Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

PANITIA NASIONAL PERTEMUAN TINGKAT MENTERI

Pasal 1

(1) Membentuk Panitia Nasional Pertemuan Tingkat Menteri Komisi

Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Nasional.

(2) Panitia Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah

penyempurnaan dari Panitia Nasional yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2001 tentang Panitia Nasional Pertemuan Tingkat Menteri Komisi Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 2

Panitia Nasional berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

Panitia Nasional mempunyai tugas :

  1. Menyiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Menteri Komisi Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan bersama-sama dengan Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa.
  2. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan pertemuan persiapan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pertemuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Panitia Nasional dapat mengikutsertakan, bekerjasama, dan atau berkoordinasi dengan berbagai Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Instansi Pemerintah, Organisasi Internasional, dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 5

Susunan keanggotaan Panitia Nasional adalah sebagai berikut :

  • Pelindung : - Presiden;
  • Wakil Presiden;
    • Ketua Umum: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

PRESIDEN

  • Ketua…
  • Ketua : - Menteri Negara Lingkungan Hidup;
  • Menteri Luar Negeri;
    • Ketua Pelaksana Harian : Erna Witoelar;
    • Ketua Bidang Substansi : - Staf Khusus Menteri Negara Lingkungan Hidup;
  • Direktur Jenderal Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri;
    • Ketua Bidang Dukungan : - Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri; Umum - Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup;
    • Sekretaris : - Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri,
  • Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup;
  • Direktur Kerjasama Ekonomi Multilateral, Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri;
  • Staf Khusus Menteri Koor-dinator Bidang Perekonomian.

Pasal 6

Tata Kerja Panitia Nasional diatur lebih lanjut oleh Ketua Umum Panitia Nasional.

Pasal 7

(1) Panitia Nasional dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi

dengan Komite Persiapan Global (Global Preparatory Committee) yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

(2) Komite Persiapan Global (Global Preparatory Committee)

sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

  • Ketua : Emil Salim;
  • Wakil Ketua : Makarim Wibisono.

PRESIDEN

Pasal 8…

Pasal 8

Panitia Nasional dalam melaksanakan tugasnya, memperhatikan saran dan pertimbangan dari Penasehat yang terdiri dari :

  • Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
  • Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
  • Menteri Keuangan;
  • Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
  • Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata;
  • Sekretaris Negara;
  • Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  • Gubernur Propinsi Bali.

Pasal 9

Panitia Nasional dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

  • Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York;
  • Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa;
  • Wakil Tetap Republik Indonesia untuk UNEP dan Habitat di Nairobi.

Pasal 10

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari, Ketua Umum

Panitia Nasional dapat membentuk Panitia Penyelenggara.

(2) Keanggotaan Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), ditetapkan oleh Ketua Umum Panitia Nasional.

Pasal 11

(1) Ketua Umum Panitia Nasional menyampaikan laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Panitia Nasional kepada Presiden.

(2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2002.

PRESIDEN

Pasal 12...

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Ketua Umum Panitia Nasional.

Pasal 13

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Panitia Nasional dan Komite Persiapan Global sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

serta dana dari pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Seluruh kegiatan yang telah dilakukan oleh Panitia Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2001 tentang Panitia Nasional Pertemuan Tingkat Menteri Komisi Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan, dilanjutkan oleh Panitia Nasional yang dibentuk oleh Keputusan Presiden ini.

Pasal 15

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2001 tentang Panitia Nasional Pertemuan Tingkat Menteri Komisi Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan dinyatakan tidak berlaku.

PRESIDEN

Pasal 16…

Pasal 16

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2002

INDONESIA,

ttd

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Panitia Nasional dan mendukung kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Menteri Komisi Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan, dipandang perlu untuk menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2001 tentang Panitia Nasional Pertemuan Tingkat Menteri Komisi Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan;

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3557);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

Referensi Silang (4)
UU 5/1994 — PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION ON BIOLOGICAL
UU 6/1994 — PENGESAHAN UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON
UU 23/1997 — PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
KEPPRES 87/2001 — PANITIA NASIONAL