Pasal 4
(1) Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf
a berpedoman dan memperhatikan kesesuaian dengan visi Presiden dan Wakil Presiden yang dimuat dalam RPJM Nasional sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf l2l Misi b berpedoman dan memperhatikan kesesuaian dengan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dimuat dalam RPJM Nasional sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.
(21 (3) Tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat huruf c dilengkapi dengan indikator Tujuan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJM Nasional.
(4) Sasaran . . .
SK No 253450 A
PRESIOEN
REPUBL]K INDONESIA
-to- {41 Sasaran Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (21 huruf d dilengkapi dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai Indikator Kinerja utama yang ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan dalam RPJM Nasional dan digunakan sebagai pengukuran kineda Kementerian/ kmbaga. (21 (5) Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat huruf e dan Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (21 huruf f disusun sesuai penugasan yang
mencakup arahan Presiden dan/ atau standar pelaksanaan tugas dan fungsi yang wajib dipenuhi oleh Kementerian/Lembaga sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional.
(6) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (21
huruf g merupakan penugasan kepada Kementerian/kmbaga yang mencakup arahan Presiden dan/ atau standar pelaksanaan tugas dan fungsi yang wajib dipenuhi oleh Kementerian/ [,embaga sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional. ayat (21 l7l Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh Kementerian/lembaga untuk menghasilkan Keluaran Kegiatan yang mendukung Program sesuai dengan penugasan kepada Kementerian/ lembaga yang mencakup arahan Presiden dan/atau standar pelaksanaaa tugas dan fungsi yang wajib dipenuhi oleh Kementerian/ Lembaga sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional.
(8) Indikator Kinerja utama sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dapat berupa Indikator Kinerja bersama antar Kementerian / Lembaga dalam rangka pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan.
(9) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (3) mencakup Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Program, Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan.
(10) Dalam hal Kementerian/Lembaga ditugaskan untuk
mengampu indikator Prioritas Pembangunan pada RPJM Nasional, Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disusun dengan menggunakan nomenklatur yang telah ditetapkan dalam Prioritas Pembangunan terkait.
(11) Sasaran . . .
SK No257165A
PRESIOEN
REPUBLIK INDONES]A
(11) Sasaran Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (21huruf d, serta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) disusun berdasarkan penugasan yang mencakup arahan Presiden dan /atau standar pelaksanaan tugas dan fungsi yang wajib dipenuhi oleh Kementerian/Lembaga sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional.
(12) Kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (3) dapat bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau sumber pendanaan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(13) Kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (3) disusun dengan mempertimbangkan
optimalisasi sumber pendanaan nonpemerintah.