Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Produk Hukum Arsip Nasional Republik INDONESIA selanjutnya disebut Produk Hukum ANRI adalah proses pembuatan peraturan perundang- undangan yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pengesahan, pengundangan, penyebarluasan dan sosialisasi.

2. Program Legislasi ANRI yang selanjutnya disebut Proleg ANRI adalah program skala prioritas pembentukan Peraturan Perundang-undangan ANRI dalam mewujudkan keselarasan, kesistematisan, keefektifan, keefisienan dan keberlanjutan dalam pelaksanaan pembentukan Produk Hukum ANRI.

3. Peraturan Kepala ANRI adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat dan ditetapkan oleh Kepala ANRI sesuai kewenangannya melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

4. Peraturan Kepala ANRI Skala Nasional adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum kebijakan kearsipan nasional yang mengikat secara umum dan ditetapkan oleh Kepala ANRI sesuai kewenangannya melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

5. Peraturan Kepala ANRI Skala Internal adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat di lingkungan ANRI dan ditetapkan oleh Kepala ANRI sesuai kewenangannya melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

6. Keputusan Kepala ANRI adalah jenis produk hukum penetapan yang bersifat individual, konkret dan sekali selesai serta ditetapkan oleh Kepala ANRI maupun oleh pejabat lain yang diberi kewenangan.

7. Surat Edaran adalah jenis produk hukum pengaturan yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak, yang ditetapkan oleh pejabat eselon I ANRI sesuai bidang tugasnya.

8. Instruksi adalah jenis produk hukum yang memuat perintah berupa petunjuk atau arahan tentang pelaksanaan kebijakan suatu peraturan perundang- undangan, yang ditetapkan oleh Kepala ANRI atau pejabat lain yang diberi kewenangan.

9. Arsip Nasional

yang selanjutnya disingkat ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara. 10. Kepala Biro yang Membidangi Urusan Hukum adalah Kepala Biro yang membidangi urusan hukum di lingkungan ANRI.

11. Mutatis Mutandis adalah asas yang menyatakan bahwa pada dasarnya sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam ketentuan Peraturan Kepala ini tetapi memiliki kewenangan melakukan perubahan prosedur pada hal- hal yang diperlukan atau penting sesuai dengan kondisi yang mendesak.

Jenis Produk Hukum ANRI meliputi: a. UNDANG-UNDANG; b. PERATURAN PEMERINTAH; c. Peraturan PRESIDEN; d. Peraturan Kepala ANRI; e. Keputusan Kepala ANRI; f. Surat Edaran; dan g. Instruksi.

(1) Pembentukan Produk Hukum ANRI dilaksanakan oleh Kepala Biro yang Membidangi Urusan Hukum. (2) Pembentukan Produk Hukum ANRI berupa UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, Peraturan PRESIDEN, dan Peraturan Kepala ANRI dilaksanakan dalam tahapan meliputi: a.perencanaan pembentukan; b. penyusunan; dan c.pengundangan, penyebarluasan dan sosialisasi. (3) Pembentukan Produk Hukum ANRI berupa Keputusan Kepala ANRI, Surat Edaran, dan Instruksi dilaksanakan dalam tahapan meliputi: a. perencanaan pembentukan; b. penyusunan; dan c. penyebaran informasi. (4) Dalam rangka meningkatkan kualitas pembentukan Produk Hukum ANRI dapat melalui: a.diskusi publik; b.ekspose;

c.seminar; d.rapat koordinasi; dan e.siaran media.

(1) Perencanaan pembentukan Produk Hukum ANRI berupa UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, Peraturan PRESIDEN, dan Peraturan Kepala ANRI dilakukan dalam Proleg ANRI. (2) Proleg ANRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam jangka waktu 2 (dua) tahun menurut skala prioritas dan dievaluasi setiap tahun berdasarkan penetapan prioritas tahunan.

Penyusunan daftar skala prioritas dalam Proleg ANRI didasarkan atas: a. perintah peraturan perundang-undangan; b. rencana strategis ANRI; dan c. aspirasi dan kebutuhan hukum masing-masing unit kerja di lingkungan ANRI maupun masyarakat.

(1) Proleg ANRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memuat program pembentukan Produk Hukum berupa konsepsi yang terdiri atas: a. Judul b. Latar belakang, yang terdiri dari:

1. ruang lingkup;

2. tujuan penyusunan;

3. keterkaitan dengan produk hukum yang lain. c. Sasaran yang ingin diwujudkan; d. Pembahasan, yang terdiri dari:

4. pokok pikiran;

5. obyek yang diatur; dan

6. jangkauan serta arah pengaturan; e. Penutup. (2) Konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan unit pemrakarsa.

(1) Pimpinan unit pemrakarsa setingkat eselon I mengajukan usulan konsepsi Rancangan Produk Hukum ANRI kepada Sekretaris Utama sesuai dengan kebutuhan lingkup bidang tugas dan tanggung jawabnya. (2) Sekretaris Utama melalui Kepala Biro yang Membidangi Urusan Hukum mengakomodasi usulan berupa konsepsi rancangan peraturan yang diterima dari unit pemrakarsa dalam suatu daftar Proleg ANRI. (3) Kepala Biro yang Membidangi Urusan Hukum melaksanakan harmonisasi usulan rancangan peraturan yang diterima dari unit pemrakarsa atas dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Proleg ANRI tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

(1) Usulan Konsepsi Rancangan Produk Hukum ANRI yang diajukan oleh pimpinan unit pemrakarsa setingkat eselon I yang berkaitan dengan pembinaan kearsipan nasional dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan. (2) Usulan Konsepsi Rancangan Produk Hukum ANRI yang diajukan oleh pimpinan unit pemrakarsa setingkat eselon I berkaitan dengan pengelolaan arsip statis dilaksanakan oleh Deputi Bidang Konservasi Arsip. (3) Usulan Konsepsi Rancangan Produk Hukum ANRI yang diajukan oleh pimpinan unit pemrakarsa setingkat eselon I yang berkaitan dengan informasi dan

pengembangan sistem kearsipan nasional dilaksanakan oleh Deputi Bidang IPSK.

(1) Dalam keadaan tertentu, unit pemrakarsa setingkat eselon I dapat mengajukan usulan Pembentukan Produk Hukum ANRI di luar Proleg ANRI yang mencakup: a.untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana; dan b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atau suatu keadaan dimana suatu Peraturan Perundang-undangan ANRI harus cepat dibentuk. (2) Pengajuan usulan Pembentukan Produk Hukum ANRI diluar Proleg ANRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin prakarsa dari Kepala ANRI.

(1) Hasil penyusunan Proleg ANRI dibahas dalam Rapat Koordinasi Proleg ANRI. (2) Hasil pembahasan Proleg ANRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala ANRI. (3) Kepala Biro yang membidangi Urusan Hukum berkoordinasi dengan Kepala Biro yang membidangi Urusan Perencanaan perihal penetapan hasil Proleg ANRI untuk diprogramkan dalam anggaran tahunan ANRI. (4) Eselon I di lingkungan ANRI memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungannya agar sesuai dengan prioritas hasil Proleg ANRI.

Penyusunan Produk Hukum ANRI meliputi: a. penyusunan materi; b. harmonisasi;

c. finalisasi; dan d. pengesahan.

(1) Dalam rangka persiapan penyusunan materi Produk Hukum ANRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, Deputi Bidang IPSK melaksanakan kegiatan pengkajian dan pengembangan. (2) Deputi Bidang IPSK melaksanakan pengkajian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan daftar skala prioritas dalam Proleg ANRI. (3) Hasil pengkajian dan pengembangan materi Produk Hukum ANRI berupa naskah akademik, studi kelayakan, dan/ atau telaah. (4) Penyusunan materi Produk Hukum ANRI berupa UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, Peraturan PRESIDEN, dan Peraturan Kepala ANRI Skala Nasional dilaksanakan oleh unit kerja setingkat eselon I sesuai bidang tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Kepala Biro yang membidangi Urusan Hukum dan unit kerja terkait. (5) Naskah akademik, studi kelayakan dan/atau telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampir dalam proses penyusunan materi Produk Hukum ANRI.

Dalam hal penyusunan materi Produk Hukum ANRI berupa Peraturan Kepala ANRI Skala Internal menjadi tanggung jawab unit pemrakarsa berkoordinasi dengan Kepala Biro yang membidangi Urusan Hukum.

(1) Harmonisasi Produk Hukum ANRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan dengan melibatkan: a. unit pemrakarsa; b. unit kerja terkait;

c. lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi, BUMN/BUMD, organisasi masyarakat, organisasi politik; dan/atau d. masyarakat. (2) Harmonisasi Produk Hukum ANRI yang melibatkan unit pemrakarsa dan unit kerja terkait dilaksanakan melalui rapat internal. (3) Harmonisasi Produk Hukum ANRI yang melibatkan lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi, BUMN/BUMD, organisasi masyarakat, organisasi politik dan/atau masyarakat dapat dilaksanakan melalui diskusi kelompok terfokus, dan/atau melalui rapat koordinasi. (4) Harmonisasi Produk Hukum ANRI dilaksanakan melalui publikasi pada laman resmi ANRI. (5) Harmonisasi Produk Hukum ANRI berupa UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, dan Peraturan PRESIDEN, dikoordinasikan oleh Kepala Biro yang Membidangi Urusan Hukum dalam rapat pimpinan.

Finalisasi dan koordinasi penyelenggaraan rapat internal dan/atau rapat interkementerian dalam pembahasan Produk Hukum ANRI dilaksanakan oleh Kepala Biro yang Membidangi Urusan Hukum dengan melibatkan unit pemrakarsa.

(1) Pengesahan Produk Hukum ANRI berupa Peraturan Kepala ANRI dilaksanakan oleh Kepala ANRI. (2) Pengesahan Produk Hukum ANRI berupa UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, dan Peraturan PRESIDEN dilaksanakan sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

(1) Proses penyusunan dan/atau mekanisme yang diatur dalam Peraturan Kepala ini berlaku secara mutatis mutandis bagi penyusunan Keputusan Kepala ANRI, Instruksi, dan Surat Edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 dalam Peraturan Kepala ini. (2) Jenis dan format Peraturan Kepala ANRI, Keputusan Kepala ANRI, Instruksi, dan Surat Edaran mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala ANRI mengenai tata naskah dinas yang berlaku di lingkungan ANRI. Pasl 18 (1) Pengesahan Keputusan Kepala ANRI, Instruksi, dan Surat Edaran dilaksanakan oleh Kepala ANRI. (2) Kewenangan pengesahan Keputusan Kepala ANRI dan Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan. Pasl 19 Mekanisme penyusunan Produk Hukum ANRI berupa UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, Peraturan PRESIDEN dan Peraturan Kepala ANRI tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Kegiatan pengundangan, penyebarluasan, dan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan ANRI menjadi tanggung jawab Kepala Biro yang Membidangi Urusan Hukum.

Agar setiap orang mengetahui, Peraturan Perundang- undangan ANRI harus diundangkan dengan menempatkannya dalam: a. Lembaran Negara Republik INDONESIA; b. Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA; c. Berita Negara Republik INDONESIA; atau d. Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA.

Produk Hukum ANRI yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA, meliputi: a. UNDANG-UNDANG; b. PERATURAN PEMERINTAH; dan c. Peraturan PRESIDEN;

Produk Hukum ANRI yang diundangkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA meliputi Peraturan Kepala ANRI.

Pengundangan Produk Hukum ANRI dalam Lembaran Negara

dan Berita Negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

(1) Penyebarluasan Produk Hukum ANRI meliputi: a. pendistribusian Produk Hukum ANRI kepada lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi,

BUMN/BUMD, organisasi masyarakat, organisasi politik dan/atau masyarakat sesuai dengan program tahunan ANRI; dan b. pengunggahan Produk Hukum ANRI pada laman resmi ANRI. (2) Pengunggahan Produk Hukum ANRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, Peraturan PRESIDEN, Peraturan Kepala ANRI, dan Keputusan Kepala ANRI, Instruksi dan Surat Edaran yang ditetapkan untuk dipublikasikan.

(1) Sosialisasi dilaksanakan sebagai upaya membangun pemahaman mengenai materi kebijakan yang tertuang dalam Produk Hukum ANRI. (2) Kepala Biro yang Membidangi Urusan Hukum berkoordinasi dengan pimpinan unit pemrakarsa dan unit terkait dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Penganggaran penyusunan konsepsi Produk Hukum ANRI menjadi tanggung jawab pimpinan unit pemrakarsa. (2) Penganggaran penyusunan materi Produk Hukum ANRI berupa UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, Peraturan PRESIDEN, dan Peraturan Kepala ANRI yang berskala nasional menjadi tanggung jawab Sekretaris Utama. (3) Penganggaran penyusunan materi Produk Hukum ANRI selain Peraturan Kepala ANRI menjadi tanggung jawab pimpinan unit pemrakarsa.

(4) Penganggaran penyusunan materi Produk Hukum ANRI berupa Peraturan Kepala ANRI yang berskala internal menjadi tanggung jawab pimpinan unit pemrakarsa. (5) Penganggaran harmonisasi, finalisasi, penyebarluasan, dan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan ANRI menjadi tanggung jawab Sekretaris Utama.

Penganggaran penyusunan materi Keputusan Kepala ANRI, Instruksi, dan Surat Edaran menjadi tanggung jawab pimpinan unit pemrakarsa.

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku:

1. Keputusan Kepala Arsip Nasional

Nomor 01. B Tahun 2004 tentang Program Legislasi Arsip Nasional Republik INDONESIA; dan 2. Peraturan Kepala Arsip Nasional

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Arsip Nasional Republik INDONESIA; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2016 2015 KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd MUSTARI IRAWAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA