PENGIRIMANMISI PEMELIHARAANPERDAMAIAN

(1) Pengiriman misi pemeliharaan perdamaian merupakan

penugasan warga negara Indonesia ke suatu misi pemeliharaan perdamaian di luar wilayah Republik Indonesia.

(2) Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi personel yang secara keseluruhan atau sebagian

berasal dari unsur Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau sipil yang tergabung dalam

suatu pasukan atau perorangan.

Pengiriman mist pemeliharaan perdamaian dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia atas permintaan:

• Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi Dewan Keamanan

Perserikatan Bangsa-Bangsa;

• organisasi internasional; dan/ atau
• organisasi regional.

Pengiriman rmsi pemeliharaan perdamaian dilaksanakan sesuai

dengan kualifikasi dan standar Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi internasicnal, atau organisasi regional.

Pasal 4 ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

3

(1) Pengiriman personel yang tergabung dalam pasukan pada suatu

misi pemeliharaan perdamaian dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian dan

pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(2) Pengiriman personel yang tergabung dalam pasukan sebagaimana

dimaksudpada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

( 1) Pengiriman personel secara perorangan pada suatu ·misi pemeliharaan perdamaian, termasuk untuk menduduki posisi staf, pakar militer, pejabat polisi perorangan, penasehat polisi, dan pakar sipil dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian

(2) Pengiriman personel secara perorangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan menteri atau pimpinan lembaga terkait.

Pengiriman misi pemeliharaan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan memperhatikan:

• kepentingan nasional;

• pertimbangan politis;

• prinsip dasar operasi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang meliputi persetujuan para pihak yang

bertikai, ketidakberpihakan, dan tanpa penggunaan kekuatan

bersenjata kecuali untuk membela diri dan untuk

mempertahankan mandat;

• keamanan dan keselamatan personel; dan

• ketersediaan dukungan personel, materiil, peralatan, dan pendanaan.

Pasal 7 ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

4

(1) Pemerintah Republik Indonesia dapat menarik personel dari

misi pemeliharaan perdamaian dalam hal:

• terjadi pengubahan mandat dari Perserikatan Bangsa- Bangsa, organisasi intemasional, atau organisasi regional yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
• terjadi· perubahan situasi politik dan keamanan di daerah misi; atau
• adanya kebutuhan dalam negeri.

(2) Penarikan personel sebagaimana dimaksud · pada ayat ( 1) yang

tergabung dalam pasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Presiden dan dilaksanakan oleh menteri atau pimpinan lembaga terkait.

(3) Penarikan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

merupakan personel perorangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ditetapkan dan dilaksanakan oleh menteri atau pimpinan

lembaga terkait.

Pasal8 Pendanaan yang diperlukan untuk misi pemeliharaan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dibebankan pada:

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
• Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pendanaan mrsi pemeliharaan perdamaian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 huruf a dibebankan pada bagian anggaran kementerian

atau lembaga terkait untuk membiayai:

• penyiapan personel;
• pengadaan dan/atau pembelian peralatan dan perlengkapan personel;
• peningkatan kapasitas dan peningkatan spesifikasi teknis peralatan perlengkapan personel; dan
• penarikan personel dari mist pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7.

Pasal 10 ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

5

(1) Pendanaan misi pemeliharaan perdamaian yang dibebankan

pada Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan untuk membiayai:

• pengiriman personel dan peralatan;

• operasional;

• perawatan personel; d .. pemeliharaan peralatan;

• pemulangan personel dan peralatan; dan

• penambahan atau penguatan personel dan peralatan pada misi yang sedang berjalan.

(2) Dalam hal pendanaan yang dibebankan pada Perserikatan

Bangsa-Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, dapat dipenuhi terlebih dahulu dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara.

(3) Pengembalian dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke kas negara

paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pembayaran dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada akhir misi pemeliharaan perdamaian.

(4) Mekanisme pengembalian dana Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara ke kas negara sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendanaan untuk misi pemeliharaan perdamaian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c dibebankan pada organisasi internasional, organisasi regional, dan/ atau Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

6

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2015

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan _di .Jakarta

pada tanggal 24 Juli 2015

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya