Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2013 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN KONSIYERING DI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Konsinyering adalah kegiatan penyelesaian tugas yang dilakukan di dalam atau di luar kota, di lokasi/tempat tertentu, dibatasi pada kegiatan yang secara prinsip harus diselesaikan tepat pada waktunya.
2. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan, baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam RKA-K/L yang merupakan batas tertinggi atas biaya yang diperkenankan.
3. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh unit kerja di Kementerian Riset dan Teknologi sebagai penanggung jawab anggaran.
4. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
5. Rencana Anggaran dan Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan honor, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
6. Kerangka Acuan Kerja atau yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatan.
7. Koordinator Kegiatan adalah Pejabat Pengelola Anggaran yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pada unit kerja di Kementerian Riset dan Teknologi.
8. Penanggung Jawab Kegiatan yang selanjutnya disingkat PJK adalah Penanggung Jawab Kegiatan pada unit kerja di Kementerian Riset dan Teknologi.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja di Kementerian Riset dan Teknologi.
10. Menteri adalah Menteri Riset dan Teknologi.

(1) Kegiatan Konsinyering yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja; dan/atau b. kegiatan lainnya sesuai dengan arahan Menteri. (2) Kegiatan Konsinyering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:

a. workshop; b. sosialisasi; c. diseminasi; d. focus group discussion; e. rapat teknis; f. rapat koordinasi; g. seminar; dan h. rapat kerja.

Konsinyering dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pelaksanaan Konsinyering berdasarkan pertimbangan bersifat penting, mendesak, tidak dapat ditunda, dan padatnya beban kerja.

(1) Dalam hal Konsinyering dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari, wajib mendapat persetujuan PJK. (2) Dalam hal Konsinyering dilaksanakan lebih dari 3 (tiga) hari, wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pejabat Eselon I unit kerja terkait. (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan arahan Menteri.

(1) Konsinyering dapat dilaksanakan di dalam batas kota atau di luar batas kota. (2) Batas Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

(1) Penyelenggaraan Konsinyering dilakukan dengan dua (2) metode, yaitu:

a. Swakelola; atau b. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. (2) Alur penyelenggaraan Konsinyering melalui metode swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini. (3) Alur penyelenggaraan Konsinyering melalui metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

(1) Penyelenggaraan Konsinyering dengan metode Swakelola, harus dilengkapi RAB paling sedikit memuat: a. belanja bahan, meliputi seminar kit, alat tulis kantor, dokumentasi, pencetakan, spanduk dan biaya fotokopi; b. honor Tim Swakelola; c. honor narasumber; d. biaya peserta, meliputi transport lokal, uang saku, dan biaya perjalanan dinas; e. konsumsi; dan f. biaya sewa, meliputi tempat, peralatan, kendaraan, sound system dan penginapan. (2) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf f dapat dimasukkan dalam satu paket biaya yang dibayarkan kepada pengelola tempat pelaksanaan Konsinyering.

(1) Penyelenggaraan Konsinyering dengan metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa, harus dilengkapi RAB paling sedikit memuat: a. paket biaya yang dibayarkan kepada penyedia barang/jasa di dalam kontrak:

1. belanja bahan, meliputi seminar kit, alat tulis kantor, dokumentasi, cetakan, spanduk, biaya fotokopi;
2. konsumsi;
3. biaya sewa, meliputi tempat, peralatan, kendaraan, sound system dan penginapan; dan
4. biaya jasa penyelenggara acara (event organizer) yang merupakan biaya jasa atas penyelenggaraan Konsinyering oleh Penyedia Barang/Jasa yang besarnya maksimal 15% (lima belas persen) dari nilai paket. b. honor narasumber; dan

c. biaya peserta, meliputi transport lokal, uang saku, dan biaya perjalanan dinas. (2) Pembayaran honor narasumber dan biaya peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c dibayarkan oleh Koordinator Kegiatan. (3) Dalam hal Konsinyering dilakukan dengan metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus: a. mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat Eselon I unit kerja terkait; dan b. menyampaikan dokumentasi meliputi surat undangan, daftar hadir, foto, dan notulensi.

(1) Akun belanja yang digunakan dalam penyelenggaraan Konsinyering, terdiri atas: a. Konsinyering secara Swakelola:

1. bahan (seminar kit, ATK, dokumentasi, pencetakan, spanduk, biaya fotokopi) dibebankan pada akun belanja bahan;
2. konsumsi dibebankan pada akun belanja bahan;
3. honor Tim Swakelola dibebankan pada akun belanja honor output kegiatan;
4. honor narasumber Konsinyering dibebankan pada akun belanja jasa profesi;
5. biaya perjalanan dinas dalam negeri yang dikeluarkan bagi peserta Konsinyering dibebankan pada akun belanja perjalanan lainnya;
6. sewa penginapan dibebankan pada akun belanja perjalanan lainnya;
7. sewa (ruang pertemuan, peralatan, kendaraan) dibebankan pada akun belanja sewa;
8. biaya transport lokal dan uang saku yang dikeluarkan bagi peserta Konsinyering dibebankan pada akun belanja barang non operasional lainnya; dan
9. paket biaya yang dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa yang merupakan pengelola penginapan atau tempat pelaksanaan Konsinyering dibebankan pada akun belanja barang non operasional lainnya. b. Konsinyering dengan metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa atau kontrak, seluruh unsur biaya yang dibayarkan kepada Penyedia

Barang/Jasa dibebankan pada akun belanja barang non operasional lainnya. (2) Akun Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kode akun belanja yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Bagan Akun Standar dan Perubahannya.

Para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Konsinyering, terdiri atas: a. Koordinator Kegiatan; b. PJK; c. Pejabat Eselon I; d. KPA; e. PPK; dan f. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

Koordinator Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a memiliki kewajiban untuk: a. menyusun rancangan penyelenggaraan Konsinyering berupa KAK apabila konsinyering dilakukan dengan metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini; b. mengajukan permohonan izin penyelenggaraan Konsinyering kepada PJK atau Pejabat Eselon I unit kerja terkait dengan disertai rancangan penyelenggaraan Konsinyering dan RAB sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini; c. mengajukan permintaan pendanaan Konsinyering kepada PJK paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum Konsinyering dilaksanakan; d. membentuk Tim Swakelola apabila Konsinyering dilaksanakan dengan metode Swakelola; dan e. melaporkan hasil pelaksanaan Konsinyering kepada PJK paling lambat 6 (enam) hari kalender setelah pelaksanaan konsinyering.

PJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b memiliki kewenangan untuk:

a. MEMUTUSKAN tingkat kepentingan, sifat mendesak, pekerjaan yang tidak dapat ditunda, dan padatnya beban kerja; b. MEMUTUSKAN lama waktu, tempat pelaksanaan, dan jumlah pegawai yang mengikuti Konsinyering; dan c. MEMUTUSKAN beban biaya Konsinyering.

PJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berkewajiban untuk: a. memberikan jawaban atas permohonan izin yang diajukan Koordinator Kegiatan paling lambat 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak KAK diterima; b. mengajukan permohonan izin penyelenggaraan kegiatan dan pendanaan kepada KPA apabila Konsinyering dilakukan dengan metode Swakelola; c. mengajukan permohonan izin penyelenggaraan kegiatan Konsinyering melalui metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa serta proses pengadaan Konsinyering kepada pejabat Eselon I unit kerja terkait apabila Konsinyering dilakukan dengan metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa; d. membuat Surat Pernyataan tentang pelaksanaan kegiatan Konsinyering sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini; e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Konsinyering; dan f. menyetujui laporan Konsinyering dan melaporkan pelaksanaan Konsinyering kepada Pejabat Eselon I unit kerja terkait.

Pejabat Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berwenang untuk: a. menyetujui permohonan izin penyelenggaraan Konsinyering melalui Penyedia Barang/Jasa dan/atau dilaksanakan lebih dari 3 (tiga) hari; dan b. menerima laporan penyelenggaraan Konsinyering yang disampaikan oleh PJK.

KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d berkewajiban untuk: a. menyetujui permohonan izin penyelenggaraan dan pendanaan kegiatan Konsinyering apabila Konsinyering dilakukan melalui metode Swakelola; b. menyetujui permohonan izin penyelenggaraan dan proses pengadaan

Konsinyering apabila Konsinyering dilakukan melalui metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e berkewajiban untuk: a. MENETAPKAN Tim Swakelola apabila Konsinyering dilakukan dengan metode Swakelola; b. membuat dan MENETAPKAN Harga Perkiraan Sendiri (HPS) apabila Konsinyering dilakukan dengan metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa; c. mengajukan permohonan pelaksanaan proses pengadaan konsinyering kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) apabila Konsinyering dilakukan dengan metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan syarat penyelenggaraan dan pendanaan Konsinyering telah disetujui; d. menyusun kontrak kerja pelaksanaan konsinyering apabila Konsinyering dilakukan dengan metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa; e. mengadministrasi bukti dan laporan Konsinyering; dan f. menyetujui bukti dan laporan Konsinyering untuk proses pembayaran.

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f berkewajiban untuk: a. melakukan pemeriksaan pelaksanaan Konsinyering sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak pengadaan Konsinyering; b. memeriksa pelaksanaan Konsinyering berdasarkan bukti dan laporan Konsinyering; c. menerima hasil Konsinyering setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan d. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

(1) Tim Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, terdiri atas: a. Tim Perencana; b. Tim Pelaksana; dan c. Tim Pengawas. (2) Tim Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkewajiban untuk menyusun KAK kegiatan Konsinyering. (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan Konsinyering,

mengumpulkan bukti pertanggungjawaban, dan menyusun laporan Konsinyering. (4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan Konsinyering. (5) Jumlah anggota Tim Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta Konsinyering.

(1) Koordinator Kegiatan menyampaikan laporan penyelenggaraan Konsinyering kepada PJK. (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2013 MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

GUSTI MUHAMMAD HATTA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN