PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

Peraturan Presiden ini merupakan pedoman baqi:

• Kementerian/Lembaga dalam menyusun dan mengubah Renstra-Kl dan Renja-KL;
• Kementerian Perencanaan dalam melakukan penelaahan dan persetqiuan Rancangan Renstra-Kl dan Renja-KL;
• Kementerian Perencanaan dalam melakukan penelaahan dan persetujuan usulan perubahan Renstra-Kl dan Renja- KL; dan
• Kementerian Keuangan dalam melakukan penelaahan Renja-KL dan persetujuan rancangan Renja-KL beserta usulan perubahannya.

Bagian Kesatu Umum

(U Kementerian/Lembaga wajib menJrusun Renstra-Kl dengan berdasarkan pada RPJM Nasional.

(2) Renstra-KL. . .

SK No 253451 A

PRESIDEN

(21 Renstra-Kl memuat:

• Visi;
• Misi;
• T\rjuan;
• Sasaran Strategis;
• Strategi;
• Kebijakan;
• Program; dan
• Kegiatan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun berdasarkan pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

(3) Selain muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Renstra-Kl juga memuat Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, Target kinerja, dan kerangka pendanaan.

(1) Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf

a berpedoman dan memperhatikan kesesuaian dengan visi Presiden dan Wakil Presiden yang dimuat dalam RPJM Nasional sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf l2l Misi b berpedoman dan memperhatikan kesesuaian dengan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dimuat dalam RPJM Nasional sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

(21 (3) Tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat huruf c dilengkapi dengan indikator Tujuan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJM Nasional.

(4) Sasaran . . .

SK No 253450 A

PRESIOEN

-to- {41 Sasaran Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (21 huruf d dilengkapi dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai Indikator Kinerja utama yang ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan dalam RPJM Nasional dan digunakan sebagai pengukuran kineda Kementerian/ kmbaga. (21 (5) Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat huruf e dan Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (21 huruf f disusun sesuai penugasan yang

mencakup arahan Presiden dan/ atau standar pelaksanaan tugas dan fungsi yang wajib dipenuhi oleh Kementerian/Lembaga sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional.

(6) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (21

huruf g merupakan penugasan kepada Kementerian/kmbaga yang mencakup arahan Presiden dan/ atau standar pelaksanaan tugas dan fungsi yang wajib dipenuhi oleh Kementerian/ [,embaga sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional. ayat (21 l7l Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh Kementerian/lembaga untuk menghasilkan Keluaran Kegiatan yang mendukung Program sesuai dengan penugasan kepada Kementerian/ lembaga yang mencakup arahan Presiden dan/atau standar pelaksanaaa tugas dan fungsi yang wajib dipenuhi oleh Kementerian/ Lembaga sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional.

(8) Indikator Kinerja utama sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dapat berupa Indikator Kinerja bersama antar Kementerian / Lembaga dalam rangka pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan.

(9) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (3) mencakup Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Program, Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan.

(10) Dalam hal Kementerian/Lembaga ditugaskan untuk

mengampu indikator Prioritas Pembangunan pada RPJM Nasional, Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disusun dengan menggunakan nomenklatur yang telah ditetapkan dalam Prioritas Pembangunan terkait.

(11) Sasaran . . .

SK No257165A

PRESIOEN

REPUBLIK INDONES]A

(11) Sasaran Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (21huruf d, serta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) disusun berdasarkan penugasan yang mencakup arahan Presiden dan /atau standar pelaksanaan tugas dan fungsi yang wajib dipenuhi oleh Kementerian/Lembaga sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional.

(12) Kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (3) dapat bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau sumber pendanaan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(13) Kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (3) disusun dengan mempertimbangkan

optimalisasi sumber pendanaan nonpemerintah.

(l) Renstra-Kl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (l) disusun dalam bentuk:

• dokumen; dan
• data dan informasi. (21 Sistematika penulisan dan muatan dokumen Renstra-Kl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hunrf b merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan dituangkan dalam Sistem Informasi KRISNA- RENSTRAKL.

Bagian Kedua Manajemen Kinerja dalam Rencana Strategis Kementerian/ Iembaga

(U Dalam rangka mewujudkan kesinambungan Pembangunan Nasional, penyusunan Renstra-Kl menerapkan sebagian cakupan manajemen kinerja, yaitu: a.perencanaan,.. SK No253448A

PRESIDEN

-t2-

• perencanEran strategis; dan
• pemantauan dan evaluasi. ayat l2l Perencanaan strategis sebagaimana dimaksud pada

(1) huruf a dimuat dalam Renstra-Kl yang terdiri atas:

• perencanaan kinerja; dan
• perencanaan pengelolaan sumber daya.

(3) Perencanaan kinerja dalam Renstra-Kl sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat struktur kinerja meliputi Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Target kinerja.

(4) Struktur kinerja dalam Renstra-Kl sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) mencakup:

• arahan Presiden yang ditugaskan kepada Kementerian/ Lembaga yang bersangkutan;
• pemenuhan standar pelaksanaan tugas dan fungsi yang wajib dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga yang bersangkutan; dan/ atau
• penugasan pembangunan kewilayahan kepada Kementerian/Lembaga sesuai dengan lokasi fokus intervensi Kebijakan, sebagaimana yang tercantum dalam RPJM Nasional.

(5) Perencanaan pengelolaan sumber daya sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:

• pencantuman Indikator Kinerja atas Prioritas Pembangunan dalam RPJM Nasional mencakup:

1. arahan Presiden; dan/atau
2. pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/lembaga, sebagai Indikator Kinerja dalam Renstra-Kl;

• peningkatan kualitas desain pelaksanaan Program, serta kesiapan dukungan Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan arahan Presiden;
• pen5rusunan identifikasi risiko pencapaian Sasaran Strategis; d.kesesuaian...

SK No257017A

PRESIDEN

• kesesuaian Target dengan ketersediaan anggaran baik yang bersumber dari pemerintah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun nonpemerintah sumber pendanaan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
• pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia.

(6) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem akuntabilitas kinerja pemerintah. l7l Penyusunan Renstra-Kl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam l.ampiran I yang merupa]an bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Ketiga Tahapan Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga

Paragraf 1 Umum

Tahapan pen5rusunan Renstra-Kl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

• penJrusunanRancanganTeknokratikRenstra-Kl;
• penJrusunanr€rncanganRenstra-Kl;
• penelaahanrancanganRenstra-Kl;
• penyesuaian rancangan Renstra-Kl; dan
• persetujuanrancanganRenstra-Kl.

Paragraf 2 . . .

SK No257016A

PRESIDEN

Paragraf 2 Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga

(U Kementerian/Lembaga melakukan penJrusunan Rancangan Teknokratik Renstra-Kl untuk sektor yang menjadi tugas dan kewenangannya. (21 Penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra-Kl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada konsep Rancangan Teknokratik RPJM Nasional.

(3) Penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra-Kl

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimulai pada bulan November 2 (dua) tahun sebelum tahun pertama periode Renstra-Kl berkenaan. (41 Dalam rangka penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra-Kl sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kementerian/ kmbaga menghimpun:

• hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di sektor yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya; dan
• aspirasiMasyarakat.

(5) Kementerian/Lembaga berkoordinasi dengan Pemerintah

Daerah untuk mengidentifikasi pembagian tugas dalam pencapaian sasaran Pembangunan Nasional sesuai dengan Rancangan Teknokratik Renstra-Kl di sektornya.

(6) Evaluasi pelaksanaan pembangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. sebagaimana dimaksud pada ayat (4) l7l Aspirasi Masyarakat huruf b dapat diperoleh melalui:

• forum konsultasi publik;
• media cetak;
• media elektronik; dan/atau
• metode penjaringan aspirasi lainnya yang akuntabel.

Pasal 9...

SK No257015A

PRESIDEN

Kementerian Perencanaan menyampaikan Rancangan Teknokratik RPJM Nasional kepada Kementerian/Lembaga sebagai pedoman pemutakhiran Rancangan Teknokratik Renstra-Kl paling lambat pada bulan Januari sebelum tahun pertama periode Renstra-Kl berkenaan. Paragraf 3 Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

(l) Kementerian/Lembaga melakukan penyusunan rancangan awal Renstra-Kl. sebagaimana l2l Penyusunan rancangan awal Renstra-Kl dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Kementerian Perencanaan menyampaikan konsep rancangan awal . RPJM Nasional kepada Kementerian/ Lembaga.

(3) Penyusunan rancengan awal Renstra-Kl sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyesuaian Rancangan Teknokratik Renstra-Kl terhadap konsep rancangan awal RPJM Nasional.

(4) Dalam melakukan penyusunan rancangan awal Renstra-

KL, Kementerian/Lembaga melakukan pembahasan dengan Kementerian Perencanaan untuk memastikan keselarasan rancangan awal Renstra-Kl dengan konsep rancangan awal RPJM Nasional.

(1) Kementerian/l,embaga melakukan penyempurnaan

rancangan awal Renstra-Kl sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1O menjadi rancangan Renstra-Kl.

sebagaimana dimaksud pada ayat l2l Rancangan Renstra-Kl

(1) disusun berdasarkan pada rancangan awal RPJM

Nasional.

(3) Rancangan awal RPJM Nasional sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) disampaikan oleh Kementerian Perencanaan kepada Kementerian/ Lembaga paling lambat akhir bulan Oktober sebelum tahun pertama periode Renstra-Kl berkenaan.

(4) Kementerian . . .

SK No257014A

PRESIDEN

_ 16-

(4) Kementeridn/kmbaga rancangan

Renstra-Kl sebagaipzna dimaksud pada ayat (2) kepada Kementerian Perencanaan, untuk selanjutnya menjadi bahan penelaahan.

Ketentuan mengenai penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra-Kl dan rancangan Renstra-Kl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 1l tercantum dalam