Peraturan Badan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2017

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan/atau kepala instansi vertikal di wilayah tertentu.
2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
3. Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah pelimpahan sebagian urusan Pemerintah Pusat bidang pengendalian pelaksanaan

penanaman modal kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi, atau perangkat pemerintah daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang membantu Gubernur untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi. 5. Dana Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah dana yang berasal dari anggaran belanja Badan Koordinasi Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui DPMPTSP yang mencakup semua pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal. 6. Perangkat Daerah, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi di bidang penanaman modal di provinsi. 7. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah Kepala DPMPTSP selaku pejabat yang menyelenggarakan kegiatan Dekonsentrasi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dan bertanggungjawab atas pengelolaannya. 8. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Perangkat Daerah yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan terkait kegiatan Dekonsentrasi yang dapat mengakibatkan pengeluaran beban belanja Negara. 9. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Perangkat Daerah yang sama dengan KPA,

yang diberikan kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran terkait kegiatan Dekonsentrasi. 10. Bendahara Pengeluaran adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Perangkat Daerah yang sama dengan KPA, yang diberikan kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran terkait kegiatan Dekonsentrasi. 11. Sistem Akuntansi Instansi yang selanjutnya disingkat SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian/Lembaga. 12. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut SIMAK-BMN adalah subsistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. 13. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 14. Panitia/Pejabat Penerima Barang dan Jasa adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG.

16. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

17. Rencana Kerja, yang selanjutnya disebut Renja, adalah dokumen perencanaan Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk periode 1 (satu) tahun.

18. Rencana Kerja dan Anggaran, yang selanjutnya disebut RKA, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

19. Perubahan Anggaran, yang selanjutnya disebut Revisi Anggaran, adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

20. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Kepala serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi Pemerintah.

21. Petunjuk Operasional Kegiatan, yang selanjutnya disingkat POK adalah dokumen yang dibuat oleh Menteri/Ketua Lembaga atau Kepala Satuan Kerja yang berisi petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dalam DIPA sebagai operasional kegiatan.

22. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

24. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan penanaman modal yang telah mendapat Perizinan penanaman modal.

25. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM, adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.

26. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN dan bertanggung jawab di bidang penanaman modal.

27. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem elektronik pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non Perizinan dengan Pemerintah Daerah.

28. Kinerja Anggaran adalah pencapaian pemanfaatan anggaran Dekonsentrasi setiap tahun anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan maksud dan tujuan Dekonsentrasi selama periode 3 (tiga) tahun anggaran terakhir.

29. Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Dekonsentrasi adalah proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA.

30. Kemampuan Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.

31. Jumlah Proyek Investasi adalah banyaknya kegiatan usaha yang dilakukan oleh penanam modal yang telah mendapat Perizinan penanaman modal dari BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), PTSP Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), atau instansi terkait yang berwenang selama periode 5 (lima) tahun anggaran terakhir.

32. Realisasi Investasi adalah banyaknya kegiatan perusahaan untuk menanamkan modalnya dalam bentuk kegiatan nyata untuk mempersiapkan usaha dan/atau menghasilkan produk barang/jasa secara komersial pada suatu daerah selama periode 1 (satu) tahun anggaran terakhir.

33. Geografis adalah faktor gambaran keadaan alam, demografi dan sosial masyarakat.

(1) Maksud Dekonsentrasi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal yaitu untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal. (2) Tujuan Dekonsentrasi yaitu untuk meningkatkan efektifitas peran dan posisi Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat dalam melaksanakan urusan

pemerintahan bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal di provinsi.

Urusan Pemerintah bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal meliputi pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

(1) Sebagian urusan Pemerintah bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dilimpahkan melalui Dekonsentrasi adalah kegiatan pemantauan realisasi penanaman modal di wilayah provinsi. (2) Kepala BKPM bertanggung jawab atas kebijakan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilimpahkan kembali kepada pihak lain.

(1) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan Dekonsentrasi. (2) Gubernur MENETAPKAN DPMPTSP Provinsi sebagai pelaksana kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

(1) Pendanaan Dekonsentrasi diarahkan untuk memantapkan penyelenggaraan kegiatan pemantauan realisasi penanaman modal di wilayah provinsi. (2) Pendanaan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaannya dilaksanakan dengan tertib,

taat, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan Dekonsentrasi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal ditetapkan dalam RKP, Renja, dan RKA BKPM Tahun 2017.

(1) Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2017 diberikan kepada Gubernur di 33 (tiga puluh tiga) provinsi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini. (2) Gubernur menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola DIPA, yang terdiri dari KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penguji Tagihan/PPSPM. (3) Pejabat pengelola DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat/pegawai DPMPTSP Provinsi yang memiliki kompetensi pengelola anggaran dan keuangan. (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersyaratkan memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan masih berlaku serta berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1). (5) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersyaratkan memiliki sertifikasi bendahara atau telah mengikuti pelatihan perbendaharaan atau setidaknya memiliki pengalaman menjadi Bendahara Pengeluaran minimal 3 (tiga) tahun.

(6) Jabatan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh dirangkap oleh KPA, PPK atau PPSPM. (7) PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh pejabat/pegawai di bagian keuangan DPMPTSP Provinsi. (8) Pengangkatan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (9) KPA mengangkat petugas SAI, SIMAK-BMN, dan Panitia/Pejabat Penerima Barang/Jasa. (10) DPMPTSP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai hak menerima DIPA Dekonsentrasi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal. (11) Pejabat pengelola DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwajibkan telah mendapat bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemantauan realisasi penanaman modal dari BKPM.

(1) Program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan harus sesuai dengan RKP dan Renja BKPM. (2) Perencanaan dan penganggaran kegiatan Dekonsentrasi dilaksanakan oleh Kepala BKPM dan didelegasikan kepada Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM. (3) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM menginformasikan kepada Gubernur dan DPMPTSP mengenai rencana kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi untuk Tahun Anggaran berjalan dan/atau Tahun Anggaran selanjutnya.

(1) Penganggaran Dekonsentrasi dilakukan sesuai dengan indikator dan alokasi anggaran yang tertuang dalam RKA

Dekonsentrasi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal. (2) Penyusunan RKA Dekonsentrasi dilaksanakan oleh Unit Kerja Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM setelah turunnya pagu anggaran dan alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan.

(1) Pendanaan dalam rangka Dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan bersifat non-fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap. (2) Besaran alokasi anggaran Dekonsentrasi ditentukan berdasarkan 5 (lima) indikator yang terdiri atas: a. Kinerja Anggaran; b. Kemampuan Fiskal Daerah; c. Jumlah Proyek Investasi; d. Realisasi Investasi; dan e. Geografis. (3) Masing-masing indikator sebagaimana tersebut pada ayat (2) ditentukan oleh BKPM sesuai dengan pertimbangan bobot yang menjadi nilai lebih terhadap indikator yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan teknis pemantauan di lapangan. (4) Nilai Dana Dekonsentrasi Per Provinsi dialokasikan sesuai dengan Target Realisasi Investasi Per Provinsi Tahun 2017 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

(1) DPMPTSP Provinsi wajib melakukan pemantauan realisasi penanaman modal di wilayah provinsi terhadap perusahaan, baik yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) maupun yang telah produksi/operasi komersial. (2) DPMPTSP Provinsi melaksanakan pemantauan realisasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme sebagai berikut: a. mengajukan hak akses untuk pengoperasian sistem LKPM Online; b. melakukan verifikasi dan evaluasi LKPM yang disampaikan oleh perusahaan secara online untuk selanjutnya diteruskan ke BKPM melalui SPIPISE (http://lkpmonline.bkpm.go.id); c. menganalisis data Izin Prinsip dan Izin Usaha penanaman modal; dan d. melakukan kunjungan ke lokasi proyek perusahaan dan melakukan konsolidasi dengan DPMPTSP Kabupaten/Kota secara langsung maupun melalui komunikasi lewat telepon. (3) Hasil dari pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berupa: a. LKPM yang di sampaikan oleh perusahaan secara online; b. Hasil review LKPM secara online yang diteruskan kepada BKPM; c. Profil perusahaan hasil kunjungan ke lokasi proyek; d. Laporan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri, yang memuat antara lain proyek sektor industri yang berorientasi ekspor, sektor industri padat karya, sektor industri

substitusi impor, dan daftar proyek-proyek besar tahap konstruksi di Provinsi; e. Daftar proyek penanaman modal yang telah habis jangka waktu penyelesaian proyeknya; dan f. Daftar proyek penanaman modal yang harus segera mengajukan permohonan Izin Usaha (IU) dikarenakan telah mencapai atau melampui nilai rencana investasinya. (4) Hasil dari pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal sebagaimana disebutkan pada ayat (3) huruf a dan b disampaikan oleh DPMPTSP Provinsi kepada BKPM setiap 3 (tiga) bulan. (5) Atas hasil dari pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal sebagaimana disebutkan pada ayat (3) huruf c, disampaikan oleh DPMPTSP Provinsi kepada BKPM setiap 1 (satu) bulan dengan menggunakan Format Laporan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini. (6) Laporan pemantauan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana disebutkan pada ayat (3) huruf d, e, dan f disampaikan oleh DPMPTSP Provinsi kepada BKPM setiap 1 (satu) bulan dengan mengunakan format laporan tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini. (7) DPMPTSP Provinsi melakukan evaluasi laporan atau informasi dari sumber lain atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

(1) DPMPTSP Provinsi yang menjadi pelaksana kegiatan dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi wajib menyusun laporan pertanggungjawaban yang meliputi: a. Laporan Manajerial; dan

b. Laporan Akuntabilitas. (2) Laporan Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup pagu anggaran, target keluaran, realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi dan saran tindak lanjut format tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini. (3) Laporan Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disampaikan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran dengan jadwal penyampaian laporan sebagai berikut: a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 20 April; b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 20 Juli; c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 20 Oktober; dan d. Laporan Triwulan IV dan Laporan akhir tahun disampaikan paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya. (4) Laporan Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan kepada Kepala BKPM c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. (5) Laporan Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi laporan penyerapan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan. (6) Laporan Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam bentuk dokumen resmi dan disertai dengan data elektronik yang disampaikan kepada: a. Unit Akuntansi Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM; b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan c. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

(7) Laporan Akuntabilitas sebagaimana pada ayat (6) disampaikan dengan jadwal sebagai berikut: a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 20 April; b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 20 Juli; c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 20 Oktober; dan d. Laporan Triwulan IV dan Laporan akhir tahun disampaikan paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya. (8) Laporan Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

(1) Kepala BKPM melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Gubernur. (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Provinsi. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman dan bimbingan teknis kepada DPMPTSP Provinsi sebagai pelaksana kegiatan Dekonsentrasi. (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Dekonsentrasi. (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan Dekonsentrasi.

(6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dalam rangka pencapaian peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Dekonsentrasi. (7) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Semua barang yang diperoleh dari pelaksanaan Dana Dekonsentrasi merupakan BMN. (2) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditatausahakan dalam SIMAK-BMN. (3) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengelola SIMAK-BMN dan Panitia/Pejabat Penerima Barang/Jasa.

(1) Revisi Anggaran DIPA Dekonsentrasi dilaksanakan oleh KPA dengan persetujuan dari Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM. (2) Revisi Anggaran yang dapat dilakukan dikarenakan adanya: a. perubahan rincian anggaran b. kesalahan administrasi; dan/atau c. perubahan atas APBN tahun berjalan, Instruksi PRESIDEN mengenai penghematan atau pemotongan anggaran, dan perubahan kebijakan pemerintah. (3) Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan Revisi Anggaran pada pagu anggaran tetap berupa pergeseran dalam 1 (satu) Keluaran (Output), 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Satuan Kerja.

(4) Permohonan persetujuan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM oleh KPA sebagaimana ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut: a. Surat Permohonan Usulan Revisi; b. Matrik semula-menjadi; dan c. Justifikasi/alasan perubahan akun belanja disertai dokumen pendukung terkait yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP Provinsi. (5) Bentuk Surat Permohonan Usulan Revisi dan Matrik semula-menjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini. (6) Terhadap permohonan Revisi Anggaran DIPA Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan penelitian dan verifikasi oleh tim yang ditetapkan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM. (7) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM menindaklanjuti hasil penelitian dan verifikasi dengan menerbitkan Surat Persetujuan/Penolakan Revisi Anggaran dengan bentuk tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini. (8) Setelah mendapatkan persetujuan Satuan Kerja Dekonsentrasi dapat melanjutkan proses Revisi Anggaran tersebut ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan/KPPN setempat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku. (9) Revisi Anggaran dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan pengesahan DIPA sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang ditetapkan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM atau aparat pengawas intern pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta mengikuti petunjuk teknis dan menggunakan format surat pernyataan kegiatan paket meeting dalam kota tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala ini.

(1) Kepala BKPM melakukan evaluasi atas pelaksanaan Dekonsentrasi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal. (2) Evaluasi pelaksanaan Dekonsentrasi diselenggarakan dalam rangka penilaian kinerja pada tahun berjalan untuk digunakan sebagai dasar penetapan kebijakan Dekonsentrasi pada tahun selanjutnya. (3) Pengurangan dana Dekonsentrasi terhadap DPMPTSP Provinsi pada tahun berikutnya dapat dilakukan sebagai tindak lanjut evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Sanksi dapat dikenakan kepada DPMPTSP Provinsi penerima dana Dekonsentrasi dalam hal: a. sengaja atau lalai tidak menyampaikan Laporan Manajerial dan Laporan Akuntabilitas kepada BKPM; b. menyalahgunakan dana Dekonsentrasi yang diterima; dan/atau c. ditemukan penyimpangan dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) atas dasar rekomendasi dari aparat pengawas intern pemerintah. (2) Sanksi yang diberikan kepada DPMPTSP Provinsi, dapat berupa: a. penundaan pencairan dana Dekonsentrasi untuk triwulan berikutnya; b. penghentian alokasi dana Dekonsentrasi untuk tahun anggaran berikutnya; dan/atau c. penarikan urusan pemerintah di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang telah dilimpahkan. (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak membebaskan DPMPTSP Provinsi dari kewajiban menyampaikan laporan dana Dekonsentrasi.

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku maka Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan

Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1900) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2016 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, ttd THOMAS TRIKASIH LEMBONG Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA