Peraturan Menteri Nomor 114-permentan-pd-410-9-2014 Tahun 2014 tentang PEMOTONGAN HEWAN KURBAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hewan Kurban adalah hewan yang memenuhi persyaratan syariat Islam untuk keperluan ibadah kurban.

2. Penanganan Hewan Kurban adalah serangkaian kegiatan dan tindakan yang dilakukan terhadap hewan kurban termasuk penyiapan fasilitas penanganan dengan memperhatikan aspek kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan di tempat penjualan, pada saat transportasi dan di tempat penampungan hewan sampai dengan sebelum dilakukan pemotongan hewan kurban.

3. Rumah Potong Hewan Ruminansia yang selanjutnya disebut RPH-R adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih ternak ruminansia bagi konsumsi masyarakat.

4. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.

5. Pemeriksaan Ante-Mortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum hewan disembelih.

6. Pemeriksaan Post-Mortem adalah pemeriksaan kesehatan kepala, jeroan, dan karkas setelah hewan disembelih.

7. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner.

8. Tempat Penampungan Hewan Kurban yang selanjutnya disebut Tempat Penampungan adalah kandang yang digunakan untuk menampung hewan potong sebelum pemotongan/penyembelihan.

9. Tempat Penampungan Hewan Kurban Sementara adalah tempat yang berada di sekitar tempat pemotongan hewan kurban yang digunakan untuk menampung hewan potong sebelum pemotongan /penyembelihan.

10. Lokasi Pemotongan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan kurban.

11. Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut SKKH adalah surat yang menerangkan mengenai keadaan kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh otoritas veteriner daerah asal.

12. Penyalur Daging Kurban adalah lembaga, organisasi atau sekelompok masyarakat yang melakukan pendistribusian daging kurban ke masyarakat.

(1) Pemotongan hewan kurban harus dilakukan di RPH-R dan memenuhi kaidah kesehatan masyarat veteriner dan kesejahteraan hewan. (2) Dalam hal suatu kabupaten/kota belum memiliki RPH-R atau kapasitas pemotongan RPH-R yang ada belum memadai, pemotongan hewan kurban dapat dilakukan di luar RPH-R.

Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. persyaratan dan penanganan hewan kurban; b. persiapan pemotongan hewan kurban; c. penyembelihan hewan kurban dan penanganan produknya; d. pembinaan dan pengawasan.

Hewan kurban yang dijual dan akan dipotong harus memenuhi persyaratan syariat Islam, administrasi, dan teknis.

Persyaratan syariat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hewan harus: a. sehat; b. tidak cacat, seperti: buta, pincang, patah tanduk, putus ekornya atau mengalami kerusakan daun telinga; c. tidak kurus; d. berjenis kelamin jantan, tidak dikebiri, memiliki buah zakar lengkap 2 (dua) buah dengan bentuk dan letak yang simetris; dan e. cukup umur untuk:

1. kambing atau domba di atas 1 (satu) tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap;
2. sapi atau kerbau di atas 2 (dua) tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap; atau
3. unta di atas 5 (lima) tahun.

(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit memuat: a. SKKH dari otoritas veteriner daerah asal; b. rekomendasi pemasukan hewan dari otoritas veteriner kabupaten/kota atau otoritas veteriner provinsi daerah penerima sesuai dengan kewenangannya; c. surat keterangan asal yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan daerah asal hewan. (2) SKKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. nama pemilik; b. alamat pemilik; c. jenis hewan; d. jumlah hewan; e. jenis kelamin hewan; f. daerah asal hewan; g. status kesehatan hewan; dan h. status situasi penyakit hewan daerah asal. (3) Rekomendasi pemasukan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat: a. jenis hewan; b. jumlah hewan; dan c. daerah asal hewan.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit hewan harus dinyatakan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan hewan yang dilakukan oleh dokter hewan atau paramedik veteriner di bawah pengawasan dokter hewan berwenang.

Penanganan hewan kurban harus memenuhi persyaratan meliputi:

a. alat angkut; b. tempat penjualan; c. tempat pemotongan; dan d. fasilitas pemotongan hewan.

(1) Alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a harus memenuhi persyaratan: a. memiliki desain dan menggunakan partisi atau penyekat yang terbuat dari bahan yang tidak menyakiti, melukai, dan/atau mengakibatkan stres; b. memiliki atap; c. memiliki ventilasi dan pencahayaan yang cukup; d. bersih dan kuat; e. hewan dapat bergerak, dan terlindung dari cuaca yang ekstrim; f. berkapasitas sesuai dengan jenis dan jumlah hewan kurban; dan g. lantai atau alas tidak licin, mudah dibersihkan dan didesinfeksi. (2) Khusus untuk kendaraan pengangkut kambing atau domba, alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirancang maksimal 2 (dua) tingkat dengan ketinggian yang cukup untuk memungkinkan hewan dapat berdiri dengan normal.

(1) Tempat penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. surat izin dari pemerintah daerah kabupaten/kota setempat; dan b. bukti perjanjian bagi pelaku usaha untuk penggunaan tempat penjualan hewan kurban yang bukan miliknya. (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. berada di tempat yang tidak mengganggu ketertiban umum; b. memiliki desain dan terbuat dari bahan yang tidak menyakiti, melukai, dan/atau mengakibatkan stres; c. memiliki luas yang sesuai dengan jumlah dan jenis hewan kurban yang dijual;

d. memiliki akses jalan dan fasilitas yang memudahkan penurunan hewan dari pengangkutan ke atas alat angkut sesuai dengan jenis hewan; e. tempat bersih, kering, dan mampu melindungi hewan kurban dari panas matahari, dan hujan; f. lantai atau alas tidak licin dan mudah dibersihkan; dan g. memiliki pembatas/pagar yang kuat dan tidak terdapat bagian yang dapat menyebabkan hewan sakit atau terluka/cedera, serta mampu mencegah hewan kurban lepas dari kandang.

Penanganan hewan kurban di tempat penjualan meliputi: a. pemisahan antara hewan yang lama dengan yang baru datang berdasarkan jenisnya; b. pemeriksaan kondisi hewan apabila terdapat hewan yang sakit, cacat atau pincang dan dipisahkan dari hewan yang akan dijadikan hewan kurban; c. pemisahan hewan agresif dari hewan lainnya; d. tidak menggunakan kekerasan, suara berlebihan yang dapat membuat hewan panik dan stres ketika mengendalikan hewan; e. tidak menggunakan alat pengendali yang akan melukai hewan; f. jika hewan diikat dengan tali, tali yang digunakan dibuat dari bahan yang tidak melukai hewan, panjang tali cukup dan memadai; g. pemantauan hewan minimal 2 (dua) kali sehari untuk memastikan kondisi hewan tetap baik dan sehat; h. penyediaan dan pemberian pakan dan minum dengan kuantitas dan kualitas yang cukup; dan i. pembersihan kandang setiap hari.

(1) Tempat pemotongan hewan kurban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi surat izin dari pemerintah daerah kabupaten/kota setempat melalui SKPD yang membidangi fungsi kesehatan masyarakat veteriner. (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

a. tidak berada pada lokasi yang rawan banjir; b. tidak mengganggu ketertiban umum; c. memiliki fasilitas pemotongan hewan kurban; d. memiliki lahan dengan luas yang memadai sesuai jumlah hewan yang akan dipotong; dan e. mempunyai akses air bersih yang cukup untuk kegiatan pemotongan hewan dan kegiatan pembersihan dan desinfeksi.

(1) Fasilitas pemotongan hewan kurban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d terdiri dari tempat: a. penerimaan hewan; b. pengistirahatan; c. penyembelihan hewan; d. penanganan daging; e. penanganan jeroan; dan f. penanganan limbah. (2) Masing-masing tempat pada fasilitas pemotongan hewan kurban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpisah atau sekurang- kurangnya dibatasi dengan pagar tertutup untuk mencegah kontaminasi.

(1) Tempat penerimaan hewan kurban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a berada pada lokasi yang berdekatan dengan tempat pengistirahatan hewan dan dilengkapi dengan sarana penurunan hewan (rampa). (2) Sarana penurunan hewan (rampa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan: a. terbuat dari bahan yang tidak menyakiti, melukai dan/atau mengakibatkan stres; b. memiliki desain sedemikian rupa sehingga tidak ada celah antara sarana penurunan hewan (rampa) dengan kendaraan dan tidak ada penghalang yang menghalangi hewan untuk turun dengan sudut kemiringan maksimal 30 derajat; dan c. memiliki pagar pembatas yang kuat dan lantai yang tidak licin untuk menghindari hewan dari jatuh dan terpeleset saat penurunan.

(3) Apabila tidak tersedia sarana penurunan hewan (rampa) dapat menggunakan gundukan pasir atau perbedaan ketinggian tanah.

Tempat pengistirahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan: a. berada di tempat yang tidak mengganggu ketertiban umum; b. memiliki desain dan terbuat dari bahan yang tidak menyakiti, melukai, dan/atau mengakibatkan stres; c. memiliki luas yang sesuai dengan jumlah dan jenis hewan kurban yang ditampung; d. bersih, kering, dan mampu melindungi hewan kurban dari panas matahari dan hujan; e. memiliki pagar pembatas yang kuat dan dapat mencegah hewan keluar dari kandang; f. tersedia pakan dan air bersih dalam jumlah yang cukup dan mudah dijangkau; g. memiliki lantai atau alas kandang yang tidak licin dan mudah dibersihkan; dan h. dilengkapi dengan fasilitas penanganan limbah.

(1) Tempat penyembelihan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan: a. lantai terbuat dari bahan yang tidak kedap air, tidak licin, mudah dibersihkan dan didesinfeksi; b. tersedia lubang penampungan darah berukuran 50 cm x 50 cm x 50 cm untuk tiap 10 ekor kambing atau domba, atau 50 cm x 50 cm x 100 cm untuk tiap 10 ekor sapi atau kerbau; c. tersedia penyangga kepala yang terbuat dari besi, balok kayu atau bahan lain dengan ukuran 7 cm x 15 cm x 75 cm; d. tersedia fasilitas pengekang hewan (restrainer) untuk merebahkan hewan sesaat sebelum disembelih; dan e. tersedia suplai air bersih dalam jumlah cukup untuk mencuci tangan, peralatan dan membersihkan lantai penyembelihan hewan. (2) Fasilitas pengekang hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat menggunakan kotak pengendali (restraining box) atau

metode tali sesuai dengan rekomendasi Badan Kesehatan Hewan Dunia (World Organization for Animal Health/OIE).

Tempat penanganan daging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d harus memenuhi persyaratan: a. terpisah dari tempat penyembelihan, tempat penanganan jeroan, dan tempat penanganan limbah; b. didesain dapat mencegah masuknya serangga dan hewan pengganggu lainnya ke dalam tempat penanganan daging; c. dinding dan lantai terbuat dari bahan yang tidak mengontaminasi dan mudah dibersihkan; d. dilengkapi dengan peralatan untuk pencacah dan pengemasan daging; dan e. memiliki fasilitas cuci tangan yang dilengkapi dengan air bersih dan sabun.

Tempat penanganan jeroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e harus memenuhi persyaratan: a. terpisah dari tempat penyembelihan, tempat penanganan daging, dan tempat penanganan limbah; b. didesain untuk dapat mencegah masuknya serangga dan hewan pengganggu lainnya ke dalam tempat penanganan jeroan; c. dinding dan lantai terbuat dari bahan yang tidak mengontaminasi dan mudah dibersihkan; d. dilengkapi dengan peralatan untuk pemeriksaan post-mortem dan pengemasan jeroan; e. tempat penanganan jeroan hijau (usus dan lambung) terpisah dari tempat jeroan merah (hati, jantung, limpa, dan paru-paru); dan f. memiliki fasilitas cuci tangan yang dilengkapi dengan air bersih dan sabun.

Tempat penanganan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan: a. terpisah dari tempat penanganan daging kurban dan tempat penanganan jeroan; b. terdiri dari penanganan limbah cair dan padat;

c. didesain sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan; d. penanganan limbah cair dapat menggunakan septic tank permanen dengan ukuran yang sesuai dengan kapasitas air limbah pemotongan dan tidak dialirkan langsung ke saluran pembuangan umum; e. apabila septic tank tidak bersifat permanen atau terbuka, harus dilakukan penimbunan segera setelah selesai proses penyembelihan dengan terlebih dahulu ditabur dengan kapur; f. penanganan limbah padat dapat dilakukan di lokasi tempat pemotongan hewan kurban atau dibawa ke tempat lain untuk dimanfaatkan atau dibuang; dan g. penanganan limbah padat dilakukan tanpa menyebabkan pencemaran lingkungan.

Penerimaan hewan kurban harus memenuhi persyaratan: a. hewan kurban diturunkan dari alat angkut paling lama dalam waktu 1 (satu) jam setelah tiba di tempat penampungan; b. apabila menggunakan rampa hewan kurban dibiarkan turun dengan sendirinya tidak dipaksa, ditarik, dipukul atau dicambuk, dan tidak dibiarkan turun dengan meloncat atau dilempar; c. apabila menggunakan gundukan pasir atau pengurangan ketinggian tanah hewan dituntun agar tidak terjatuh atau terpeleset yang mengakibatkan cidera; dan d. hewan yang terindikasi sakit dipisahkan dari hewan lainnya untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan.

Pengistirahatan hewan kurban di tempat pengistirahatan meliputi: a. hewan dikelompokkan sesuai jenis dan ukuran; b. hewan yang cenderung agresif ditempatkan dalam tempat terpisah; c. hewan yang berada lebih dari 12 jam di tempat penampungan, harus diberi makan dan minum;

d. tempat penampungan sementara dibersihkan setiap hari; e. dilakukan pengecekan minimal dua kali sehari terhadap kondisi dan kesehatan hewan; dan f. dilakukan pemeriksaan ante-mortem terhadap setiap hewan yang akan disembelih untuk memastikan hewan tidak terjangkit zoonosis.

(1) Pemeriksaan ante-mortem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f dilakukan terhadap setiap hewan di tempat penampungan sementara. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sebelum hewan disembelih oleh dokter hewan atau paramedik veteriner di bawah pengawasan dokter hewan berwenang. (3) Dalam hal penyembelihan hewan dilakukan melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan pemeriksaan ante-mortem ulang.

(1) Hasil pemeriksaan ante-mortem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat berupa keputusan: a. hewan sehat dan layak dipotong; atau b. hewan ditolak untuk dipotong. (2) Keputusan hewan sehat dan layak dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberi tanda “SL” di daerah pinggul hewan. (3) Keputusan hewan ditolak untuk dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dikeluarkan dan dikembalikan kepada pemilik.

(1) Penyembelihan hewan kurban di RPH-R harus dilakukan oleh juru sembelih halal.

(2) Penyembelihan hewan kurban di luar RPH-R dapat dilakukan oleh penyembelih atau juru sembelih yang memenuhi syarat: a. beragama Islam dan sudah akil baligh; b. memiliki keahlian dalam penyembelihan; dan c. memahami tata cara penyembelihan secara syar’i.

(1) Pemotongan hewan kurban yang dilakukan di fasilitas pemotongan hewan di luar rumah potong hewan ruminansia (RPH-R) dilakukan oleh petugas di bawah pengawasan dokter hewan. (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tim yang bersifat kolektif terdiri atas panitia penyelenggara, juru sembelih halal, dan petugas yang terlibat dalam proses pemotongan hewan. (3) Pada fasilitas pemotongan hewan kurban yang tidak memiliki juru sembelih halal, penyembelihan hewan kurban dapat dilakukan oleh penyembelih atau juru sembelih yang tidak memiliki sertifikat kompetensi sebagai juru sembelih halal dan memenuhi persyaratan sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (2). (4) Juru sembelih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang tata cara penyembelihan hewan yang halal dan higienis, serta telah mendapat pelatihan juru sembelih hewan kurban dari instansi yang berwenang.

(1) Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan kepada petugas pemotongan hewan kurban sebagaimana dalam Pasal 24 dan Pasal 25. (2) Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan bekerjasama dengan Badan Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian.

(1) Penyembelihan hewan kurban harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan menerapkan kesejahteraan hewan. (2) Syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. hewan yang akan disembelih disunnahkan untuk dihadapkan ke arah kiblat; b. penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah “Bismillahi Allaahu Akbar” atau “Bismillaahir Rahmaanir Rahiim” untuk setiap individu hewan; c. penyembelihan dilakukan dengan 1 (satu) kali gerakan penyayatan tanpa mengangkat pisau dari leher dan dilakukan secara cepat; d. penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan 3 (tiga) saluran sekaligus, yaitu saluran pembuluh darah (vena jugularis dan arteri carotis kanan dan kiri/wadajain), saluran pernafasan (trachea/hulqum), dan saluran makanan (oesophagus/ mar’i); dan e. adanya pancaran aliran darah dan/atau gerakan hewan sebagai tanda hewan yang disembelih dalam keadaan hidup.

(1) Perobohan hewan saat akan disembelih harus dilakukan dengan cara yang baik dan tidak kasar, dibanting, diinjak, ditarik ekor, atau ditarik kepalanya. (2) Tata cara perobohan hewan dapat dilakukan dengan menggunakan kotak pengendali (restraning box) atau metode tali sesuai dengan rekomendasi Badan Kesehatan Hewan Dunia (World Organization for Animal Health/OIE). (3) Tata cara perobohan sebagaimana pada ayat (2) harus dilakukan oleh petugas yang telah terlatih dan mempunyai pengetahuan tentang kesejahteraan hewan.

(1) Penyembelihan dilakukan dengan menggunakan pisau yang tajam dan ukuran yang sesuai dengan jenis hewan serta terbuat dari bahan yang tahan karat. (2) Penyembelihan setiap hewan harus dilakukan segera setelah hewan dirobohkan. (3) Penyembelihan dilakukan dengan posisi pada bagian bawah (ventral leher) 8-10 cm di belakang lengkung rahang bawah. (4) Penyembelihan harus dipastikan telah memutus 3 (tiga) saluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d.

(1) Pemastian hewan mati sempurna dilakukan dengan cara melakukan uji refleks kornea negatif, hilangnya pernafasan ritmik dan terhentinya pancaran darah sebagai tanda hewan telah mengalami mati otak. (2) Sebelum hewan mati sempurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melakukan tindakan apapun terhadap hewan tersebut kecuali terjadi penggumpalan darah pada pembuluh darah yang disayat. (3) Dalam hal terjadi penggumpalan darah pada pembuluh darah yang disayat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan pengambilan gumpalan darah pada penampang lintang sayatan pembuluh darah.

(1) Hewan yang telah mati sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dilakukan penanganan: a. pengikatan saluran makan (oesophagus) dan usus bagian belakang (rektum) atau anus dengan tali agar isi lambung dan usus tidak keluar; b. pemisahan kepala dengan tubuh pada persendian tulang leher pertama dan tengkorak; c. pemisahan kaki depan sampai persendian carpus dan pemisahan kaki belakang sampai persendian tarsus; d. penyayatan kulit pada sepanjang dada dan perut, serta bagian medial kaki depan dan kaki belakang; e. pengulitan pada sepanjang dada dan perut sampai bagian punggung, serta kaki depan dan kaki belakang; f. pada bagian tumit kaki belakang (tendo achilles) diikat pada alat penggantung dan dilakukan penyayatan pada bagian medial rongga perut dan rongga dada; dan g. pengeluaran organ rongga perut meliputi lambung, usus, hati, limpa, ginjal, dan pengeluaran organ rongga dada meliputi jantung dan paru-paru dilakukan bersamaan dengan proses penggantungan badan hewan yang dilakukan secara perlahan. (2) Bagian kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digantung di area pemeriksaan post-mortem. (3) Organ hati, jantung, paru-paru, limpa, dan ginjal yang dikelompokkan sebagai jeroan merah harus ditempatkan pada wadah yang berbeda untuk lambung dan usus yang dikelompokkan sebagai jeroan hijau. (4) Jeroan merah dan jeroan hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipindahkan ke tempat pemeriksaan post-mortem.

(1) Pemeriksaan post-mortem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (4) dilakukan oleh dokter hewan atau paramedik di bawah pengawasan dokter hewan berwenang terhadap kepala, jeroan merah, jeroan hijau, dan karkas. (2) Dokter hewan atau paramedik melakukan pemeriksaan post-mortem dan mengambil keputusan: a. menyayat bagian daging/organ yang dicurigai mengandung agen penyakit zoonosis; b. mengafkir bagian daging yang tidak layak untuk konsumsi; c. mengambil bagian-bagian daging sebagai spesimen untuk pengujian laboratorium; d. menahan daging yang diduga mengandung agen penyakit zoonosis apabila diperlukan dengan cara pengujian cepat (screening test); dan/atau e. memerintahkan dan mengawasi pemusnahan kepala, karkas, jeroan yang tidak lulus pemeriksaan post-mortem segera pada saat hari yang sama di lokasi pemotongan hewan.

(1) Penanganan karkas dan daging harus dilakukan dalam ruangan, peralatan, wadah, dan petugas yang berbeda dari penanganan jeroan. (2) Jeroan harus ditangani secara terpisah dari daging, mulai saat dikeluarkan dari rongga dada dan rongga perut, dibersihkan, dipotong-potong, diwadahi, dan didistribusikan. (3) Petugas yang menangani daging atau jeroan harus menjaga kebersihan tangan, tempat, dan pakaian, serta menghindari tercemarnya daging dan jeroan dari tangan dan bahan yang kotor, seperti air, peralatan, alas daging, dan lalat/serangga.

(1) Potongan daging dikemas dalam kantong/wadah yang terpisah dari kemasan jeroan. (2) Kantong/wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terbuat dari bahan yang bersih dan tidak toksik. (3) Pendistribusian potongan daging dan jeroan harus diusahakan paling lama 4 (empat) jam setelah proses penyembelihan.

(4) Dalam hal pendistribusian tidak dapat dilakukan kurang dari 4 (empat) jam, daging dan jeroan harus disimpan pada lemari pendingin dengan suhu di bawah 4oC atau dibekukan. (5) Pendistribusian daging dan jeroan dapat dilakukan secara merata baik langsung maupun tidak langsung melalui Dewan Kemakmuran Masjid kepada orang yang berhak menurut ketentuan syariat Islam.

(1) Untuk keperluan penyelenggaraan pemotongan hewan kurban, penyembelihan hewan kurban dapat dilakukan oleh penyembelih atau juru sembelih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) yang dari aspek syariat dibina oleh Dewan Kemakmuran Masjid. (2) Juru sembelih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dari aspek kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan dibina oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bekerjasama dengan perguruan tinggi dan asosiasi profesi kedokteran hewan.

(1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam rangka penerapan aspek Halal, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan pada pelaksanaan pemotongan hewan kurban. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemotongan hewan kurban meliputi pedagang hewan kurban, petugas penyembelih, dan petugas yang terlibat dalam proses pemotongan hewan. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan.

(1) Pembinaan terhadap petugas penyelenggara pemotongan hewan kurban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dalam hal: a. resiko penularan penyakit zoonotis terhadap kesehatan manusia; b. perlunya pemotongan hewan kurban di RPH-R atau fasilitas pemotongan hewan yang direkomendasikan dan/atau telah mendapat izin; dan

c. penerapan persyaratan halal, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan dalam penyelenggaraan pemotongan hewan kurban. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas kerjasama dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota/kecamatan/kelurahan, organisasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan pihak terkait lainnya.

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilakukan untuk memastikan persyaratan aman, sehat, utuh dan halal sesuai dengan kaidah kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan diterapkan pada pelaksanaan pemotongan hewan kurban dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner untuk pengawasan terhadap: a. kebenaran SKKH; b. pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem; c. izin tempat pemotongan hewan kurban; dan d. jaminan aspek kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. (3) Pengawasan terhadap tata cara penyembelihan yang memenuhi persyaratan kehalalan dilakukan oleh Kementerian Agama dan instansi vertikalnya. (4) Pengawasan kebersihan dan kesehatan lingkungan dilakukan oleh pemerintah daerah setempat.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2014 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, SUSWONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN