Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2015 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR

(1) Politeknik Pariwisata Makassar yang selanjutnya disebut Poltekpar Makassar merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan di lingkungan Kementerian Pariwisata, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata melalui Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan. (2) Pembinaan Poltekpar Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis akademik dilaksanakan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan pembinaan administrasi dan operasional dilakukan oleh Menteri Pariwisata. (3) Poltekpar Makassar dipimpin oleh Direktur.

Poltekpar Makassar mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan .

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Poltekpar Makassar menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program pendidikan; b. penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan; c. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; d. pengelolaan administrasi akademik dan kemahasiswaan; e. pelaksanaan administrasi umum; f. pengembangan sistem penjaminan mutu; g. pelaksanaan pengawasan internal; h. pembinaan sivitas akademika; dan i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

(1) Organisasi Poltekpar Makassar terdiri atas: a. Direktur dan Pembantu Direktur; b. Senat; c. Dewan Penyantun; d. Satuan Penjaminan Mutu; e. Satuan Pengawas Internal; f. Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Umum; g. Jurusan; h. Program Studi; i. Laboratorium; j. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan k. Unit Penunjang. (2) Struktur organisasi Poltekpar Makassar tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Direktur merupakan tenaga dosen yang diberi tugas tambahan memimpin Poltekpar Makassar.

(1) Dalam melaksanakan tugas, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur. (2) Pembantu Direktur, terdiri atas:

a. Pembantu Direktur Bidang Akademik yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur I; b. Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur II; dan c. Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur III.

(1) Pembantu Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, merupakan tenaga dosen yang memenuhi syarat dan diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan administrasi akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan serta kerja sama. (2) Pembantu Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, merupakan tenaga dosen yang memenuhi syarat dan diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana. (3) Pembantu Direktur III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, merupakan tenaga dosen yang memenuhi syarat dan diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dan pembinaan kemahasiswaan serta alumni.

(1) Senat merupakan unsur penyusun kebijakan Poltekpar Makassar. (2) Dewan Penyantun memberikan pertimbangan non akademik dan fungsi lain yang ditetapkan dalam Statuta. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat dan Dewan Penyantun diatur dalam Statuta Poltekpar Makassar.

(1) Satuan Penjaminan Mutu merupakan unsur penjaminan mutu yang melaksanakan fungsi dokumentasi, pemeliharaan, dan pengendalian sistem penjaminan mutu. (2) Satuan Pengawas Internal merupakan unsur pengawas yang melaksanakan fungsi pengawasan non akademik. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Penjaminan Mutu dan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Statuta Poltekpar Makassar.

(1) Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Umum merupakan unsur pelaksana administrasi. (2) Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Pembantu Direktur I dalam hal administrasi akademik dan kerja sama, Pembantu Direktur II dalam hal administrasi umum, keuangan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan Pembantu Direktur III dalam hal pelaksanaan kegiatan dan pembinaan kemahasiswaan serta alumni.

Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan administrasi akademik, kemahasiswaan dan umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan administrasi akademik; b. penyusunan administrasi program pendidikan; c. pengelolaan administrasi pendidik dan tenaga kependidikan; d. pelaksanaan kerja sama; e. pengelolaan administrasi kemahasiswaan dan database mahasiswa, dan alumni; f. pengelolaan administrasi pembinaan sikap disiplin mahasiswa; g. penyiapan administrasi pelaksanaan praktik kerja nyata; h. pengelolaan asrama mahasiswa; i. penyiapan penyusunan rencana dan program; j. pengelolaan administrasi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan Barang Milik Negara; k. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, hukum dan hubungan masyarakat; dan l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Umum terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Akademik; b. Subbagian Administrasi Kemahasiswaan; dan c. Subbagian Umum.

(1) Subbagian Administrasi Akademik mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi akademik, administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, penyusunan administrasi program pendidikan, serta pelaksanaan kerja sama. (2) Subbagian Administrasi Kemahasiswaan mempunyai

tugas melakukan pengelolaan administrasi kemahasiswaan dan database mahasiswa, dan alumni, administrasi pembinaan sikap disiplin mahasiswa, dan asrama mahasiswa serta penyiapan administrasi pelaksanaan praktik kerja nyata. (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana dan program, pengelolaan administrasi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan Barang Milik Negara, serta pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, hukum, hubungan masyarakat, dan evaluasi dan pelaporan.

(1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (l) huruf g merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Pembantu Direktur I. (2) Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi tertentu di bidang kepariwisataan.

Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terdiri atas: a. Jurusan; b. Program Studi; dan c. Laboratorium.

(1) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua yang berstatus sebagai dosen yang memenuhi syarat. (2) Ketua Jurusan diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam memimpin jurusan.

(1) Program Studi merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan vokasi tertentu yang diselenggarakan Jurusan. (2) Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua. (3) Dalam rangka melaksanakan tugas, Ketua Program Studi dibantu oleh seorang Sekretaris Program Studi.

Jurusan dan Program Studi meliputi: a. Jurusan Hospitaliti, terdiri dari:

1. Program Studi Diploma Empat Administrasi Perhotelan;
2. Program Studi Diploma Tiga Manajemen Divisi Kamar;
3. Program Studi Diploma Tiga Manajemen Tata Hidang; dan 4) Program Studi Diploma Tiga Manajemen Tata Boga. b. Jurusan Kepariwisataan, terdiri dari:
4. Program Studi Diploma Empat Manajemen Kepariwisataan. c. Jurusan Perjalanan terdiri dari:
5. Program Studi Diploma Empat Manajemen Konvensi dan Perhelatan;
6. Program Studi Diploma Empat Manajemen Bisnis Perjalanan Wisata; dan 3) Program Studi Diploma Tiga Manajemen Bisnis Jasa Perjalanan Wisata.

(1) Laboratorium merupakan sarana penunjang jurusan dalam kegiatan praktikum pada proses belajar mengajar. (2) Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala yang berstatus sebagai dosen dan memenuhi syarat.

(1) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksana akademik di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (3) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur yang dalam pembinaan sehari-hari di bawah Pembantu Direktur I. (4) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan tenaga dosen yang memenuhi syarat dan diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam melaksanakan kegiatan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (5) Dalam melaksanakan tugas Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dibantu oleh seorang Sekretaris.

(1) Unit Penunjang merupakan unsur yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. (2) Unit Penunjang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (3) Kepala Unit Penunjang merupakan tenaga fungsional tertentu atau fungsional umum yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam

mengoordinasikan kegiatan Unit Penunjang. (4) Unit Penunjang terdiri dari: a. Unit Perpustakaan; b. Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi; c. Unit Kerja Sama; d. Unit Hotel Praktik; e. Unit Bursa Kerja; f. Unit Bahasa; dan g. Unit Asrama.

Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), dalam melaksanakan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh: a. Pembantu Direktur I, bagi:

1. Unit Perpustakaan;
2. Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
3. Unit Hotel Praktik; dan 4) Unit Bahasa. b. Pembantu Direktur II, bagi Unit Kerja Sama. c. Pembantu Direktur III, bagi:
4. Unit Bursa Kerja; dan 2) Unit Asrama.

(1) Unit Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan perpustakaan. (2) Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi. (3) Unit Hotel Praktik mempunyai tugas melakukan pengelolaan hotel praktik. (4) Unit Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan kerjasama. (5) Unit Bursa Kerja mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan bursa kerja. (6) Unit Bahasa mempunyai tugas melakukan peningkatan

kemahiran penggunaan bahasa nasional dan asing. (7) Unit Asrama mempunyai tugas melakukan pengelolaan asrama mahasiswa.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Koordinator dari tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Poltekpar Makassar harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Poltekpar Makassar.

Direktur menyampaikan laporan kepada Menteri Pariwisata mengenai hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang Kepariwisataan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Poltekpar Makassar harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Poltekpar Makassar.

Setiap unsur di lingkungan Poltekpar Makassar dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Poltekpar Makassar maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Setiap pimpinan unit organisasi harus bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.;

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

(1) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural Eselon III.a. (2) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural Eselon IV.a.

(1) Direktur merupakan jabatan non eselon. (2) Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala Pusat, dan Kepala Unit merupakan jabatan non eselon.

Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala Pusat, dan Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Poltekpar Makassar dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Poltekpar Makassar berlokasi di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Perubahan organisasi dan tata kerja Poltekpar Makassar ditetapkan oleh Menteri Pariwisata setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Statuta Poltekpar Makassar ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada dan pejabat yang memangku jabatan pada Akademi Pariwisata Makassar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.42/OT.001/MKP-2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Pariwisata di Makassar, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.42/OT.001/MKP-2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Pariwisata di Makassar,

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM. 42/OT.001/MKP-2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Pariwisata di Makassar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2015 MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ARIEF YAHYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA