Pasal 10

Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Presiden ini,

diatur lebih lanjut oleh Jaksa Agung, Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi, dan Menteri Keuangan, baik secara sendiri-

sendiri maupun bersama-sama menurut bidang

tugasnya masing-masing.