Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tim Koordinasi, Pengawasan, dan Sanksi Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang Dilakukan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan kemanfaatan dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
4. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Tim Koordinasi Perizinan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing merupakan wadah koordinasi yang bersifat nonstruktural yang membantu Menteri dalam pemberian izin kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing.

(1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

berkedudukan di Kementerian. (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. wakil ketua merangkap anggota; c. sekretaris merangkap anggota; dan d. anggota. (3) Anggota Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perwakilan Kementerian, kementerian lain, dan lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait dengan fungsi: a. koordinasi dan pengawasan orang asing; dan b. objek perizinan penelitian dan pengembangan. (4) Anggota Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertindak untuk dan atas nama Kementerian, kementerian lain, dan lembaga pemerintah nonkementerian. (5) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

(1) Tim Koordinasi mempunyai tugas membantu Menteri dalam: a. melakukan kajian, penilaian, dan pertimbangan permohonan izin Penelitian dan Pengembangan yang

diajukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing; b. memberikan saran dan pertimbangan mengenai:

1. bidang Penelitian dan Pengembangan;
2. kaidah etik;
3. metode Penelitian; dan/atau
4. daerah dan lokasi Penelitian yang tidak diizinkan atau tertutup, bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing. c. memberikan penilaian dan pertimbangan kesetaraan kompetensi dan kelayakan lembaga penjamin dan mitra kerja pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan; d. melakukan pemeriksaan dan pembuktian atas kebenaran laporan pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing; e. memberikan saran, pertimbangan, dan evaluasi pelaksanaan pembagian manfaat dari kegiatan Penelitian dan Pengembangan secara adil dan seimbang; f. memberikan saran dan pertimbangan bagi warga negara asing yang terdaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi dalam melakukan Penelitian dan Pengembangan; dan g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Tim Koordinasi wajib menjaga kerahasiaan informasi pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

(1) Dalam pelaksanaan tugas, Tim Koordinasi dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Kementerian. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Tim Koordinasi. (3) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris. (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat yang melaksanakan fungsi di bidang perizinan penelitian asing. (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada ketua.

(1) Tim Koordinasi melakukan sidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. (2) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tatap muka dan/atau memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Tim Koordinasi dapat mengikutsertakan lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, swasta, dan/atau masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya. (2) Anggota Tim Koordinasi melaporkan hasil sidang kepada pimpinan Kementerian, kementerian lain, dan lembaga pemerintah nonkementerian untuk mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan tugasnya.

(1) Pengawasan pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing dilakukan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan izin yang diberikan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lintas batas daerah provinsi, zona ekonomi eksklusif, dan/atau landas kontinen dilakukan oleh Pemerintah Pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

(1) Menteri melakukan pengawasan kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga Penelitian dan Pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing melalui pengkajian dan penilaian: a. laporan berkala hasil pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan; dan b. laporan masyarakat, pemerintah daerah dan/atau Kementerian, kementerian lain, dan lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga internasional atas pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga Penelitian dan Pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing. (2) Dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memperhatikan saran dan pertimbangan dari Tim Koordinasi. (3) Pelaksanaan pengawasan kegiatan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, kementerian lain, dan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

(1) Dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Menteri dapat: a. meminta, menerima, dan/atau mengupayakan bahan dan/atau keterangan dari pihak terkait; b. melakukan pemeriksaan di lokasi Penelitian dan Pengembangan; dan/atau c. merekomendasikan pada kementerian lain dan lembaga pemerintah nonkementerian terkait mengenai langkah yang bersifat preventif dan/atau tindak lanjut yang diperlukan. (2) Dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dibantu oleh Tim Koordinasi.

(1) Menteri MENETAPKAN sanksi administratif pelanggaran izin kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Tim Koordinasi. (2) Pelanggaran izin Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan dengan proposal yang telah disetujui; b. pembagian manfaat tidak sesuai dengan dokumen perjanjian yang dibuat; c. mitra kerja dan/atau lembaga penjamin yang tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan; dan/atau d. pelaksanaan pengalihan material dari wilayah negara

yang tidak sesuai dan/atau tanpa perjanjian pengalihan material.

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian sementara kegiatan Penelitian dan Pengembangan; atau d. pembatalan dan/atau pencabutan izin Penelitian dan Pengembangan. (4) Menteri menunjuk ketua Tim Koordinasi dalam pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(1) Perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan sebanyak 1 (satu) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) hari. (2) Dalam hal perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu teguran lisan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sebanyak 1 (satu) kali dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja. (4) Dalam hal perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu teguran tertulis berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan Penelitian dan Pengembangan. (5) Penghentian sementara kegiatan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dikenai sebanyak 1 (satu) kali paling lama waktu 6 (enam) bulan. (6) Dalam hal perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu penghentian sementara kegiatan Penelitian dan Pengembangan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenai sanksi administratif berupa pembatalan dan/atau pencabutan izin penelitian dan pengembangan.

(1) Mitra kerja dan/atau lembaga penjamin yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasa 12 ayat (2) huruf c dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan sebanyak 1 (satu) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) hari. (2) Dalam hal mitra kerja dan/atau lembaga penjamin tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu teguran lisan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sebanyak 1 (satu) kali dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.

Dalam hal terjadi keadaan mendesak yang mengancam keselamatan manusia dan/atau kelestarian fungsi lingkungan hidup, Kementerian, kementerian lain, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau pemerintah daerah dapat merekomendasikan kepada Menteri untuk melakukan tindakan penghentian sementara kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 09/M/PER/XII/2007 tentang Tim Koordinasi, Pengawasan, Sanksi Pelaksanaan

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2018

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA