Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1992 tentang PEMBENTUKAN 10 (SEPULUH) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLITAR, JEMBER, BONDOWOSO, PEMEKASAN, SITUBONDO DAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

(1) Membentuk Kecamatan Selorejo di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar, yang meliputi wilayah:

a. Desa Banjarsari;

b. Desa Ngrendeng;

c. Desa Sumber Agung;

d. Desa Boro;

e. Desa Ngreco;

f. Desa Olak-alen;

g. Desa Selorejo;

h. Desa Pohgajih;

i. Desa Ampelgading;

j. Desa Sidomulyo.

(2) Wilayah Kecamatan Selorejo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kesamben. (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Selorejo, maka wilayah Kecamatan Kesamben dikurangi dengan wilayah Kecamatan Selorejo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(1) Membentuk Kecamatan Jelbuk, di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, yang meliputi wilayah:

a. Desa Jelbuk;

b. Desa Panduman;

c. Desa Sucopangepok;

d. Desa Sukowiryo;

e. Desa Sukojember;

f. Desa Sugerkidul. (2) Wilayah Kecamatan Jelbuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Arjasa. (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Jelbuk, maka wilayah Kecamatan Arjasa dikurangi dengan wilayah Kecamatan Jelbuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(1) Membentuk Kecamatan Pakem, di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso, yang meliputi wilayah:

a. Desa Pakem;

b. Desa Patemon;

c. Desa Sumberdumpyong;

d. Desa Ardisaeng;

e. Dcsa Andungsari;

f. Desa Kupang;

g. Desa Gadingsari;

h. Dcsa Petung. (2) Wilayah Kccamatan Pakem sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Waringin. (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Pakem, maka wilayah Kecamatan Waringin dikurangi dengan wilayah Kecamatan Pakem sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(1) Membentuk Kecamatan Kadur di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Pamekasan yang meliputi:

a. Sebagian dari wilayah Kecamatan Pakong, yang meliputi:

1. Desa Bangkes;
2. Desa Kadur;
3. Desa Bongbaruh;
4. Desa Kertagena Tengah;
5. Desa Kcrtagena Daja;

b. Sebagian dari wilayah Kecamatan Larangan, yang meliputi:

1. Desa Kertagena Laok;
2. Desa Sukolilo;
3. Desa Gagah;

c. Sebagian dari wilayah Kecamatan Pegantenan, yang meliputi:

1. Desa Pamoroh;
2. Desa Pamaroh. (2) Wilayah Kecamatan Kadur scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pakong, wilayah Kccamatan Larangan dan wilayah Kccamatan Pegantenan. (3) Dengan dibentuknya Kccamatan Kadur, maka wilayah Kecamatan Pakong, wilayah Kecamatan Larangan dan wilayah Kecamatan Pegantenan dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kadur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(1) Membentuk Kecamatan Pascan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan, yang meliputi wilayah:

a. Desa Sotabar;

b. Desa Tagangser Daja;

c. Desa Tolontoraja;

d. Desa Batukerbuy;

e. Desa Bindang;

f. Desa Dempo Barat;

g. Desa Dempo Timur;

h. Desa Sana Tengah;

i. Desa Sana Daja.

(2) Wilayah Kecamatan Pascan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Waru.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Pascan, maka wilayah Kccamatan Waru dikurangi dengan wilayah Kccamatan Pascan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(1) Membentuk Kecamatan Banyuglugur, di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo, yang mcliputi wilayah: a. Desa Banyuglugur; b. Desa Talempong; c. Desa Sclobanteng; d. Desa Kalisari; e. Desa Tepos; f. Desa Kalianget; g. Desa Lubawang. (2) Wilayah Kecamatan Banyuglugur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Besuki. (3) Dengan dibentuknya Kccamatan Banyuglugur, maka wilayah Kecamatan Besuki dikurangi dengan wilayah Kecamatan Banyuglugur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(1) Membentuk Kecamatan Dukuh Pakis di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang meliputi wilayah: a. Kelurahan Pradah Kali Kendal; b. Kelurahan Dukuh Pakis;

c. Kelurahan Gunungsari; d. Kelurahan Dukuh Kupang. (2) Wilayah Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Karangpilang.

(1) Membentuk Kecamatan Wiyung di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang meliputi wilayah:

a. Kelurahan Balasklumprik;

b. Kelurahan Wiyung;

c. Kelurahan Babatan;

d. Kelurahan jajartunggal.

(2) Wilayah Kecamatan Wiyung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Karangpilang.

Dengan dibentuknya Kccamatan Dukuh Pakis dan Kccamatan Wiyung, maka wilayah Kccamatan Karzingpilang dikurangi dengan wilayah Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan wilayah Kecamatan Wiyung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

(1) Membentuk Kecamatan Jambangan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang meliputi wilayah: a. Kelurahan Karah; b. Keturahan Jambangan; c. Kelurahan Kabonsari; d. Kelurahan Pagesangan. (2) Wilayah Kecamatan Jambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Wonocolo.

(1) Membentuk Kecamatan Gayungan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang meliputi wilayah:

a. Kelurahan Ketintang;

b. Kelurahan Gayungan;

c. Kelurahan Menanggal;

d. Kelurahan Dukuh Menanggal.

(2) Wilayah Kecamatan Gayungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) scmula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Wonocolo.

Dengan dibentuknya Kecamatan Jambangan dan Kecamatan Gayungan, maka wilayah Kecamatan Wonocolo dikurangi dengan wilayah Kecamatan Jambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)

dan wilayah Kecamatan Gayungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

1. Pusat Pemerintahan Kecamatan Selorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), berada di Desa Selorejo. (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Jelbuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), berada di Desa Jelbuk. (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pakem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), berada di Desa Patemon. (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berada di DesaKadur. (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pasean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), berada di Desa Tolontoraja. (6) Pusat Peinerintahan Kecamatan Banyuglugur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), berada di Desa Banyuglugur. (7) Pusat Pemerintahan Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), berada di Kelurahan Dukuh Kupang. (8) Pusat Pemcrintahan Kecamatan Wiyung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), berada di Kelurahan Wiyung. (9) Pusat Pemerintahan Kecamatan Jambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), berada di Kelurahan Jambangan. (10) Pusat Pemerintahan Kccamatan Gayungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), berada di Kelurahan Ketintang.

Batas wilayah kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1ayat (1), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 11 ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PERATURAN PEMERINTAH ini.

Pemecahan, penyatuan, penghapusan, perubahan nama, batas Desa/Kelurahan dalam kccamatan-kecamatan yang ditetapkan dalam PERATURAN PEMERINTAH ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas wilayah kecamatan, diatur dengan Peraturan Daerah sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

(1) Ketentuan pelaksanaan PERATURAN PEMERINTAH ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH ini diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan batas kecamatan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH ini, dinyatakan tidak berlaku.

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 1992

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 September 1992

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

ttd

MOERDIONO