Peraturan Badan Nomor 12-pojk-03-2015 Tahun 2015 tentang Ketentuan Kehati Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Bank Umum Syariah adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Unit Usaha Syariah adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
4. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa termasuk sewa menyewa jasa, transaksi jual beli, dan transaksi pinjam meminjam berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah

jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, bagi hasil, atau margin. 5. Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. 6. Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. 7. Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank Umum Syariah dalam bentuk saham pada bank syariah dan perusahaan di bidang keuangan lainnya yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi wajib (mandatory convertible bonds) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank Umum Syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. 8. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah UMKM sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

(1) Dalam menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi, Bank tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Bank Umum Syariah dilakukan terhadap: a. perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi:

1. Pembiayaan beragun rumah tinggal; dan
2. Pembiayaan kepada UMKM yang dijamin oleh lembaga penjaminan atau asuransi Pembiayaan berstatus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); b. penilaian dan penetapan kualitas aset bagi:
3. Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya dalam jumlah kecil; dan
4. Pembiayaan yang direstrukturisasi; c. Penyertaan Modal.

(3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Unit Usaha Syariah dilakukan terhadap penilaian dan penetapan kualitas aset bagi: a. Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya dalam jumlah kecil; dan b. Pembiayaan yang direstrukturisasi.

Bobot risiko Pembiayaan beragun rumah tinggal ditetapkan sebagai berikut: a. paling rendah 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk Pembiayaan konsumsi dalam rangka kepemilikan rumah tinggal atau apartemen atau Pembiayaan konsumsi yang dijamin dengan agunan berupa rumah tinggal atau apartemen yang memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

1. diberikan kepada nasabah perorangan;
2. agunan diikat dengan hak tanggungan atau fidusia sehingga memberikan kedudukan yang diutamakan (hak preferensi) kepada Bank Umum Syariah; dan
3. Bank Umum Syariah memiliki sistem dan prosedur yang memadai untuk menilai dan memantau nilai agunan secara berkala; b. paling rendah 20% (dua puluh perseratus) untuk Pembiayaan konsumsi dalam rangka kepemilikan rumah tinggal yang merupakan program Pemerintah INDONESIA yang memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
4. dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
5. dijamin 100% (seratus perseratus) oleh lembaga penjaminan atau asuransi Pembiayaan berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memenuhi persyaratan pengakuan garansi dalam teknik mitigasi Risiko Kredit.

Persyaratan pengakuan garansi dalam teknik mitigasi Risiko Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 adalah sebagai berikut: a. Bank Umum Syariah memiliki hak tagih langsung kepada pihak pemberi jaminan tanpa harus melakukan tindakan hukum terlebih dahulu terhadap nasabah dalam hal terjadi cedera janji (wanprestasi); b. Tagihan atau transaksi rekening administratif yang diberikan garansi dinyatakan secara spesifik dan jelas dalam perjanjian garansi; c. Perjanjian garansi bersifat tanpa syarat (unconditional) dan tidak dapat dibatalkan (irrevocable); d. Garansi dicairkan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak eksposur telah jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, baik atas pembayaran pokok dan/atau pembayaran margin/bagi hasil/ujrah; dan e. Garansi yang diterbitkan oleh pihak pemberi jaminan telah diakui sebagai kewajiban dalam pembukuan pihak pemberi jaminan.

(1) Bobot risiko Pembiayaan kepada UMKM yang dijamin oleh lembaga penjaminan atau asuransi Pembiayaan berstatus BUMD ditetapkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. (2) Persyaratan lembaga penjaminan atau asuransi Pembiayaan berstatus BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. memiliki peringkat dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan setara BBB-; atau b. mendapatkan rekomendasi dalam bentuk tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan program penjaminan. (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengakuan penjaminan atau asuransi Pembiayaan, skema penjaminan atau asuransi Pembiayaan, dan lembaga penjaminan atau asuransi Pembiayaan berstatus BUMD, tetap memenuhi persyaratan: a. pengakuan garansi dalam teknik mitigasi Risiko Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

b. skema penjaminan atau asuransi Pembiayaan; dan c. lembaga penjaminan atau asuransi Pembiayaan berstatus bukan BUMN.

(1) Persyaratan skema penjaminan atau asuransi Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b sebagai berikut: a. pangsa penjaminan Pembiayaan oleh lembaga penjaminan atau asuransi Pembiayaan paling kurang sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Umum Syariah; b. Bank Umum Syariah mengajukan klaim kepada lembaga penjaminan atau asuransi Pembiayaan paling lama 1 (satu) bulan sejak terjadi tunggakan pokok, margin/bagi hasil/ujrah, dan/atau tagihan lainnya yang menjadikan kualitas Pembiayaan paling baik dinilai "Diragukan" sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku walaupun Pembiayaan belum jatuh tempo; c. pembayaran penjaminan atau asuransi Pembiayaan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah klaim diajukan oleh Bank Umum Syariah dan dokumen diterima secara lengkap oleh lembaga penjaminan atau asuransi Pembiayaan; d. jangka waktu penjaminan atau asuransi Pembiayaan paling kurang sama dengan jangka waktu Pembiayaan; dan e. penjaminan atau asuransi Pembiayaan bersifat tanpa syarat (unconditional) dan tidak dapat dibatalkan (irrevocable). (2) Persyaratan lembaga penjaminan atau asuransi Pembiayaan berstatus bukan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c sebagai berikut: a. pendirian lembaga penjaminan atau asuransi Pembiayaan sesuai peraturan yang berlaku mengenai lembaga penjaminan atau asuransi Pembiayaan; b. didukung oleh dana penjaminan (modal) dengan gearing ratio mengacu pada ketentuan yang berlaku, paling tinggi 10 (sepuluh) kali; c. mematuhi ketentuan mengenai lembaga penjaminan atau asuransi Pembiayaan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan d. bukan merupakan pihak terkait Bank Umum Syariah kecuali keterkaitan tersebut karena hubungan kepemilikan dengan pemerintah daerah.

(3) Persyaratan skema penjaminan atau asuransi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam perjanjian antara Bank Umum Syariah dengan lembaga penjaminan atau asuransi Pembiayaan.

(1) Bobot risiko Pembiayaan kepada UMKM yang dijamin oleh lembaga penjaminan atau asuransi Pembiayaan berstatus BUMD yang: a. memiliki peringkat lebih tinggi dari BBB-; dan b. pengakuan penjaminan atau asuransi Pembiayaan, skema penjaminan atau asuransi Pembiayaan, dan lembaga penjaminan atau asuransi Pembiayaan berstatus BUMD memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), didasarkan pada peringkat lembaga penjaminan atau asuransi Pembiayaan berstatus BUMD sesuai kategori portofolio tagihan kepada entitas sektor publik. (2) Bobot risiko tagihan kepada entitas sektor publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. sebesar 50% (lima puluh perseratus) untuk peringkat yang setara BBB+ sampai dengan BBB-; b. sebesar 50% (lima puluh perseratus) untuk peringkat yang setara A+ sampai dengan A-; atau c. sebesar 20% (dua puluh perseratus) untuk peringkat yang setara AAA sampai dengan AA-. (3) Ilustrasi peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan notasi peringkat yang dikeluarkan lembaga pemeringkat Standard and Poor's.

(1) Penetapan kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah, untuk: a. Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank kepada 1 (satu) nasabah atau 1 (satu) proyek dengan

jumlah kurang dari atau sama dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); b. Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank kepada nasabah UMKM dengan jumlah:

1. Lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) bagi Bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a) memiliki predikat penilaian kecukupan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) untuk Risiko Kredit sangat memadai; b) memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling rendah sesuai ketentuan yang berlaku; dan c) memiliki Peringkat Komposit tingkat kesehatan Bank paling rendah 3 (PK-3).
2. Lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi Bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a) memiliki predikat penilaian kecukupan KPMR untuk Risiko Kredit memadai; b) memiliki rasio KPMM paling rendah sesuai ketentuan yang berlaku; dan c) memiliki Peringkat Komposit tingkat kesehatan Bank paling rendah 3 (PK-3). (2) Penetapan kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi Unit Usaha Syariah berlaku ketentuan sebagai berikut: a. predikat penilaian KPMR untuk Risiko Kredit mengacu pada predikat penilaian kecukupan KPMR Unit Usaha Syariah; dan b. Peringkat Komposit tingkat kesehatan dan rasio KPMM mengacu pada Peringkat Komposit tingkat kesehatan dan rasio KPMM bank induknya. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diberlakukan untuk Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya yang diberikan kepada 1 (satu) nasabah UMKM dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang merupakan: a. Pembiayaan yang direstrukturisasi; dan/atau b. Penyediaan dana kepada 50 (lima puluh) nasabah terbesar Bank.

(1) Kualitas Pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut: a. paling tinggi Kurang Lancar untuk Pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Diragukan atau Macet; b. tetap atau tidak berubah untuk Pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Lancar, Dalam Perhatian Khusus atau Kurang Lancar. (2) Kualitas Pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan selama 3 (tiga) kali periode pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan. (3) Dalam hal nasabah tidak memenuhi kriteria dan/atau persyaratan dalam perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan penilaian kualitas Pembiayaan ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku yang didasarkan atas: a. ketepatan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah untuk Pembiayaan yang direstrukturisasi sampai dengan jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); atau b. prospek usaha, kinerja (performance) nasabah, dan kemampuan membayar untuk Pembiayaan yang direstrukturisasi dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (4) Dalam hal periode pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah kurang dari 1 (satu) bulan, peningkatan kualitas menjadi Lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling singkat 3 (tiga) bulan sejak dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan.

Kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a ditetapkan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(1) Pembiayaan yang direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran pokok ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut: a. paling tinggi Kurang Lancar untuk Pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Diragukan atau Macet;

b. tetap atau tidak berubah untuk Pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Lancar, Dalam Perhatian Khusus atau Kurang Lancar; (2) Kualitas Pembiayaan selama masa pemberian tenggang waktu pembayaran pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat: a. menjadi Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan pembayaran margin/bagi hasil/ujrah selama 3 (tiga) kali periode pembayaran berturut-turut sesuai perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan; atau b. sesuai kualitas Pembiayaan yang lebih buruk antara kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau kualitas Pembiayaan yang sebenarnya, apabila terdapat tunggakan pembayaran margin/bagi hasil/ujrah atau tidak memenuhi kriteria dan/atau persyaratan dalam perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan. (3) Kualitas Pembiayaan setelah masa pemberian tenggang waktu pembayaran pokok didasarkan atas: a. ketepatan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah untuk Pembiayaan yang direstrukturisasi sampai dengan jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); atau b. prospek usaha, kinerja (performance) nasabah, dan kemampuan membayar untuk Pembiayaan yang direstrukturisasi dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(1) Penyertaan Modal dalam rangka: a. pendirian perusahaan yang akan mengambil alih aset Pembiayaan bermasalah dari Bank Umum Syariah yang melakukan penyertaan dengan kepemilikan Bank Umum Syariah paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari modal perusahaan dan Bank Umum Syariah tidak menjadi pengendali; atau b. tambahan penyertaan untuk penyelamatan perusahaan anak berupa bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dapat dilakukan apabila Bank Umum Syariah memiliki Peringkat Komposit tingkat kesehatan Bank Umum Syariah terakhir sebelum melakukan penyertaan paling rendah 3 (PK-3) dan mempunyai prospek peningkatan Peringkat Komposit menjadi lebih baik.

(2) Persyaratan lain dalam rangka Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai prinsip kehati-hatian dalam kegiatan Penyertaan Modal.

Permohonan persetujuan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum ketentuan ini berlaku, disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku: a. Kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi dan masih dalam periode 3 (tiga) kali kewajiban pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah setelah penandatanganan perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan; atau b. Kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi dan masih dalam masa pemberian tenggang waktu pembayaran pokok setelah penandatanganan perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan, ditetapkan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan dalam: a. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 15/11/PBI/2013 tentang Prinsip Kehati-Hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5466); b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara

Tahun 2014 Nomor 347, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5625); c. Surat Edaran Bank INDONESIA Nomor 7/53/DPbS tanggal 22 November 2005 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank INDONESIA Nomor 8/10/DPbS tanggal 7 Maret 2006

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku sampai dengan 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 21 Agustus 2015 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, MULIAMAN D. HADAD Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 24 Agustus 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY