Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor v-mprs-1965 Tahun 1965 tentang Banting Stir untuk Berdiri di atas Kaki Sendiri di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;

PRINSIP BERDIRI DIATAS KAKI SENDIRI (1) Prinsip “Berdiri diatas kaki sendiri" bagi bangsa INDONESIA berarti percaya pada kesanggupan dan kemampuan sendiri untuk memenuhi kebutuhan materiil, spiritual/agama daripada rakyat dengan menggunakan kekuatan sendiri sebagai sandaran. (2) Menggunakan kekuatan sendiri sebagai sandaran berarti berdiri diatas kekuatan-kekuatan ekonomi yang rill dengan menjadikan Pertanian dan Perkebunan sebagai dasar dan mengembangkan Industri dalam negeri untuk dijadikan tulang punggung dalam perkembangan ekonomi yang menguntungkan pembangunan negara. Untuk memperbesar kekuatan ekonomi yang ada harus dipergiat usaha-usaha untuk mengolah kekayaan alam dan bahan-bahan mentah didalam negeri sendiri. (3) Kekuatan ekonomi kita yang nyata adalah: a. Proyek-proyek Mandataris MPRS yang bersifat Nation dan Character Building, baik yang merupakan pembangunan ekonomi maupun pembangunan mental/agama. b. Tenaga kerja Rakyat INDONESIA yang terdiri dari antara lain kaum Buruh, Tani, Nelayan dan Angkatan Bersenjata. c. Unit-unit ekonomi negara termasuk yang dikuasai oleh Daerah. d. Proyek-proyek Pola Pembangunan Nasional yang sudah dimulai dan hampir selesai. e. Unit-unit ekonomi koperasi. f. Unit-unit ekonomi swasta yang progresif.

2 / 7

PROYEK-PROYEK PRIORITAS Dalam kebijaksanaan Pembangunan jangka pendek tersebut ditentukan Prioritas-prioritas dalam penyusunan dan pelaksanaan proyek-proyek sebagai tersebut dibawah ini: a. Proyek Nation dan Character Building; b. Proyek-proyek dibidang produksi sandang pangan; c. Proyek-proyek pembangunan Bidang Khusus Pertahanan/Keamanan yang meliputi proyek-proyek prasarana, industri pertahanan, dan proyek-proyek strategis, offensif, aerospace; d. Proyek-proyek Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan dan Peternakan; e. Proyek-proyek Pertambangan, Industri dan Tenaga Listrik; f. Proyek-proyek Industri pengolahan bahan mentah; g. Proyek-proyek prasarana Nasional dibidang Perhubungan Darat, Laut dan Udara dan Telekomunikasi serta Industri-industri yang bersangkutan, diantaranya Industri Bahari untuk kelengkapan Pelayaran Rakyat; h. Proyek-proyek Transmigrasi Gaya Baru; i. Proyek-proyek Penelitian dan Pengembangan (research and development) dibidang Teknologi, Industri, Perkebunan, Pertanian, Perikanan, Pertambangan dan sebagainya; j. Proyek-proyek Pendidikan Tenaga Kejuruan; k. Proyek-proyek PNSB yang sudah dimulai.

Perlu diadakan imbangan yang tepat antara keperluan untuk mensukseskan tugas politik dan tugas ekonomi berdasarkan penetapan prioritas yang menjamin pelaksanaan Program Ekonomi Perjuangan 3 Tahun dalam mengatur: a. Pembagian tenaga kerja; b. Alokasi dana rupiah dan devisa; c. Supply barang-barang; d. Penyebaran proyek-proyek kedaerah-daerah.

Menyusun satu Pola Pembangunan Nasional yang mengintegrasikan dan mensinkronisasikan proyek-proyek PNSB, Mandataris, Daerah, Kopedasan, Irian Barat serta memanfaatkan Koperasi dan Swasta bagi Pola PNSB, dibawah satu Pimpinan pelaksanaan dan pengawasan.

IKLIM EKONOMI (1) Menciptakan iklim ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan perjuangan, dalam memperkuat ketahanan Revolusi menghadapi ancaman dan kepungan nekolim serta antek-anteknya dengan antara lain mengadakan rehabilisasi semua alat produksi yang ada; mengusahakan stabilisasi harga dengan melaksanakan politik harga yang berencana, memberantas inflasi dengan menciptakan ongkos produksi 3 / 7

yang stabil berdasarkan plan produksi yang konkrit di unit-unit produksi; dan meletakkan dasar-dasar yang kuat guna perencanaan pembangunan berikutnya. Menertibkan ongkos sirkulasi barang dagangan dengan terutama memberantas ongkos-ongkos gelap, meningkatkan daya beli Rakyat. (2) Melaksanakan secara konsekwen UUPA, UUPBH, dan UU Bagi Hasil Perikanan yang menguntungkan kaum tani penggarap dan nelayan pekerja.

(1) Sumber pembiayaan bagi Pembangunan Nasional Semesta Berencana itu pertama-tama harus diusahakan atas dasar kekuatan dalam negeri sendiri dengan mengerahkan semua modal dan potensi (funds and forces) yang progresif dengan sejauh mungkin tidak menambah beban rakyat. (2) Sistim proyek B yang menggantungkan diri pada modal asing dihapuskan. (3) Pembiayaan pembangunan didasarkan atas kekuatan dan kemampuan yang kita miliki sendiri, ialah usaha-usaha dari: a. Unit-unit ekonomi negara; b. Rakyat pekerja Buruh, Tani, Nelayan dan Angkatan Bersenjata; c. Koperasi; dan d. Swasta progresif. (4) Harus diciptakan syarat-syarat cost accounting yang manipolis yaitu berdasarkan management yang effisien dengan memberantas salah urus dan pemborosan material, uang tenaga dan waktu.

(1) Hasil pengolahan kekayaan alam (bumi, laut dan udara) seperti Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan dan Pertambangan dijadikan sumber utama bagi pembiayaan pembangunan. (2) Menggali sumber-sumber pembiayaan baru dengan terlebih dahulu mengadakan prainvestasi untuk proyek-proyek yang segera menghasilkan. (3) Meningkatkan Ilmu Pengetahuan dan mempergiat penelitian (re-search) dari bahan-bahan kekayaan alam untuk melipatgandakan kwalitas dan kwantitas produksi. (4) Mempertinggi kegairahan dan keahlian tenaga kerja.

(1) Dalam memecahkan problim pembiayaan pembangunan Daerah, perlu diberikan wewenang yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah, (Kepala Daerah dengan DPRD) dalam rangka satu kesatuan ekonomi nasional yang prinsip-prinsipnya perlu ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG. (2) Pemerintah Pusat mengambil langkah-langkah yang menjamin keseimbangan kemajuan ekonomi antar daerah dengan membantu lebih banyak kepada Daerah-daerah yang kurang berkembang. 4 / 7

(1) Dibidang impor, para pengusaha Swasta dilarang untuk melakukan impor, kecuali jika mereka mengimpor atas nama Pemerintah. (2) Dibidang ekspor Swasta-swasta hanya diberi izin untuk berusaha menjadi produsen ekspor, yang ekspornya harus dilakukan dibawah pimpinan Pemerintah.

Melaksanakan nasionalisasi dan bila perlu mensita semua perusahaan asing yang bermusuhan, hingga tercapai kebebasan penuh dibidang ekonomi dan distribusi.

Inflasi dihentikan secara berangsur-angsur melalui perencanaan perkembangan harga, produksi dan distribusi.

Proyek-proyek pembangunan dibiayai dari Anggaran Pembangunan Negara yang dikuasai langsung oleh PRESIDEN/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS.

(1) Pengerahan “funds and forces" swasta yang progresif baik nasional maupun domestik dieffektifkan, terutama dibidang produksi. (2) Iklim yang baik bagi usaha-usaha dibidang produksi diciptakan dengan menghilangkan segala hambatan dalam perizinan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

(1) Sesuai dengan azas Berdiri diatas kaki sendiri dan untuk melindungi industri dalam negeri, maka pembelian barang-barang dari luar negeri hanya dilakukan jika tidak dapat dibuat sendiri dalam negeri. (2) Penggunaan devisa hasil ekspor dan/atau kredit ditujukan untuk memperkuat produksi dalam negeri.

Penghematan diadakan secara besar-besaran umumnya pada bidang-bidang yang nonproduktif.

Produser penyaluran pembiayaan pembangunan disederhanakan dan dipermudah dengan mensyaratkan pertanggunganjawab dari pelaksana proyek.

Untuk melaksanakan kebijaksanaan pembiayaan pembangunan disusun Anggaran Moneter berdasarkan perhitungan-perhitungan ekonomis yang menjamin kenaikan produksi dan taraf penghidupan rakyat dengan 5 / 7

komponen-komponen sebagai berikut: a. Anggaran routine; b. Anggaran pembangunan; c. Anggaran devisa; d. Anggaran kredit; e. Anggaran khusus.

Bidang organisasi pelaksanaan pembangunan meliputi hal-hal sebagai berikut: a. Aparatur penentuan policy pelaksanaan pembangunan yang memusat dan berencana; b. Aparatur penyelenggaraan pembangunan dipusat dan didaerah. c. Aparatur pengawasan pembangunan dipusat dan didaerah.

(1) Untuk mensukseskan Pembangunan jangka pendek, untuk mempertinggi kemampuan aparatur pelaksanaan Pembangunan, untuk meningkatkan effisiensi dalam management serta mencegah kesimpangsiuran wewenang dalam policy ekonomi dan menjamin kesatuan dalam Pembangunan Ekonomi dibentuk Dewan Ekonomi Nasional (Depenas) yang langsung dipimpin PRESIDEN/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS. (2) Tugas Dewan Pimpinan Ekonomi Nasional ini ialah memberi bimbingan dan pimpinan pelaksanaan, pengaturan pembiayaan dan pengawasan Pembangunan. (3) Badan-badan, Lembaga-lembaga dan Instansi-instansi Pemerintah yang mempunyai wewenang yang sama atau serupa, ditiadakan dan selanjutnya wewenang, tugas dan kewajibannya diintegrasikan didalam Dewan Pimpinan Ekonomi Nasional. (4) Untuk lebih menjamin adanya social support dan social control, golongan masyarakat berporoskan NASAKOM didudukkan dalam Dewan Pimpinan Ekonomi Nasional. (5) Tentang susunan, tugas serta wewenang dan Dewan Pimpinan Ekonomi Nasional secara terperinci ditentukan oleh PRESIDEN/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS.

(1) Hubungan antara aparatur Pusat dan Daerah disegala bidang disederhanakan dan diperlancar. (2) Peranan Daerah dibidang Pembangunan diperbesar. (3) Pemerintah Daerah memimpin langsung pelaksanaan Pola Pembangunan Daerah, melakukan koordinasi dan membantu pengawasan pelaksanaan Pola Pembangunan Nasional yang berada didaerahnya. 6 / 7

(1) Kebijaksanaan pelaksanaan Banting Stir yang garis-garis besarnya ditetapkan oleh MPRS diserahkan kepada Mandataris untuk selanjutnya disusun Pola Ekonomi Perjuangan secara terperinci oleh MUPPENAS/BAPPENAS selambat-lambatnya sudah selesai sebelum akhir tahun 1965. (2) Pola Pembangunan Daerah disusun oleh BAKOPDA dan ditetapkan oleh BEPPENAS/MUPPENAS.

(1) Melaksanakan demokratisering dalam management dengan merealisasikan social control, social support, social participation dalam rangka merealisasikan social responsibility. (2) Menyehatkan dan menertibkan aparatur ekonomi dan pembangunan untuk mencapai efficiency dan effectivitas dengan lebih menempatkan serta meningkatkan ekonomi sektor Negara dalam leading dan commanding position. (3) Mengadakan inventarisasi kekayaan Negara dengan teliti. (4) Memberantas birokrasi, manipulasi dan korupsi. (5) Membersihkan kaum kapitalis birokrat, subversi dan kontrarevolusi dari aparatur ekonomi dan pembangunan. (6) Mengikutsertakan Front Nasional dalam pelaksanaan tugas-tugas dalam pasal ini.

Menciptakan iklim politik yang sesuai dengan kebijaksanaan Banting Stir dalam Pembangunan dengan memperkuat dan menyempurnakan team pembantu PRESIDEN dengan tenaga-tenaga yang Pancasilais dan Manipolis sejati berporoskan Nasakom.

Disamping Pembangunan Ekonomi, Pembangunan Mental/Agama dalam rangka Nation dan Character Building, termasuk indoktrinasi, kebudayaan, olah raga serta pembangunan khusus Angkatan Bersenjata tetap diteruskan. Pembangunan Angkatan Bersenjata sebagai alat Revolusi dan sebagai alat pertahanan/keamanan harus seirama dan sesuai dengan peningkatan Revolusi INDONESIA.

Menugaskan dengan kekuasaan penuh kepada PRESIDEN/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS untuk melaksanakan Ketetapan ini. Ditetapkan Di Bandung, Pada Tanggal 16 April 1965 7 / 7