Peraturan Badan Nomor 73-pojk-04-2017 Tahun 2017 tentang Kegiatan Perusahaan Efek di Berbagai Lokasi

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi.
2. Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
3. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
4. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan di lokasi lain selain kantor pusat wajib tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan di lokasi lain selain kantor pusat wajib melaporkan informasi tentang pembukaan kegiatan yang dilakukan di lokasi lain selain kantor pusat dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum melakukan kegiatan di lokasi lain.

(1) Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga wajib melaporkan: a. setiap penutupan lokasi; dan b. setiap terjadi perubahan alamat, kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perubahan tersebut. (2) Dalam hal pada bulan Juni atau Desember tidak ada laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Perusahaan Efek wajib melaporkan posisi kegiatan di lokasi lain selain kantor pusat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya

bulan Juni dan Desember. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sekaligus menunjukkan posisi akhir data isian formulir.

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib mempunyai 1 (satu) lokasi sebagai kantor pusat yang mempunyai paling sedikit 6 (enam) fungsi yang terdiri dari fungsi kustodian, fungsi pembukuan, fungsi manajemen risiko, fungsi teknologi informasi, fungsi kepatuhan, dan fungsi pemasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pengendalian internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.

Dalam hal Perusahaan Efek melakukan kegiatan di lokasi lain selain kantor pusat, Perusahaan Efek wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. laporan modal kerja bersih disesuaikan Perusahaan Efek wajib dilakukan oleh bagian pembukuan kantor pusat dan wajib memuat hasil kegiatan dari keseluruhan lokasi Perusahaan Efek pada periode yang sama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pemeliharaan dan pelaporan modal kerja bersih disesuaikan; b. fungsi pemasaran kantor pusat wajib melakukan pengawasan terhadap kegiatan seluruh fungsi pemasaran Perusahaan Efek, menyediakan pusat data berkaitan dengan hal-hal material mengenai kegiatan fungsi pemasaran di berbagai lokasi, serta menyimpan data dimaksud;

c. fungsi pemasaran di lokasi lain dapat menyampaikan pesanan nasabah secara langsung ke Bagian pesanan dan perdagangan kantor pusat, atau secara tidak langsung melalui bagian fungsi pemasaran kantor pusat; d. fungsi kustodian selain yang ada di kantor pusat berada di bawah pengendalian dan tanggung jawab fungsi kustodian kantor pusat dan wajib menyampaikan semua informasi yang dipersyaratkan untuk disimpan di fungsi kustodian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pengendalian internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek ke fungsi kustodian kantor pusat pada hari yang sama; e. pesanan dan perintah berkaitan dengan rekening Efek dari fungsi pemasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pengendalian internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek di lokasi lain selain kantor pusat berada di bawah tanggung jawab seorang pejabat fungsi pemasaran kantor pusat; f. pejabat fungsi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam huruf e wajib memasukkan kegiatan semua nasabah Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah; g. fungsi pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pengendalian internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek berada di bawah pengendalian dan tanggung jawab kepala fungsi pembukuan kantor pusat dan semua informasi yang berhubungan dengan pembukuan harus dipusatkan di fungsi pembukuan kantor pusat;

h. penerimaan dan pengiriman Efek dan/atau dana nasabah pada setiap lokasi Perusahaan Efek yang mempunyai fungsi pemasaran wajib dilakukan oleh fungsi kustodian di setiap lokasi tersebut, atau oleh bank kustodian yang ditunjuk oleh Perusahaan Efek untuk rekening fungsi kustodian kantor pusat dan berhubungan langsung dengan fungsi kustodian kantor pusat; dan i. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dapat membuka rekening Efek nasabah, dan menerima pesanan dan perintah nasabah melalui internet atau wakil perusahaan efek yang berada di bawah pengendalian dan tanggung jawab fungsi pemasaran kantor pusat atau fungsi pemasaran di lokasi lain selain kantor pusat.

Pesanan, perintah, dan permintaan pembukaan rekening Efek pada Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pengendalian internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dapat diterima dan disetujui oleh komputer secara otomatis melalui internet sepanjang parameter pengendalian setiap fungsi tersebut berada di bawah pengendalian dan tanggung jawab setiap pejabat kantor pusat.

Kantor Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah di lokasi lain selain kantor pusat tidak wajib mempunyai 6 (enam) fungsi

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pengendalian internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.

Fungsi pemeliharaan pembukuan, persetujuan perintah, persetujuan pesanan, persetujuan rekening, serta pemantauan kredit dan risiko yang berkaitan dengan bagian tertentu di kantor pusat tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pengendalian internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dapat dilaksanakan dengan menggunakan program komputer yang secara langsung berada di bawah pengawasan pejabat tertentu yang mengendalikan dan bertanggung jawab penuh atas fungsi tersebut.

Fungsi pemeliharaan pembukuan, persetujuan perintah, persetujuan pesanan, persetujuan rekening, serta pemantauan kredit dan risiko yang berkaitan dengan bagian tertentu di kantor pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilaksanakan dengan menggunakan program komputer dengan ketentuan bahwa parameter pengendalian atas fungsi tersebut berada di bawah pengendalian langsung dari setiap pejabat dan tidak dapat digantikan oleh orang lain selain pejabat yang bertanggung jawab atas fungsi tersebut.

(1) Pejabat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pengendalian internal Perusahaan

Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek wajib diberikan kewenangan untuk memerintahkan dan/atau mengubah program komputer atau parameternya guna menjamin bahwa persetujuan otomatis atas pesanan, perintah, pembukaan rekening, margin call dan fungsi lainnya dilakukan setiap saat oleh komputer, seperti apabila dilakukan secara manual. (2) Program komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempunyai sistem perlindungan yang memadai untuk menjamin bahwa parameter tersebut tidak dapat diubah tanpa izin dari setiap pejabat yang bertanggung jawab.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa: a. peringatan tertulis; b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan/atau g. pembatalan pendaftaran. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului

pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada masyarakat.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-27/PM/2000 tentang Kegiatan Perusahaan Efek di Berbagai Lokasi beserta Peraturan Nomor V.D.8 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY