PEMBENTUKAN KABUPATEN MOROWALI UTARA

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Provinsi Sulawesi Tengah adalah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara menjadi Undang-Undang.

4. Kabupaten . . .

1. Kabupaten Morowali adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan jo. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan, yang merupakan kabupaten asal Kabupaten Morowali Utara.

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Morowali Utara di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua Cakupan Wilayah

Ayat (1) Huruf a Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Petasia adalah Kelurahan Kolonodale, Kelurahan Bahontula, Kelurahan Bahoue, Desa Ganda Ganda, Desa Koya, Desa Gililana, Desa Tanauge, Desa Korolaki, Desa Korololama, Desa Koromatantu, Desa Mondowe, Desa Maralee, Desa Tiu, Desa Togomulyo, Desa Tontowea, Desa Sampalowo, Desa Onepute, Desa Moleono, Desa Ulu Laa, dan Desa Tadaku Jaya. Huruf b Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Petasia Timur adalah Desa Bunta, Desa Tompira, Desa Bungintimbe, Desa Towara, Desa Malino, Desa Mohoni, Desa Polewali, Desa Bimor Jaya, Desa Molores, Desa Keuno, Desa Towara Pantai, dan Desa Peboa. Huruf c Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Lembo Raya adalah Desa Dalupo Karya, Desa Po’ono, Desa Petumbea, Desa Ronta, Desa Pontangoa, Desa Jamur Jaya, Desa Pa’awaru, Desa Lembobelala, Desa Bintangor Mukti, dan Desa Mandula. Huruf d Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Lembo adalah Desa Beteleme, Desa Uluanso, Desa Mora, Desa Waraa, Desa Tingkeao, Desa Wawopada, Desa Koro Walelo, Desa Tinompo, Desa Kumpi, Desa Korompeli, Desa Lemboroma, Desa Korowou, Desa Lembo Baru, dan Desa Korobonde. Huruf e Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Mori Atas adalah Desa Tomata, Desa Londi, Desa Taende, Desa Ensa, Desa Kolaka, Desa Peonea, Desa Lanumor, Desa Gontara, Desa Lee, Desa Saemba, Desa Kasingoli, Desa Tomui Karya, Desa Saemba Walati, dan Desa Pambarea.

Huruf f . . .

Huruf f Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Mori Utara adalah Desa Era, Desa Peleru, Desa Tamonjengi, Desa Mayumba, Desa Tiwa’a, Desa Lembontonara, Desa Tabarano, dan Desa Wawondula. Huruf g Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Soyo Jaya adalah Desa Lembasumara, Desa Sumara Jaya, Desa Tambayoli, Desa Malino, Desa Panca Makmur, Desa Tamainusi, Desa Bau, Desa Malino Jaya, Desa Toddopuli Uebangke, dan Desa Tandoyondo. Huruf h Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Bungku Utara adalah Desa Baturube, Desa Tamungkubae, Desa Posangke, Desa Taronggo, Desa Ueruru, Desa Uewajo, Desa Tirongan Bawah, Desa Tirongan Atas, Desa Siliti, Desa Lemo, Desa Salubiro, Desa Uemasi, Desa Opo, Desa Tanakuraya, Desa Tambarobone, Desa Womparigi, Desa Boba, Desa Kalombang, Desa Tokonanaka, Desa Matube, Desa Salubiro, Desa Lemowalia, dan Desa Uempanapa. Huruf i Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Mamosalato adalah Desa Pandauke, Desa Kolo Bawah, Desa Kolo Atas, Desa Momo, Desa Tanangaya, Desa Uepaku, Desa Lijo, Desa Tanasumpu, Desa Parangisi, Desa Girimulya, Desa Winangabino, Desa Tambale, Desa Sea, dan Desa Manyoe.

Ayat (2) Cukup jelas.

Yang dimaksud wilayah Kabupaten Morowali setelah terbentuknya Kabupaten Morowali Utara adalah mencakup wilayah Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Timur, dan Kecamatan Wita Ponda.

(1) Kabupaten Morowali Utara mempunyai batas-batas

wilayah:

• sebelah utara berbatasan dengan Desa Buyuntaripa, Desa Korondoda, Desa Bugi Kecamatan Tojo dan Desa Rompi Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una- Una;
• sebelah timur berbatasan dengan Desa Rata, Desa Gunung Kramat, Desa Matawa, Desa Mangkapa Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai, dan Laut Banda;
• sebelah selatan berbatasan dengan Desa Solonsa Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali dan Desa Nuha, Desa Matano, dan Desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan; dan
• sebelah barat berbatasan dengan Desa Uelene, Desa Mayasari Kecamatan Pamona Selatan dan Desa Pancasila, Desa Kamba, Desa Matialemba, Desa Kancu’u dan Desa Masewe Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso.

(2) Batas . . .

(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digambarkan dalam peta wilayah lengkap dengan titik- titik koordinat dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak terkait yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang- Undang ini.

(3) Penetapan batas wilayah Kabupaten Morowali Utara

secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lambat 5 (lima) tahun sejak peresmian Kabupaten Morowali Utara.

(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Morowali Utara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Morowali Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota di sekitarnya.

Bagian Keempat Ibu Kota

Ibu Kota Kabupaten Morowali Utara berkedudukan di Kolonodale Kecamatan Petasia.

Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Morowali Utara mencakup urusan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Peresmian Kabupaten Morowali Utara dan pelantikan Penjabat Bupati Morowali Utara dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat 9 (sembilan) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Bagian Kedua Pemerintah Daerah

(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di

Kabupaten Morowali Utara, dipilih dan disahkan Bupati dan/atau Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Kabupaten Morowali Utara.

(2) Sebelum . . .

(2) Sebelum Bupati dan Wakil Bupati definitif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terpilih sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden mengangkat penjabat Bupati dari pegawai negeri sipil berdasarkan usul Gubernur Sulawesi Tengah dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur

Sulawesi Tengah untuk melantik Penjabat Bupati Morowali Utara.

(5) Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dapat

mengangkat kembali Penjabat Bupati untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Gubernur Sulawesi Tengah melakukan pembinaan,

pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Bupati Morowali Utara dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembentukan struktur organisasi dan pengisian perangkat daerah, pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan fasilitasi pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Morowali Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 12 . . .

(1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten

Morowali Utara dibentuk perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, serta unsur perangkat daerah lainnya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

(2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

telah dibentuk oleh Penjabat Bupati Morowali Utara paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.

Bagian Ketiga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali

Utara dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.

(2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali.

(1) Bupati Morowali bersama Penjabat Bupati Morowali

Utara mengatur dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali dan Bupati Morowali.

(2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan Penjabat Bupati Morowali Utara.

(3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan Penjabat Bupati Morowali Utara.

(4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Morowali Utara.

(5) Gubernur Sulawesi Tengah mengoordinasikan dan

memfasilitasi pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen kepada Kabupaten Morowali Utara.

(6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), selama belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

(7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (3) meliputi:

• barang milik Kabupaten Morowali yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang berada dalam wilayah Kabupaten Morowali Utara;
• Badan . . .

• Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Morowali yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Morowali Utara;
• utang piutang Kabupaten Morowali yang kegunaannya untuk Kabupaten Morowali Utara menjadi tanggung jawab Kabupaten Morowali Utara; dan
• dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Morowali Utara.

(8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dan ayat (7) tidak dilaksanakan atau belum selesai dilaksanakan oleh Bupati Morowali, Gubernur Sulawesi Tengah selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun.

(9) Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan aset

serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah kepada Menteri Dalam Negeri.

(1) Kabupaten Morowali Utara berhak mendapatkan alokasi

dana perimbangan dan dana transfer lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yang berupa dana transfer ke daerah dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 . . .

(1) Pemerintah Kabupaten Morowali sesuai kesanggupannya

memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Morowali Utara sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama 3 (tiga) tahun berturut-turut serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Morowali Utara pertama kali sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan

bantuan dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Morowali Utara sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) setiap tahun selama 3 (tiga) tahun berturut-turut serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Morowali Utara pertama kali sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak pelantikan Penjabat Bupati Morowali Utara.

(4) Apabila Kabupaten Morowali tidak memenuhi

kesanggupannya memberikan hibah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengurangi penerimaan dana perimbangan dari Kabupaten Morowali untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

(5) Apabila Provinsi Sulawesi Tengah tidak memenuhi

kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah mengurangi penerimaan dana perimbangan dari Provinsi Sulawesi Tengah untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

(6) Penjabat Bupati Morowali Utara menyampaikan laporan

pertanggungjawaban realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Morowali.

(7) Penjabat . . .

(7) Penjabat Bupati Morowali Utara menyampaikan laporan

pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah dan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

Penjabat Bupati Morowali Utara berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan

daerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten Morowali Utara dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.

(2) Pemerintah bersama Gubernur Sulawesi Tengah

melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Morowali Utara sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah dan/atau Gubernur Sulawesi Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Morowali Utara berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, Penjabat Bupati Morowali Utara menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk tahun anggaran berikutnya.

(2) Rancangan . . .

(2) Rancangan Peraturan Bupati Morowali Utara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah disahkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah.

(3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati

Morowali Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Sebelum Bupati Morowali Utara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara menetapkan peraturan daerah dan Bupati Morowali Utara menetapkan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Morowali sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten Morowali Utara.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Morowali Utara harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN KABUPATEN MOROWALI UTARA

DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

I. UMUM

Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki luas wilayah ±61.841,29 km2 dengan penduduk pada tahun 2012 berjumlah ±2.935.343 jiwa terdiri atas 11 (sebelas) kabupaten dan 1 (satu) kota, perlu memacu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Morowali yang mempunyai luas wilayah ±13.041,32 km2 dengan jumlah penduduk pada tahun 2012 berjumlah ±236.534 jiwa terdiri atas 18 (delapan belas) kecamatan dan 258 (dua ratus lima puluh delapan) desa/kelurahan. Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.

Pembentukan Kabupaten Morowali Utara adalah terlahir dari aspirasi masyarakat dan secara administrasi telah bergulir sejak tahun 2003. Alasan pembentukan Kabupaten Morowali Utara merupakan korban dari Undang- Undang Nomor 51 Tahun 1999 yang bersifat ambigu sehingga menimbulkan konflik dalam masyarakat dan menyimpan potensi konflik horizontal yang tinggi dalam masyarakat.

Sejarah perjuangan melahirkan Kabupaten Morowali tumbuh sejak lama dengan dicetuskan melalui kemauan politik resolusi DPRD/GR Propinsi Sulawesi Tengah No.1/DPRD/1966, yang isinya meminta kepada pemerintah pusat agar Propinsi Sulawesi Tengah dimekarkan menjadi 11 (sebelas) Daerah Otonom Tingkat II, salah satunya adalah Kabupaten Morowali yang saat itu disebut wilayah Kerajaan Mori dan Kerajaan Bungku.

Kabupaten Morowali Utara merupakan wilayah yang didiami oleh mayoritas Suku Mori yang tergolong kelompok majemuk dan multikultur. Menurut Albert C. Kruyt (“het Lanschap Mori”) mengklasifikasi penduduk Kerajaan Mori terdiri dari penduduk pribumi, yaitu mereka yang telah lama menetap dan menjadi warga Kerajaan Mori yang terbagi lagi dalam 3 (tiga) golongan

yaitu . . .

yaitu orang Mori asli, penduduk bukan orang Mori, dan penduduk asli bukan orang Mori (suku-suku lain) yang mendiami wilayah kerajaan dan penduduk suku-suku yang berasal dari daerah lain dan sejak berabad-abad melakukan eksodus dan menetap di wilayah Kerajaan Mori.

Dengan berakhirnya perang dunia ke II, Pemerintah Hindia Belanda melakukan penataan dengan menjadikan wilayah Kerajaan Mori dan Bungku sebagai bagian dari wilayah pemerintahan langsung (Government gebied) dan digabungkan pada wilayah pemerintahan Sulawesi dan daerah bawahannya (Government van Celebes en Onderhoorigheden) yang pusat pemerintahannya di Makassar.

Selanjutnya bekas Kerajaan Mori dan Bungku sebagai daerah swapraja yang masing-masing berkedudukan di Kolonodale dan Bungku. Daerah Swapraja Mori dibagi 4 (empat) distrik yaitu Distrik Ngusumbatu, Distrik Sampalowo, Distrik Kangua dan Distrik Soyo yang kepala pemerintahannya disebut kepala distrik. Pada tahun 1938 Pemerintah Hindia Belanda melakukan reorganisasi struktur pemerintah dan menghasilkan keputusan pada tahun 1942 bahwa wilayah Swapraja Mori dijadikan 3 (tiga) distrik yaitu Distrik Tomata berpusat di Tomata, Distrik Ngusumbatu berpusat di Tinompo, dan Distrik Petasia berpusat di Kolonodale. Seluruh wilayah permukiman penduduk Suku Mori, wilayah Kecamatan Bungku Utara, dan Kecamatan Mamasalato yang menyatakan aspirasi dan pernyataan sikap sebagai yang dahulu sebagai eks daerah Swapraja Bungku kini berada dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Morowali Utara.

Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau terutama di wilayah pedalaman dan kepulauan. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Sarana dan prasarana pemerintahan yang sudah sangat lengkap terbangun di wilayah Morowali Utara sehingga dapat dipastikan apabila terbentuk pelayanan pada masyarakat akan langsung dilakukan tanpa harus membebani APBD dengan pembangunan gedung pemerintahan. Sarana prasarana pemerintahan yang sudah tersedia di Kabupaten Morowali Utara di antaranya, kantor bupati, kantor DPRD kabupaten, kantor dinas-dinas, rumah jabatan pimpinan pemerintahan kabupaten, kantor kejaksaan, rumah tahanan, kantor syahbandar, kantor bea cukai, kantor TNI/Polri, serta fasilitas pelayanan umum yakni pelabuhan, kesehatan umum, depot Pertamina, telekomunikasi, kelistrikan, perbankan, dan PDAM.

Sumber . . .

Sumber kekayaan alam yang besar di wilayah Morowali sehingga dapat dipastikan Morowali Utara dapat membiayai APBD tanpa membebani Kabupaten Morowali. Kesanggupan Kabupaten Morowali Utara dalam pembiayaan daerah berdasarkan potensi kekayaan alam yang meliputi nikel, minyak, gas, marmer, perkebunan karet dan kelapa sawit, sektor pertanian, perikanan dan perdagangan. Selain itu Ibu Kota Morowali Utara di Kolonodale adalah satu-satunya kota administratif bentukan Belanda yang belum jadi ibu kota kabupaten di Indonesia.

Selanjutnya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam:

• Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Nomor: 10/KEP/DPRD/2003 tanggal 17 Oktober 2003 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali tentang pembentukan atau Pemekaran Kabupaten Morowali menjadi dua Kabupaten;

• Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 14/DPRD/2007 tanggal 16 April 2007 tentang Usul Pembentukan Kabupaten Morowali Utara;

• Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Nomor 170/075/IV/DPRD/2008 tanggal 2 April 2008 perihal Penegasan Keputusan tentang Penetapan Ibukota Kabupaten Pemekaran;

• Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Nomor 03/Kep/IV/DPRD/2008 tanggal 7 April 2008 tentang Kesanggupan Dukungan Dana kepada Calon Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah;

• Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 05/DPRD/2008 tanggal 21 April 2008 tentang Persetujuan Pengalokasian Dana Bantuan kepada Calon Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah;

• Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Nomor 05/Kep/VIII/DPRD/2008 tanggal 12 Agustus 2008 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Morowali Utara;

• Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Nomor 6/Kep/VIII/DPRD/2008 tanggal 12 Agustus 2008 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Morowali Utara;

• Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Nomor : 2/KEP/VIII/DPRD/2010 tanggal 2 Agustus 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Morowali Utara;

• Keputusan Bupati Morowali Nomor 126/SK.0420/UM/2006 tanggal 14 Agustus 2006 tentang penetapan Wilayah pemekaran Kabupaten Morowali menjadi dua Kabupaten;

• Keputusan . . .

• Keputusan Bupati Morowali Nomor 125/0032/Umum/2006 tanggal 28 Agustus 2006 tentang Penetapan pembagian wilayah pemekaran kabupaten Morowali menjadi dua kabupaten;

• Keputusan Bupati Morowali Nomor 126/0425/Umum/2006 tanggal 31 Oktober 2006 perihal pemekaran Kabupaten Morowali;

• Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/SK.0187/Hukum/2008, tanggal 14 Agustus 2008 tentang persetujuan nama calon kabupaten;

• Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/SK.0187/Hukum/2008, tanggal 14 Agustus 2008 tentang persetujuan Lokasi Calon Ibukota Kabupaten;

• Keputusan Bupati Morowali Nomor : 126/SK.0420/UM/2006, tanggal 14 Agustus 2006 tentang Persetujuan Pelepasan Kecamatan Yang Menjadi Cakupan Wilayah Calon Kabupaten;

• Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/SK/026/BPT/2008, tanggal 29 Maret 2008 tentang Persetujuan Pemberian Hibah untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom Baru (min 2 th berturut- turut sejak diresmikan);

• Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/SK.0187/Hukum/2008, tanggal 14 Agustus 2008 tentang Persetujuan Pemberian Dukungan Dana untuk PILKADA Pertama Kali di Daerah Otonom Baru;

• Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/SK.0187/Hukum/2008, tanggal 14 Agustus 2008 tentang Persetujuan Penyerahan Kekayaan Daerah berupa barang bergerak/tidak bergerak, personel, dokumen, dan hutang piutang kpd Daerah Otonom Baru;

• Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/SK.0187/Hukum/2008, tanggal 14 Agustus 2008 tentang Persetujuan Penyerahan Sarana dan Prasarana Perkantoran kepada Daerah Otonom Baru;

• Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 05/DPRD/2009, tanggal 3 Pebruari 2009 tentang Persetujuan Nama Calon Kabupaten, Cakupan Wilayah, dan Ibukota calon Kabupaten;

• Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 06/DPRD/2009, tanggal 3 Pebruari 2009 tentang Persetujuan Pemberian Bantuan Dana untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom Baru (min 2 th berturut-turut sejak diresmikan);

• Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 06/DPRD/2009, tanggal 3 Pebruari 2009 tentang Persetujuan Pemberian Dukungan Dana untuk PILKADA Pertama Kali di Daerah Otonom Baru;

• Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 14/DPRD/2009 tanggal 15 Juni 2009 tentang Persetujuan Aset Provinsi (sarana prasarana utk perkantoran dan pelayanan publik di wilayah Daerah Otonom Baru);

• Keputusan . . .

• Keputusan Gubernur Nomor : 135/478/ROPEM-G.ST/2008, tanggal 17 Desember 2008 tentang Persetujuan Nama Calon Kabupaten, Cakupan Wilayah, dan Ibukota Calon Kabupaten;
• Keputusan Gubernur Nomor 125/0276/Ro.Adm.Pem tanggal 28 Juni 2010 tentang Persetujuan Pemberian Bantuan Dana untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom Baru (min 2 th berturut-turut sejak diresmikan);
• Keputusan Gubernur Nomor : 135/478/ROPEM-G.ST/2008, tanggal 17 Desember 2008 tentang Persetujuan Pemberian Dukungan Dana untuk PILKADA Pertama Kali di Daerah Otonom Baru; dan
• Keputusan Gubernur Nomor : 135.72/324/Ropem-G-ST/2008, tanggal 29 Agustus 2008 tentang Persetujuan Memindahkan Personel dari Provinsi ke Daerah Otonom Baru.

Berdasarkan hal tersebut, telah dilakukan kajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa perlu dibentuk Kabupaten Morowali Utara.

Pembentukan Kabupaten Morowali Utara yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Morowali terdiri atas 9 (sembilan) kecamatan, yaitu Kecamatan Petasia, Kecamatan Petasia Timur, Kecamatan Lembo Raya, Kecamatan Lembo, Kecamatan Mori Atas, Kecamatan Mori Utara, Kecamatan Soyo Jaya, Kecamatan Bungku Utara, dan Kecamatan Mamosalato. Kabupaten Morowali Utara memiliki luas wilayah keseluruhan ±10.004,28 km2 dengan jumlah penduduk ±92.766 jiwa pada tahun 2012 dan terdiri atas 125 (seratus dua puluh lima) desa/kelurahan.

Dengan terbentuknya Kabupaten Morowali Utara sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi pemindahan personel, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Morowali Utara.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Morowali Utara perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL . . .

II. PASAL DEMI PASAL