Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG

(1) Kepaniteraan Mahkamah Agung adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung. (2) Kepaniteraan Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang Panitera.

Kepaniteraan Mahkamah Agung mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepaniteraan Mahkamah Agung menyelenggarakan fungsi : a. koordinasi pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial; b. koordinasi urusan administrasi keuangan perkara di lingkungan Mahkamah Agung; c. pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial; d. pelaksanaan minutasi perkara; e. pembinaan lembaga teknis dan evaluasi; f. pelaksanaan administrasi Kepaniteraan. BAB II ...

(1) Panitera dibantu oleh Panitera Muda dan beberapa Panitera Pengganti. (2) Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan fungsional kepaniteraan.

Di lingkungan Kepaniteraan dapat diangkat jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera dibantu oleh sebuah Sekretariat Kepaniteraan. (2) Sekretariat Kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Kepaniteraan. (3) Sekretariat Kepaniteraan terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 2 (dua) Subbagian.

Pasal 7 …

Jumlah jabatan fungsional kepaniteraan dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung disusun berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja.

Dalam melaksanakan tugas Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Sekretaris Kepaniteraan serta pejabat lainnya berkoordinasi dan saling berkonsultasi, baik di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta bekerja sama dalam lingkup internal maupun eksternal Kepaniteraan Mahkamah Agung. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat.

BAB IV …

(1) Sekretaris Kepaniteraan adalah jabatan eselon IIa. (2) Kepala Bagian adalah jabatan eselon IIIa. (3) Kepala Subbagian adalah jabatan eselon IVa.

(1) Panitera Mahkamah Agung diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN atas usul Ketua Mahkamah Agung. (2) Panitera Muda dan Panitera Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Panitera Mahkamah Agung. (3) Sekretaris Kepaniteraan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Mahkamah Agung atas usul Panitera Mahkamah Agung. (4) Kepala Bagian dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Mahkamah Agung atas usul Sekretaris Kepaniteraan.

BAB V …

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Kepaniteraan Mahkamah Agung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Panitera Mahkamah Agung diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepaniteraan Mahkamah Agung mendapat dukungan administrasi dan finansial dari Sekretariat Mahkamah Agung.

Sekretaris Mahkamah Agung adalah Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung. Pasal 16 ...

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pada saat berlakunya Peraturan PRESIDEN ini, seluruh ketentuan pelaksanaan Keputusan PRESIDEN Nomor 75 Tahun 1985 tentang Organisasi Kepaniteraan/Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung yang mengatur mengenai Kepaniteraan Mahkamah Agung yang tidak bertentangan dengan Peraturan PRESIDEN ini tetap berlaku sampai dengan diubah dan/atau diadakan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan PRESIDEN ini.

Dengan berlakunya Peraturan PRESIDEN ini, maka ketentuan yang mengatur mengenai Kepaniteraan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Keputusan PRESIDEN Nomor 75 Tahun 1985 tentang Organisasi Kepaniteraan/Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung, dinyatakan tidak berlaku. Pasal 19 ...

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2005 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

Lambock V. Nahattands