Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN TATA GUNA AIR IRIGASI

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi yang selanjutnya disebut P3-TGAI adalah program rehabilitasi, peningkatan, atau pembangunan Jaringan Irigasi dengan berbasis peran serta masyarakat petani yang dilaksanakan sendiri oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air atau Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air secara swakelola.

2. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan Irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola Irigasi.

3. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerjasama memanfaatkan air Irigasi dan Jaringan Irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah Irigasi.

4. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerjasama untuk memanfaatkan air Irigasi dan Jaringan Irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah Irigasi.

5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara dalam rangka penyelenggaraan P3-TGAI di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

6. Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Kasatker adalah pejabat yang memiliki wewenang dan tanggung jawab atas penggunaan anggaran dan diberi penugasan untuk menyelenggarakan P3-TGAI di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

7. Tim Teknis Pusat yang selanjutnya disingkat TTP adalah tim pelaksana P3-TGAI di tingkat pusat.

8. Konsultan Manajemen Pusat yang selanjutnya disingkat KMP adalah konsultan yang bertugas membantu TTP dalam penyelenggaraan P3-TGAI.

9. Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut BBWS/BWS adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai.

10. Tim Pelaksana Balai yang selanjutnya disingkat TPB adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan keputusan kepala BBWS/BWS.

11. Konsultan Manajemen Balai yang selanjutnya disingkat KMB adalah konsultan yang bertugas membantu TPB, Kasatker, dan PPK dalam penyelenggaraan P3-TGAI.

12. Tenaga Pendamping Masyarakat yang selanjutnya disingkat TPM adalah tenaga yang mempunyai tugas melakukan pendampingan secara teknis dan administrasi kepada P3A, GP3A, dan/atau IP3A sebagai pelaksana P3-TGAI.

13. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air Irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi Irigasi permukaan, Irigasi rawa, Irigasi air bawah tanah, Irigasi pompa, dan Irigasi tambak.

14. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu Jaringan Irigasi.

15. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air Irigasi.

16. Jaringan Irigasi Tersier adalah Jaringan Irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air Irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.

17. Jaringan Irigasi Desa adalah Jaringan Irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.

18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

(1) Jenis kegiatan pelaksanaan P3-TGAI terdiri atas: a. rehabilitasi Jaringan Irigasi; b. peningkatan Jaringan Irigasi; dan/atau c. pembangunan Jaringan Irigasi. (2) Rehabilitasi Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan perbaikan Jaringan Irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan Irigasi seperti semula. (3) Peningkatan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi Jaringan Irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada Jaringan Irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan Daerah Irigasi. (4) Pembangunan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan seluruh kegiatan penyediaan Jaringan Irigasi di wilayah tertentu yang belum ada Jaringan Irigasinya.

Selain jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), kegiatan P3-TGAI juga dapat berupa kegiatan

normalisasi Jaringan Irigasi atau pekerjaan tanah tanpa menggunakan alat berat.

Kegiatan pelaksanaan P3-TGAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dilaksanakan pada: a. Jaringan Irigasi Tersier pada Daerah Irigasi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; atau b. Jaringan Irigasi Desa.

(1) Lokasi pelaksanaan P3-TGAI ditentukan berdasarkan: a. usulan BBWS/BWS; b. usulan instansi pemerintah daerah; dan/atau c. usulan aspirasi masyarakat. (2) Usulan lokasi pelaksanaan P3-TGAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, disampaikan melalui surat resmi kepada kepala BBWS/BWS. (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala BBWS/BWS menugaskan TPB melakukan validasi terhadap lokasi Daerah Irigasi penerima P3-TGAI. (4) TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat berita acara hasil validasi. (5) Dalam hal usulan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lolos validasi, Kepala BBWS/BWS menyampaikan usulan lokasi kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air untuk disampaikan kepada Menteri.

(6) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air.

(1) Berdasarkan usulan lokasi P3-TGAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), Menteri MENETAPKAN lokasi Daerah Irigasi penerima P3-TGAI. (2) Penetapan lokasi Daerah Irigasi penerima P3-TGAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dalam hal: a. terdapat kesalahan pengetikan nama Daerah Irigasi, nama kabupaten/kota, dan/atau nama kecamatan; b. terdapat perubahan data administrasi; c. terjadi perubahan jumlah lokasi Daerah Irigasi; d. terjadi perubahan urutan prioritas pelaksanaan P3- TGAI; dan/atau e. terjadi permasalahan sosial dan/atau permasalahan teknis sehingga kegiatan P3-TGAI tidak dapat dilaksanakan. (3) Perubahan penetapan lokasi Daerah Irigasi penerima P3- TGAI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air atas nama Menteri.

Penerima P3-TGAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas P3A, GP3A, dan/atau IP3A.

(1) Penerima P3-TGAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus: a. berbadan hukum; b. disahkan dengan keputusan kepala daerah;

c. disahkan dengan akta notaris; atau d. disahkan dengan keputusan kepala desa, untuk P3A. (2) P3A yang disahkan dengan keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk melakukan pencairan dana tahap I harus disahkan dengan akta notaris.

Pelaksana P3-TGAI terdiri atas: a. TTP pada tingkat Pusat; b. TPB, Kasatker, dan PPK pada tingkat BBWS/BWS; dan c. P3A, GP3A, dan/atau IP3A sebagai penerima P3-TGAI.

(1) TTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air. (2) TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. (3) Dalam hal diperlukan, TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh KMP.

(1) TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditetapkan oleh Kepala BBWS/BWS. (2) Pelaksana P3-TGAI pada tingkat BBWS/BWS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat dibantu oleh KMB.

P3A, GP3A, dan/atau IP3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c didampingi oleh TPM.

Tahapan penyelenggaraan P3-TGAI terdiri atas: a. persiapan; b. perencanaan; c. pelaksanaan; dan d. penyelesaian kegiatan.

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilaksanakan pada: a. tingkat pusat; b. tingkat BBWS/BWS; dan c. tingkat P3A, GP3A, dan/atau IP3A.

Tahapan persiapan pada tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas: a. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan P3-TGAI; b. penetapan lokasi Daerah Irigasi penerima P3-TGAI; c. sosialisasi kegiatan P3-TGAI di tingkat pusat; dan d. pelatihan kepada TPB dan/atau KMB untuk menjadi pelatih.

Tahapan persiapan pada tingkat BBWS/BWS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri atas: a. penjaringan usulan lokasi Daerah Irigasi penerima P3- TGAI;

b. validasi lokasi Daerah Irigasi calon penerima P3-TGAI; c. usulan lokasi Daerah Irigasi calon penerima P3-TGAI; d. pengadaan KMB dan TPM; e. pelatihan kepada TPM; f. sosialisasi P3-TGAI di tingkat BBWS/BWS; g. verifikasi calon P3A, GP3A, dan/atau IP3A penerima P3- TGAI; dan h. penetapan dan pengesahan P3A, GP3A, dan/atau IP3A penerima P3-TGAI.

Tahapan persiapan pada tingkat P3A, GP3A, dan/atau IP3A sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c terdiri atas: a. sosialisasi P3-TGAI di tingkat penerima P3-TGAI; dan b. musyawarah desa I.

(1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilaksanakan oleh P3A, GP3A, dan/atau IP3A. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. survei kondisi Jaringan Irigasi; b. musyawarah desa II; c. penyusunan Rencana Kerja P3A, GP3A, dan/atau IP3A; dan d. usulan Rencana Kerja P3A, GP3A, dan/atau IP3A. (3) Usulan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diverifikasi oleh KMB. (4) Usulan rencana kerja yang lolos verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan persetujuan dari PPK.

(1) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilaksanakan oleh P3A, GP3A, dan/atau IP3A. (2) pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. penandatanganan pakta integritas dan perjanjian kerja sama; b. penyaluran atau pencairan dana P3-TGAI; c. pelaksanaan rehabilitasi, peningkatan, atau pembangunan Jaringan Irigasi secara swakelola atau tidak dipihakketigakan; d. pelaporan dan dokumentasi; dan e. pengawasan dan evaluasi.

(1) Tahapan penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilaksanakan oleh P3A, GP3A, dan/atau IP3A. (2) Penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. musyawarah desa III; b. laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan P3-TGAI; c. surat pernyataan penyelesaian pelaksanaan kegiatan P3-TGAI; d. penyerahan hasil pekerjaan P3-TGAI dari P3A, GP3A, dan/atau IP3A kepada PPK; dan e. pemeliharaan pekerjaan hasil kegiatan P3-TGAI. (3) PPK menyerahkan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d kepada Kasatker.

(4) Kasatker menyerahkan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemerintah Desa.

(1) Pendanaan P3-TGAI bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. (2) Alokasi dana P3-TGAI pada BBWS/BWS terdiri atas: a. alokasi dana P3-TGAI untuk P3A, GP3A, dan/atau IP3A; dan b. alokasi dana pendampingan kegiatan P3-TGAI.

(1) Dana P3-TGAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a diberikan kepada P3A, GP3A, dan/atau IP3A sebagai bantuan dalam bentuk uang. (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara langsung disalurkan dari rekening kas negara ke rekening P3A, GP3A, dan/atau IP3A melalui mekanisme lumpsum sesuai rencana kerja P3A, GP3A, dan/atau IP3A. (3) Proses pencairan dana P3-TGAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

Dana pendampingan kegiatan P3-TGAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dikelola oleh Satuan Kerja pada BBWS/BWS.

Tata cara pembiayaan, bentuk bantuan, dan penyaluran bantuan dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air.

Pemantauan atas penyelenggaraan P3-TGAI dilakukan secara berjenjang oleh: a. P3A, GP3A, dan/atau IP3A bersama kepala desa, pada tingkat penerima P3-TGAI; b. PPK atau Kasatker bersama TPB, pada tingkat BBWS/BWS; dan c. TTP, pada tingkat pusat.

Pelaporan atas penyelenggaraan P3-TGAI dilakukan secara berjenjang oleh pelaksana P3-TGAI pada: a. tingkat penerima P3-TGAI; b. tingkat BBWS/BWS; dan c. tingkat pusat.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, lokasi Daerah Irigasi penerima P3-TGAI yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkan lokasi Daerah Irigasi penerima P3-TGAI sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2017 tentang Pedoman Umum Program

Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1829), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2021

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA