Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur yang selanjutnya disingkat Assessor SDM Aparatur adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas dan wewenang untuk melakukan kegiatan penilaian kompetensi manajerial.
2. Assessor SDM Aparatur adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penilaian kompetensi manajerial.
3. Assessee adalah orang yang akan dinilai kompetensinya.
4. Kode Etik Assessor SDM Aparatur adalah pedoman sikap dan perilaku Assessor dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidupnya sehari-hari.

Tujuan ditetapkannya peraturan tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Assessor SDM Aparatur yaitu sebagai pedoman bagi organisasi profesi Assessor SDM Aparatur dalam menyusun kode etiknya.

(1) Assessor SDM Aparatur berkedudukan sebagai pejabat fungsional tertentu yaitu Jabatan Fungsional Assessor SDM Aparatur di lingkungan instansi pemerintah. (2) Assessor SDM Aparatur bekerja di dalam unit Penilaian Kompetensi atau di lingkungan kepegawaian yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penilaian kompetensi.

Assessor SDM Aparatur harus mengutamakan kompetensi, obyektivitas, kejujuran, dan menjunjung tinggi integritas, norma-norma keahlian serta menyadari konsekuensi dari tindakannya dalam melaksanakan tugasnya.

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap Assessor SDM Aparatur meliputi: a. ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. jujur; c. integritas; d. tanggung jawab; e. disiplin; f. profesional; g. bersemangat; h. kerjasama; dan i. pelayanan prima.

Setiap Assessor SDM Aparatur dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari selain tunduk pada Kode Etik PNS sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, juga tunduk kepada Kode Etik Assessor SDM Aparatur yang diatur oleh organisasi profesi Assessor SDM Aparatur.

Setiap individu Assessor SDM Aparatur memiliki kode etik yang meliputi: a. percaya diri; b. mampu menjaga kestabilan emosi; c. dapat menerima kritik dan saran; d. menjaga rahasia; e. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan; f. selalu berusaha meningkatkan kompetensi pribadi; g. memiliki etos kerja yang tinggi; h. kemauan untuk mengembangkan orang lain; i. berpikir terbuka dan pandangan yang obyektif; dan j. menjaga kebersihan dan keteraturan lingkungan kerja.

Setiap Assessor SDM Aparatur dalam melaksanakan tugasnya harus tunduk pada etika profesionalisme yang meliputi: a. menjunjung tinggi harkat dan martabat Assessor SDM Aparatur; b. taat dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kebijakan pemerintah; c. menjunjung tinggi obyektifitas dan independensi; dan d. menghargai karya/hak kekayaan intelektual (HAKI) pihak lain.

Setiap Assessor SDM Aparatur dalam hubungannya dengan rekan kerja seprofesi harus menjunjung tinggi kode etik antar rekan seprofesi, yaitu: a. saling menghargai, menghormati dan menjaga hak-hak serta nama baik rekan profesinya. b. saling memberikan umpan balik untuk peningkatan keahlian profesinya. c. saling mengingatkan rekan profesinya dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran kode etik.

Dalam hubungannya dengan profesi lain, setiap Assessor SDM Aparatur harus menjunjung tinggi etika profesi, yaitu: a. menghargai, menghormati kompetensi dan kewenangan rekan dari profesi lain. b. mencegah dilakukannya pemberian jasa assessment oleh orang atau pihak lain yang tidak memiliki kompetensi.

Dalam memberikan jasa penilaian kompetensi kepada pengguna jasa Assessor SDM Aparatur berkewajiban untuk: a. melindungi pengguna jasa dari akibat yang merugikan sebagai dampak jasa yang diterimanya. b. mengutamakan ketidakberpihakan dalam kepentingan pengguna jasa dan pihak-pihak yang terkait dalam pemberian pelayanan. c. dalam hal pengguna jasa yang menghadapi kemungkinan akan terkena dampak negatif akibat pemberian jasa assessment yang dilakukan oleh Assessor SDM Aparatur maka pengguna jasa harus diberitahu.

Dalam memberikan hasil rekomendasi, Assessor SDM Aparatur harus menggunakan dan memperhatikan data-data yang didapatkan melalui proses assessment.

Penyampaian dan pemanfaatan hasil assesssment harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. penyampaian dan penjelasan hasil assessment diberikan dalam bentuk dan bahasa yang mudah dipahami pemakai jasa; dan b. pemberian saran pemanfaatan hasil assessment dilakukan dengan memperhatikan tujuan dilakukannya assessment.

Assessor SDM Aparatur wajib memegang teguh rahasia yang menyangkut pemakai jasa assessment dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatannya dan wajib mematuhi hal-hal sebagai berikut: a. memberikan hasil assessment hanya kepada yang berwenang mengetahuinya dan hanya memuat hal-hal yang langsung dan berkaitan dengan tujuan pemberian jasa assessment; b. mendiskusikan data dan hasil assessment hanya dengan orang-orang atau pihak yang secara langsung berwenang atas pemakai jasa assessment; c. mengkomunikasikan hasil assessment dengan bijaksana secara lisan atau tertulis kepada pemakai jasa assessment; dan d. mengkomunikasikan hasil karya Assessor SDM Aparatur dengan sesama Assessor dan pihak lainnya yang berwenang hanya untuk kepentingan profesi dan organisasi.

(1) Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Assessor SDM Aparatur akan dikenakan sanksi moral. (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pernyataan secara tertutup dalam bentuk teguran lisan; b. pernyataan secara terbuka dalam bentuk teguran tertulis; atau c. larangan melaksanakan kegiatan assessment selama 1 (satu) tahun.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik Assessor SDM Aparatur, wajib dilaporkan kepada pimpinan Unit Penilaian Kompetensi atau kepala unit kerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penilaian kompetensi untuk diselesaikan dalam Majelis Kode Etik yang dibentuk.

(1) Setiap terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik Assessor SDM Aparatur akan dibentuk Majelis Kode Etik Assessor SDM Aparatur. (2) Majelis Kode Etik Assessor SDM Aparatur diketuai oleh: a. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah, bagi pelanggaran yang dilakukan oleh Assessor SDM Aparatur yang menduduki jabatan Assessor Utama dan Assessor Madya; dan b. Kepala Biro Kepegawaian/Kepala Badan Kepegawaian Daerah, bagi pelanggaran yang dilakukan oleh Assessor SDM Aparatur yang menduduki jabatan Assessor Muda dan Assessor Pertama.

(3) Pembentukan Majelis Kode Etik Assessor SDM Aparatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang bersangkutan. (4) Keanggotaan Majelis Kode Etik Assessor SDM Aparatur, terdiri atas: a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota; b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan c. Paling kurang 3 (tiga) orang Anggota. (5) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil. (6) Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat Fungsional Assessor SDM Aparatur.

(1) Assessor SDM Aparatur yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik. (2) Majelis Kode Etik dapat memanggil orang lain untuk diminta keterangan guna kepentingan pemeriksaan apabila diperlukan. (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik.

(1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh Assessor SDM Aparatur yang diperiksa dan Majelis Kode Etik. (2) Assessor SDM Aparatur yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran kode etik, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik. (3) Apabila Assessor SDM Aparatur yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya.

(4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. (5) Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa dan Assessor SDM Aparatur yang diperiksa. (6) Apabila Assessor SDM Aparatur yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan, bahwa Assessor SDM Aparatur yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

(1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Assessor SDM Aparatur yang diduga melanggar kode etik. (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Assessor SDM Aparatur yang bersangkutan diberi kesempatan membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak melanggar kode etik. (3) Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik. (4) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam Sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri Assessor SDM Aparatur yang diperiksa. (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak. (6) Sidang Majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota. (7) Keputusan Sidang Majelis Kode Etik bersifat final dan berupa rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk penjatuhan sanksi moral.

(8) Rekomendasi Keputusan Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan keputusan hasil Sidang Majelis berupa rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam MENETAPKAN keputusan penjatuhan sanksi moral.

(1) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, yaitu: a. Menteri/Kepala Badan/Gubernur/Walikota/Bupati, untuk dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Assessor SDM Aparatur yang menduduki pejabat fungsional Assessor Utama dan pejabat fungsional Assessor Madya. b. Sekteraris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah, untuk dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pejabat fungsional Assessor Muda dan pejabat fungsional Assessor Pertama. (2) Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan. (3) Dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan.

Assessor SDM Aparatur yang melakukan pelanggaran kode etik, selain dikenakan sanksi moral dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2017 29 Desember 2016 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA