Pasal 9

(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku,

seluruh Pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik

Indonesia wajib melaksanakan agenda reformasi

birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(2) Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimonitor dan

dievaluasi secara berkala oleh Jaksa Agung dan Tim

Reformasi Birokrasi Nasional, baik secara sendiri-

sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 10 …