementasi keilmuan yang telah dipelajari untuk BPKP. www.djpp.kemenkumham.go.id

Kewajiban bekerja kembali untuk negara pada unit kerja BPKP sebagaimana Pasal 12 huruf i dengan ketentuan sebagai berikut: a. kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar ditambah satu tahun dengan rumus (2n + 1); b. perhitungan kewajiban kerja bagi lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) berlaku ketentuan Menteri Keuangan tentang ketentuan ikatan dinas bagi mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan STAN atau perjanjian wajib kerja antara Menteri Keuangan/Kepala BPKP/atau Pejabat yang dikuasakan dengan Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan; dan c. kewajiban kerja diakumulasikan setelah PNS selesai melaksanakan tugas belajar pada jenjang pendidikan terakhir.

Pegawai dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut- turut dengan persyaratan: a. mendapat izin dari Sekretaris Utama; b. prestasi pendidikan dengan pujian (cumlaude); c. jenjang pendidikan bersifat linier; dan d. dibutuhkan oleh BPKP.

Pemberian tugas belajar dapat dihentikan apabila: a. tidak mampu dalam mengikuti program pendidikan, yang dapat diketahui berdasarkan laporan kemajuan dan dinyatakan secara tertulis oleh pihak perguruan tinggi dimana pegawai yang bersangkutan melaksanakan tugas belajarnya dan/atau pihak lain yang ditunjuk untuk melakukan pemantauan dan evaluasi; b. sakit jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan tidak mungkin lagi meneruskan program tugas belajar, yang dinyatakan oleh dokter yang berwenang; c. tidak dapat menyelesaikan masa tugas belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan; d. selama mengikuti program pendidikan pegawai melakukan pelanggaran disiplin; www.djpp.kemenkumham.go.id

e. dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana kriminal; dan f. ada alasan lain yang dapat dikenakan sanksi menurut peraturan yang berlaku.

(1) Pegawai yang telah lulus seleksi dan diberikan tugas belajar namun tidak melaksanakan tugas belajar diberikan sanksi berupa hukuman disiplin dan dua tahun sejak pengumuman lulus seleksi tidak boleh mendaftar pada program beasiswa baik dalam maupun luar negeri. (2) Pegawai tugas belajar beasiswa BPKP yang dengan sengaja tidak menyelesaikan pendidikan dan/atau telah dikeluarkan dari lembaga pendidikan maka diwajibkan mengembalikan ganti rugi atau dikenakan sanksi lain yang ditetapkan oleh Sekretaris Utama. (3) Dalam hal pegawai tugas belajar mengundurkan diri pada masa dua tahun pertama kewajiban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a maka permintaannya tidak dapat dikabulkan. (4) Dalam hal pegawai tugas belajar mengundurkan diri dan/atau tidak bersedia melaksanakan kewajiban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dan/atau dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, pegawai bersangkutan wajib membayar kepada negara uang ganti rugi tugas belajar ditambah dengan jumlah 100% dari uang ganti rugi tersebut. (5) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diperhitungkan secara proporsional dengan masa kewajiban kerja yang telah dijalani. (6) Pembebasan dari kewajiban melaksanakan kewajiban kerja dan membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 hanya diberikan apabila: a. diberhentikan sebagai PNS karena mencapai batas usia pensiun; b. diberhentikan sebagai PNS karena tidak cakap jasmani dan rohani; c. diberhentikan sebagai PNS akibat adanya perampingan organisasi; dan d. meninggal dunia atau hilang.

(1) Pelaksanaan tugas belajar akan dipantau oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pemantauan terhadap pelaksanaan tugas belajar meliputi: a. perkembangan pelaksanaan tugas belajar; dan b. hambatan pelaksanaan tugas belajar. (3) Hasil pemantauan dilaporkan kepada Sekretaris Utama.

(1) Pegawai tugas belajar yang telah selesai melaksanakan tugas belajar dibebaskan dari ujian penyesuaian sebagai dasar pengakuan ijazah yang diperoleh; (2) Pengangkatan pegawai tugas belajar ke dalam pangkat yang lebih tinggi mempertimbangkan formasi yang tersedia dan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2014 KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA,

MARDIASMO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 November 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id