Peraturan Badan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2018

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
2. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi di bidang penanaman modal di provinsi.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah unsur pembantu kepala daerah untuk penyelenggaraan pemerintah daerah yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi dibidang Penanaman Modal di pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota.
6. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil

Pemerintah Pusat dan/atau kepala instansi vertikal di wilayah tertentu. 7. Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah pelimpahan sebagian urusan Pemerintah Pusat bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 8. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. 9. Dana Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah dana yang berasal dari anggaran belanja Badan Koordinasi Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Perangkat Daerah pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi yang mencakup semua pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal. 10. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat Eselon II dalam lingkup Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Kegiatan Dekonsentrasi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dan bertanggungjawab atas pengelolaannya. 11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Perangkat Daerah yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan terkait Kegiatan Dekonsentrasi yang dapat mengakibatkan pengeluaran beban belanja Negara. 12. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Perangkat Daerah yang sama dengan KPA,

yang diberikan kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran terkait Kegiatan Dekonsentrasi. 13. Bendahara Pengeluaran adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Perangkat Daerah yang sama dengan KPA, yang diberikan kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran terkait Kegiatan Dekonsentrasi. 14. Sistem Akuntansi Instansi yang selanjutnya disingkat SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian/Lembaga. 15. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut SIMAK-BMN adalah subsistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan Barang Milik Negara serta laporan manajerial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 16. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 17. Panitia/Pejabat Penerima Barang dan Jasa adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. 18. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 19. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk periode 1 (satu) tahun.

20. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan Kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

21. Perubahan Anggaran yang selanjutnya disebut Revisi Anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

22. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Kepala serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan Kegiatan serta dokumen pendukung Kegiatan akuntansi Pemerintah.

23. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan mengevaluasi dan menyajikan data realisasi penanaman modal.

24. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.

25. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN dan bertanggung jawab di bidang penanaman modal.

26. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem elektronik pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non Perizinan dengan Pemerintah Daerah.

27. Kinerja Anggaran adalah pencapaian pemanfaatan anggaran Dekonsentrasi setiap tahun anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan maksud dan tujuan Dekonsentrasi selama periode 3 (tiga) tahun anggaran terakhir.

28. Kemampuan Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.

29. Jumlah Proyek Investasi adalah banyaknya aktivitas usaha yang dilakukan oleh penanam modal yang telah mendapat Perizinan penanaman modal dari BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), PTSP Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), atau instansi terkait yang berwenang selama periode 5 (lima) tahun terakhir.

30. Realisasi Investasi adalah nilai investasi yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dalam melakukan penanaman modalnya di INDONESIA dalam bentuk kegiatan nyata untuk mempersiapkan usaha dan/atau menghasilkan produk barang/jasa secara komersial pada suatu daerah selama periode 1 (satu) tahun terakhir.

31. Geografis adalah faktor gambaran keadaan alam, demografi dan sosial masyarakat.

(1) Dekonsentrasi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dimaksudkan untuk meningkatkan

kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal. (2) Dekonsentrasi bertujuan untuk meningkatkan efektifitas peran dan posisi gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah provinsi.

Lingkup urusan Pemerintah bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal meliputi Pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

(1) Sebagian urusan Pemerintahan bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dilimpahkan melalui Dekonsentrasi merupakan Pemantauan realisasi penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di wilayah daerah provinsi. (2) Kepala BKPM bertanggung jawab atas kebijakan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilimpahkan kembali kepada pihak lain.

(1) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan Dekonsentrasi. (2) Gubernur MENETAPKAN DPMPTSP Provinsi atau perangkat Pemerintah Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dengan nomenklatur lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagai Perangkat Daerah pelaksana Penyelenggaraan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

(1) Pendanaan Dekonsentrasi diarahkan untuk memantapkan penyelenggaraan pemantauan realisasi penanaman modal di wilayah daerah provinsi. (2) Pendanaan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaannya dilaksanakan dengan tertib, taat, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan Dekonsentrasi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal ditetapkan dalam RKP, Renja, dan RKA BKPM Tahun 2018.

(1) Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018 diberikan kepada Gubernur di 33 (tiga puluh tiga) daerah provinsi dengan Perangkat Daerah sebagai pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi yang nomenklaturnya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (2) Gubernur menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola DIPA, yang terdiri atas KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penguji Tagihan/PPSPM. (3) Pejabat pengelola DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat/pegawai DPMPTSP Provinsi yang memiliki kompetensi pengelola anggaran dan keuangan.

(4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersyaratkan memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan masih berlaku serta berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1). (5) Dalam hal Perangkat Daerah pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi tidak memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sebagai PPK, posisi PPK dirangkap oleh KPA. (6) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersyaratkan memiliki sertifikasi bendahara atau telah mengikuti pelatihan perbendaharaan atau setidaknya memiliki pengalaman menjadi Bendahara Pengeluaran minimal 3 (tiga) tahun. (7) Jabatan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh dirangkap oleh KPA, PPK atau PPSPM. (8) PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh pejabat/pegawai di bagian keuangan DPMPTSP Provinsi. (9) Pengangkatan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (10) KPA mengangkat petugas SAI, SIMAK-BMN, dan Panitia/Pejabat Penerima Barang/Jasa. (11) DPMPTSP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai hak menerima DIPA Dekonsentrasi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal. (12) Pejabat pengelola DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwajibkan memperoleh bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemantauan realisasi penanaman modal dari BKPM.

(1) Program dan Kegiatan yang akan didekonsentrasikan harus sesuai dengan RKP dan Renja BKPM.

(2) Perencanaan dan penganggaran Dekonsentrasi dilaksanakan oleh Kepala BKPM dan didelegasikan kepada Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM. (3) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM menginformasikan kepada gubernur dan Perangkat Daerah pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi mengenai rencana Kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi untuk Tahun Anggaran berjalan dan/atau Tahun Anggaran selanjutnya.

(1) Penganggaran Dekonsentrasi dilakukan sesuai dengan indikator dan alokasi anggaran yang tertuang dalam RKA Dekonsentrasi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal. (2) Penyusunan RKA Dekonsentrasi dilaksanakan oleh Unit Kerja Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM setelah turunnya pagu anggaran dan alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan.

(1) Pendanaan untuk Dekonsentrasi dialokasikan untuk Kegiatan bersifat non-fisik, yaitu Kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap. (2) Besaran alokasi anggaran Dekonsentrasi ditentukan berdasarkan 5 (lima) indikator yang terdiri atas: a. Kinerja Anggaran; b. Kemampuan Fiskal Daerah; c. Jumlah Proyek Investasi; d. Realisasi Investasi; dan e. Geografis.

(3) Masing-masing indikator sebagaimana tersebut pada ayat (2) ditentukan oleh BKPM sesuai dengan pertimbangan bobot yang menjadi nilai lebih terhadap indikator yang mempengaruhi pelaksanaan Pemantauan di lapangan. (4) Nilai Dana Dekonsentrasi yang diberikan kepada masing- masing wilayah daerah provinsi dialokasikan sesuai dengan target realisasi investasi per provinsi Tahun 2018 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Perangkat Daerah pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi wajib melakukan pemantauan realisasi penanaman modal di wilayah provinsi terhadap perusahaan, baik yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) maupun yang telah produksi/operasi komersial. (2) Perangkat Daerah pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi melaksanakan pemantauan realisasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme sebagai berikut: a. mengajukan hak akses untuk pengoperasian sistem LKPM Online; b. melakukan verifikasi dan evaluasi LKPM yang disampaikan oleh perusahaan secara dala jaringan (daring) untuk selanjutnya diteruskan ke BKPM melalui SPIPISE (http://lkpmonline.bkpm.go.id); c. menganalisis data Izin Prinsip dan Izin Usaha penanaman modal; d. melakukan kunjungan ke lokasi proyek penanam modal yang difokuskan pada pemantauan terhadap perkembangan fisik proyek; dan e. melakukan kegiatan lainnya yang dilakukan secara langsung maupun melalui komunikasi tidak

langsung dengan DPMPTSP Kabupaten/Kota dan/atau penanam modal. (3) Penyelenggaraan kegiatan kunjungan ke lokasi proyek penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus mengacu kepada daftar proyek penanaman modal yang ditentukan oleh Direktur wilayah terkait pada Kedeputian Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM. (4) Penyelenggaraan kegiatan lainnya sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf e berupa bimbingan teknis, konsolidasi, dan pelatihan, yang dapat dilakukan dengan menggunakan paket kegiatan rapat dalam kota dengan menggunakan format surat pernyataan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Badan ini. (5) Hasil dari pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berupa: a. LKPM yang disampaikan oleh perusahaan secara dalam jaringan; b. Hasil review LKPM secara dalam jaringan yang diteruskan kepada BKPM; c. profil perusahaan hasil kunjungan ke lokasi proyek beserta hasil cetak LKPM yang telah disetujui oleh BKPM pada laman http://lkpmonline.bkpm.go.id/; d. laporan pemantauan pelaksanaan penanaman modal, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri, yang memuat daftar proyek-proyek besar tahap konstruksi di daerah provinsi; e. daftar proyek penanaman modal yang harus segera mengajukan permohonan Izin Usaha (IU) dikarenakan telah siap atau telah berproduksi mencapai atau melampui nilai rencana investasinya; dan f. hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan lainnya yang dilakukan secara langsung dengan DPMPTSP Kabupaten/Kota dan/atau penanam modal.

(6) Hasil pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b dilakukan oleh Perangkat Daerah pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi setiap 3 (tiga) bulan. (7) Atas hasil pelaksanaan Pemantauan realisasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, Perangkat Daerah pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi menyampaikan laporan kepada BKPM setiap 1 (satu) bulan sesuai dengan bentuk: a. profil perusahaan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; b. hasil cetak LKPM tahap konstruksi tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan c. hasil cetak LKPM tahap produksi tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (8) Laporan Pemantauan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana disebutkan pada ayat (5) huruf d, e, dan f Perangkat Daerah pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi laporan kepada BKPM setiap 1 (satu) bulan sesuai dengan bentuk: a. daftar proyek-proyek besar tahap konstruksi di Provinsi tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; b. daftar proyek penanaman modal yang harus segera mengajukan permohonan Izin Usaha tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan c. kuesioner Evaluasi tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (9) Perangkat Daerah pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi melakukan evaluasi laporan atau informasi dari sumber lain atas pelaksanaan Kegiatan penanaman modal.

(1) Perangkat Daerah pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi yang menjadi pelaksana Kegiatan dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi wajib menyusun laporan pertanggungjawaban yang meliputi: a. laporan manajerial; dan b. laporan akuntabilitas. (2) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup pagu anggaran, target keluaran, realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi dan saran tindak lanjut yang tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (3) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disampaikan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran dengan jadwal penyampaian laporan sebagai berikut: a. laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 20 April; b. laporan triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 20 Juli; c. laporan triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 20 Oktober; dan d. laporan triwulan IV dan Laporan akhir tahun disampaikan paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya. (4) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan kepada Kepala BKPM c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. (5) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi laporan penyerapan keuangan yang

terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan. (6) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam bentuk dokumen resmi dan disertai dengan data elektronik yang disampaikan kepada: a. Unit Akuntansi Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM; b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan c. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (7) Laporan akuntabilitas sebagaimana pada ayat (6) disampaikan dengan jadwal sebagai berikut: a. laporan triwulan I disampaikan paling lambat tangg.al 20 April; b. laporan triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 20 Juli; c. laporan Triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 20 Oktober; dan d. laporan triwulan IV dan Laporan akhir tahun disampaikan paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya. (8) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

(1) Kepala BKPM melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada gubernur. (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman dan bimbingan teknis kepada Perangkat Daerah pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi. (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Dekonsentrasi. (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan Dekonsentrasi. (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan untuk pencapaian peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Dekonsentrasi. (7) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pelaksanaan Anggaran Dekonsentrasi berpedoman pada petunjuk pelaksanaan tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (2) Semua barang yang diperoleh dari pelaksanaan Dana Dekonsentrasi merupakan BMN. (3) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditatausahakan dalam SIMAK-BMN. (4) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengelola SIMAK-BMN dan Panitia/Pejabat Penerima Barang/Jasa.

(1) Revisi Anggaran DIPA Dekonsentrasi dilaksanakan oleh KPA dengan persetujuan dari Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM. (2) Revisi Anggaran yang dapat dilakukan dikarenakan adanya: a. perubahan rincian anggaran b. kesalahan administrasi; dan/atau c. perubahan atas APBN tahun berjalan, Instruksi PRESIDEN mengenai penghematan atau pemotongan anggaran, dan perubahan kebijakan pemerintah. (3) Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan Revisi Anggaran pada pagu Keluaran (Output), 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satuan Kerja. (4) Permohonan persetujuan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM oleh KPA sebagaimana ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut: a. surat permohonan usulan revisi; b. matrik semula-menjadi; dan c. justifikasi/alasan perubahan akun belanja disertai dokumen pendukung terkait yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II Perangkat Daerah pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi. (5) Bentuk surat permohonan usulan revisi dan matrik semula-menjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (6) Atas permohonan Revisi Anggaran DIPA Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan penelitian dan verifikasi oleh tim yang ditetapkan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM.

(7) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM menindaklanjuti hasil penelitian dan verifikasi dengan menerbitkan surat persetujuan/penolakan Revisi Anggaran dengan bentuk tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (8) Setelah mendapatkan persetujuan, Satuan Kerja Dekonsentrasi dapat melanjutkan proses Revisi Anggaran tersebut ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan/KPPN setempat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. (9) Revisi Anggaran dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan pengesahan DIPA sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang ditetapkan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM atau aparat pengawas intern pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

(1) Kepala BKPM melakukan evaluasi kinerja atas pelaksanaan Dekonsentrasi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan yang telah ditetapkan di dalam dokumen RKA. (2) Evaluasi pelaksanaan Dekonsentrasi diselenggarakan untuk penilaian kinerja pada tahun berjalan untuk digunakan sebagai dasar penetapan kebijakan Dekonsentrasi pada tahun selanjutnya. (3) Pengurangan Dana Dekonsentrasi terhadap Perangkat Daerah pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi pada tahun berikutnya dapat dilakukan sebagai tindak lanjut evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Sanksi dapat dikenakan kepada Perangkat Daerah pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi penerima Dana Dekonsentrasi dalam hal: a. sengaja atau lalai tidak menyampaikan Laporan Manajerial dan Laporan Akuntabilitas kepada BKPM; b. menyalahgunakan Dana Dekonsentrasi yang diterima; dan/atau c. ditemukan penyimpangan dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) atas dasar rekomendasi dari aparat pengawas intern pemerintah. (2) Sanksi yang diberikan kepada Perangkat Daerah pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi, dapat berupa: a. penundaan pencairan Dana Dekonsentrasi untuk triwulan berikutnya;

b. penghentian alokasi Dana Dekonsentrasi untuk tahun anggaran berikutnya; dan/atau c. penarikan urusan pemerintah di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang telah dilimpahkan. (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak membebaskan Perangkat Daerah pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi dari kewajiban menyampaikan laporan Dana Dekonsentrasi.

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 2005) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2017

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA