Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2012 tentang TENTANG PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini, yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, atau dalam suatu periode tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN adalah instansi yang bertugas melaksanakan pengawasan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi terhadap segala kegiatan Pemanfatan Tenaga Nuklir sebagaimana yang dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.

4. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar PNBP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

6. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaaan APBN di BAPETEN.

7. Atasan Langsung Bendahara adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan pengendalian penatausahaan PNBP.

8. Nomor Tagihan adalah nomor unik yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan untuk masing-masing Wajib Bayar.

9. Rekening Virtual (virtual account) adalah Nomor Tagihan yang merupakan nomor rekening bank yang digunakan oleh Wajib Bayar dalam melakukan pembayaran tagihan melalui bank yang ditunjuk.

10. Penagihan adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan yang berupa surat pemberitahuan pembayaran dan surat penagihan.

(1) Jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku di BAPETEN adalah sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 27 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir. (2) PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerimaan dari pelayanan: a. perizinan pemanfaatan sumber radiasi pengion dan bahan nuklir; b. penerbitan ketetapan yang terkait dengan perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan keselamatan pengangkutan zat radioaktif; c. perizinan pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning instalasi nuklir dan penerbitan ketetapan yang terkait; d. penerbitan ketetapan yang terkait dengan perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf c; e. penyelenggaraan ujian bagi personil yang akan bekerja sebagai petugas tertentu pada instalasi nuklir dan instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion untuk memperoleh Surat Izin Bekerja; dan f. penyelenggaraan pelatihan penyegaran bagi petugas proteksi radiasi yang bekerja pada instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion.

(1) Untuk penatausahaan PNBP, Kepala BAPETEN MENETAPKAN Pengelola PNBP. (2) Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Atasan Langsung Bendahara; b. Bendahara Penerimaan; dan c. Petugas Penatausahaan Piutang PNBP. (3) Petugas Penatausahaan Piutang PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari: a. Petugas Administrasi Penatausahaan Piutang PNBP; b. Petugas Operasional Penatausahaan Piutang PNBP; dan c. Petugas Pembukuan Penatausahaan Piutang PNBP.

(1) Atasan Langsung Bendahara bertanggung jawab atas kelancaran pengelolaan PNBP di lingkungan BAPETEN. (2) Bendahara Penerimaan bertugas: a. menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada BAPETEN; dan b. melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah Atasan Langsung Bendahara. (3) Petugas Administrasi Penatausahaan Piutang PNBP melaksanakan kegiatan penerimaan dan pengiriman dokumen piutang, meliputi: a. menerima dokumen/surat penagihan piutang; b. mengagendakan surat/dokumen yang masuk maupun yang harus dikirim kepada pihak terutang; c. membuat surat pengantar; d. meneruskan dokumen tanggapan pihak yang terutang ke unit/petugas operasional; e. mengirimkan bukti setor kepada unit pembukuan; dan f. melaksanakan tugas lainnya atas perintah Atasan Langsung Bendahara. (4) Petugas Operasional Penatausahaan Piutang PNBP melaksanakan kegiatan pengelolaan penerimaan negara, meliputi: a. menyelesaikan surat pernyataan piutang; b. membuat surat penagihan piutang; c. menyelenggarakan pengawasan terhadap jalannya pembayaran penagihan piutang PNBP; d. membuat surat peringatan terhadap pihak terutang yang lalai; e. membuat surat pemindahan penagihan piutang PNBP terhadap pihak terutang yang pindah satuan kerja; f. membuat surat keterangan tanda lunas (SKTL) terhadap piutang yang telah dilunasi oleh pihak terutang bersangkutan; g. mengirim surat kepada petugas administrasi dan petugas pembukuan; h. membuat surat tentang penyerahan pengurusan piutang yang tidak tertagih kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Panitia Urusan Piutang Negara, Kementerian Keuangan;

i. membuat usulan penghapusan piutang setelah memperoleh pernyataan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dari Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN); j. mengarsipkan dokumen piutang; dan k. melaksanakan tugas lainnya atas perintah Atasan Langsung Bendahara. (5) Petugas Pembukuan Penatausahaan Piutang PNBP melaksanakan kegiatan pembukuan dan pelaporan piutang, meliputi: a. menerbitkan dan melakukan pencatatan piutang ke dalam kartu piutang berdasarkan dokumen-dokumen transaksi; b. membuat daftar Rekapitulasi Piutang; c. membuat daftar Umur Piutang dan Reklasifikasi Piutang; d. membuat Daftar Saldo Piutang setiap triwulan berdasarkan Kartu Piutang; e. membuat penyisipan piutang tidak tertagih dalam Kartu Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Semesteran dan Tahunan; f. melakukan pengarsipan dokumen; g. membuat dan mengirimkan laporan-laporan PNBP; dan h. melaksanakan tugas lainnya atas perintah Atasan Langsung Bendahara.

Bendahara Penerimaan melakukan Penagihan PNBP kepada Wajib Bayar setelah diterbitkannya surat pemberitahuan hasil penilaian persyaratan yang menyatakan: a. permohonan atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat; b. permohonan atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dan huruf d dinyatakan lengkap; c. Wajib Bayar dapat mengikuti ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e; dan d. Wajib Bayar dapat mengikuti pelatihan penyegaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f.

(1) Mekanisme Penagihan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

a. Wajib Bayar wajib melakukan pembayaran setelah dilakukan Penagihan oleh Bendahara Penerimaan; b. Penagihan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan mengirimkan Nomor Tagihan oleh BAPETEN kepada Wajib Bayar; c. Pembayaran oleh Wajib Bayar harus dilakukan sesuai dengan nilai tagihan melalui Rekening Virtual; d. Apabila tidak dimungkinkan melakukan pembayaran melalui Rekening Virtual, Wajib Bayar dapat menyetorkan kepada Bendahara Penerimaan secara tunai; e. Setelah melakukan pembayaran, Wajib Bayar menyampaikan bukti pembayaran dan/atau memberitahukan melalui faksimili, e- mail, dan/atau melalui pelayanan pesan singkat (short messages services). (2) PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang sudah dibayarkan oleh Wajib Bayar kepada BAPETEN tidak dapat diminta kembali. (3) Dalam hal penyetoran pembayaran kurang dari nilai tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, BAPETEN tidak menerbitkan izin, Wajib Bayar tidak dapat mengikuti ujian atau Wajib Bayar tidak dapat mengikuti pelatihan penyegaran. (4) Wajib Bayar yang tidak dapat mengikuti ujian atau pelatihan penyegaran hanya dapat diikutsertakan pada kesempatan pertama berikutnya setelah memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (5) Apabila Wajib Bayar telah diberi kesempatan untuk mengikuti ujian atau pelatihan penyegaran pada kesempatan pertama berikutnya dan masih tidak dapat mengikuti ujian atau pelatihan penyegaran tersebut, PNBP yang telah dibayarkan menjadi milik Negara dan tidak dapat ditarik kembali oleh Wajib Bayar.

(1) Bendahara Penerimaan melakukan validasi PNBP melalui rekening koran. (2) Berdasarkan hasil validasi, Bendahara Penerimaan membuat kuitansi bukti pembayaran dengan tembusan kepada Unit Kerja Perijinan dan Wajib Bayar.

Berdasarkan kuitansi bukti pembayaran yang disampaikan Bendahara Penerimaan, Unit Kerja Perijinan: a. menyerahkan dokumen izin pemanfaatan sumber radiasi pengion atau bahan nuklir dan/atau ketetapan yang terkait kepada Wajib Bayar;

b. Melakukan penilaian permohonan perizinan pembangunan, pengoperasian, atau dekomisioning instalasi nuklir dan/atau ketetapan terkait yang diajukan oleh Wajib Bayar; c. melakukan pengujian personil Wajib Bayar; dan/atau d. mengikutsertakan personil Wajib Bayar dalam pelatihan penyegaran.

Bendahara Penerimaan membuat Laporan Pertanggungjawaban PNBP setiap bulan kepada Atasan Langsung Bendahara.

(1) Apabila Wajib bayar tidak melakukan pembayaran atas Penagihan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak surat pemberitahuan pembayaran dikirimkan, Bendahara Penerimaan melakukan Penagihan pertama dengan jangka waktu pembayaran 1 (satu) bulan sejak tagihan sebelumnya. (2) Apabila Wajib Bayar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan pembayaran, Bendahara Penerimaan melakukan Penagihan kedua dengan jangka waktu pembayaran 1 (satu) bulan sejak tagihan sebelumnya. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Bayar tidak melakukan pembayaran, Bendahara Penerimaan melakukan Penagihan ketiga dengan jangka waktu pembayaran 1 (satu) bulan sejak tagihan sebelumnya. (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib Bayar tidak melakukan pembayaran maka: a. BAPETEN akan mengirimkannya sebagai piutang negara yang berkualitas macet kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Panitia Urusan Piutang Negara, Kementerian Keuangan; b. BAPETEN tidak menerbitkan izin, menyelenggarakan ujian atau menyelenggarakan pelatihan penyegaran.

(1) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 ayat (3) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 27 tahun 2009, Wajib Bayar harus membayar biaya transportasi dan akomodasi yang dilakukan oleh BAPETEN ke instalasinya. (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah at cost sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (3) Pembayaran dilakukan melalui inspektur keselamatan nuklir yang melaksanakan pemeriksaan dengan bukti tanda terima rangkap 2 (dua).

(4) Bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan 1 (satu) eksemplar kepada instansi yang meminta diinspeksi dan 1 (satu) eksemplar untuk Unit Kerja Inspeksi.

(1) Dalam hal karena kondisi daerah tidak memungkinkan untuk mendapatkan penginapan atau transportasi, inspektur keselamatan nuklir dapat menerima fasilitas dari Wajib Bayar. (2) Inspektur keselamatan nuklir wajib segera membuat laporan kepada Kepala BAPETEN dengan tembusan Unit Kerja Inspeksi berkaitan dengan fasilitas yang diterima.

Peraturan Kepala BAPETEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BAPETEN ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2012 KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR REPUBLIK INDONESIA,

AS NATIO LASMAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 April 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN