Peraturan Badan Nomor 2-pojk-03-2016 Tahun 2016 tentang Pengembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dan Bank Umum Syariah serta Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

2. Bank Umum Konvensional adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.

3. Bank Umum Syariah adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

4. Unit Usaha Syariah adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

5. Kantor Cabang yang selanjutnya disingkat KC adalah Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai Bank Umum atau ketentuan yang mengatur mengenai Bank Umum Syariah atau Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai Unit Usaha Syariah.

6. Kantor Cabang Pembantu yang selanjutnya disingkat KCP adalah Kantor Cabang Pembantu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai Bank Umum atau ketentuan yang mengatur mengenai Bank Umum Syariah atau Kantor Cabang Pembantu Syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai Unit Usaha Syariah.

7. Kantor Fungsional yang selanjutnya disingkat KF adalah Kantor Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai Bank Umum atau ketentuan yang mengatur mengenai Bank Umum Syariah atau Kantor Fungsional Syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai Unit Usaha Syariah.

8. Kantor Kas yang selanjutnya disingkat KK adalah Kantor Kas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai Bank Umum atau ketentuan yang mengatur mengenai Bank Umum Syariah atau Kantor Kas

Syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai Unit Usaha Syariah. 9. Kegiatan Pelayanan Kas yang selanjutnya disingkat KPK adalah Kegiatan Pelayanan Kas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai Bank Umum atau ketentuan yang mengatur mengenai Bank Umum Syariah atau Kegiatan Pelayanan Kas Syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai Unit Usaha Syariah. 10. Layanan Syariah Bank yang selanjutnya disingkat LSB adalah kegiatan penghimpunan dana dan/atau pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah, tidak termasuk kegiatan penyaluran dana, yang dilakukan di jaringan kantor Bank Umum Konvensional untuk dan atas nama Bank Umum Syariah. 11. Layanan Syariah yang selanjutnya disingkat LS adalah kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, dan/atau pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan Prinsip Syariah yang dilakukan di jaringan kantor Bank Umum Konvensional untuk dan atas nama KC Unit Usaha Syariah pada bank yang sama. 12. Modal Inti adalah modal inti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank Umum atau bagi Bank Umum Syariah. 13. Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha yang selanjutnya disebut BUKU adalah Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan Modal Inti Bank. 14. Pembukaan Jaringan Kantor adalah pembukaan kantor Bank termasuk pembukaan kantor yang berasal dari pemindahan alamat atau perubahan status kantor Bank. 15. Rencana Bisnis Bank yang selanjutnya disingkat RBB adalah rencana bisnis bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai rencana bisnis bank.

Kebijakan pengembangan jaringan kantor perbankan syariah dalam rangka stimulus perekonomian nasional untuk: a. Bank Umum Konvensional yang mendukung pengembangan jaringan perbankan syariah berupa:

1. pengurangan alokasi Modal Inti dalam perhitungan Pembukaan Jaringan Kantor; dan/atau
2. pelonggaran perimbangan penyebaran jaringan kantor. b. Bank Umum Syariah berupa:
3. kemudahan persyaratan pembukaan LSB terkait wilayah kerja KC induk LSB;
4. perluasan cakupan layanan kegiatan kas mobil; dan/atau
5. penurunan biaya investasi dalam perhitungan alokasi Modal Inti untuk Pembukaan Jaringan Kantor. c. Unit Usaha Syariah berupa:
6. perluasan jenis kantor Bank Umum Konvensional yang dapat melakukan kegiatan LS;
7. kemudahan persyaratan pembukaan LS terkait wilayah kerja KC induk LS;
8. perluasan cakupan layanan kegiatan kas mobil; dan/atau
9. penurunan biaya investasi dalam perhitungan alokasi Modal Inti untuk Pembukaan Jaringan Kantor.

(1) Bank Umum Syariah dapat melakukan kerjasama dengan Bank Umum Konvensional yang memiliki

hubungan kepemilikan dengan Bank Umum Syariah dalam bentuk kegiatan LSB. (2) Kegiatan LSB hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Bank Umum Konvensional tidak memiliki Unit Usaha Syariah; b. kegiatan LSB berada dalam 1 (satu) wilayah koordinasi Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan dengan KC Bank Umum Syariah yang menjadi induk LSB; c. menggunakan sumber daya manusia Bank Umum Konvensional yang telah memiliki pengetahuan yang memadai mengenai produk dan aktivitas bank syariah; d. didukung oleh teknologi sistem informasi yang memadai dengan menggunakan jaringan Bank Umum Konvensional dan/atau jaringan Bank Umum Syariah; dan e. terdapat perjanjian kerjasama antara Bank Umum Syariah dengan Bank Umum Konvensional. (3) Wilayah koordinasi Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan melalui surat tersendiri.

(1) Kegiatan LS dapat dilaksanakan pada jaringan kantor Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah dengan persyaratan sebagai berikut: a. lokasi kegiatan LS berada dalam 1 (satu) wilayah koordinasi Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan dengan KC Unit Usaha Syariah yang menjadi induk LS;

b. menggunakan sumber daya manusia yang telah memiliki pengetahuan yang memadai mengenai produk dan aktivitas bank syariah; dan c. didukung oleh teknologi sistem informasi yang memadai. (2) Kegiatan LS di jaringan kantor Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut: a. KC dan/atau KCP, dapat melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah; b. KF operasional dan/atau KK dapat melakukan kegiatan sesuai dengan fungsi dan kegiatan yang dapat dilakukan KF dan/atau KK tersebut. (3) Wilayah koordinasi Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan melalui surat tersendiri.

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat membuka kas keliling berupa kas mobil untuk melayani nasabah baru untuk pembukaan rekening tabungan haji dan/atau tabungan umroh sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. di lokasi wilayah sekitar kas mobil tidak terdapat kantor syariah atau kantor yang memberikan layanan syariah; b. menempatkan pegawai yang memadai yang dapat mendukung proses pembukaan rekening tabungan haji dan/atau tabungan umroh; c. menyediakan sistem pendukung yang diperlukan untuk proses pembukaan rekening tabungan haji dan/atau tabungan umroh; dan d. memiliki prosedur operasional standar yang sama untuk pembukaan rekening tabungan haji dan/atau tabungan

umroh di kas mobil dengan pembukaan rekening tabungan haji dan/atau tabungan umroh di kantor lainnya.

Persyaratan ketersediaan alokasi Modal Inti tidak berlaku untuk kas mobil yang melakukan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(1) Bank Umum Konvensional yang mendukung pengembangan jaringan perbankan syariah diberikan insentif berupa pengurangan alokasi Modal Inti dalam perhitungan Pembukaan Jaringan Kantor yang sudah ada maupun yang akan dibuka. (2) Pengembangan jaringan perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bank Umum Konvensional dalam bentuk pemberian layanan syariah melalui kegiatan LSB atau LS pada jaringan kantor Bank Umum Konvensional. (3) Pengurangan alokasi Modal Inti dalam perhitungan Pembukaan Jaringan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada angka insentif yang lebih besar antara: a. pencapaian rasio tertentu antara aset Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah terhadap aset Bank Umum Konvensional; dan b. klasifikasi BUKU dari Bank Umum Konvensional. (4) Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN besaran insentif dalam persentase tertentu untuk perhitungan

pengurangan alokasi Modal Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (5) Pengurangan alokasi Modal Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga memperhitungkan rasio jumlah LSB atau LS terhadap jumlah jaringan kantor Bank Umum Konvensional, dengan contoh perhitungan sebagaimana dimaksud pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (6) Bank Umum Konvensional mencantumkan perhitungan pengurangan alokasi Modal Inti dalam RBB dengan menggunakan rasio aset dan rasio LSB atau LS posisi akhir bulan September.

(1) Dalam rangka perimbangan penyebaran jaringan kantor, Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang membuka jaringan kantor di zona 1 atau zona 2 dalam jumlah tertentu wajib diikuti pembukaan jaringan kantor di zona 5 atau zona 6. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi BUKU 3 dan BUKU 4 dan dalam pelaksanaannya wajib memenuhi ketersediaan alokasi Modal Inti untuk Pembukaan Jaringan Kantor. (3) Kewajiban Pembukaan Jaringan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku bagi Bank Umum Syariah atau Bank Umum Konvensional yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan melakukan Pembukaan Jaringan Kantor di zona 1 atau zona 2 yang merupakan wilayah provinsi tempat kedudukan kantor pusatnya.

(4) Perimbangan penyebaran Jaringan Kantor bagi Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. pembukaan 3 (tiga) KC di zona 1 atau zona 2 wajib diikuti dengan pembukaan 1 (satu) KC di zona 5 atau zona 6; b. pembukaan 3 (tiga) KCP di zona 1 atau zona 2 wajib diikuti dengan pembukaan 1 (satu) KCP atau 1 (satu) KC di zona 5 atau zona 6.

Perimbangan penyebaran Jaringan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), bagi Bank Umum Konvensional yang mendukung pengembangan perbankan syariah diberikan kelonggaran sebagai berikut: a. bagi Bank Umum Konvensional yang memiliki rasio jumlah LSB atau LS terhadap jumlah jaringan kantor Bank Umum Konvensional diatas 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen), pembukaan 4 (empat) KC atau KCP di zona 1 atau zona 2 wajib diikuti dengan pembukaan 1 (satu) KC atau KCP di zona 5 atau zona 6; b. bagi Bank Umum Konvensional yang memiliki rasio jumlah LSB atau LS terhadap jumlah jaringan kantor Bank Umum Konvensional diatas 50% (lima puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen), pembukaan 5 (lima) KC atau KCP di zona 1 atau zona 2 wajib diikuti dengan pembukaan 1 (satu) KC atau KCP di zona 5 atau zona 6; c. bagi Bank Umum Konvensional yang memiliki rasio jumlah LSB atau LS terhadap jumlah jaringan kantor Bank Umum Konvensional diatas 75% (tujuh puluh lima persen),pembukaan 6 (enam) KC atau KCP di zona 1 atau zona 2 wajib diikuti dengan pembukaan 1 (satu) KC atau KCP di zona 5 atau zona 6.

Kewajiban pembukaan KC atau KCP di zona 5 atau zona 6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 9 untuk Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dengan ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal pembukaan KC atau KCP di zona 1 atau zona 2 merupakan kantor konvensional, kewajiban pembukaan KC atau KCP di zona 5 atau zona 6 berupa KC atau KCP konvensional atau syariah; b. dalam hal pembukaan KC atau KCP di zona 1 atau zona 2 merupakan kantor syariah, kewajiban pembukaan KC atau KCP di zona 5 atau zona 6 berupa KC atau KCP syariah.

(1) Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN biaya investasi Pembukaan Jaringan Kantor berdasarkan BUKU. (2) Rincian biaya investasi Pembukaan Jaringan Kantor untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah BUKU 3 dan BUKU 4 disesuaikan dengan mengacu pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan dalam: a. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank INDONESIA Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2013

Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5476); b. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 15/14/PBI/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank INDONESIA Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5477); c. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5384); d. Surat Edaran Bank INDONESIA Nomor 15/7/DPNP tanggal 8 Maret 2013 tentang Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Berdasarkan Modal Inti; dan e. Surat Edaran Bank INDONESIA Nomor 15/8/DPbS tanggal 27 Maret 2013 tentang Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Berdasarkan Modal Inti, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2019.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2016 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY