Peraturan Badan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

2. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Republik INDONESIA Tahun

3. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Republik INDONESIA Tahun 1945.

4. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

5. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.

6. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

7. Komisi Pemilihan Umum Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.

8. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu di wilayah provinsi.

9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

10. Daerah Pemilihan yang selanjutnya disebut Dapil adalah arena kompetisi beserta jumlah kursi yang diperebutkan untuk mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat dalam sebuah penyelenggaraan Pemilu.

11. Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan atau bagian kecamatan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan Alokasi Kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan partai politik dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD

Kabupaten/Kota. 12. Penataan Dapil adalah menyusun ulang Dapil yang tidak sesuai, hilang atau belum terakomodasi dalam sebuah aturan. 13. Temuan adalah hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

(1) Pengawasan penataan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. kesetaraan nilai suara; b. ketaatan pada sistem pemilu proporsional; c. proporsionalitas; d. integralitas wilayah; e. berada pada cakupan wilayah yang sama; f. kohesivitas; dan g. kesinambungan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai rangkaian proses penataan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu sesuai dengan prinsip pembentukan Dapil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan penataan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu paling sedikit dilakukan terhadap: a. penyusunan dan penataan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU; b. penetapan Dapil dan alokasi kursi dalam setiap Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan c. tindak lanjut KPU terhadap masukan dari partai politik dan masyarakat terkait penetapan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pengawasan penetapan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh: a. Bawaslu dengan wilayah pengawasan untuk seluruh INDONESIA; b. Bawaslu Provinsi dengan wilayah pengawasan untuk provinsi di wilayah kerjanya; dan c. Bawaslu Kabupaten/Kota dengan wilayah pengawasan kabupaten/kota di wilayah kerjanya.

Bawaslu melakukan pengawasan perencanaan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk memastikan: a. penataan Dapil dan penentuan alokasi kursi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. penataan Dapil dan penentuan alokasi kursi dilakukan KPU dengan berdasar pada data kependudukan dan data wilayah termutakhir dari kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri; c. penetapan Dapil dan alokasi kursi dalam setiap Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan d. tindaklanjut KPU terhadap masukan dari partai politik dan masyarakat terkait penataan Dapil dan penentuan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Bawaslu melakukan pembinaan dan supervisi kepada Bawaslu Provinsi untuk melakukan supervisi pengawasan atas usulan alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan penetapan Dapil di wilayah kerjanya Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk memastikan: a. penataan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota; dan b. tindaklanjut KPU Kabupaten/Kota terhadap masukan dari partai politik dan masyarakat terkait penetapan jumlah kursi dan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

(1) Bawaslu melakukan pencermatan terhadap data penduduk yang diserahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri kepada KPU. (2) Bawaslu melakukan pengawasan terhadap ketepatan waktu tahapan penetapan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota. (3) Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penetapan Dapil dan alokasi kursi di wilayah kabupaten/kota hasil pemekaran dan/atau yang hilang akibat bencana. (4) Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pengawasan penetapan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota yang meliputi: a. keterbukaan proses penetapan yang dilakukan oleh KPU; dan b. akuntabilitas proses dan hasil penetapan.

(1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan aktif dalam proses tahapan pelaksanaan penetapan jumlah kursi dan Dapil. (2) Pengawasan secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:

a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan pelanggaran pada tahapan pelaksanaan penetapan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota; b. menentukan fokus pengawasan berdasarkan pemetaan potensi kerawanan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. menyampaikan rekomendasi resmi terkait penetapan Dapil beserta pembagian jumlah kursinya; d. membuat pemetaan Dapil dan memberikan masukan dalam hal terdapat ketidaksesuaian dalam penetapan Dapil; e. memberikan rekomendasi tertulis atas masukan dan saran terkait Peraturan KPU yang mengatur penetapan jumlah kursi dan Dapil; f. mengamati secara langsung pembahasan peraturan KPU yang mengatur penetapan jumlah kursi dan Dapil; g. mengawasi secara langsung proses penataan Dapil oleh KPU Kabupaten/Kota serta penetapan jumlah kursi dan Dapil yang dilakukan oleh KPU; h. melakukan pengecekan ulang secara menyeluruh penetapan jumlah kursi dan Dapil yang dilakukan oleh KPU; dan i. mengawasi secara langsung kegiatan rapat kordinasi Partai Politik dan konsultasi publik.

Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyerahan hasil penataan Dapil DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU dengan memastikan: a. masukan dari Pemerintah Daerah, Partai Politik, Bawaslu Kabupaten/Kota, Pemantau Pemilu, dan/atau pemangku kepentingan sebelum diserahkan kepada KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. proses penyerahan hasil penataan Dapil DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota melalui KPU

Provinsi kepada KPU dilakukan secara transparan dengan menyertakan:

1. penjelasan dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
2. berita acara pleno pembahasan usulan penyusunan Dapil dan alokasi kursi. c. KPU melakukan pencermatan dan telaahan terhadap rekapitulasi usulan penataan Dapil dari KPU Provinsi; dan d. KPU MENETAPKAN alokasi kursi dan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam keputusan KPU dengan memperhatikan hasil konsultasi dengan DPR.

(1) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyerahan hasil penataan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi. (2) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan terhadap pencermatan KPU Provinsi atas usulan penataan Dapil dari KPU Kabupaten/Kota.

(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap kebenaran pelaksanaan prosedur penetapan jumlah kursi sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan Dapil. (2) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap ketepatan waktu dalam MENETAPKAN jumlah kursi. (3) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penetapan jumlah kursi di kabupaten/kota dan Kecamatan hasil pemekaran dan/atau yang hilang akibat bencana.

Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota meliputi: a. Dapil sebagai satu kesatuan utuh dengan Dapil Anggota DPRD Provinsi; b. Dapil ditentukan berdasarkan wilayah administrasi kabupaten/kota; c. Dapil sebagai satu kesatuan yang utuh dan berbatasan langsung bila merupakan gabungan dua atau lebih wilayah kecamatan; d. Dapil kabupaten/kota memiliki jumlah kuota kursi paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 12 (dua belas) kursi; e. pemecahan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk besar sebagai Dapil yang bila dikonversikan dengan kuota kursi melebihi kuota kursi maksimal; dan f. KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan penataan ulang Dapil kecamatan pemekaran dan/atau yang hilang dikarenakan bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rapat koordinasi Partai Politik dan konsultasi publik meliputi: a. pelaksanaan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan; b. substansi rapat koordinasi Partai Politik dan konsultasi publik di tingkat daerah kabupaten/kota yang disampaikan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. ketidaktersediaan akses bagi Partai Politik di tingkat daerah kabupaten/kota untuk memberikan tanggapan terkait penetapan jumlah kursi dan Dapil dalam rapat koordinasi Partai Politik dan konsultasi publik;

d. adanya perlakuan yang tidak sama oleh KPU Kabupaten/Kota terhadap Partai Politik di tingkat daerah kabupaten/kota dalam penataan Dapil di setiap tingkatan; dan e. KPU Kabupaten/Kota tidak transparan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota terkait masukan dan tanggapan dari Partai Politik dan masyarakat.

(1) Pengawas Pemilu membuat laporan hasil pengawasan. (2) Pengawas Pemilu menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengawas Pemilu setingkat diatasnya. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. proses pelaksanaan penetapan jumlah kursi dan Dapil serta permasalahannya; b. hasil penataan jumlah kursi dan Dapil DPRD Kabupaten/Kota. c. kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu; d. hasil evaluasi pencegahan dan efektivitasnya; e. kegiatan pengawasan; dan f. Temuan dan tindak lanjut Temuan.

(1) Temuan dan laporan dugaan pelanggaran pada tahapan penetapan jumlah kursi DRPD Kabupaten/Kota, ditangani oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatan. (2) Tata cara penanganan laporan dan/atau Temuan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum.

(1) Bawaslu menerima, memeriksa, dan memutus sengketa Pemilu yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan jumlah kursi dan Dapil. (2) Tata cara penyelesaian sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum.

(1) Penyebutan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan ini termasuk juga Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota. (2) Penyebutan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan ini termasuk juga Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota.

Dalam hal terdapat daerah pemekaran atau bencana alam yang mengakibatkan perubahan penetapan jumlah kursi dan Dapil, pengawasan dilakukan dengan ketentuan yang akan diatur kemudian.

Dalam hal Bawaslu Kabupaten/Kota belum terbentuk pada saat tahapan penetapan jumlah kursi dan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Pemilu Anggota DPRD, tugas dan kewenangan pengawasan dilakukan oleh Pengawas Panwas Kabupaten/Kota.

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 643), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2018

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABHAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA