Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Strategi, Capaian, dan Kurikulum Sentra Pemberdayaan Pemuda

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemuda adalah warga negara INDONESIA yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

2. Sentra Pemberdayaan Pemuda yang selanjutnya disebut SPP adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.

3. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program- program yang bersifat indikatif untuk mewujudkan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda.

4. Strategi Sentra Pemberdayaan Pemuda adalah langkah- langkah yang berisikan program-program yang bersifat indikatif untuk mengoptimalkan kinerja Sentra Pemberdayaan Pemuda dalam rangka mewujudkan pemuda yang inovatif, kreatif, mandiri, dan berdaya saing.

5. Capaian adalah hasil pelaksanaan program penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda yang dilaksanakan dalam Sentra Pemberdayaan Pemuda untuk mewujudkan pemuda yang inovatif, kreatif, mandiri dan berdaya saing.

6. Kurikulum Inti adalah seperangkat rencana pembelajaran wajib dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar dan cara yang digunakan sebagai pedoman untuk mewujudkan pemuda yang inovatif, kreatif, mandiri, dan berdaya saing.

7. Kurikulum Kompetensi adalah seperangkat rencana pembelajaran pokok dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar dan cara yang digunakan sebagai pedoman untuk mewujudkan pemuda yang kompeten dalam bidang tertentu.

8. Kurikulum Pendukung adalah seperangkat rencana pembelajaran penunjang dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar dan cara yang digunakan sebagai pedoman untuk mewujudkan pemuda yang inovatif, kreatif, mandiri, dan berdaya saing yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

9. Metode Pengukuran Kinerja adalah cara untuk melakukan penilaian terhadap hasil kerja.

10. Metode Pembelajaran adalah cara untuk menyampaikan materi pembelajaran.

11. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda.

12. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.

13. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.

14. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil

dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 16. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 17. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 18. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 19. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

Strategi, capaian dan kurikulum SPP dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan kepemudaan dalam SPP.

Strategi, capaian dan kurikulum SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk mewujudkan kinerja SPP yang optimal dalam mewujudkan pemuda yang m.ampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

(1) Strategi untuk mewujudkan optimalisasi kinerja SPP, meliputi: a. penataan dan pengembangan kelembagaan; b. peningkatan kompetensi SDM pengelola; c. penataan dan pengembangan tata kelola; dan d. pembangunan jejaring (networking) dan kerjasama; (2) Optimalisasi kinerja SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemberian fasilitasi berupa: a. pelatihan dan pendampingan manajemen organisasi; b. bimbingan teknis sumber daya manusia pengelola, penyusunan program, dan perencanaan kegiatan SPP; c. peningkatan kompetensi SDM Pengelola; d. penyediaan prasarana dan sarana; e. pertemuan dengan pemangku kepentingan; dan f. edukasi dan sosialisasi SPP.

(3) Strategi untuk mewujudkan optimalisasi sebagaimana di maksud pada ayat (2) berupa penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda. (4) Optimalisasi pelaksanaan fungsi SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk target capaian, kurikulum pendidikan, dan pelatihan.

(1) Capaian Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dengan menggunakan indikator masukan (input; proses/metode), keluaran (output) dan hasil (outcome). (2) Indikator masukan (input; proses/metode) capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sumber daya manusia (SDM); b. program kegiatan; c. pendanaan; d. prasarana dan sarana; e. metode; f. instruktur, narasumber, pelatih, dan pendamping; dan g. jaringan kerja/networking. (3) Indikator keluaran (output) capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. jumlah SDM yang mengikuti kegiatan yang di laksanakan; b. jumlah program kegiatan yang dilaksanakan pemuda yang mengikuti kegiatan; c. jumlah dana yang digunakan; d. jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki; e. kesesuaian metode yang digunakan; f. jumlah instruktur, narasumber, pelatih, dan pendamping; dan g. jumlah jaringan kerja/network yang terlibat.

(4) Indikator hasil (outcome) capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. peningkatan pemuda yang mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara; b. peningkatan pemuda yang ikut aktif dalam pengambilan keputusan kebijakan publik di wilayahnya; c. peningkatan pemuda yang ikut aktif dalam kegiatan pembangunan di wilayahnya.

(1) Kurikulum di SPP meliputi kurikulum: a. inti; b. kompetensi (hard skills dan soft skills); dan c. pendukung. (2) Kurikulum Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. pendidikan keagamaan; b. pancasila, UUD Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA; c. bela negara dan ketahanan nasional; d. kebijakan kepemudaan; e. etika dan etos kerja; dan/atau f. membangun karakter bangsa yang tangguh, ulet, beretika, dan beretos kerja. (3) Kurikulum Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat: a. kompetensi dasar teknis; b. kompetensi manajerial; c. kompetensi membangun jejaring (networking); d. membangun karakter bangsa; e. sikap dan perilaku (attitude); f. membangun jiwa kewirausahaan.

g. kepemimpinan; dan h. kepeloporan. (4) Kurikulum Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat: a. budaya/kearifan lokal; b. potensi daerah; dan c. masalah aktual kepemudaan

(1) Komposisi kurikulum inti, kompetensi, dan pendukung ditetapkan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pendidikan dan pelatihan; (2) Komposisi kurikulum inti 20% (dua puluh persen) dari jumlah jam pelajaran; (3) Komposisi kurikulum kompetensi 65% (enam puluh lima persen) dari jumlah jam pelajaran; dan (4) Komposisi kurikulum pendukung 15% (lima belas persen) dari jumlah jam pelajaran.

(1) Penyelenggaraan pembelajaran dalam kegiatan di SPP dilakukan melalui pola: a. tatap muka di kelas; dan/atau b. praktek lapangan. (2) Pembelajaran pola tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di dalam ruang dapat berupa diskusi, presentasi, workshop, seminar, demonstrasi, dan/atau sebutan lain sejenisnya; (3) Pembelajaran pola praktek lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di luar ruang dapat berupa kunjungan kerja, praktek lapangan, outbond, observasi lapangan, acuan (benchmarking), pendampingan, magang, dan/atau karyawisata (fieldtrip); (4) Komposisi pembelajaran tatap muka dan praktik lapangan dilaksanakan secara berimbang sesuai dengan bidang dan tujuan diklat.

(1) Ketentuan teknis penyusunan kurikulum, komposisi dan kompetensi, silabus, modul/materi pembelajaran, dan metode pembelajaran diatur oleh penyelenggara kegiatan. (2) Materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang di tingkat: a. pratama; b. madya; dan c. utama.

(1) Materi pembelajaran Tingkat Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a bersifat pengenalan dan pemahaman landasan terhadap materi kurikulum. (2) Materi pembelajaran Tingkat Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b bersifat pendalaman terhadap landasan materi kurikulum. (3) Materi pembelajaran Tingkat Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c bersifat pemahaman nilai filosofi, kemampuan penerapan dan pengembangan terhadap materi kurikulum.

Tenaga pengajar, narasumber, instruktur, mentor, dan pendamping paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki komitmen terhadap empat Konsensus Dasar bernegara; b. berpendidikan Strata-Satu (S-1); c. pernah mengikuti pelatihan kepemudaan; dan d. memiliki pengetahuan teknis kompetensi tertentu.

(1) Penyusunan kurikulum, silabus, komposisi, kompetensi, modul/materi pembelajaran, dan metode pembelajaran diatur oleh penyelenggara kegiatan.

(2) Dalam menyusun kurikulum, silabus, komposisi, kompetensi, modul/materi pembelajaran, dan metode pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat (1) penyelenggara kegiatan mendapat bimbingan teknis dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait. (3) Dalam melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lainnya yang kompeten.

(1) Pendanaan bagi penyelenggaraan SPP dapat bersumber dari anggaran Pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, dunia usaha dan sumber- sumber lain yang sah dan tidak mengikat. (2) Sumber Pendanaan bagi penyelenggaraan SPP yang berasal dari Pemerintah digunakan untuk: a. bimbingan teknis; b. penyediaan tenaga ahli, instruktur, pelatih, dan mentor; c. penyediaan prasarana dan sarana; dan d. fasilitasi. (3) Sumber Pendanaan bagi penyelenggaraan SPP yang berasal dari pemerintah daerah digunakan untuk: a. bimbingan teknis; b. penyediaan tenaga pengajar, narasumber, instruktur, mentor, dan pendamping; c. penyediaan prasarana dan sarana; dan d. fasilitasi.

(4) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh pemerintah pusat melalui kegiatan Training of Trainer kepada calon pelatih di tingkat daerah provinsi. (5) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi melalui kegiatan Training of Trainer kepada calon pelatih di tingkat daerah kabupaten/kota. (6) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada masyarakat. (7) Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf (d) dan ayat (3) huruf (d) mengacu pada ketentuan Pasal 4 ayat (2); (8) Sumber Pendanaan bagi penyelenggaraan SPP yang berasal dari Masyarakat dapat berupa: a. bantuan pendanaan berupa tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility), Hibah atau bentuk lainnya; b. penyediaan tenaga pengajar, narasumber, instruktur, mentor, dan pendamping; dan/atau c. penyediaan prasarana dan sarana.

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap SPP. (2) Peran Pemerintah berupa penyediaan: a. anggaran; b. instruktur; dan c. prasarana dan sarana. (3) Peran Pemerintah Daerah berupa penyediaan: a. Anggaran; b. mentor; c. pendampingan; dan

d. prasarana dan sarana.

(1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPP dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan di tingkat daerah provinsi; (2) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPP dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan di tingkat daerah kabupaten/kota; (3) Bupati/Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPP dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan di tingkat desa; (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut.

(1) Kepala desa melaporkan pelaksanaan kegiatan SPP kepada Bupati/Walikota melalui Camat. (2) Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan kegiatan SPP kepada Gubernur. (3) Gubernur melaporkan pelaksanaan kegiatan SPP kepada Menteri. (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2018

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IMAM NAHRAWI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA