Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

  1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi

syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur

Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina

kepegawaian untuk menduduki jabatan

pemerintahan.

  1. Pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik

Indonesia adalah PNS dan Pegawai lainnya yang

berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang

diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan

bekerja secara penuh pada satuan organisasi di

lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 2

Kepada Pegawai yang mempunyai jabatan di lingkungan

Kejaksaan Republik Indonesia, selain diberikan

penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.

Pasal 3

(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, tidak diberikan kepada:

  • Pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik

Indonesia yang tidak mempunyai jabatan

tertentu;

  • Pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik

Indonesia yang diberhentikan untuk sementara

atau dinonaktifkan;

  • Pegawai …
  • Pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik

Indonesia yang diberhentikan dari jabatan

organiknya dengan diberikan uang tunggu

(belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri

Sipil);

  • Pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik

Indonesia yang diperbantukan/dipekerjakan

pada badan/instansi lain di luar lingkungan

Kejaksaan Republik Indonesia;

  • Pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik

Indonesia yang diberikan cuti di luar tanggungan

negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani

masa persiapan pensiun; dan

  • Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah

mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai di

lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang tidak

diberikan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Jaksa Agung.

Pasal 4

Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2, adalah sebagaimana tercantum pada

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 5 …

Pasal 5

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja

pegawai setiap bulannya.

Pasal 6

Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran

bersangkutan.

Pasal 7

(1) Penetapan kelas jabatan dari para pemangku

jabatan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

ditetapkan oleh Jaksa Agung sesuai dengan hasil

validasi yang telah dilakukan Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi.

(2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap kelas jabatan

dari para pemangku jabatan di lingkungan

Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), kelas jabatan ditetapkan

oleh Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi.

(3) Dalam hal persetujuan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan berakibat

terhadap perubahan anggaran, Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

Pasal 8 …

Pasal 8

(1) Bagi Pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik

Indonesia yang diangkat sebagai pejabat fungsional

dan mendapatkan tunjangan profesi maka

tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara

tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan

tunjangan profesi pada jenjangnya.

(2) Apabila tunjangan profesi yang diterima

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar

dari pada tunjangan kinerja pada kelas jabatannya,

maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi

pada jenjangnya.

Pasal 9

(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku,

seluruh Pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik

Indonesia wajib melaksanakan agenda reformasi

birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(2) Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimonitor dan

dievaluasi secara berkala oleh Jaksa Agung dan Tim

Reformasi Birokrasi Nasional, baik secara sendiri-

sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 10 …

Pasal 10

Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Presiden ini,

diatur lebih lanjut oleh Jaksa Agung, Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi, dan Menteri Keuangan, baik secara sendiri-

sendiri maupun bersama-sama menurut bidang

tugasnya masing-masing.

Pasal 11

Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden ini, maka

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2011 tentang

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan

Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 12

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Oktober 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 271

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan,

ttd.

Bistok Simbolon

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 133 TAHUN 2014

TANGGAL : 17 OKTOBER 2014

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

TUNJANGAN KINERJA

No KELAS JABATAN

PER KELAS JABATAN

1 2 3

  1. 18 Rp. 29.085.000,00
  2. 17 Rp. 25.739.000,00
  3. 16 Rp. 22.778.000,00
  4. 15 Rp. 14.931.000,00
  5. 14 Rp. 13.216.000,00
  6. 13 Rp. 8.659.000,00
  7. 12 Rp. 7.662.900,00
  8. 11 Rp. 5.021.800,00
  9. 10 Rp. 4.444.300,00
  10. 9 Rp. 3.555.300,00
  11. 8 Rp. 3.146.500,00
  12. 7 Rp. 2.704.800,00
  13. 6 Rp. 2.527.700,00
  14. 5 Rp. 2.362.500,00
  15. 4 Rp. 2.207.800,00
  16. 3 Rp. 2.063.600,00
  17. 2 Rp. 1.928.500,00
  18. 1 Rp. 1.802.500,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan,

ttd.

Bistok Simbolon

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa dengan adanya peningkatan kinerja pegawai

dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah

dilakukan di lingkungan Kejaksaan Republik

Indonesia, maka tunjangan kinerja yang selama ini

telah diberikan perlu untuk ditingkatkan;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur kembali

pemberian tunjangan kinerja dimaksud dengan

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

  1. Undang- …
  1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74

Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
UU_74_2012
PERPRES 29/2020 — TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PERPRES 88/2018 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 133 TAHUN 2014
PERPRES 88/2018 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 133 TAHUN 2014
Referensi Silang (9)
UU 17/2003 — Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang...
UU 1/2004 — PERBENDAHARAAN NEGARA
UU 16/2004 — KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
UU 5/2014 — Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang...
PP 7/1977 — Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977...
PP 34/2014 — PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
PP 23/2005 — PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
PP 74/2012 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2005
PERPRES 41/2011 — Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2011 tentang...