Pasal 7

(1) Pemerintah Republik Indonesia dapat menarik personel dari

misi pemeliharaan perdamaian dalam hal:

• terjadi pengubahan mandat dari Perserikatan Bangsa- Bangsa, organisasi intemasional, atau organisasi regional yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
• terjadi· perubahan situasi politik dan keamanan di daerah misi; atau
• adanya kebutuhan dalam negeri.

(2) Penarikan personel sebagaimana dimaksud · pada ayat ( 1) yang

tergabung dalam pasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Presiden dan dilaksanakan oleh menteri atau pimpinan lembaga terkait.

(3) Penarikan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

merupakan personel perorangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ditetapkan dan dilaksanakan oleh menteri atau pimpinan

lembaga terkait.

Pasal8 Pendanaan yang diperlukan untuk misi pemeliharaan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dibebankan pada:

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
• Perserikatan Bangsa-Bangsa.