Pasal 7

(1) Penetapan kelas jabatan dari para pemangku

jabatan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

ditetapkan oleh Jaksa Agung sesuai dengan hasil

validasi yang telah dilakukan Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi.

(2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap kelas jabatan

dari para pemangku jabatan di lingkungan

Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), kelas jabatan ditetapkan

oleh Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi.

(3) Dalam hal persetujuan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan berakibat

terhadap perubahan anggaran, Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

Pasal 8 …