Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2021 tentang PELAYANAN ADVOKASI HUKUM

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Advokasi Hukum yang selanjutnya disebut Advokasi Hukum adalah pemberian layanan hukum untuk menghadapi permasalahan hukum.
2. Permasalahan Hukum adalah persoalan hukum yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian yang diselesaikan di luar badan peradilan dan/atau di badan peradilan.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Purnabakti adalah Pegawai ASN yang telah berakhir masa tugasnya.
5. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
7. Sengketa Pelayanan Publik adalah sengketa yang terjadi pada kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
8. Uji Materiil adalah pengujian mengenai sah atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan terhadap

peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi. 10. Biro Hukum adalah unit kerja di Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas pemberian Advokasi Hukum di Kementerian. 11. Bagian Hukum adalah unit kerja yang mempunyai tugas pemberian Advokasi Hukum di unit organisasi. 12. Unit Pelayanan Advokasi Hukum adalah unit kerja selain Biro Hukum dan Bagian Hukum di Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas pemberian Advokasi Hukum. 13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di Kementerian. 14. Pejabat adalah pegawai yang diberikan jabatan tertentu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Kementerian. 15. Kementerian adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Advokasi Hukum dilakukan dalam bentuk: a. konsultasi hukum dan opini hukum; b. pendampingan perkara pidana; c. penyelesaian perkara perdata; d. penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara; e. penyelesaian perkara Uji Materiil;

f. penyelesaian sengketa persaingan usaha; g. penyelesaian Sengketa Informasi Publik; h. penyelesaian Sengketa Pelayanan Publik; i. penyelesaian sengketa arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan; dan/atau j. pendampingan saksi atau ahli.

(1) Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada: a. Kementerian; b. Menteri; c. unit organisasi; d. UPT; e. Pejabat; f. Pegawai ASN; atau g. Purnabakti. (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f termasuk Pegawai ASN kementerian/lembaga atau pemerintah daerah yang ditugaskan dan/atau diperbantukan di Kementerian.

(1) Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Biro Hukum, Bagian Hukum, dan/atau Unit Pelayanan Advokasi Hukum. (2) Dalam hal Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan/atau Unit Pelayanan Advokasi Hukum, harus berkoordinasi dengan Biro Hukum.

(1) Advokasi Hukum dilaksanakan berdasarkan permohonan tertulis yang diajukan oleh UPT, Pejabat, Pegawai ASN, dan/atau Purnabakti kepada kepala Biro Hukum, pimpinan unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian Advokasi Hukum, dan/atau kepala UPT sesuai dengan kewenangannya.

(2) Dalam hal mendesak, permohonan Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan atau melalui media elektronik. (3) permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditindaklanjuti dengan permohonan secara tertulis paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diajukan. (4) Permohonan Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diajukan dengan melampirkan kronologis Permasalahan Hukum yang dihadapi dan data yang diperlukan. (5) Dalam memberikan Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Biro Hukum, Bagian Hukum, dan/atau Unit Pelayanan Advokasi Hukum dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

(1) Permohonan Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sampai dengan huruf i ditindaklanjuti dengan penerbitan surat kuasa. (2) Dalam hal surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan, Advokasi Hukum dapat dilaksanakan berdasarkan surat perintah dan/atau surat tugas. (3) Permohonan Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf j ditindaklanjuti dengan surat perintah dan/atau surat tugas.

(1) Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditandatangani oleh: a. Menteri atau Sekretaris Jenderal atas nama Menteri, untuk perkara dengan Kementerian sebagai subjek; b. Menteri, untuk perkara dengan Menteri sebagai subjek; c. pimpinan unit organisasi atau sekretaris unit organisasi atas nama pimpinan unit organisasi,

untuk perkara dengan unit organisasi sebagai subjek; d. kepala UPT, untuk perkara dengan UPT sebagai subjek; atau e. Pejabat, Pegawai ASN, atau Purnabakti yang berperkara. (2) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d harus mengikutsertakan Pejabat atau Pegawai ASN yang mengetahui permasalahan terkait.

(1) Surat perintah dan/atau surat tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal Advokasi Hukum berupa pendampingan perkara pidana, surat perintah dan/atau surat tugas diterbitkan oleh kepala Biro Hukum atau pimpinan unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian Advokasi Hukum.

Advokasi Hukum berupa Konsultasi Hukum dan Opini Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan dengan pemberian pertimbangan hukum kepada Pejabat, Pegawai ASN dan/atau Purnabakti yang menghadapi Permasalahan Hukum terkait pekerjaan/ jabatan.

(1) Advokasi Hukum berupa pendampingan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat diberikan kepada Pejabat, Pegawai ASN, dan/atau Purnabakti yang menghadapi Permasalahan Hukum terkait pekerjaan atau jabatan sebelum ditetapkan sebagai tersangka. (2) Pendampingan perkara pidana dilaksanakan melalui konsultasi permasalahan yang berkaitan dengan hukum acara pidana dan materi dugaan tindak pidana. (3) Dalam melakukan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Biro Hukum, Bagian Hukum, dan/atau Unit Pelayanan Advokasi Hukum berkoordinasi dengan unit kepatuhan intern dan Inspektorat Jenderal Kementerian serta instansi terkait. (4) Pendampingan perkara pidana kepada Menteri, Pejabat, Pegawai ASN, dan/atau Purnabakti di sekretariat jenderal dapat diberikan oleh Biro Hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya. (5) Pendampingan perkara pidana kepada Pejabat, Pegawai ASN, dan/atau Purnabakti di luar sekretariat jenderal diberikan oleh Unit Pelayanan Advokasi Hukum, Bagian Hukum, dan/atau Biro Hukum.

(1) Dalam melakukan penyelesaian perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, Biro Hukum, Bagian Hukum, dan/atau Unit Pelayanan Advokasi Hukum berkoordinasi dengan unit organisasi dan instansi terkait.

(2) Advokasi Hukum berupa penyelesaian perkara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. memberikan konsultasi dan pertimbangan hukum berupa pemberian pendapat, nasihat, dan saran di bidang hukum keperdataan; b. mengoordinasikan penyelesaian melalui jalur mediasi; c. memberikan konsultasi dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban tergugat maupun penggugat dan masalah yang menjadi obyek perkara; d. menjadi kuasa hukum dalam melakukan persidangan, baik sebagai tergugat maupun penggugat; e. melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani; f. membantu menyiapkan gugatan, jawaban, replik, duplik, alat bukti, kesimpulan, dan tindakan hukum lain yang diperlukan dalam beracara di pengadilan; g. menyiapkan serta memberikan pendampingan kepada saksi terkait dengan perkara; dan/atau h. mengusulkan ahli yang mempunyai kompetensi sesuai materi perkara.

(1) Advokasi Hukum berupa penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diberikan kepada Pejabat yang menghadapi Sengketa Tata Usaha Negara. (2) Dalam melakukan penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro

Hukum, Bagian Hukum, dan/atau Unit Pelayanan Advokasi Hukum berkoordinasi dengan unit organisasi dan instansi terkait. (3) Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. memberikan konsultasi dan pertimbangan hukum berupa pemberian pendapat, nasihat dan saran dalam penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara; b. menyiapkan administrasi Sengketa Tata Usaha Negara; c. menjadi kuasa hukum dalam melakukan persidangan; d. menyiapkan gugatan, jawaban, replik, duplik, alat bukti, kesimpulan, dan tindakan hukum lain yang diperlukan dalam beracara di Pengadilan; e. menyiapkan dan/atau memberikan pendampingan saksi yang diperlukan di persidangan; f. melakukan pemantauan pelaksanaan penyelesaian sengketa di pengadilan tata usaha negara.

(1) Advokasi Hukum berupa penyelesaian perkara Uji Materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dilakukan dalam hal terdapat perkara Uji Materiil terhadap UNDANG-UNDANG dan peraturan pelaksanaannya di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. (2) Dalam melakukan penyelesaian perkara Uji Materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Hukum berkoordinasi dengan unit organisasi dan instansi terkait. (3) Penyelesaian perkara Uji Materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. menyusun jawaban, tanggapan, keterangan pemerintah, tambahan keterangan pemerintah, dan/atau alat bukti; b. menyiapkan saksi dan/atau ahli terkait objek permasalahan; dan c. menyusun kesimpulan pemerintah. (4) Mekanisme penanganan perkara Uji Materiil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Advokasi Hukum berupa penyelesaian sengketa persaingan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dapat diberikan kepada Pejabat dan UPT yang menghadapi sengketa persaingan usaha. (2) Dalam melakukan penyelesaian sengketa persaingan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Hukum, Bagian Hukum, dan/atau Unit Pelayanan Advokasi Hukum berkoordinasi dengan unit organisasi dan instansi terkait. (3) Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. memberikan konsultasi dan pertimbangan hukum berupa pemberian pendapat, nasihat, dan saran dalam penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha; b. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam menyiapkan dokumen dan administrasi sengketa persaingan usaha yang sedang ditangani; dan/atau c. menjadi kuasa hukum dalam melakukan persidangan.

(1) Advokasi Hukum berupa penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g diberikan kepada Pejabat dan UPT yang menghadapi Sengketa Informasi Publik. (2) Dalam melakukan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Hukum, Bagian Hukum, dan/atau Unit Pelayanan Advokasi Hukum berkoordinasi dengan unit organisasi dan instansi terkait. (3) Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. memberikan konsultasi dan pertimbangan hukum berupa pemberian pendapat, nasihat, dan saran dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik; b. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam menyiapkan bahan, materi, atau dokumen Sengketa Informasi Publik yang sedang ditangani; dan/atau c. menyiapkan administrasi proses sengketa yang sedang ditangani.

(1) Advokasi Hukum berupa penyelesaian Sengketa Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dapat diberikan kepada Pejabat, UPT, Pegawai ASN, dan/atau Purnabakti yang menghadapi Sengketa Pelayanan Publik. (2) Dalam melakukan penyelesaian Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Hukum, Bagian Hukum, dan/atau Unit Pelayanan Advokasi

Hukum berkoordinasi dengan unit organisasi dan instansi terkait. (3) Penyelesaian Sengketa Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. memberikan konsultasi dan pertimbangan hukum mengenai Sengketa Pelayanan Publik; dan/atau b. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam menyiapkan dokumen dan administrasi.

(1) Advokasi Hukum berupa penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i diberikan kepada Pejabat, UPT, Pegawai ASN dan/atau Purnabakti yang menghadapi sengketa arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan . (2) Dalam melakukan penyelesaian arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Hukum, Bagian Hukum, dan/atau Unit Pelayanan Advokasi Hukum berkoordinasi dengan unit organisasi dan instansi terkait. (3) Penyelesaian sengketa arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara: a. memberikan konsultasi dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban dalam proses arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan; dan/atau b. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam menyiapkan administrasi.

(1) Advokasi Hukum berupa Pendampingan Saksi dan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j diberikan kepada Pejabat, Pegawai ASN, dan/atau Purnabakti yang menjadi saksi atau ahli. (2) Dalam memberikan keterangan sebagai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat, Pegawai ASN, dan/atau Purnabakti harus berdasarkan surat penugasan dari pimpinan unit organisasi yang bersangkutan. (3) Pendampingan saksi dan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. memberikan nasihat hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban saksi atau ahli; b. memberikan konsultasi yang berkaitan dengan materi; c. memberikan pemahaman tentang ketentuan hukum acara; d. mendampingi saksi atau ahli di instansi penegak hukum dan/atau badan peradilan; dan/atau e. melakukan koordinasi dengan unit organisasi dan instansi terkait dalam menyiapkan materi untuk kepentingan kesaksian.

Dalam hal pelaksanaan Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan proses persidangan di pengadilan secara elektronik, pelaksana Advokasi Hukum harus menggunakan akun surat elektronik kedinasan.

Bagan alur prosedur dan format surat Advokasi Hukum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Kepala Biro Hukum, pimpinan unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian Advokasi Hukum, dan/atau kepala UPT sesuai dengan kewenangannya dapat meminta jaksa pengacara negara untuk melaksanakan Advokasi Hukum dalam penyelesaian perkara. (2) Dalam hal permintaan bantuan dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian Advokasi Hukum dan/atau kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan kepala Biro Hukum. (3) Permintaan bantuan penyelesaian perkara kepada jaksa pengacara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan untuk perkara pidana.

(1) Menteri melakukan pembinaan terhadap Advokasi Hukum secara intensif dan berkesinambungan. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: a. penyuluhan; b. bimbingan teknis; c. sosialisasi; dan

d. penyebarluasan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Pejabat, narasumber, dan/atau konsultan hukum yang berkompeten dan berpengalaman.

(1) Kepala Biro Hukum, pimpinan unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian Advokasi Hukum, dan/atau kepala UPT sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Advokasi Hukum. (2) Dalam hal evaluasi dilakukan oleh Pimpinan unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian Advokasi Hukum dan/atau kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan kepala Biro Hukum. (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Hukum, Bagian Hukum, dan/atau Unit Pelayanan Advokasi Hukum menyusun laporan. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pimpinan unit organisasi, Sekretaris Jenderal melalui kepala Biro Hukum, dan Menteri secara berjenjang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sesuai kebutuhan.

(1) Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Advokasi Hukum dibebankan pada anggaran unit organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian Advokasi Hukum.

(2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran masing-masing unit organisasi.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2016 tentang Pelayanan Advokasi Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 265), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO